1. NEGARA DAN KONSTITUSI
A. Pengertian Negara
 Pada zaman yunani kuno para ahli filsafat Negara merumuskan pengertian Negara
secara beragam seperti :
Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya Politicia menyebutkan Negara sebagai
Negara polis, yang saat ini masih dipahami Negara masih dalam suatu wilayah yang
kecil. Dalam pengertian ini Negara disebut sebagai Negara hukum yang didalamnya
terdapat sejumlah Negara warga Negara yang ikut dalam permusyawaratan
(ecclesia). Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak
bagi terselenggaranya Negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh
warganya.
Agustinusmembagi Negara dalam dua pengertian yaitu :Civitas Dei yang artinya
Negara Tuhan dan Civitas Terrena atau Civitas Diaboli yang artinya Negara
duniawi.
Civitas Terrena ditolak oleh Agustinus, sedangkan yang dianggap baik adalah
Negara, Tuhan atau Civitas Dei.Negara Tuhanb bukanlah Negara dari dunia ini,
melainkan jiwanya yang dimiliki oleh sebagian atau beberapa orang di dunia ini
untuk mencapainya.Adapun yang melaksanakan Negara adalah gereja yang
mewakili Negara Tuhan. Meskipun demikian bukan berarti yang di luar gereja itu
terasing sama sekali daari Civitas Dei.
Nicollo Machiavelli (1469-1537) dalam bukunya II Principle merumuskan Negara
sebagai Negara kekuasaan. Machiavelli memandang Negara dari sudut kenyataan
bahwa dalam suatu Negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang
pimpinan Negara atau Raja. Raja sebagai pemegang kekuasaan Negara tidak
mungkin hanya mengandalkan kekuasaanya hanya pada suatu moralitas atau
kesusilaan. Kekacauan timbul dalam suatu Negara karena lemahnya kekuasaan
Negara. Bahkan yang lebih terkenal lagi dari ajaran Machiavelli ini tentang tujuan
yang menghalalkan segala cara.
Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778)
mengartikan Negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian
masyarakat secara bersama. Menurut mereka manusia sejak dilahirkan telah
membawa hak-hak asalnya seperti hak untuk hidup, hak milik serta, hak
kemerdekaan. Dalam keadaan alamiah sebelum terbentuknya Negara, hak-hak
tersebut belum ada yang menjamin perlindungannya, sehingga dalam status naturalis
yaitu sebelum terbentuknya Negara, hak-hak itu akan dapat dilanggar.
Konsekuensinya dalam kehidupan alamiah tersebut terjadilah pembenturan
kepentingan berkaitan dengan hak-hak masyarakat tersebut. Dalam keadaan naturalis
sebelum terbentuknya Negara, menurut Hobbes akan terjadi homo homoni lupus,
yaitu manusia menjadi serigala bagi manusia lain, dan akan timbul duatu perang
semesta yang disebut sebagai belum omnium contre omnes dan hukum yang berlaku
adalah hukum rimba.
 Berikut konsep pengertian Negara moderen yang dikemukakan para tokoh antara lain :
Roger H. Soltau mengemukakan bahwa Negara adalah sebagai alat agencyatau
wewenang/authority yang mengatrur atau mengendalikan persoalan.persoalan
bersama atas nama masyarakat.
Harold J. Lasky, bahwa Negara adalah merupakan suatu masyarakat yang
diintergrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang
secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian
dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan

2. bekerja sama untuk tercapainya suatu tujuan bersama. Masyarakat merupakan suatu
Negara manakala cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh
kelompok-kelompok ditentukan suatu wewenang yang bersifat mengikat atau
memaksa.
Mas Weber mengemukakan pemikirannya bahwa Negara adalah suatu masyarakat
yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam
suatu wilayah.
Mas Iver menjelaskan bahwa Negara adalah asosiassi yang menyelenggarakan
penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan
sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang demi maksud
tersebut diberi kekuasaan memaksa.
Miriam Budiardjo, Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah
oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada
peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari
kekuasaan yang sah.
 Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa semua Negara memiliki
unsur-unsur yang mutlak harus ada, yaitu: wilayah atau daaerah territorial yang sah,
rakyat yaitu suatu bangsa sebagai pendukung pokok Negara dan tidak terbatas hanya
pada satu etnis saja, dan pemerintah yang sah dan berdaulat.
B. Konstitusionalisme
 Konstitusionalisme mengacu kepada pengertian system institusionalisasi secara efektif
dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan. Dengan lain perkataan untuk
menciptakan suatu tertib pemerintahan diperlukan pengaturan sedemikian rupa, sehingga
dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan.
(Hamilton, 1931:255).
 Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus)
diantara mayoritas masyarakat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan
Negara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar
kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan
dan penggunaan mekanisme yang disebut Negara (Andrews, 1968:9). Oleh karena itu
kata kuncinya adalah konsesus general agreement. Jika kesepakatan itu runtuh, maka
runtuh pula legitimasi kekuasaan Negara yang bersangkutan, dan pada gilirannya dapat
terjadi civil war atau dapat pula suatu revolusi. (Rusia 1789, Di Amerika 1776, di Rusia
1917 bahkan Indonesia 1945, 1965 dan 1988).
 Konsesus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman moderen dewasa ini
pada umumnya dipahami berdasar pada tiga elemen kesepakatan atau konsesus, sebagai
berikut:
1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (the general goals of society or
general acceptance of the same philosophy of government).
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasaaan pemerintahan atau
penyelenggaraan Negara. (the basis of government).
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur kenegaraan.
(the form of institusion and procedures).
 Kesepakatan Pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama yang sangat
menentukan tegaknya konstitusionalisme dan konstitusi dalam suatu Negara. Karena
cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan
bahkan melahirkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesama warga masyarakat
yang dalam kenyataanya harus hidup ditengah-tengah pluralisme atau kemajemukan.
Oleh karena itu pada suatu masyaraaakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka

3. kehidupan bernegara, diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama yang
bisa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan statsidee (cita Negara) yang berfungsi
sebagai philosofhiegronslaag dan comon platforms, diantara sesama warga masyarakat
dalam konteks kehidupan bernegara.





Bagi bangsa Indonesia dasar filosofi yang dimaksud adalah filsafat Negara Pancasila.
Kelima prinsip dasar filsafat Negara tersebut merupakan dasar filosofis ideologis untuk
mewujudkan cita-cita ideial dalam bernegara yaitu : 1) Melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, 2) meningkatkan (memajukan) kesejahteraan umum, 3)
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kesepakatan Kedua adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas
aturan hukum dan konstitusi. Dalam setiap Negara harus ada keyakinan bersama bahwa
dalam segala hal dalam penyelenggaraan Negara harus didasarkan atas rule of law.
Kesepakatan tentang system aturan sangat penting sehingga konstitusi sendiri dapat
dijadikan pegangan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu yang harus didasarkan
atas hukum tanpa ada konsesus semacam ini, konstitusi tidak berguna karena ia sekedar
berfungsi sebagai kertas dokumen yang mati, hanya bernilai semantik dan tidak
berfungsi atau tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
Kesepakatan Ketiga adalah berkenaan dengan : (a) bangunan organ Negara dan
prosedur-prosedur yang mengatur kekusaan, (b) hubungan-hubungan antar organ Negara
itu satu sama lain serta, (c) hubungan antar organ-organ Negara itu dengan warga
Negara.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka isi konstitusi dapat dengan mudah
dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama, berkenaan dengan
instituisi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam
kerangka kehidupan Negara berkonstitusi (constitusional state).
Keseluruhan kesepakatan ini pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan
pembatasaan kekuasaan. Atas dasar pengertian tersebut maka sebenarnya prinsip
konstitusionalisme moderen adalah menyangkut pembatasan kekuasaan atau yang lazim
disebut sebagai prinsip limited government.
Dalam pengertian inilah maka konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang saling
berkaitan satu sama lain yaitu :
1. Hubungan antara pemerintah dan warga Negara,
2. Hubungan antara lembaga pemerintah yang satu dengan yang lainnya.
C. Konstitusi Indonesia
1. Pengantar
 Dalam proses reformasi hukum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945
banyak melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Memang
amandemen tidak dimaksudkan untuk mengganti sama sekali UUD 1945, akan tetapi
prosedur penyempurnaan terhadap UUD 1945 tanpa harus langsung mengubah UUDnya itu sendiri, amandemennya lebih merupakan perlengkapan dan rincian yang
dijadikan lampiran autentik bagi UUD tersebut (Mahfud, 1999:64).
 Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 tersebut didasarkan atas suatu kenyataan
sejarah selama masa Orde lama dan Orde baru, bahwa penerapan pasal-pasal UUD
memiliki sifat “multi interpretable” sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi
kekuasaan terutama kepada presiden. Karena latar belakang politik inilah maka masa
Orde baru berupaya untuk melestarikan UUD 1945 bahkan UUD 1945 seakan-akan
bersifat keramat yang tidak dapat diganggu gugat.

4.  Suatu hal yang sangat mendasar bagi pentingnya amandemen UUD 1945 adalah tidak
adanya sistem “checks and balances” terutama terhadaap kekuasaan eksekutif. Oleh
karena itu bagi bangsa Indonesia proses reformasi terhadap UUD 1945 adalah
merupakan suatu keharusan, karena hal itu akan mengantarkan bangsa Indonesia kearah
tahapan baru melakukan penataan terhadap ketatanegaraan.
 Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999,
dimana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan
terhadap pasal 9 UUD 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000,
amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001, dan amandemen terakhir dilakukan pada
tahuyn 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.
2. Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar)
 Pengertian meliputi dua macam yaitu : hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar)
dan hukum dasar tidak tertulis (convesi). Oleh karena itu sifatnya yang tertulis maka
Undang-Undang Dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah.
 Pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintah diatur dalam UUD.
Bagi mereka yang memandang Negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya
sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai
lembaga atau sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut dibagi
antara Badan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif serta Undang-Undang Dasar
menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri
satu sama lain. Undang-Undang Dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam
suatu Negara (Budiardjo, 1981:95,96).
 Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel.
UUD 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasal lainnya hanya memuat aturan
peralihan dan aturan tambahan, hal ini mengandung makna :
a. Telah cukup jikalau UUD hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garisgaris besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara Negara
untuk menyelenggarakan Negara, untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan
kesejahteraan sosial.
b. Sifatnya yang supel (elastic) dimaksudkan bahwa kita senantiasa harus ingat bahwa
masyarakat itu harus berkembang, dinamis. Negara Indonesia akan terus tumbuh
berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Berhubungan dengan itu
janganlah terlalu tergesa-gesa memberikan kristalisasi, memberikan bentuk kepada
pemikiran masih berubah. Oleh karena itu semakin supel sifatnya aturan itu makin
baik.
 Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka sifat Undang-Undang Dasar
1945 adalah sebagai berikut :
1. Oleh karena sifatnya tertulis maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum positif
yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara Negara, maupun mengikat bagi
setiap warga Negara.
2. Sebagaimana tersebut dalam penjelasan UUD 1945 bahwa UUD 1945 bersifat
singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok saja yang setiap kali harus
dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta hak-hak asasi manusia.
3. Memuat norma-norma, aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang dapat serta
harus dilaksanakan secara konstitusional.
4. UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang
tertinggi, disamping itu sebagai alat control terhadap norma-norma hukum positif
yang lebih rendah dalam hirarki dalam tertib hukuman Indonesia.

5. 3. Hukum Dasar Yang Tidak Tertulis (convensi)
 Convensi adalah hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul
dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara meskipun sifatnya tidak tertulis.
 Convensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :
1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan Negara.
2. Tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berjalan sejajar.
3. Diterima oleh seluruh rakyat.
4. Bersifat sebagai pelengkap, sehingga memungkinkan sebagai aturan-aturan dasar
yang tidak terdapat dalam UUD.
 Contoh-contoh konvensi antara lain :
a. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Menurut pasal 37 ayat
(1) dan (4) UUD 1945, segala keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak.
Akan tetapi sistem ini kurang jiwa kekeluargaannya sebagai kepribadian bangsa,
karena itu dalam praktek-praktek penyelenggaraan Negara selalu diusahakan untuk
mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan ternyata hampir
selalu berhasil. Pemungutan suara baru ditempuh, jikalau usaha musyawarah untuk
mufakat sudah tidak dapat dilaksanakan.
b. Praktek-praktek penyelenggaraan Negara yang sudah menjadi hukum dasar tidak
tertulis antara lain :
1. Pidato Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus didalam siding DPR.
2. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan pemerintah tentang
Rancangan Anggaran Belanja Negara pada minggu pertama pada bulan januari
setiap tahunnya.
 Convensi apabila ingin dijadikan rumusan yang bersifat tertulis, maka yang
berwewenang adalah MPR dan rumusannya bukanlah merupakan hukum dasar
melainkan tertuang dalam ketetapan MPR.
4. Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 hasil Amandemen 2002
a. Indonesia ialah Negara Yang Berdasarkan Atas Hukum (Rechstaat)
Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (machtaat), hal ini mengandung arti bahwa Negara, termasuk didalamnya
pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya dalam melaksanakan tindakantindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum dan dapat dipertanggung
jawabkan secara hukum.
b. Sistem Konstitusional
Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum Dasar), tidak bersifat absolute
(kekuatan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan penegasan bahwa sistem
pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dengan
sendirinya juga oleh ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional, ketetapan
MPR, UU dan sebagainya.
c. Kekuasaan Negara yang Tertinggi Ditangan Rakyat
d. Presiden ialah Penyelenggara Pemerintah Negara Yang Tertinggi disamping MPR dan
DPR
e. Presiden Tidak bertanggungjawab kepada DPR
f. Menteri Negara adalah Pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggungjawab
kepada DPR
g. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak – Terbatas.