Makalah ini membahas tentang konsep ilmu politik dan tujuan serta fungsi negara. Beberapa teori tentang tujuan negara dijelaskan seperti teori kekuasaan, perdamaian dunia, dan jaminan hak asasi manusia. Fungsi negara meliputi penertiban, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan.

1. Makalah Konsep Ilmu Politik
disusun guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar sosiologi dan ekonomi politik
Oleh ;
BAGUS CAHYO JAYA P (110810101103)
M. ALFAROBY D. AVE SIENA (110810101108)
DANASTRI PRAHA (110810101109)
DADDY HENDRA (110810101112)
AYU NUR OKTAVIANI ( 110810101117 )
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2013

2. BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ilmu politik masa kini telah berkembang dari berbagai bidang studi yang berkaitan, termasuk
sejarah, filsafat, hukum, dan ekonomi. Ilmu politik yang dahulu menjadi bagian dari berbagai
disiplin tersebut, akhirnya bisa menyatakan kebebasannya. Tetapi meskipun ilmu politik baru
saja berkembang sebagai suatu bidang studi yang khusus, studi teoretis dan praktek tentang
menyusun negara dan politik telah mulai sekurang-kurangnya pada masa Yunani kuno (kurang
lebih 500 sampai 300 S.M.).
Plato (427-347 S.M.) bisa dipandang sebagai bapak filsafat politik, dan Aristoteles
sebagai bapak ilmu politik. Keduanya memandang negara dari perspektif filosof yang melihat
semua pengetahuan Namun, berbeda dengan Plato, Aristoteles jauh lebih memberikan dukungan
atas generalisasi dan preferensi nilainya melalui fakta yang dapat diamati dengan nyata.
Menurutnya, sejarah politik Yunani menggambarkan suatu negara yang paling stabil, dan yang
paling banyak memberikan fasilitas bagi individu untuk mengembangkan kemampuan
rasionalnya, negara yang pemilikan kekayaan telah meluas, dan pada hakikatnya didistribusikan
secara merata.
Warisan zaman Romawi kuno kepada ilmu politik yang utama adalah sumbangannya di
bidang hukum, yurisprudensi, dan administrasi negara; kesemua bidang tersebut sejalan dengan
stoicisme mengenai kesamaan manusia, persaudaraan, ketuhanan, dan keunikan nilai individu,
yang bagaimanapun rendahnya, mempercayai cahaya Tuhan menjiwai seluruh semesta. Filsafat
demokrasi, dengan asumsinya tentang rasionalitas, moralitas, dan persamaan serta konsepnya
tentang hukum alam dan hak-hak alamiah, banyak menurun dari paham Stoic dan Cicero, yang
memadukan filsafat Stoic ke Selama abad pertengahan, negara menjadi kurang penting
dibanding Gereja, yang bisa memaksakan kekuasaannya pada raja dan memecat para pangeran
dan mengatur kebijakan umum.

3. 1.2 Rumusan Masalah
a. Bagaimana tujuan serta fungsi Negara ?
b. Bagaimana arti penting kedaulatan Negara ?
1.3 Tujuan
a. Mengetahui tujuan serta fungsi Negara.
b. Mengetahui perubahan arti penting kedaulatan Negara.

4. BAB II
PEMBAHASAN
A. Tujuan dan Fungsi Negara
Negara dapat dipandang sebagai persekutuan manusia yang hidup dan bekerjasama untuk
mengejar beberapa tujuan bersama. Pada umumnya tujuan akhir setiap negara adalah
menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu bagi suatu negara,
tujuan merupakan hal yang sangat penting sebab tujuan akan sangat menentukan bagaimana
suatu negara mengatur, menyusun, dan menyelenggarakan pemerintahannya guna mencapai
tujuan yang sudah ditentukan.
Tujuan negara itu menentukan segala keadaan dalam negara. Dengan mengetahui tujuan
negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan organisasi negara,
dan juga dapat mengetahui sifat organisasi negara. Sebagai sebuah organisasi, negara memiliki
tujuan untuk mengarahkan segala kegiatannya. Dengan demikian, tujuan merupakan hal yang
sangat penting. Secara umum, negara memiliki dua hal yang harus dikerjakan, yaitu:
a. mengatur penghidupan negara dengan sebaik-baiknya; dan
b. mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan.
Dengan melaksanakan dua hal tersebut, negara dapat mencapai tujuannya dengan baik.
Tujuan negara sendiri banyak dipengaruhi oleh tata nilai sosial sesuai budaya, kondisi geografis,
sejarah, dan politik. Sejalan dengan banyaknya corak tujuan yang hendak diwujudkan oleh suatu
negara, banyak pemikir negara dan ahli hukum yang membahas dan mengemukakannya dalam
suatu teori.

5. Berikut beberapa teori yang membahas tentang tujuan Negara, yaitu :
1. Teori Kekuasaan
Teori kekuasaan memiliki 2 tokoh yaitu : Shang Yang dan Niccolo Machiavelli
Shang Yang, yang hidup di negeri China sekitar abad V-VI SM menyatakan bahwa
tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Menurut dia
untuk mencapai kekuasaan negara dengan cara rakyat dan negara harus berbanding
terbalik. Bila negara ingin kuat dan sejahtera, maka rakyat harus lemah, miskin, dan
bodoh, perbedaan tajam antara negara dengan rakyat itulah yang akan membentuk
kekuasaan negara. “A weak people means a strong state and a strong state means a weak
people. Therefore a country, which has the right way, is concerned with weakening the
people.”
Sepintas ajaran Shang Yang sangat kontradiktif karena menganggap upacara, musik,
nyanyian, sejarah, kebajikan, kesusilaan, penghormatan kepada orangtua, persaudaraan,
kesetiaan, ilmu (kebudayaan) sebagai penghambat pembentukan kekuatan negara untuk
dapat mengatasi kekacauan (yang sedang melanda China saat itu). Kebudayaan rakyat
harus dikorbankan untuk kepentingan kebesaran dan kekuasaan negara.
Niccolo Machiavelli, dalam bukunya Il Principe menganjurkan agar raja tidak
menghiraukan kesusilaan maupun agama. Untuk meraih, mempertahankan dan
meningkatkan kekuasaannya, raja harus licik, tak perlu menepati janji, dan berusaha
selalu ditakuti rakyat. Di sebalik kesamaan teorinya dengan ajaran Shang Yang,
Machiavelli menegaskan bahwa penggunaan kekuasaan yang sebesar-besarnya itu
bertujuan luhur, yakni kebebasan, kehormatan dan kesejahteraan seluruh bangsa.
2. Teori Perdamaian Dunia
Dalam bukunya yang berjudul “De Monarchia Libri III”, Dante Alleghiere (1265-1321)
menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. Perdamaian
dunia akan terwujud apabila semua negara merdeka meleburkan diri dalam satu imperium di
bawah kepemimpinan seorang penguasa tertinggi. Namun Dante menolak kekuasaan Paus dalam
urusan duniawi. Di bawah seorang mahakuat dan bijaksana, pembuat undang-undang yang
seragam bagi seluruh dunia, keadilan dan perdamaian akan terwujud di seluruh dunia.

6. 3. Teori Jaminan atas Hak dan Kebebasan Manusia
Teori jaminan atas hak dan kebebasan manusia memiliki 2 tokoh yaitu : Immanuel Kant dan
Kranengurg
Immanuel Kant (1724-1804) adalah penganut teori Perjanjian Masyarakat karena
menurutnya setiap orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Maka Kant
menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum
agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. Untuk itu diperlukan
undang-undang yang merupakan penjelmaan kehendak umum (volonte general), dan
karenanya harus ditaati oleh siapa pun, rakyat maupun pemerintah. Agar tujuan negara
tersebut dapat terpelihara, Kant menyetujui azas pemisahan kekuasaan menjadi tiga
potestas (kekuasaan): legislatoria, rectoria, iudiciaria (pembuat, pelaksana, dan
pengawas hukum).
Teori Kant tentang negara hukum disebut teori negara hukum murni atau negara hukum
dalam arti sempit karena peranan negara hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan
pelindung hak dan kebebasan warga negara, tak lebih dari nightwatcher, penjaga malam).
Negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Pendapat Kant ini sangat sesuai dengan zamannya, yaitu tatkala terjadi pemujaan
terhadap liberalisme (dengan semboyannya: laissez faire, laissez aller). Namun teori Kant
mulai ditinggalkan karena persaingan bebas ternyata makin melebarkan jurang pemisah
antara golongan kaya dan golongan miskin. Para ahli berusaha menyempurnakan teorinya
dengan teori negara hukum dalam arti luas atau negara kesejahteraan (Welfare State).
Menurut teori ini, selain bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga
berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
Kranenburg termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara
bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan
kesejahteraan warganya. Kesejahteran pun meliputi berbagai bidang yang luas
cakupannya, sehingga selayaknya tujuan negara itu disebut secara plural: tujuan-tujuan
negara. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencapaian tujuan-tujuan negara itu dilandasi
oleh keadilan secara merata, seimbang.

7. Selain beberapa teori tersebut, ada pula teori tentang tujuan negara sebagai berikut:
Teori Plato: Negara bertujuan memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan
makhluk sosial.
Teori Teokratis (Kedaulatan Tuhan): Negara bertujuan mencapai kehidupan yang aman
dan ternteram dengan taat kepada Tuhan. Penyelenggaraan negara oleh pemimpin
semata-mata berdasarkan kekuasaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Tokoh
utamanya: Augustinus, Thomas Aquino)
Teori Polisi: Negara bertujuan mengatur kemanan dan ketertiban masyarakat. Tokoh
utamanya : Immanuel Kant.
Teori Negara Hukum: Negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dan
berpedoman pada hukum (Krabbe). Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat
pemerintahannya didasarkan pada hukum. Semua orang – tanpa kecuali – harus tunduk
dan taat kepada hukum (Government not by man, but by law = the rule of law). Rakyat
tidak boleh bertindak semau gue dan menentang hukum. Di dalam negara hukum, hak-
hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya rakyat berkewajiban mematuhi
seluruh peraturan pemerintah/ negaranya.
Negara Kesejahteraan (Welfare State = Social Service State): Negara bertujuan
mewujudkan kesejahteraan umum. Negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk
mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran dan keadilan sosial.
Tujuan negara merupakan suatu harapan atau cita-cita yang akan dicapai oleh negara,
sedangkan fungsi negara merupakan upaya atau kegiatan negara untuk mengubah harapan itu
menjadi kenyataan. Maka, tujuan negara tanpa fungsi negara adalah sia-sia, dan sebaliknya,
fungsi negara tanpa tujuan negara tidak menentu. Dengan memperhatikan pengertian tersebut
perbedaan antara tujuan negara dan fungsi negara menjadi lebih nyata. Negara dinilai dan di uji
berdasarkan tujuan-tujuan yang dapat direalisasikan oleh negara. Selain itu Negara juga harus
merealisasikan fungsinya yaitu : penertiban (law and order): untuk mencapai tujuan bersama dan
mencegah terjadinya konflik, negara harus melaksanakan penertiban, menjadi stabilisator,
mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, menjaga kemungkinan
serangan dari luar, menegakkan keadilan, melalui badan-badan pengadilan.

8. Adapun beberapa teori fungsi Negara yaitu :
1. Teori Anarkhisme
Secara etimologis, anarkhi (kata Yunani: αν = tidak, bukan, tanpa; αρκειν = pemerintah,
kekuasaan) berarti tanpa pemerintahan atau tanpa kekuasaan. Penganut anarkhisme
menolak campur tangan negara dan pemerintahan karena menurutnya manusia menurut
kodratnya adalah baik dan bijaksana, sehingga tidak memerlukan negara/ pemerintahan
yang bersifat memaksa dalam penjaminan terpeliharanya keamanan dan ketertiban
masyarakat. Fungsi negara dapat diselenggarakan oleh perhimpunan masyarakat yang
dibentuk secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa polisi, bahkan tanpa hukum dan
pengadilan. Anarkhisme menghendaki masyarakat bebas (tanpa terikat organisasi
kenegaraan) yang mengekang kebebasan individu. Anarkhisme sendiri terbagi menjadi 2
aliran yaitu :
Anarkhisme filosofis menganjurkan pengikutnya untuk menempuh jalan damai dalam
usaha mencapai tujuan dan menolak penggunaan kekerasan fisik. Tokohnya: William
Goodwin (1756-1836), Kaspar Schmidt (1805-1856), P.J. Proudhon (1809-1865), Leo
Tolstoy (1828-1910).
Anarkhisme revolusioner mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan, kekerasan fisik dan
revolusi berdarah pun boleh digunakan. Contoh ekstrim anarkhisme revolusioner terjadi
di Rusia pada tahun 1860 dengan nama nihilisme, yaitu gerakan yang mengingkari nilai-
nilai moral, etika, ide-ide dan ukuran-ukuran konvensional. Tujuan menghalalkan cara.
Tokohnya: Michael Bakunin (1814-1876).
2. Teori Individualisme
Individualisme adalah suatu paham yang menempatkan kepentingan individual sebagai
pusat tujuan hidup manusia. Menurut paham ini, negara hanya berfungsi sebagai sarana
pemenuhan kebutuhan setiap individu. Negara hanya bertugas memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat (penjaga malam), tidak usah ikut campur dalam urusan individu,
bahkan sebaliknya harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap
individu dalam kehidupannya. Individualisme berjalan seiring dengan liberalisme yang

9. menjunjung tinggi kebebasan perseorangan. Di bidang ekonomi, liberalisme
menghendaki persaingan bebas. Yang bermodal lebih kuat/ besar layak memenangi
persaingan. Sistem ekonomi liberal biasa disebut kapitalisme.
3. Teori Sosialisme
Sosialisme merupakan suatu paham yang menjadikan kolektivitas (kebersamaan) sebagai
pusat tujuan hidup manusia. Penganut paham ini menganggap bahwa dalam segala aspek
kehidupan manusia, kebersamaan harus diutamakan. Demi kepentingan bersama,
kepentingan individu harus dikesampingkan. Maka, negara harus selalu ikut campur
dalam segala aspek kehidupan demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan yang
merata bagi seluruh rakyat.
Pelaksanaan ajaran sosialisme secara ekstrim dan radikal-revolusioner merupakan embrio
komunisme yang tidak mengakui adanya hak milik perorangan atas alat-alat produksi dan
modal. Yang tidak termasuk alat-alat produksi dijadikan milik bersama (milik negara). Di
negara komunis selalu diseimbangkan status quo keberadaan dua kelas masyarakat:
pemilik alat produksi dan atau modal serta yang bukan pemilik alat produksi (buruh).
Fungsi negara menurut komunisme adalah sebagai alat pemaksa yang digunakan oleh
kelas pemilik alat-alat produksi terhadap kelas/ golongan masyarakat lainnya untuk
melanggengkan kepemilikannya. Sosialisme dan komunisme memiliki tujuan yang sama,
yaitu meluaskan fungsi negara dan menuntut penguasaan bersama atas alat-alat produksi,
sedangkan perbedaannya adalah:
Sosialisme Komunisme
- usaha pencapaian tujuan negara harus
menempuh cara-cara damai
- masih mengakui hak milik pribadi/
perorangan dalam batas-batas tertentu
- menghalalkan segala cara untuk mencapai
tujuan negara, bila perlu dengan revolusi
berdarah
- sama sekali tidak mengakui hak milik
perorangan
Selain beberapa teori tersebut, ada pula ajaran tentang tujuan negara sebagai berikut:
John Locke membagi fungsi Negara menjadi tiga, yaitu:

10. 1. Fungsi legislatif, untuk membuat peraturan
2. Fungsi eksekutif, untuk melaksanakan peraturan
3. Fungsi federatif, untuk mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang serta damai.
Menurut John Locke, fungsi mengadili termasuk tugas eksekutif.
Montesquieu menyatakan bahwa fungsi Negara mencakup tiga tugas pokok, yaitu:
1. Fungsi legislatif, membuat undang-undang
2. Fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang
3. Fungsi yudikatif, mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili).
Teori ini dikenal dengan teori “Trias Politica”. Masing-masing fungsi ini terpisah satu
dengan yang lainnya.
Van Vollenhoven menyatakan bahwa fungsi Negara mencakup empat tugas pokok, yaitu:
1. Regeling, yaitu membuat peraturan
2. Bestuur, yaitu menyelenggarakan pemerintahan
3. Rechtspraak, yaitu fungsi mengadili
4. Politie, yaitu fungsi ketertiban dan kemanan.
Teori ini kemudian dikenal sebagai “Catur Praja”.
Goodnow, membagi fungsi Negara menjadi dua tugas pokok, yaitu:
1. Policy Making (kebijaksanaan Negara pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat)
2. Policy Executing (kebijaksanaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai Policy
Making).
Teori ini kemudian dikenal sebagai “Dwi Praja”.
Fungsi negara secara umum meliputi fungsi melaksanakan; fungsi mengusahakan
kesejahteraan; fungsi pertahanan dan fungsi menegakan keadilan. Beberapa ahli juga telah
mengemukakan fungsi negara.
1. Fungsi Negara menurut G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman

11. G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman berpendapat bahwa ada tiga fungsi Negara, yaitu :
Fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara. Fungsi ini meliputi
:
(1) memelihara angkatan perang untuk mempertahankan seragam dari luar atau untuk
menindas pergolakan dalam negeri;
(2) memelihara angkatan kepolisian untuk memberantas kejahatan;
(3) memelihara pengadilan untuk mengadili pelanggaran hukum;
(4) mengadakan hubungan luar negeri dan;
(5) mengadakan pemungutan pajak.
Fungsi jasa, yaitu aktifitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan
oleh negara.
Fungsi perniagaan, fungsi ini dapat dilaksanakan oleh individu dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan. Fungsi ini dapat pula dilaksanakan oleh negara dengan
mempertimbangkan bahwa modal swasta tidak mencukupi atau negara ingin memperluas
menyelenggarakan berbagai fungsi diseluruh wilayah.
2. Fungsi negara menurut R.M. Mac Iver
R.M. Mac Iver dalam bukunya The Modern State (1926) dan The Web of Goverment (1947)
berpendapat bahwa fungsi negara adalah sebagai berikut, yaitu :
Fungsi memelihara ketertiban (order) dalam batas-batas wilayah negara. Ketertiban
dipelihara demi perlindungan, tujuannya adalah untuk melindungi warga negara yang
lemah.
Fungsi konservasi (penyelamatan) dan perkembangan. Negara dengan seluruh alat
perlengkapannya dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
Selain itu, Mac Iver juga membagi fungsi negara dalam dua kategori, yaitu:
Fungsi negara yang tetap dilaksanakan oleh semua negara, misalnya fungsi kepolisian
dan penyelenggara keadilan;
Fungsi kultural, fungsi kesejahteraan umum, dan fungsi bidang perekonomian.

12. 3. Fungsi Negara menurut Lloyd Vernon Ballard
Menurut Ballard, secara sosiologis ada empat penggolongan fungsi negara.
Sosial conservation dari nilai-nilai sosial yang sangat penting bagi suatu tertib politik dan
sosial.
Social control, yaitu mendamaikan, menyesuaikan, dan mengkoordinir sikap kelompok-
kelompok yang berselisih atau bersaing.
Social amelioration dari keadaan kelompok-kelompok yang dirugikan.
Social improvement,yaitu perluasan bidang kehidupan segenap kelompok
B.Arti Penting Kedaulatan Negara
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu Negara. Secara Luas kedaulatan merupakan
hak khusus untuk menjalankan kewenangan tertingi atas suatu wilayah atau suatu kelompok
orang, seperti Negara atau daerah tertentu. Istilah kedaulatan dalam bahasa Indonesia berarti
kekuasaana atau dinasti pemerintahan. Sedang menurut Weber (Gerth & Mills, 1962: 78)
Kedaulatan Negara sama artinya kita mengkaji kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah Negara,
Negara adalah satu-satunya lembaga yang memiliki keabebasan untuk melakukan tindakan
kekerasan terhadap warganya. Artinya Negara memiliki sebuah kekuatan untuk melakukan
“apapun” yang dinilai benar guna mencapai tujuan dari Negara.
Plato dan Aristoteles Kedaulatan negara dasarnya tidak bersifat mutlak (absolute) karena
ada sejumlah faktor lain yang membatasinya. Kedaulatan memiliki empat sifat dasar, yaitu:
1. Permanen
Kedaulatan itu tetap ada selama negara tetap berdiri.
2. Asli
Hukum kedaulatan itu tdak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi.
3. Bulat
Tidak dapat dibagi-bagi, maksudnya bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan
yang tertinggi dalam negara.
4. Tidak Terbatas
Kedaulatan itu tidak di batasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan ini terbatas, tentu saja
bahwa ini merupakan kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.mengemukakan bahwa dalam

13. Negara akan berkuasa akal atau rasio sebagai ganti Tuhan. Segala keinginan untuk
mementingkan diri sendiri harus dihilangkan dulu bila kehidupan negara yang sungguh
sempurna akan dicapai, individu harus tunduk pada keseluruhan.
Jadi jelas bahwasannya Negara mempunyai hak penuh untuk mengatur rakyatnya.
Menurut (Hugo Grotius, 1735) Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai
suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri terdapat penganut dalam dua teori
yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau Masyarakat.
Kedaulatan merupakan sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah Negara karena
hal tersebut akan menyangkut harga diri dari Negara tersebut, Hugo de Groot (1583-1645)
menyatakan bahwa “kedaulatan itu dipegang oleh orang yang tidak tunduk pada kekuasaan orang
lain, dan tak dapat diganggu gugat oleh kemauan manusia”.
Dari pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas tentang kedaulatan
Negara, sangatlah jelas bahwa kedaulatan sangatlah penting bagi Negara dalam upayanya untuk
menunjukkan kekuasaannya. Ketika sebuah Negara tidak memiliki “power” maka tidak salah
kemudian ketika Negara tersebut tidak berdaya dalam menghadapi Negara lain, minimal
“power” tersebut harus benar-benar dirasakan oleh Negara itu sendiri sebelum dirasakan oleh
Negaralain.

14. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Dengan mengetahui tujuan negara itu, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan,
yaitu kekuasaan organisasi negara, dan juga dapat mengetahui sifat organisasi negara. Sebagai
sebuah organisasi, negara memiliki tujuan untuk mengarahkan segala kegiatannya.Tujuan negara
merupakan suatu harapan atau cita-cita yang akan dicapai oleh negara, sedangkan fungsi negara
merupakan upaya atau kegiatan negara untuk mengubah harapan itu menjadi kenyataan. Maka,
tujuan negara tanpa fungsi negara adalah sia-sia, dan sebaliknya, fungsi negara tanpa tujuan
negara tidak menentu.
Dengan memperhatikan pengertian tersebut perbedaan antara tujuan negara dan fungsi
negara menjadi lebih nyata.Negara dinilai dan di uji berdasarkan tujuan-tujuan yang dapat
direalisasikan oleh negara. Selain itu Negara juga harus merealisasikan fungsinya yaitu :
penertiban (law and order): untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah terjadinya konflik,
negara harus melaksanakan penertiban, menjadi stabilisator, mengusahakan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, pertahanan, menjaga kemungkinan serangan dari luar, menegakkan
keadilan, melalui badan-badan pengadilan.
Fungsi negara secara umum meliputi fungsi melaksanakan; fungsi mengusahakan
kesejahteraan; fungsi pertahanan dan fungsi menegakan keadilan. Beberapa ahli juga telah
mengemukakan fungsi negara.

15. Referensi
http://krsmwn.blogspot.com/2013/09/tujuan-negara-dan-fungsi-negara-menurut-para-ahli.html
http://untukpendidikan.wordpress.com/2009/03/19/fungsi-negara/
blogspot.com/2010/04/fungsi-negara.html
http://www.slideshare.net/Sugiessssss/konsep-dasar-ilmu-politik
http://chengxplore.blogspot.com/2012/02/politik-konsep-konsep-ilmu-politik.html