Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi, termasuk definisi negara, teori terbentuknya negara, unsur-unsur negara, tujuan negara, dan bentuk negara. Dibahas pula perbedaan pandangan Plato, Aristoteles, Machiavelli tentang bentuk negara ideal dan korupsi, serta konsep negara kesatuan dan federasi dalam paham modern.

1. Soemiarno 2006 1
BAB VBAB V
NEGARA DAN KONSTITUSI

2. Soemiarno 2006 2
NEGARANEGARA
• NEGARA  menurut etimologi
• Stall (Belanda dan Jerman)
• State (Inggris)
• Etal (Prancis)
• Stall atau Etal dari bahasa Latin:
Status atau Statum, artinya menaruh
dalam keadaan berdiri, membuat
berdiri

3. Soemiarno 2006 3
Beberapa Definisi Negara
• Logemann: Ormas dgn kekuasaannya mengatur
masyarakat.
• Weber: Struktur politik  (ada hukum utk komuniti
manusia berlaku dlm wilayah, memaksa agar tertib,
serta monopoli memiliki & penggunaan senjata)
• Georg Jellinek: organisasi kekuasaan dari sekelompok
manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu
• Roger H. Soltau: alat atau wewenang yang mengatur
atau mengendalikan persoalan bersama atas nama
masyarakat
• KBBI (1): org di suatu wilayah yg mempunyai
kekuasaan tertinggi yg sah & diatati oleh rakyat
• KBBI (2): kelompok sosial yg menduduki wilayah
tertentu yg diorganisasi dibawah lembaga politik &
pemerintah yg efektif, mempunyai kesatuan politik,
berdaulat hingga berhak menentukan Tujuan Nasinal

4. Soemiarno 2006 4
Teori terjadinya Negara (1)Teori terjadinya Negara (1)
1. Theokrasi  kedaulatan neg. dari Tuhan
- Theokrasi Primintip (langsung): kekuasaan berasal dari
Tuhan diturunkan langsung kpd seseorang dianggap
sebagai keturunan Tuhan ( Raja Airlangga penjelmaan
Dewa Wisnu)
- Theokrasi Modern (tdk langsung): kekuasaan berasal
dari Tuhan diturunkan kpd seseorang yg memerintah
karena suatu kejadian
2. Kekuatan/Macht Teory  dominasi “kelompok kuat”
thp “kelompok lemah”, neg: resultante positif
dari sengketa & penaklukan
3.Integralistik susunan masyarakat yang begitu erat
berhubungan satu dengan lain dan merupakan
persatuan masyarakat yang organis, negara menjamin
keselamatn hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan
yang tak dapat dipisahkan.

5. Soemiarno 2006 5
Teori terjadinya Negara (2)Teori terjadinya Negara (2)
4. Perjanjian (kontrak sosial)
- Thomas Hobbes  Negara Kekuasaan (Laviathan) utk
hilangkan “Homo homini lupus”  manusia
menyerahkan hak2
nya pada seseorang atau dewan &
memberikan keabsahan. Teori ini meletakkan dasar2
negra mutlak.
- John Locke  manusia hidup bebas & sederajat 
kekuasan tidak bersifat mutlak.  hak yg tdk hilang
“life, liberty, estate”  melindungi hak2
kodrati.
- Jean Jacques Rousseau negara/badan korporatif-
kolektif dibentuk utk menyatakan kemauan umumnya
& ditujukan utk kebahagian bersama, namun harus
memperhatikan kepentingan idividual

6. Soemiarno 2006 6
Unsur_Unsur Negara berdasar KonvensiUnsur_Unsur Negara berdasar Konvensi
Montevideo 1933(1)Montevideo 1933(1)
• Wilayah yurisdiksi territorial: daratan,
perairan dan dirgantara
• Penduduk/warganegara  substratum
personil (dibahas tersendiri)
• Pemerintah yg Berdaulat
1) Pengertian Luas: keseluruhan badan kenegaraan yg menjalankan
kekuasaan negara
2) Pengertian Sempit: aparat yg menjalankan pemerintahan
(eksekutip)
3) Pengertian Lebih Sempit: Kepala Pemerintahan atau Pemimpin
Kabinet (Presiden)
• Kesanggupan berhubungan dengan negara lain

7. Soemiarno 2006 7
Unsur-Unsur NegaraUnsur-Unsur Negara
menurutmenurut Oppenheim-LauterpachtOppenheim-Lauterpacht
• Unsur pembentuk negara (konstitutif):
wilayah/ daerah, rakyat, pemerintah yang
berdaulat
• Unsur deklaratif: pengakuan oleh negara
lain

8. Soemiarno 2006 8
Tujuan NegaraTujuan Negara
• Plato: Memajukan kesusilaan manusia sbg per-
seorangan & makhluk sosial
• Roger H.Saltau: Memungkinkan rakyatnya
berkembang serta menyelenggarakan daya cipta
sebebas mungkin.
• Harold J. Laski : menciptakan keadaan agar rakyat
dapat memenuhi keinginannya
• Thomas Aquinas: untuk mencapai kehidupan yang
aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan
• Ibnu ‘Arabi: mencapai kehidupan yang baik, jauh
dari sengketa dan menjaga intervensi pihak asing
• NKRI: (lihat alinea ke-4 Pembukaan UUD-45)

9. Soemiarno 2006 9
Bentuk NegaraBentuk Negara
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
Bentuk negara bentuk organisasi negara itu secara keseluruhanBentuk negara bentuk organisasi negara itu secara keseluruhan
Bentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan pemerintahan (JimlyBentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan pemerintahan (Jimly
Asshiddiqie)Asshiddiqie)
BNBN NEGARA DARI LUAR, BPNEGARA DARI LUAR, BP MELIHAT DARI DALAMMELIHAT DARI DALAM
Tripartit Clasification Bipartit clasification
PLATO
ARISTOTELES
POLYBIOS
MACHIAVELLI LEON DUGUIT
JELLINEK

10. Soemiarno 2006 10
TRIPARTITTRIPARTIT
Kriteria Plato & AristotelesKriteria Plato & Aristoteles
 KuantitatifKuantitatif  jumlah yang memerintahjumlah yang memerintah
 KualitatifKualitatif  Tujuan yang hendak dicapaiTujuan yang hendak dicapai
GOVERN-GOVERN-
MENT BYMENT BY
PLATOPLATO ARISTOTELESARISTOTELES
GOODGOOD BADBAD GOODGOOD BADBAD
ONEONE MonarkhiMonarkhi TiraniTirani MonarkhiMonarkhi TiraniTirani
FEWFEW AristokrasiAristokrasi OligarkhiOligarkhi AristokrasiAristokrasi OligarkhiOligarkhi
MANYMANY DemokrasiDemokrasi MobokrasiMobokrasi PolityPolity DemokrasiDemokrasi
Mon
Demok Tirani
AristOligarkhi
Mobok
Siklus
Polybios

11. Soemiarno 2006 11
PLATOPLATO
1.1.Latar Belakang PemikirannyaLatar Belakang Pemikirannya  di Yunani pada masa muda Pato sedangdi Yunani pada masa muda Pato sedang
terjadi kecurangan, kedzoliman, korupsi, dan kemewahan. OKI, Platoterjadi kecurangan, kedzoliman, korupsi, dan kemewahan. OKI, Plato
menjauhkan diri dari kegiatan politik dan kenyataan hidupmenjauhkan diri dari kegiatan politik dan kenyataan hidup  menghayal.menghayal.
2. Hasil Karya2. Hasil Karya  a. Politeia ( the Republic)a. Politeia ( the Republic)  mengenai negaramengenai negara
b. Politicos ( the Stateman)b. Politicos ( the Stateman)  Ahli NegaraAhli Negara
c.c. Nomoi ( the Law)Nomoi ( the Law)  Undang-UndangUndang-Undang
3. Ajaran3. Ajaran  ideenler (ajaran cita): ideenwereld (D. cita)ideenler (ajaran cita): ideenwereld (D. cita) && NatuurwereldNatuurwereld
(D.alam)(D.alam)
 Ideale State (negara sempurna)Ideale State (negara sempurna)
4. Bentuk Negara :4. Bentuk Negara : The Ideal Form (bentuk cita)The Ideal Form (bentuk cita)  Mon, Arist, demokrasiMon, Arist, demokrasi
The Coruption foerm (the generate form)The Coruption foerm (the generate form)  Tyrani, Olig, MobokrasiTyrani, Olig, Mobokrasi

12. Soemiarno 2006 12
ARISTOTELESARISTOTELES
1.1. AjarannyaAjarannya  RealisRealisme. Filsapatnya Prima Philosophiame. Filsapatnya Prima Philosophia
mencari makna keadilan.mencari makna keadilan.
2. Bentuk Negara ( dalam Politics):2. Bentuk Negara ( dalam Politics):
IdealIdeal  KuantitatifKuantitatif (jumlah orang yang memerintah)(jumlah orang yang memerintah) 
M, A, PoliteiaM, A, Politeia
PemerosotanPemerosotan  KualititatifKualititatif (Tujuan yang hendak(Tujuan yang hendak
dicapai):dicapai):
– Untuk satu orangUntuk satu orang  Tyrani / despoticTyrani / despotic
– Untuk beberapa orangUntuk beberapa orang  Oligrakhi (clique form)Oligrakhi (clique form)
– Bukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama rakyatBukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama rakyat 
Demokrasi.Demokrasi.

13. Soemiarno 2006 13
BIPARTIT CLASIFICASIONBIPARTIT CLASIFICASION
MACHIAVELLIMACHIAVELLI  Monarkhi dan RepublikMonarkhi dan Republik
• 1. L1. Lataratar BBelakangelakang  di Floren sedang kacaudi Floren sedang kacau
• 2. Hasil Karya2. Hasil Karya  DiscorsiDiscorsi memaparkan negara Republikmemaparkan negara Republik
• Il PrincipeIl Principe  memaparkan negara monarkhimemaparkan negara monarkhi
• 3. Ajarannya:3. Ajarannya: StaatraisonStaatraison (kepentingan Negara)(kepentingan Negara)  Kep.Neg.Kep.Neg.
dijadikan ukuran tertinggi perbuatan manusia. :dijadikan ukuran tertinggi perbuatan manusia. :
– Kebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara (negaraKebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara (negara
prioritas utama).prioritas utama).
– Penguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negaraPenguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negara
– Penguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg memakmurkan NegaraPenguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg memakmurkan Negara
– Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada negara.Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada negara.
• 4. Bentuk Negara : Republik dan Monarkhi4. Bentuk Negara : Republik dan Monarkhi
• 5. Hukum5. Hukum  negara harus memiliki dua landasan utama yaitu Hukumnegara harus memiliki dua landasan utama yaitu Hukum
dan militerdan militer

14. Soemiarno 2006 14
Kriteria membedakan Republik dan MonarkhiKriteria membedakan Republik dan Monarkhi
JellinekJellinek  dilihat dari cara terjadinya pembentukandilihat dari cara terjadinya pembentukan
kemauan Negara.kemauan Negara.
 Secara PsikologisSecara Psikologis  MonarkiMonarki
 Secara YuridisSecara Yuridis  RepublikRepublik
Leon DuguitLeon Duguit  Penunjukkan kepala negaraPenunjukkan kepala negara
 HerediterHerediter  monarkhimonarkhi
 PemilihanPemilihan  RepublikRepublik

15. Soemiarno 2006 15
Bentuk NegaraBentuk Negara & Pemerintahan& Pemerintahan paham modernpaham modern
Bentuk Negara :
1.Negara kesatuan (unitaris)
2. Negara Sertikat (federasi)
Ada juga Serikat negara
Bentuk Pemerintahan:
1. Monarkhi
2. Republik

16. Soemiarno 2006 16 1616
PAHAM MODERN
BENTUK
NEGARA
BENTUK
PEMERINTAHAN
KESATUAN
(UNITARIS)
SERIKAT
(FEDERASI)
MONARKHI REPUBLIK
NEGARA
KESATUAN
SENTRALISASI DESENTRALISASI
TERPUSAT
OTONOMI
DAERAH

17. Soemiarno 2006 17
• Dalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuanDalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuan
dikenal dengan istilahdikenal dengan istilah unitary stateunitary state, sedangkan, sedangkan
dalam bahasa Belanda disebutdalam bahasa Belanda disebut eenheidsstaateenheidsstaat..
• Negara kesatuan merupakan bentuk negaraNegara kesatuan merupakan bentuk negara
yang kekuasaan tertinggi untuk mengaturyang kekuasaan tertinggi untuk mengatur
seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahanseluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan
pusat. Dilihat dari susunannya, negara kesatuanpusat. Dilihat dari susunannya, negara kesatuan
merupakan negara bersusunan tunggal yangmerupakan negara bersusunan tunggal yang
berarti dalam negara itu tidak terdapat negaraberarti dalam negara itu tidak terdapat negara
yang berbentuk negara bagian.yang berbentuk negara bagian.
• Negara kesatuan memiliki ciri khas yaitu diNegara kesatuan memiliki ciri khas yaitu di
dalam negara itu tidak ada organisasi lain yangdalam negara itu tidak ada organisasi lain yang
berbentuk negara.berbentuk negara.
Negara Kesatuan (1)Negara Kesatuan (1)

18. Soemiarno 2006 18
• Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yangNegara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yang
seluruh persoalannya diatur dan diurus oleh pemerintahseluruh persoalannya diatur dan diurus oleh pemerintah
pusat, dan daerah tinggal melaksanakan kebijaka daripusat, dan daerah tinggal melaksanakan kebijaka dari
pemerintah pusat.pemerintah pusat.
-- Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah JermanContoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah Jerman
pada masa pemerintahan Hitler.pada masa pemerintahan Hitler.
• Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu NegaraNegara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Negara
yang memberiIkeleluasaan kepada daerah untuk membuat danyang memberiIkeleluasaan kepada daerah untuk membuat dan
me-ngurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi,me-ngurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi,
kebutuhan, dan ciri khas daerah tersebut.kebutuhan, dan ciri khas daerah tersebut.
• Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sitemSedangkan dalam negara kesatuan dengan sitem desentralisasidesentralisasi,,
daerah memiliki keleluasaan membuat peraturan untuk mengurusdaerah memiliki keleluasaan membuat peraturan untuk mengurus
urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai denganurusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai dengan
kebutuhan, kondisi, dan ciri khas daerah tersebut.kebutuhan, kondisi, dan ciri khas daerah tersebut.
Negara Kesatuan (2)Negara Kesatuan (2)

19. Soemiarno 2006 19
• Negara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiriNegara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiri
atas beberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat,atas beberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat,
Republik Indonesia tahun 1949-1950Republik Indonesia tahun 1949-1950
• Dalam negara serikat terdapat beberapa negara yang disebut negaraDalam negara serikat terdapat beberapa negara yang disebut negara
bagian. Negara-negara bagian itu semula berdiri sendiri-sendiribagian. Negara-negara bagian itu semula berdiri sendiri-sendiri
tetapi kemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri dalamtetapi kemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri dalam
satu pemerintahan federal. Ikatan tersebut bersifat tetap dalam artisatu pemerintahan federal. Ikatan tersebut bersifat tetap dalam arti
negara-negara bagian tidak bisa keluar-masuk sekehendaknya darinegara-negara bagian tidak bisa keluar-masuk sekehendaknya dari
ikatan negara federal. Dilihat dari susunannya, negara serikat adalahikatan negara federal. Dilihat dari susunannya, negara serikat adalah
negara bersusunan jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian.negara bersusunan jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian.
• Dalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, yaituDalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, yaitu
pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Denganpemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Dengan
demikian, dalam negara serikat ada urusan yang harus dikelola olehdemikian, dalam negara serikat ada urusan yang harus dikelola oleh
negara federal dan ada pula urusan yang tetap dikelola oleh negaranegara federal dan ada pula urusan yang tetap dikelola oleh negara
bagian. Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanyabagian. Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanya
adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari semuaadalah hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari semua
negara bagian seperti urusan hubungannegara bagian seperti urusan hubungan
• Urusan pemerintahan federal: internasional, pertahanan, peradilan,Urusan pemerintahan federal: internasional, pertahanan, peradilan,
mata uang, pos dan komunikasi. Contoh negara serikat antara lainmata uang, pos dan komunikasi. Contoh negara serikat antara lain
Amerika Serikat, Malayasia, Australia, Kanada, dan RepublikAmerika Serikat, Malayasia, Australia, Kanada, dan Republik
Indonesia Serikat pada tahun 1949 – 1950.Indonesia Serikat pada tahun 1949 – 1950.
Negara Serikat (Federasi)Negara Serikat (Federasi)

20. Soemiarno 2006 20
Bentuk PemerintahanBentuk Pemerintahan
Monarkhi- RepublikMonarkhi- Republik
Monarkhi terbagi atas: monarkhi absolut,
monarkhi konsti-tusional, dan monarkhi
parlementer.
Republik dapat dibedakan atas tiga
macam:Republik Mutlak (otoriter),
Republik Terbatas, dan Republik
Parlementer.

21. Soemiarno 2006 21 2121
Negara RINegara RI
Bentuk Negara dan Pemerintahan RI:Bentuk Negara dan Pemerintahan RI:
Pasal 1 ayat (1) UUD1945 : ”Negara Pada Pasal 1 ayat (1) UUD1945 :
”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
Republik  bentuk pemerintahan
Kesatuan  bentuk Negara
• Bentuk negara kesatuanBentuk negara kesatuan  diperkuat dan dipertahankan oleh MPRdiperkuat dan dipertahankan oleh MPR
RI pada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5)RI pada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5)
yang menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republikyang menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
• Negara Kesatuan RINegara Kesatuan RI  UUD 1945 Pasal 25A:UUD 1945 Pasal 25A: Negara KesatuanNegara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciriRepublik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknyaNusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang.ditetapkan dengan undang-undang.
• Negara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan dengan sistemNegara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi.desentralisasi.
• Dasar hukum desentralisasi :Dasar hukum desentralisasi :
- UUD NRI tahun 1945: pasal 18 (1), 18 (2), 18 (5), dan 18 (6).- UUD NRI tahun 1945: pasal 18 (1), 18 (2), 18 (5), dan 18 (6).

22. Soemiarno 2006 22 2222
Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistemSebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem
desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut.desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut.
1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota
memiliki kewenangan untuk mengatur danmemiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus urusan rumah tangganya sendiri;mengurus urusan rumah tangganya sendiri;
3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang
seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yangseluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politikmenjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik
luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneterluar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter
dan fiskal nasional, dan agama;dan fiskal nasional, dan agama;
4) Dalam melaksanakan kewenangannya,4) Dalam melaksanakan kewenangannya,
pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturanpemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan lainnya.daerah dan peraturan lainnya.
Negara RINegara RI

23. Soemiarno 2006 23
Kelebihan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasiKelebihan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihanNegara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan
antara lain:antara lain:
-- peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai denganperaturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;
-- partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnyapartisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya
akan meningkat;akan meningkat;
-- pembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciripembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciri
khas daerah itu sendirikhas daerah itu sendiri
- tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehinggatidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehingga
jalannya pemerintahan lebih lancar.jalannya pemerintahan lebih lancar.
• Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragamanAdapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman
peraturan, kebijakan, dan kemajuan pembangunan tiap-tiapperaturan, kebijakan, dan kemajuan pembangunan tiap-tiap
daerah.daerah.
Negara RINegara RI

24. Soemiarno 2006 24
Tugas NegaraTugas Negara
• Tugas Negara  menjamin agar Tujuan
Nasional (Tunas) tercapai
• Tunas : aman (tetap eksis) & sejahtera
• Tunas dpt dicapai hanya melalui pembangunan
bangsa & negara
• Pembangunan bangsa yg baik melalui proses :
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pembinaan, pengendalian serta pengawasan—
merupakan fungsi manajemen—dgn seksama
thd bangsa/rakyat, pemerintah & wilayah dgn
tertib & teratur.

25. Soemiarno 2006 25
Negara mrt PancasilaNegara mrt Pancasila
• Negara Persatuan : (alinea IV /Tunas 1)
• Negara Kebangsaan : bangsa : teori H.Kohn
E. Renan, F. Ratzel,
• Negara kebangsaan (kesatuan : sejarah, nasib,
kebudayaan, wilayah, asas kerokhanian
• Negara Integralistik
• Negara Kebangsaan yg berketuhanan
• Negara Kebangsaan yg berkeadaban
• Negara Kebangsaan yg berkerakyatan
• Negara Kebangsaan yg berkeadilan sosial

26. Soemiarno 2006 26
KONSTITUSIKONSTITUSI
• Bhs Perancis: constituir  membentuk
• Pengaturan dasar pembentukan negara
• Konsensus (general agreement)  negara utk
melindungi kepentingan bersama & diwujudkan
bersama
-Tujuan/cita2 bersama (the general goals of
society).
- Rule of Law sbg landasan & penyelenggaraan
Negara (the basic of government)
- Bentuk institusi & prosedur ketatanegaraan
(the form of institutions & procedures)

27. Soemiarno 2006 27
KONSTITUSIKONSTITUSI
• Sejumlah aturan2
dasar & ketentuan2
yang
dibentuk untuk mengatur fungsi & struktur
lembaga negara & lembaga pemerintah terma-
suk kerjasama antara rakyat (masyarakat) &
negara dalam rangka kehidupan berbangsa &
bernegara
• Grondwet (Belanda) & grundgesetz (Jerman)
• Konstitusi merupakan “fundamental law” 
istilah Belanda & Jerman

28. Soemiarno 2006 28
KONSTITUSIKONSTITUSI (3)(3)
• Prof. Sri Sumantri : suatu naskah yg memuat
suatu bangunan negara & sendi2
sistem peme-
rintahan negara.
• Secara terminologi: Sejumlah aturan dasar &
ketentuan hukum yg dibentuk utk mengatur
fungsi & struktur lembaga pemerintahan
termasuk hubungan kerjasama antar negara &
masyarakat dlm hal kehidupan berbangsa &
bernegara

29. Soemiarno 2006 29
KONSTITUSIKONSTITUSI (4)(4)
• Nawiasky (dikutip Dr Hamid Attamimi): ada
norma tertinggi hukum  perlu ditulis
konstitusi atau UUD  agar ada pegangan &
pemberi batas pengaturan kekuasaan negara
Oesman (edt), 1992: 74
• Prof Miriam Budiardjo: Dlm negara demokrasi
konstitusional, UUD berfungsi khas membatasi
kekuasaan pemerintah sedemikian rupa hingga
penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat se-
wenang2
.
Budiardjo,178:96

30. Soemiarno 2006 30
KONSTITUSIKONSTITUSI (5)(5)
Pentingnya Konstitusi
• Membagi kekuasaan dalam negara : bagaimana
kekuasaan dibagi  legislatif, eksekutif &
yudikatif
• Membatasi kekuasaan organ negara, mengatur
hub antar organ negara, menagtur kekuasaan
organ negara dgn warganegara
• Pembatasan kekuasaan & membagi legitimasi
kekuasan pemerintah serta instrumen peng-
alihan kewenangan.

31. Soemiarno 2006 31
KONSTITUSIKONSTITUSI (6)(6)
• Konsitusi/UUD : Dukumen tertulis formal
• Hasil Perjuangan politik bangsa di masa lampau
• Tingkat tertinggi perkembangan ketatanega-
raan bangsa
• Pandangan pendiri/tokoh bangsa yg hendak
diwujudkan utk sekarang & yg akan datang.
• Suatu keinginan, perkembangan ketatanega-
raan bangsa hendak dipimpin

32. Soemiarno 2006 32
KONSTITUSIKONSTITUSI (7)(7)
PerubahanPerubahan
• Miriam Budiardjo
 Sidang Legislatif dgn tambahan syarat
 Referendum/Plebisit
 ¾ Neg bagian setuju
 Musyawarah khusus (convention)
• K.C.Wheare
 Kekuatan primer (some primary forces)
 Dlm peraturan konstitusi (formal amandement)
 Penafsiran hukum (judicial interpetation)
 Kebiasaan ketatanegaraan (usage & convention)

33. Soemiarno 2006 33
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (1)(1)
Sejarah Lahirnya Konstitusi Indonesia
• Maklumat Gunseikan no.23/1945 & Ultah
Tenno Haika 29 April 1945
• Sidang2
BPUPKI 29 Mei 1945 – 16 Juni 1945
• Anggota 21 orang, Pimpinan Ir. Sukarno &
Drs. Moh Hatta + 19 mewakili daerah.
• Latar belakang sbg janji Jepang memerdeka-
kan Hindia Belanda dari kekuasaan Penjajahan
Belanda

34. Soemiarno 2006 34
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (2)(2)
Sejarah Lahirnya Konstitusi Indonesia
• Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945
• Menetapkan & mengesahkan pembukaan UUD
yg diambil dari RUU yg disusun Panitia Peru-
mus tgl 22 Juni 1945
• Menetapkan & mengesahkan UUD yg bahannya
hampir seluruhmya dari RUU yg disusun Pani-
tia Perancang UUD tgl 16 Juni 1945
• Memilih Ketua PPKI & Wakilnya sbg Presiden &
Wakil Presiden
• Pek. Presiden sementara dibantu PPKI  KNI

35. Soemiarno 2006 35
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (3)(3)
Wujud Keformalan Indonesia
• Ada rakyat
• Wilayah (ex Hindia Belanda)
• Kedaulatan (Proklamasi Kemerdekaan)
• Pemerintah (sejak terpilihnya Presiden)
• Tujuan Negara (mewujudkan masyarakat
adil & makmur berdasarkan Pancasila)
• Bentuk Negara  negara kesatuan

36. Soemiarno 2006 36
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (4)(4)
Mekanisme Perubahan UUD
• Pasal 37 UUD-1945 (asli)  3 norma utk
mengubah :
1.Wewenang mengubah UUD pd MPR sbg
lembaga tertinggi negara
2.Untuk mengubah diperlukan quorum (min
2/3 anggota MPR)
3.Putusan harus disetujui oleh 2/3
anggota MPR yg hadir

37. Soemiarno 2006 37
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (5)(5)
PerkembanganPerkembangan
• UUD-1945 (17/8-1945 – 27/12-1949)
• Konstitusi RIS (27/12-1949 – 17/8-1950)
• UUDS RI (17/8-1950 – 5/7-1959)
• UUD-1945 (5/7-1959 -19/10-1999)
• UUD-1945 + Amdn I (19/10-1999 -18/8-2000)
• UUD-1945 + Amdn I & II (18/8-2000–9/11-2001)
• UUD-1945 + Amdn I s/d III (9/11-2001–10/8-
2002)
• UUD NKRI 1945 (10/8-2002 kini)  Amandemen
I s/d IV

38. Soemiarno 2006 38
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (6)(6)
UUD NKRI 1945
(UUD 1945 + amandemen IV)
• Tool of social and political control
• Tool of social and political reform
• Tool of social and political engineering
• Prinsip Penyelenggaraan Negara

39. Soemiarno 2006 39
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (7)(7)
UUD NKRI 1945UUD NKRI 1945
Prinsip Penyelenggaraan Negara
 Ketuhanan YME
 Cita Negara Hukum (nomokrasi)
 Faham Kedaulatan Rakyat (demokrasi)
 Pemisahan kekuasaan & Prinsip check & balance
 Sistem Pemerintahan Presidensial
 Prinsip Persatuan & Keragaman dlm Neg Kesatuan
 Demokrasi Ekonomi
 Cita Masyarakat Madani

40. Soemiarno 2006 40
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (8)(8)
UUD NKRI 1945UUD NKRI 1945
Lembaga Negara
• Majelis Permusyawaratan Rakyat (ps 2 & 3)
• Presiden & Wakil Presiden (ps 4 s/d 16)
• Dewan Perwakilan Rakyat (ps 19 s/d 22B)
• Dewan Perwakilan Daerah (ps 22C s/d 22D)
• Badan Pengawas Keuangan (ps 23E s/d 26G)
• Mahkaman Agung (ps 24 & 24A)
• Komisi Yudisial (ps 24B)
• Mahkamah Konstitusi (ps 24C s/d 25)

41. Soemiarno 2006 41
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (9)(9)
Tata Urut Per-undangTata Urut Per-undang22
anan
1. Peraturan Dasar (UUD, Perubahan UUD, Pia-
gam Dasar)
2.UU/Perpu/Jurisprudensi
3.Peraturan Pemerintah
4.Peraturan Presiden
5.PerMen (Peraturan Pejabat stgkt Menteri)
6.Perda Provinsi
7.Peraturan Gubernur
8.Perda Kabupaten/kota
9.Peraturan Bupati/Walikota
10.Peraturan Desa

42. Soemiarno 2006 42
Daftar RujukanDaftar Rujukan
Affif, Prof Faisal, 2003. Melacak Pemikiran Strategik. Jakarta, Paramadina
Budiardjo, Prof Miriam, 1980, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama
Chandra, Prakash, 1982, International Politics, Delhi, Vikas Publishing House PVT
Collins, John M, 1974, Grang Strategy, Principles & Practices, Annapolis, MA USN
Institute
Eccles, Henry E, 1959, Logistics in the National Defense, Harrisburg, Penn, The
Stackpole co.
Huntington, Samuel P.,1983, Tertib Politik (terjemah. Simamora), Jakarta, CV
Rajawali
Mas’oed, Mochtar & Collin Mc Andrews, 1983, Perbandingan Sistem Politik, Yogya-
karta, Gadjah Mada University Press
Paret, Peter, 1985, Clausewitz and the State, the man his theories, and his time,
Princeton, NJ, Princeton University Press
Pearson, Gordon J, 1990, Strategic Thinking, New York, NY, Prentice Hall
Suseno, Franz Magnis, 2001, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Moderen, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
Tjokroamidjojo, Prof Bintoro, 1980, Teori Strategi Pembangunan Nasional,
Jakarta, PT Gunung Agung
Weiner, Myron (edt), 1966, Modernization : The Dynamics of Growth, Cambridge,
Mass, Voice Of America Forum Lectures