PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN DEMOKRATIS
Oleh :
ELLY HASAN SADELI, S.PD., M.PD
Terdapat suatu keprihatinan yang terjadi
di negara kita, bahwa negara kita
merupakan negara terkorup di Asia, dan
terkorup...


Iklan Partai Demokrat Katakan Tidak
Pada Korupsi.flv
Pemerintahan yang Bersih
Pemerintah adalah kekuasaan memerintah
sesuatu negara (daerah negara) atau badan
yang tertinggi y...
Pemerintahan dalam arti luas adalah segala
urusan yang dilakukan oleh Negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan
rakyatny...
Pemerintahan yang bersih menurut
Chamim (2006: 54) adalah kondisi
pemerintahan yang para pelaku yang
terlibat di dalamnya ...
Korupsi merupakan perbuatan pejabat
pemerintah yang menggiunakan uang
pemrintah dengan cara-cara yang tidak legal.
Kolusi ...
Negara Hukum
Di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) jelasjelas dinyatakan bahwa Negara Indonesia
adalah Negara hukum. Juga dis...
Syarat-syarat Negara Hukum
Immanuel Kant (1724-1804) merumuskan bahwa
konsep negara hukum hendaknya mengandung
dua unsur, ...
Menurut A.V. Dicey, konsep Negara hukum
faham Anglo Saxon yang terkenal dengan
Rule of Law, Negara hukum hendaknya
mengand...
Menurut sejarah, jauh sebelumnya Islam telah meletakkan
dasar Negara hukum (embrio Negara hukum). Pada masa
Rasulullah saw...


..Siapa sangka, Malaikat Izrail
datang, ketika bermain Bola (IPHs
video).mp4.3gp
SEKIAN
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

97374436 pemerintahan-yang-bersih

453 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
453
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

97374436 pemerintahan-yang-bersih

  1. 1. PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN DEMOKRATIS Oleh : ELLY HASAN SADELI, S.PD., M.PD
  2. 2. Terdapat suatu keprihatinan yang terjadi di negara kita, bahwa negara kita merupakan negara terkorup di Asia, dan terkorup ketiga di dunia setelah Nigeria dan Kamerun. Juara ketiganya adalah Indonesia dan Azarbaijan (Transparancy Internasional, Kompas, 22 Juli 2000).
  3. 3.  Iklan Partai Demokrat Katakan Tidak Pada Korupsi.flv
  4. 4. Pemerintahan yang Bersih Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah (Pamudji, 1995: 23). Pemerintah sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat, untuk mencapai tujuan organisasi negaraantara lain kesejahteraan, pertahanan, kemanan, tata tertib, keadilan, kesehatan, dan sebagainya (Kansil, 1985: 48).
  5. 5. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif (Kusnardi dan Ibrahim, 1981:170).
  6. 6. Pemerintahan yang bersih menurut Chamim (2006: 54) adalah kondisi pemerintahan yang para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri dari perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
  7. 7. Korupsi merupakan perbuatan pejabat pemerintah yang menggiunakan uang pemrintah dengan cara-cara yang tidak legal. Kolusi adalah bentuk kerja asama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara illegal (melanggar hukum) untuk mendapatkan keuntungan material bagi mereka. Sedangkan nepotisme adalah pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan atau penghasilan bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat sehingga menutup kesempatan bagi orang lain.
  8. 8. Negara Hukum Di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) jelasjelas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Juga disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
  9. 9. Syarat-syarat Negara Hukum Immanuel Kant (1724-1804) merumuskan bahwa konsep negara hukum hendaknya mengandung dua unsur, yakni: (1) perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (2) pemisahan kekuasaan. Sedangkan Friedrich Julius Stahl dalam konsepnya Negara hukum dalam arti formal, bahwa Negara hukum hendaknya mengandung unsur-unsur : (1) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) pemisahan kekuasaan; (3) setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan undang-undang; (4) adanya peadilan administrasi yang berdiri sendiri-sendiri (Kusnardi dan Ibrahim, 1983:156)
  10. 10. Menurut A.V. Dicey, konsep Negara hukum faham Anglo Saxon yang terkenal dengan Rule of Law, Negara hukum hendaknya mengandung tiga unsur, yaitu : (1) supremacy of law; (2) equality before the law; (3) human right.
  11. 11. Menurut sejarah, jauh sebelumnya Islam telah meletakkan dasar Negara hukum (embrio Negara hukum). Pada masa Rasulullah saw, ada seorang anak pembesar (kepala suku) yang bernama Fatimah binti Abil Asad mencuri. Karena anak pembesar,orang-orangpun khawatir kalau ia sampai dihukum. Karena itu, ada kecenderungan sementara orang ketika itu supaya ia tidak dihukum. Melalui Usamah bin Zaid diajukan permohonan dispensasi kepada Kepala Negara yaitu Nabi Muhammad saw. Usamah bin Zaid dikenal sebagai sahabat kesayangan Nabi. Namun, Nabi menegur Usamah dengan kata-kata beliau:  “Apakah engkau Usamah akan mencari dan mengusahakan dispensasi atas hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah swt? Orang-orang sebelum kamu dahulu binasa karena golongan elitnya mencuri mereka dibiarkan saja, tetapi kalau rakyat jelata mencuri mereka dihukum. Demi Allah sekiranya Fatimah anak perempuan Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya” ( Azhari, 2004: 160-161).
  12. 12.  ..Siapa sangka, Malaikat Izrail datang, ketika bermain Bola (IPHs video).mp4.3gp
  13. 13. SEKIAN TERIMA KASIH

×