SlideShare a Scribd company logo

Pedoman umum urban poverty project 2 bab iii komponen proyek dan bantuan teknis

•
•
Advisory Specialist for P2KP
Advisory Specialist for P2KP

Dokumen ini membahas tentang komponen proyek dan bantuan teknis dalam program P2KP untuk penanggulangan kemiskinan perkotaan. Terdiri dari 3 komponen proyek yaitu pengembangan masyarakat, bantuan langsung masyarakat, dan dana penanggulangan kemiskinan terpadu. Komponen pengembangan masyarakat mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui proses pembelajaran untuk meningkatkan partis

Government & Nonprofit
1 of 32
Download to read offline
20 Pedoman Umum Bab III Bab III Komponen Proyek dan Bantuan Teknis Untuk dapat mendukung kegiatan proyek agar tercapai tujuan P2KP seperti tersebut di atas, maka P2KP dibagi menjadi 3 komponen proyek sbb: A. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah; B. Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); dan C. Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET); 3.1. KOMPONEN PROYEK 3.1.1. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah 1) Uraian Komponen proyek ini menyediakan dukungan untuk mendanai kegiatan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas dalam rangka mengedepankan peran pemerintah daerah, termasuk diantaranya adalah penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D), mengembangkan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), dan menumbuh- kembangkan kemitraan sinergis dengan masyarakat, agar mampu bekerja sama secara lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat sesuai prinsip dan nilai universal di P2KP. Pada dasarnya, dukungan pembiayaan melalui komponen ini mencakup biaya operasional konsultan dan fasilitator untuk melaksanakan pendampingan masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten, biaya sosialisasi dan pelatihan, termasuk penyia- pan materi-materi sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas dan mengedepankan peran pemerintah daerah. a) Pengembangan Masyarakat melalui Proses Pembelajaran Komponen pengembangan atau pem- berdayaan masyarakat dalam P2KP dilakukan melalui proses pembelajaran masyarakat untuk memulihkan dan melembagakan kembali kapital sosial (social capital) yang telah ada di masyarakat, yakni nilai-nilai dan prinsip- prinsip universal, sebagai landasan kokoh untuk membangun tatanan masyarakat yang mampu mandiri dan berkelanjutan menangani kegiatan pe- nanggulangan kemiskinan serta pemba- ngunan lingkungan perumahan permu- kiman di wilayahnya secara terpadu. Tahapan pembelajaran masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai dari belajar membangun kebersamaan pada saat rembug kesiapan masyara- kat, belajar mengevaluasi penyebab kemiskinan yang bertumpu pada perilaku dan sikap, belajar merumuskan keinginan secara riil sesuai dengan kondisi obyektif masalah yang ada dan potensi yang dimilikinya, belajar
21Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan bersinergi dan mengorganisir dalam lembaga yang mengakar dan represen- tatif, belajar membuat program kemiski- nan dan pembangunan di wilayahnya, belajar melakukan kegiatan bersama yang dilandasi perubahan perilaku dan sikap, serta proses belajar lainnya. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat masyarakat pada dasarnya dititikberatkan pada nuansa proses pembelajaran masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan P2KP tidak hanya berorientasi pada output/produk atau dilandasi prinsip sekedar terlaksana semata, namun justru harus benar-benar memperhatikan dinamika proses, kesadaran kritis dan pelembagaan nilai- nilai universal serta proses perubahan perilaku/ sikap masyarakat itu sendiri. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam komponen pengembangan masyarakat, antara lain mencakup: a.1.Rembug atau Musyawarah Kesepa- katan Masyarakat Kegiatan Rembug/Musyawarah Ke- sepakatan Masyarakat (RKM) me- rupakan serangkaian musyawarah di tingkat kelurahan/desa yang dise- lenggarakanolehLurah/KepalaDesa dengan mengundang para ketua RT, ketua RW, warga miskin (Pra KS dan KS1) dan tokoh masyarakat serta kelompok peduli setempat untuk memutuskan apakah berminat mengikuti P2KP dengan segala konsekuensinya atau tidak. RKM didahului serangkaian kegiatan silaturahmi sosial dan pemasyara- katan gambaran umum P2KP ke berbagai pihak, baik perangkat pemerintah maupun masyarakat, melalui berbagai media, arisan, pertemuan PKK, pengajian, siskam- ling, dsb, yang difasilitasi fasilitator. RKM ini dilanjutkan dengan pen- daftaran relawan-relawan yang akan berperan sebagai agen pembangun- an masyarakat setempat. Untuk tahap pertama yang dibutuhkan adalah relawan untuk menyeleng- garakan Refleksi Kemiskinan yang akan dilakukan di tiap RT/RW, minimum 1 orang per RW. Dalam tiap tahapan kegiatan, jumlah anggota tim relawan dapat ditambah sesuai kebutuhan maupun terutama sesuai kesediaan partisipasi dan kerelaan warga untuk menjadi relawan-relawan dalam proses penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Para relawan-relawan tersebut selanjutnya bersama fasilitator akan mendorong peran aktif masyarakat dalam berbagai proses kegiatan P2KP khususnya, maupun upaya pembangunan wilayah kelurahan pada umumnya. Relawan-relawan adalah orang-orang yang memiliki niat ikhlas dan peduli untuk membantu masyarakat miskin di wilayahnya. Tidak ada batasan jumlah relawan dalam satu wilayah, karena siapapun yang ikhlas dan peduli dapat terlibat dan memberi kontribusi untuk membantu masyarakat dalam proses pelaksanaan P2KP di wilayahnya. a.2. Pengorganisasian Masyarakat Kegiatan penyiapan dan peng- organisasian masyarakat diawali dengan proses membangun kesa- daran kritis masyarakat, melalui serangkaian kegiatan diskusi kelompok terarah (focus group discusión/FGD); dimulai dengan refleksi kemiskinan sebagai upaya membangun paradigma baru masyarakat terhadap akar persoalan kemiskinan yang dihadapi bersama yang berkaitan dengan sikap/prilaku dan cara pandang masyarakat selama ini, dilanjutkan dengan pemetaan swadaya (community self survey/CSS) sebagai upaya belajar bersama menemukenali realita persoalan dan potensi di wilayahnya serta berbagai kemungkinan penanggulangannya dan apa yang
22 Pedoman Umum dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif dalam bentuk antara lain; komitmen (individu dan kelompok), keahlian, sumberdaya, kelembagaan, organi- sasi dan lain-lainnya, dilanjutkan dengan FGD kelembagaan dan kepemimpinan moral hingga pengu- kuhan/pembentukan lembaga pimpinan kolektif berbasis nilai-nilai universal, yang secara jenerik dise- but BKM, untuk akhirnya memimpin gerakan penanggulangan kemiskin- an dari, oleh untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. a.3. Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM dan Renta Pronangkis Kegiatan ini merupakan kegiatan awalBKMbersamarelawan-relawan, masyarakat serta pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat, untuk bersama-sama merencanakan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan dalam bentuk PJM dan Renta Pronangkis. Dalam hal ini, BKM diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat kelurahan setempat untuk menyam- paikan aspirasinya, memberikan masukan, saran, usulan dan inisiatif- inisiatifnya. BKM bersama para relawan, yang difasilitasi Tim fasilitator, akan mengkoordinir dan memfasilitasi proses pelaksanaan di masyarakat untuk menjamin bahwa proses penyusunan PJM Pronangkis dilakukan secara partisipatif serta benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata (riil) masyarakat, yang dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan: 1) hasil-hasil pemetaan swadaya yang telah dilakukan masyarakat sendiri sebelumnya, 2) keterpaduan dengan rencana dan program pemerintah kelurahan, dan 3) kebijakan Pemda setempat. Ruang lingkup kegiatan dalam PJM Pronangkis mencerminkan kegiatan yang benar-benar merupakan kebu- tuhan riil dan prioritas masyarakat, baik itu pembangunan prasarana/ sarana perumahan dan permukiman, penciptaan lapangan kerja baru, kre- dit mikro untuk usaha kecil, hingga santunan bagi masyarakat rentan/ lemah atau pelayanan sosial lain. Program penanggulangan kemiskin- an (pronangkis) yang akan disusun masyarakat diharapkan dapat berisi; (1)DokumenStrategiPenanggulang- an Kemiskinan Kelurahan setempat, yakni visi, misi dan strategi penang- gulangan kemiskinan di kelurahan setempat; (2) Rencana Jangka Menengahpenanggulangankemiski- nan, yakni dalam jangka waktu 3 tahun, serta (3) Rencana Tahunan (Renta) yang berisi rencana detail investasi tahunan pada tahun pertama yang dapat diusulkan untuk dibiayai sebagian dari swadaya murni masyarakat, alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP, maupun sumber dana Pemda dan pihak terkait lainnya. PJM dan Renta Pronangkis tidak boleh semata-mata dipandang sebagai prasyarat untuk mem- peroleh dana bantuan P2KP, namun harus diposisikan sebagai media pembelajaran masyarakat untuk menyusun program bersama. Sehingga muatan PJM dan Renta Pronangkis bukan hanya berisikan daftar kegiatan yang didanai dengan sumber dana BLM P2KP, melainkan uraian program masyarakat secara menyeluruh, termasuk dengan sumber-sumber dana lainnya yang dibutuhkan, apakah berasal dari swadaya masyarakat, APBD, ataupun channeling dengan sektor perbankan, program, swasta, stimulan P2KP, dan sebagainya;
23Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan PJM dan Renta Pronangkis secara prinsip merupakan dokumen hasil proses pembelajaran perencanaan partisipatif masyarakat bersama perangkat kelurahan dan para pihak di kelurahan setempat, yang mencerminkan prioritas-prioritas program yang disepakati bersama. Tidak dibenarkan sama sekali adanya ‘exclusivitas’ ataupun adanya rekayasa pihak luar dalam proses penyusunan Pronangkis, baik fasilitator, KMW atau pihak-pihak lainnya. a.4. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) Sebagaimana telah dijelaskan di awal, seluruh proses pelaksanaan kegiatan P2KP di tkt masyarakat pada dasarnya bernuansa proses pembelajaran masyarakat untuk memperbaiki kondisinya secara bertahap menuju kondisi masyarakat yang mandiri, dan akhirnya mampu terwujud tatanan masyarakat madani. Oleh karena itu, selama masa pro- yek P2KP, yang dimotori relawan- relawan setempat, masyarakat diharapkan mampu memahami substansi, mekanisme, proses dan dinamika pembelajarannya, sekali- gus kemudian mampu menerapkan- nya sesuai dengan nilai dan prinsip universal. Untuk lebih mendukung proses pem- belajaran tersebut, BKM dapat men- jadi motor penggerak dalam mem- bangun forum pembelajaran dalam bentuk Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dipelopori para rela- wan`setempat. Dimaksud relawan dalam hal ini ialah anggota masyar- akat, perangkat pemerintah kelura- han dan orang-orang peduli yang memiliki komitment, kepedulian dan keikhlasan membantu masyarakat miskin di sekitarnya. KBK pada prinsipnya merupakan forum dari para relawan, dikoordinir BKM, yang bersifat cair (tidak struktural) sebagai wadah melemba- gakan dan menumbuhkembangkan proses pembelajaran masyarakat, melalui diskusi-diskusi, kajian-kajian refleksi, best practice dan tukar pikiran mengenai berbagai persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya serta bagaimana upaya penanggula- ngannya agar lebih efektif dan berbasis nilai-nilai universal. Proses membangun Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dimotori BKM, dapat dimulai setelah dana BLM P2KP tahap pertama telah diterima masyarakat, dimana pada saat itu relawan-relawan telah selesai membantu masyarakat sejak tahap awal hingga tahap pe- nyusunan PJM Pronangkis.Agenda pertama KBK dapat dimulai dengan diskusi reflektif tentang efektivitas kemanfaatan penggunaan dana, transparansi dan akuntabilitas, serta sosial kontrol status dan pemanfaat- an dana BLM. Selanjutnya. pelaksanaan kegiatan KBK dilakukan misalnya dengan FGD-FGD bersama warga miskin, kunjungan lapang ke KSM-KSM dan kegiatan para anggotanya atau ke panitia-panitia dan hasil kegiatan- nya, refleksi proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tertentu, dll. Hasil-hasil kajian dari KBK menjadi masukan bagi BKM untuk mening- katkan kinerjanya dan juga menjadi masukan bagi pemerintah kelurahan hingga pemerintah kota/kabupaten. Diharapkan pada pasca pelaksa- naan P2KP, mekanisme KBK dapat terus dilembagakan warga sehingga mampu menjadi motor penggerak masyarakat untuk senantiasa mela- kukan penyempurnaan proses pem- belajaran dalam penerapan substan- si konsep, sistem dan mekanisme yang telah dikenalkan selama pelaksanaan P2KP, dalam rangka melembagakan kembali kapital sosial yang dimiliki masyarakat.
24 Pedoman Umum Melembaganya KBK, sekaligus juga merupakan pondasi yang kokoh bagi warga masyarakat untuk senantiasa merefleksi, mendis- kusikan dan memperbaiki serta menata kualitas lingkungan permukiman kelurahannya yang lebih lestari, asri, sehat, aman dan berkelanjutan secara terpadu (Neighbourhood Development). Fungsi KBK adalah sebagai forum para relawan (masyarakat, perangkat pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat) untuk saling belajar, sharing pemikiran dan pengalaman, kajian refleksi, tempat berkomunikasi, yang dilandasi semangat untuk menemukan model kegiatan dan kebijakan yang lebih mampu meningkatkan perbaikan masyarakat miskin di kelurahannya. Sebagai sebuah forum, siapapun yang berminat bisa bergabung dalam KBK dengan kedudukan yang sejajar. Tidak perlu ada SK pengukuhan karena sifat keanggotaannya adalah cair. Artinya, siapapun bebas keluar masuk sesuai dengan minatnya. UPS-BKM memfasilitasi dan terus menerus menumbuhkembangkan KBK, agar proses kegiatan dan kehidupan bermasyarakat senantiasa bertumpu pada keadilan, keikhlasan dan kejujuran. Ketentuan umum mengenai KBK dapat dipelajari pada Pedoman Khusus mengenai Komunitas Belajar Kelurahan dalam pelaksanaan P2KP. b) Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah Kegiatan mengedepankan peran pemerintah daerah, pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun kemandirian pemerintah daerah dalam menang- gulangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan keberlanjutan yang berbasis nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal. Pemerintah Propinsi akan didorong pe- ran aktifnya sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan lokakarya-lokakarya dan kegiatan P2KP di tingkat propinsi serta melakukan peran-peran koordina- si, monitoring dan supervisi. Sedangkan Pemerintah Kota/Kabupaten secara prinsip merupakan pelaksana P2KP di wilayahnya masing-masing, baik dalam memfasilitasi proses kegiatan P2KP di tingkat masyarakat maupun di tingkat kota/kabupaten, dengan difasilitasi KMW sesuai ketentuan P2KP. b.1. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan siklus P2KP Penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan siklus P2KP sebenarnya telah dimulai pada saat tahap persiapan pelaksanaan P2KP, yakni dalam proses verifikasi penentuan lokasi sasaran, kese- pakatan MOU pelaksanaan P2KP, maupun lokakarya-lokakarya P2KP di tingkat nasional dan propinsi. Sedangkan dalam pelaksanaan P2KP di tingkat kota/kabupaten, kegiatan diawali dengan pelatihan dasar bagi aparat pemerintah kota/ kabupaten, KPK-D dan kelompok peduli setempat. Melalui pelatihan dasar ini, perangkat pemerintah kota/kabupaten, difasilitasi KMW, selanjutnya diharapkan dapat berperan sebagai nara sumber dan fasilitator, baik pada lokakarya- lokakarya P2KP di wilayahnya maupun pada kegiatan-kegiatan sosialisasi lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengikuti dinamika perkembangan P2KP di wilayahnya, termasuk dalam turut memfasilitasi kegiatan P2KP serta merespon berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan P2KP tidak hanya terbatas pada peran monitoring, supporting dan legitimator semata, melainkan juga peran-peran fasilitasi, koordinasi, supervisi dan turut implementasi dalam beberapa kegiatan, yang difasilitasi KMW.
25Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan b.2. Penguatan peran KPK-D dalam menyusun SPK-D dan Pronangkis Kota/Kabupaten. Salah satu kegiatan mengedepan- kan peran pemda pada pelaksanaan P2KP dilakukan melalui pendam- pingan untuk memperkuat peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun dokumen strate- gi penanggulangan kemiskinan Daerah (SPK-D) dan Pronangkis kota/kabupaten secara partisipatif, berdasarkan masukan dan kebu- tuhan masyarakat (Pronangkis kelurahan) serta dukungan pihak terkait lain, terutama bagi terwujud- nya keselarasan dan keterpaduan program penanggulangan kemiskin- an di wilayahnya. Ketentuan penguatan peran dan fungsi KPK-D dalam menyusun SPK-D dan Pronangkis Kota/kab akan diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan Khusus mengenai hal ini. b.3. Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) pada dasarnya suatu forum untuk belajar, berbagi pemikiran dan pengalaman, serta melakukan kajian-kajian pembangunan partisi- patif, terutama persoalan kemiskin- an di kota/kabupaten, yang dilandasi prinsip prinsip “good governance”. Tujuan dari KBP adalah dikem- bangkannya satu forum pembe- lajaran untuk berbagi informasi sekaligus mengkaji program- program penanggulangan kemis- kinan dan program pembangunan wilayah dan terbangunnya komuni- tas pembelajar yang merupakan jaringan dari para relawan dan para peduli (stakeholders) tingkat kota/ kabupaten, baik dari unsur perangkat pemda maupun non- pemerintah. KBP merupakan titik awal mem- bangun jaringan antar kelompok, organisasi, atau lembaga yang dimulai dengan memperkuat relasi- relasi antar individunya, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan tindakan- tindakan lembaga/organisasinya masing-masing. KBP tidak bersifat struktural, melainkan suatu forum yang dimotori dan digerakkan oleh KPK-D setempat. Hal ini sekaligus menem- patkan kedudukan KPK-D yang juga didorong untuk berfungsi sebagai “pusat pembelajaran (learning center)”, yang terbuka untuk seluruh pelaku setempat dalam rangka membahas dan merumuskan perka- ra strategis secara rutin serta siste- matis, khususnya perkara yang ter- kait dengan upaya-upaya penang- gulangan kemiskinan di wilayah masing-masing. Hasil-hasil dan masukan dari KBP menjadi bahan KPK Daerah untuk memberi berbagai saran dan pertim- bangan bagi perbaikan dan penyem- purnaan kebijakan maupun program- program penanggulangan kemiskin- an di kota/kabupaten setempat. KPK-D, staf pemerintah kota/kab, dinas terkait dan para pelaku laín yang peduli kemiskinan pada tahap awal akan mengikuti terlebih dahulu lokakarya serta pelatihan dasar agar dapat memahami secara utuh konsep dan pelaksanaan P2KP. Alumnus dari pelatihan dasar P2KP tersebut kemudian diharapkan bisa menjadi relawan-relawan kemiskinan tingkat kota/ kabupaten, yang salah satunya akan berperan menjadi tulang punggung proses penum- buhkembangan KBP. Selanjutnya melalui koordinasi dan berbagi beban pendanaan, pemerintah kota/ kab. dan KPK-D juga akan memfa-
26 Pedoman Umum silitasi aktivitas KBP, baik itu dalam bentuk belajar dari lapangan (thematic field study) yang terdiri dari kunjungan lapangan dan diskusi tematik, penyajian audio visual (VCD), kunjungan dan FGD serta dialog dengan Fasilitator, BKM, Relawan Masyarakat, dan atau pemanfaat P2KP, yang akan diselenggarakan oleh KPK-D bekerja sama dengan KMW bersangkutan secara reguler maupun insedentil sesuai kebutuhan. Keterlibatan pemerintah kota/kab ini akan dilakukan berkoordinasi dengan KMW yang ditugasi oleh Pimpro/PMU (Project Management Unit) P2KP di wilayah setempat. Fungsi KPK-D untuk menumbuhkembangkan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) sebagai Pusat Pembelajaran (learning center) inilah yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya “transformasi P2KP dari proyek menjadi kegiatan program oleh masyarakat bersama pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat”. b.4. Membangun Kemitraan Sinergis. Pengembangan kapasitas ini juga dimaksudkan untuk membangun kepedulian dan menjalin kemitraan dengan masyarakat, baik dengan BKM-BKM, Forum BKM maupun kelompok peduli setempat, terutama pada pelaksanaan kegiatan PAKET. Upaya membangun kemitraan sinergis dapat dilakukan dalam berbagai tahapan kegiatan, antara lain; 1) perencanaan program, misalnya mensinergikan PJM Pronangkis dengan mekanisme musbangkel hingga rakorbang dan mensinergikan PJM Pronangkis dengan SPK-D dan Pronangkis kota/kabupaten, 2) pelaksanaan program, misalnya channeling program-programpemerintahdaerah dan pihak ketiga dengan BKM, serta 3) monitoring dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, 4) dll. Untuk kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PAKET, proses pembelajaran kemitraan sinergis dilakukan melalui serangkai- an kegiatan yang difasilitasi KMW sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan PAKET. c) Jaringan Kerjasama & Forum BKM Komponen Pengembangan Masya- rakat, Pemerintah dan Pelaku lain jugamemberikanpendampingandan pelatihan untuk mendukung BKM dalam membentuk asosiasi atau forum antar BKM di tingkat keca- matan dan kota/kabupaten sebagai sarana kerja sama dan komunikasi antar mereka. Forum BKM akan berfungsi sebagai jaringan tukar menukar pengalaman, melaksanakan kegiatan bersama, mengkombinasikan sumber daya yang ada untuk membantu warga miskin, serta menyuarakan aspirasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal yang berkaitan dengan kebijakan publik yang langsung menyangkut kaum miskin. Kegiatan ini juga mendorong jaringan kerja sama, baik antar KSM, antar BKM maupun Forum BKM dengan dengan pihak terkait lainnya, untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat miskin, antara lain; desain produk, perencanaan, pemasaran, advokasi masyarakat miskin, pusat informasi, jaringan bisnis dan sebagainya. 2) Ketentuan Umum a) Siapa yang dimaksud masyarakat Pengertian masyarakat dalam P2KP adalah seluruh penduduk warga kelurahan/desa peserta P2KP - baik yang kaya maupun yang miskin, kaum minoritas, pendatang dan penduduk asli setempat -, yang setelah melalui proses pemberdayaan dapat menyadari dan memahami kondisi kelurahan/desa
27Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Gambar 3.1. Kedudukan dan Posisi BKM Pemerintah Masyarakat MadaniSwasta dan Klpk.Peduli Koperasi LKMD/ LPMK,dll "BKM" Dari gambaran di atas, kedudukan BKM jelas merupakan lembaga masyarakat warga (Civil Society Organization), yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (civil socitey), yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (value based). Sebagai wadah masyarakat bersinergi, BKM berbentuk pimpinan kolektif, dimana keputusan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM, dengan musyawarah mufakat menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Sedangkan sebagai lembaga keper- cayaan (‘board of trusty’), anggota- anggota BKM terdiri dari orang-orang yang dipercaya warga, berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili masya- rakat dalam berbagai kepentingan, mereka serta persoalan kemiskinan yang masih dihadapi dan sepakat perlunya mengorganisasi diri untuk menanggulangi persoalan kemiskinan tersebut secara bersama, mandiri, terpadu, dan sistematik. b) Lembaga masyarakat yang harus dibangun dalam P2KP Warga yang sadar akan potensi dan persoalan yang masih harus disele- saikan tersebut, dapat mengorganisasi diri sebagai masyarakat warga dan membangun lembaga pimpinan kolektif sebagai representasi dari masyarakat warga kelurahan yang bersangkutan, yang secara jenerik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pengertian masyarakat warga (civil society), dapat dirumuskan sbb : “Civil Society ialah himpunan masya- rakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya meme- nuhi kebutuhan atau memperjuang- kan kepentingan, memecahkan persoalan atau menyatakan kepedu- lian bersama dengan tetap menghar- gai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahan- kan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, keluarga, agama dan usaha”. Dengan demikian, masyarakat warga yang dibangun dalam P2KP adalah himpunan masyarakat yang didasarkan pada ciri-ciri sukarela, kesetaraan, kemitraan, inklusif, demokratik, mandiri, otonom, proaktif, bersemangat saling membantu, menghargai kesatu- an dalam keragaman dan kedamaian. Gambaran umum mengenai kedudukan dan posisi BKM dapat dilihat pada gambar 3.1. di bawah ini.
28 Pedoman Umum Dengan demikian, kedudukan dan posisi BKM adalah sebagai lembaga masyarakat yang benar- benar dibangun dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai representasi upaya-upaya untuk membangun sinergi segenap potensi masyarakat menuju tatanan masyarakat madani, yang senantiasa berbasis keikhlasan dan kerelawanan, keadilan serta kejujuran. Jadi jelas dan tegas bahwa BKM pada dasarnya merupakan lembaga kepercayaan masyarakat atau “Board of Trusty”. Pengertian board of trusty pada satu sisi merujuk pada keberadaan BKM yang harus mengakar, representatif, dan aspiratif, serta beranggotakan kumpulan warga yang ikhlas, adil, jujur, dan tidak dibayar untuk pengabdiannya, sehingga menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat. Sedangkan pada sisi lain, BKM sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat juga harus mampu diakui dan dipercaya oleh pihak- pihak lainnya. b.1. Proses membangun lembaga masyarakat berbasis nlai (BKM) Sebagaimana dijelaskan di atas, Istilah BKM (Badan Keswadayaan Masyara- kat) pada dasarnya merujuk baik pada pemampuan lembaga yang ada, yang telah melalui proses konfirmasi ulang oleh masyarakat setempat dan direvitalisasi sesuai ketentuan P2KP, ataupun lembaga yang dibentuk baru oleh masyarakat. Tahapan proses yang harus dilakukan masyarakat untuk memutuskan me- mampukan dan merevitalisasi lembaga yangadaataumembentuklembagabaru sebagai BKM, adalah: b.1.1.FGD refleksi kelembagaan masyarakat berbasis nilai Hal penting yang pertama kali perlu dilakukan ialah proses penyadaran kritis mengenai substansi tatanan masyarakat madani, yang salah satu indikatornya tercermin pada keber- adaan lembaga masyarakat yang benar-benar aspiratif, mengakar, diakui kemanfaatannya, representa- tif, dan berbasis pada keikhlasan/ kerelawanan, keadilan serta kejujuran. FGD-FGD refleksi lembaga masya- rakat berbasis nilai dilakukan di seluruh tataran masyarakat, baik masyarakat pada umumnya maupun masyarakat miskin pada khusus- nya. Proses FGD refleksi lembaga masyarakat berbasis nilai dige- rakkan dan difasilitasi oleh relawan- relawan, dengan pendampingan dari Fasilitator dan perangkat kelurahan. b.1.2. Identifikasi Profil Lembaga- lembaga yang ada Selanjutnya relawan-relawan dibantu perangkat kelurahan melakukan identifikasi profil dari berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang menyangkut hal- hal mengenai landasan keberadaan, mekanisme pembentukan, visi dan misi, tujuan, organisasi, kepengu- rusan, mekanisme pemilihan anggota/pengurus, jenis kegiatan yang dilakukan, dll. Hasil-hasil identifikasi profil lembaga-lembaga tersebut menjadi bahan pembahasan pada proses rembug warga untuk mengevaluasi dan merefleksi kebutuhan lembaga masyarakat. b.1.3. Rembug-rembug warga untuk merefleksi dan mengavaluasi lembaga-lembaga yang ada Atas dasar kesadaran kritis masyarakat terhadap pemahaman substansi lembaga masyarakat berbasis nilai serta hasil identifikasi berbagai profil lembaga-lembaga masyarakat yang ada, relawan- relawan dibantu perangkat kelurahan setempat selanjutnya memfasilitasi rembug-rembug warga evaluasi lembaga yang ada, mulai dari tingkat RT/RW atau dusun hingga tingkat kelurahan. Agenda rembug-rembug warga terfokus pada menggali aspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap kinerja dan kredibilitas berbagai lembaga-lembaga masyarakat yang ada di wilayah setempat. Refleksi
29Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Beberapa lembaga masyarakat lokal yang sudah mentradisi dan hingga kini tetap mengakar, representatif, akuntabel serta diakui kemanfaatan- nya oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai “bkm”, melalui mekanisme persetujuan masyarakat. • Membentuk lembaga baru sebagai BKM, fasilitator akan memfasilitasi proses pemilihan anggota-anggota lembaga tersebut (BKM) agar terlaksana secara organik, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel dan inklusif berdasarkan kriteria nilai-nilai universal kemanusiaan. b.2. Anggota BKM Untuk memimpin masyarakat warga ini, dipilih pimpinan kolektif yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. Anggota pimpinan kolektif masyarakat warga ini yang kemudian disebut anggota BKM. Anggota-anggota BKM tidak digaji atau menerima imbalan secara rutin. Dengan menjadi anggota BKM, mereka diberi kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberi, kontribusi peduli, berkorban, dan ikhlas berbuat nyata bagi warga miskin yang ada di wilayahnya. Adanya kesempatan dan kepercayaan itulah yang bagi mereka merupakan imbalan yang tak ternilai harganya, apalagi dibandingkan materi atau status, karena mereka dapat ber- buat baik terhadap sesama, khususnya kaum miskin dan tertinggal/marjinal. dan evaluasi dititikberatkan pada tingkat pengakaran di masyarakat, tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat, tingkat aspiratif-nya, tingkat representatif dan tingkat kepercayaan masyarakat. Aspirasi dan apresiasi warga harus benar-benar berasal dari pendapat dan aspirasi masyarakat, tanpa rekayasa dari siapapun. b.1.4. Rembug warga tingkat kelurahan untuk memutuskan merevitalisasi lembaga yang ada atau membentuk lembaga baru. Hasil refleksi dan evaluasi terhadap profil lembaga-lembaga masyarakat di atas menjadi masukan utama dalam rembug warga tingkat kelurahan yang akan memutuskan apakah akan merevitalisasi dan memampukan lembaga yang ada ataukah membentuk lembaga masyarakat baru, sebagai BKM. Rembug warga dihadiri oleh repre- sentasi seluruh warga kelurahan, perangkat kelurahan, kelompok peduli, dan relawan-relawan. Apabila rembug warga masyarakat kelurahan memutuskan untuk: • Merevitalisasi dan memam- pukan lembaga masyarakat yang telah ada sebagai BKM, maka fasilitator akan memfasili- tasi masyarakat untuk merevitali- sasi (peran dan fungsi, AD/ART dan aturan dasar lainnya), mere- strukturisasi (struktur organisasi, kepemimpinan kolektif, board of trusty dan unit-unit pelaksana), serta melaksanakan pemilihan ulang anggota-anggota lembaga ter-sebut dengan proses yang demokratis, partisipatif, akunta- bel, inklusif dan berlandaskan keikhlasan/kerelawanan, kejujuran dan keadilan (nilai-nilai universal kemanusiaan). Hal ini dimaksudkan agar lembaga masyarakat yang dipilih masyarakat sebagai BKM tersebut dapat ditingkatkan peran dan fungsinya serta memenuhi kriteria dan sifat lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga yang berbasis nilai, sesuai koridor P2KP.
30 Pedoman Umum Anggota BKM secara prinsip merupakan representasi dari warga masyarakat kelurahan yang paling dipercaya, ikhlas, jujur, adil, peduli dan tanpa pamrih, sehingga bukan sebagai wakil kewilayahan, golongan atau perwakilan kelompok masyarakat. Tidak ada satu pun anggota BKM yang memiliki hak istimewa (privilege) dan semua hasil keputusan ‘BKM’ ditetapkan secara kolektif melalui mekanisme Rapat Anggota BKM. Anggota-anggota BKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga setempat dengan kriteria kualitas sifat ke- manusiaan atau track record perbuatan baik dan mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan serta secara tertulis dan rahasia. Utusan-utusan warga adalah warga pilihan masyarakat RT yang dipilih dengan mekanisme dan kriteria yang sama. Dalam hal ini, masyarakat warga RT mengadakan rembug dan FGD Ke- pemimpinan moral untuk memilih 2-3 orang terbaik sebagai utusan warga pada pemilihan di tingkat kelurahan. Apabila dalam satu kelurahan terdapat lebih dari 50 RT, masyarakat warga setempat dapat melakukan pemilihan utusan warga di tingkat RW, dengan tetap memperhitungkan bahwa jumlah utusan warga untuk pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan minimal 30% dari jumlah penduduk kelurahan. Masa pengabdian anggota BKM adalah 2 tahun dengan kemungkinan dapat dievaluasi pada setiap tahunnya berdasarkan indikator perbuatan baik serta kualitas sifat-sifat kemanusiaan. Pada bulan ke-23 atau satu bulan sebelum masa pengabdian anggota BKM berakhir, masyarakat melakukan proses pemilihan ulang dengan meka- nisme yang sama. Anggota BKM yang tengah mengabdi dan akan berakhir masa tugasnya, secara otomatis berhak menjadi peserta pemilihan anggota BKM baru di tingkat kelurahan. Sehingga dalam hal ini masyarakat hanya memilih 2 utusan warga yang bukan menjadi anggota BKM saat itu. Utusan-utusan warga pilihan masya- rakat ditambah dengan anggota BKM yang ada itulah yang akan menjadi peserta sekaligus memiliki hak memilih dan dipilih pada rapat pemilihan anggota BKM yang baru. Dalam hal terdapat penduduk asli atau minoritas pada satu kelurahan/desa yang membutuhkan pendekatan dan dukungan proses pengorgani- sasian masyarakat yang berbeda, maka harus dijamin keterlibatan mereka dalam lembaga masyarakat warga tersebut, sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Buku Pedoman Umum mengenai ketentuan perlakuan terhadap penduduk asli. b.3. Struktur BKM Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disepakati seluruh masyarakat setempat, baik dari sumber dana P2KP maupun sumber dana lain (channeling), BKM membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan, yang setidaknya terdiri dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Unit Pengelola Keuangan (UPK) akan bertanggungjawab pada pengelolaan pinjaman bergulir, akses channeling ekonomi, dan akses kegiatan yang berkaitan dengan pemupukan dana atau akses modal masyarakat. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) bertang- gungjawab pada penanganan Rencana Perbaikan Kampung, Penataan dan Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman, Good Governance di bidang Permukiman, dan lain-lain.Sedangkan Unit Pengelola Sosial (UPS) didorong untuk mengelola relawan-relawan dan hal-hal yang berkaitan dengan kerelawanan, mengelola pusat Informasi dan pengaduan masyarakat (termasuk
31Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Masing-masing Unit Pengelola-BKM berkedudukan mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana sesuai dengan cakupan bidangnya masing-masing, sebagaimana diputuskan dalam PJM Pronangkis serta langsung bertanggung-jawab kepada BKM. Oleh karena itu, Unit-Unit Pelaksana tersebut berkewajiban memberikan informasi dan laporan perkembangan dari masing-masing kegiatan yang menjadi tugas pokoknya, mengusulkan draft konsep pengembangan, serta memberikan pertanggungjawaban berkala maupun akhir kepada BKM. Termasuk juga memberikan saran-saran dan masukan-masukan secara profesional kepada BKM untuk menjadi dasar pertimbangan BKM dalam mengambil kebijakan maupun keputusan yang diperlukan. Gambar 3.2. Struktur BKM Anggota-anggota BKM tidak diperke- nankan merangkap menjadi pengelola dari unit-unit tersebut. Unit-Unit Pelaksana akan dipimpin seorang manajer, atau istilah lain, dan beberapa staf sesuai kebutuhan yang dipilih melalui Rapat Anggota BKM, berdasarkan kriteria kemampuan di bidangnya masing-masing. BKM mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana sesuai bidang kegiatannya, yakni UPL, UPS, dan UPK. Gambaran struktur BKM dapat dilihat pada gambar 3.2. di bawah ini: media warga untuk sarana kontrol social), penanganan kegiatan Good Governance, Penanganan Kegiatan Sosial, dan lain-lain sesuai kesepakatan warga masyarakat setempat. Masyarakat Kelurahan BKM Unit Pengelola Sosial Unit Pengelola Lingkungan Unit Pengelola Keuangan Relawan-relawan kelurahan, media infokom warga, santunan sosial, beasiswa, KBK dll Perbaikan sarana dan prasarana, permukiman, Neighbourhood development, dll Pinjaman ber- gulir, usaha produktif, modal ventura, channel- ing ekonomi, dll Lurah/Kades, BPD, LPMK/D, dll Unit-Unit Pengelola Koperasi PT/UPE
32 Pedoman Umum Sesuai dengan landasan keberadaan- nya, BKM dan Unit-unit pelaksana (UPL, UPS dan UPK) harus senantiasa berorientasi pada upaya-upaya untuk melayani masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, dalam kebijakan dan keputusanmengenaipelayananunit-unit pelaksana didasarkan pada pertim- bangan kemampuan warga miskin dan warga termiskin di wilayahnya. Meskipun demikian, dalam rangka me- ningkatkan kapasitas pelayanan kepa- da warga miskin dan termiskin di wilayahnya, maka BKM sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya, diperke- nankan pula untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan yang bersifat usaha produktif dan pemupukan dana. Kegiatan pengembangan usaha BKM tersebut tidak boleh dilakukan secara langsung oleh BKM, melainkan dengan mendorong terbentuknya koperasi oleh KSM-KSM maupun anggota-anggota- nya yang dinilai telah berkembang atau dengan membentuk Unit Pelayanan Ekonomi (UPE) atau Perusahaan untuk melayani kegiatan usaha produktif ataupun kegiatan ekonomi yang bersifat menguntungkan. Pembentukan UPE, PT atau badan usaha lainnya tidak boleh diputuskan sepihak oleh anggota BKM saja, namun harus ditetapkan melalui mekanisme rembug warga masyarakat setempat di tingkat kelurahan. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur dalam Pedoman Khusus P2KP. Demikian pula dalam hal pembentukan koperasi tidak dilakukan BKM secara institusi, namun oleh kum- pulan warga non miskin atau KSM-KSM atau anggota-anggota KSM dengan me- ngacu pada UU Koperasi yang berlaku. BKM serta UPL, UPS dan UPK tetap harus senantiasa berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat miskin dan termiskin di wilayahnya. Sedangkan Keberadaan Koperasi dan Unit Pengelola Ekonomi atau PT atau badan usaha lainnya di BKM pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan BKM terhadap warga miskin dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan yang produktif dan profitable, melalui cara-cara antara lain sbb; a) pelayanan kepada warga tidak miskin, b) pelayanan kepada warga miskin yang telah meningkat kesejahte- raannya setelah mendapat beberapa kali pelayanan dan pembinaan dari BKM beserta UP-UP-nya, dan c) pelayanan kegiatan ekonomi lainnya. c) Peran apa yang harus dilakukan oleh BKM • Bertindak sebagai motor penggerak untuk senantiasa menggali dan me- lembagakan nilai-nilai luhur kemanu- siaan yang bersifat universal, prinsip- prinsip universal kemasyarakatan, serta Tridaya; • Menumbuhkan solidaritas serta kesatuan sosial untuk menggalang kepedulian dan kebersamaan gerakan masyarakat warga dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan; • BKM mengorganisasi warga untuk merumuskan program jangka menengah(3tahun)penanggulangan kemiskinan dan rencana tahunan (PJM dan Renta Pronangkis) secara partisipatif; • Bertindak sebagai forum peng- ambilan keputusan dan kebijakan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan P2KP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya; • Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka; • Menumbuhkembangkan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) dan mengoptimalkan peran relawan- relawan setempat;
33Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan • Mengembangkan jaringan BKM di tingkat kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemda serta kelompok peduli setempat dan sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakili, maupun dalam rangka mengakses berbagai potensi sumber daya yang ada di luar untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki masyarakat (partnership dan channeling programme); • Menetapkan kebijakan serta mengawasi pemanfaatan dana bantuan P2KP (BLM dan PAKET) dan dana-dana sumber lainnya, yang sehari-hari dikelola unit-unit pelaksana yang dibentuk BKM sesuai kebutuhan. d) Siapa yang melakukan pendam- pingan kepada masyarakat • Proses pendampingan masyarakat dalam proyek P2KP ini utamanya dilakukan oleh Tim Fasilitator bersama para relawan yang didukung oleh KMW dgn berbagai tenaga ahlinya. • Tim Fasilitator, sebagai masukan (input) proyek secara intensif melakukan pendampingan kepada para Relawan, BKM, unit pelaksana (UP-UP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta masya- rakat kelurahan/desa pada umum- nya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tim Fasilitator merupakan bagian dari Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). • Para Relawan, dibantu Tim Fasilitator melakukan pendamping- an langsung ke masyarakat kelurahan pada umumnya dan masyarakat miskin khususnya. • Para Relawan adalah pribadi-pribadi dari warga masyarakat setempat yang bersedia secara ikhlas mengorbankan sebagian waktu, tenaga, pikiran, serta mungkin materi, dan lainnya untuk mengabdi bagi perjuangan memperbaiki taraf hidup dan harkat serta martabat masyarakat miskin serta kelompok masyarakat rentan (anak yatim piatu, jompo, korban musibah dll) yang tinggal di sekitarnya. Para relawan tidak memandang P2KP sebagai sarana untuk mengejar materi, kedudukan, status dan jabatan atau sesuatu yang bersifat simbol-simbol bagi dirinya dan kelompoknya. Para relawan adalah orang-orang yang akan menempatkan P2KP sebagai sarana mereka untuk ’beribadah’ dan memberi kontribusi nyata kepada sesama manusia yang masih miskin dan terpuruk di sekitarnya. Kebahagiaan para relawan adalah keyakinan akan pilihannya untuk ’mengorbankan’ sebagian apa yang dia miliki (waktu, pikiran, tenaga, dll) telah sesuai dengan fitrah dirinya sebagai manusia hakiki. Profil dan karakteristik para relawan masyarakat miskin seperti demikian biasanya muncul secara organik atas kesadaran diri sebagai hasil dari tumbuhnya kesadaran kritis dan tidak muncul karena melalui proses penunjukan atau mungkin pemilihan. Para Relawan tetap merupakan bagian integral dari masyarakat di kelurahan/desa peserta P2KP dan ‘diharapkan’ setidaknya terdapat 1 orang Relawan dari tiap RW di kelurahan/desa setempat. Para relawan akan mendapatkan pendampingan serta penguatan kapasitas, melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitator, agar mampu menjiwai substansi konsep P2KP dan menggerakkan masyarakat untuk senantiasa menggali dan menum- buhkembangkan nilai-nilai universal
34 Pedoman Umum kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan tridaya dalam melaksanakan kegiatan P2KP maupun penanggulangan kemiskin- an di wilayahnya. e) Peran yang diharapkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah • Bertindak sebagai fasilitator, dinamisator dan pendukung dalam pelaksanaan P2KP khususnya dan upaya-upaya penanggulangan ke- miskinan pada umumnya; • Memfasilitasi upaya-upaya yang berkaitandenganpembangunanatau pengokohan lembaga KPK Daerah dan Pokja PAKET agar lebih demokratis, organik, partisipatif, transparan dan akuntabel; • Memfasilitasi penguatan peran dan fungsi KPK Daerah sebagai motor penggerak penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemis- kinan (SPK) dan Pronangkis Kota/ kabupaten serta sebagai pusat pembelajaran (learning center) penanggulangan kemiskinan, dengan melibatkan berbagai pihak di wilayahnya. (Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam penguatan peran dan fungsi KPK Daerah serta kualitas dokumen SPK dan Pronang- kis kota/kabupaten akan menjadi indikator utama untuk penentuan se- leksi peserta pelaksanaan PAKET); • Memfasilitasi proses membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) yang dimotori KPK-D • Mengorganisasi dinas-dinas terkait untuk dapat bekerja sama dengan BKM/masyarakat dan kelompok peduli yang antara lain dalam membangun “Pokja PAKET” dan memadukan berbagai kegiatan pembangunan untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan. • Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat serta mengedepankan peran pemerintah daerah, Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD), Pokja PAKET dan kelompok peduli setempat agar mampu meningkat- kan kesejahteraan warga miskin; • Bertindak sebagai dinamisator proses pembangunan partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanaan P2KP pada umumnya, maupun pelaksanaan komponen PAKET P2KP secara khusus; • Kontribusi dana melalui sumber dana APBD, baik untuk keperluan BOP (Biaya Operasional Pelaksanaan) pemerintah kota/kab, pengembang- an kapasitas, pengawasan dan pengembangan sistem informasi manajemen, dana pendamping (matching fund) pelaksanaan proyek sesuai ketetapan PMU/Pimpro P2KP pusat, dan lain-lain. • Berkoordinasi dengan KMW memfasilitasi penyelesaian masalah dan penanganan pengaduan serta konflik yang timbul dalam pelaksanaan P2KP dengan menyiapkan pranata dan sarana yang dibutuhkan • Memfasilitasi proses terminasi proyek maupun pelaksanaan strategi pelepasan (exit strategy), agar masyarakat mampu mandiri dan berkelanjutan dalam mengembang- kan kelembagaan dan kegiatan P2KP, termasuk pengelolaan dana yang diperoleh, berlandaskan nilai- nilai universal kemanusiaan serta prinsip-prinsip kemasyarakatan (nilai dan prinsip yang melandasi P2KP). f) Pendampingan kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku lain • Pendampingan kepada pemerintah Daerah dan pelaku lain, utamanya dilakukan oleh KMW, baik untuk tingkat propinsi maupun kota/
35Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 3.1.2. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 1) Uraian Proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan melalui praktek langsung di lapangan oleh masyarakat sendiri dengan melaksanakan apa yang sudah diren- canakan (PJM dan Renta Pronangkis), dengan dukungan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Harapannya adalah melalui praktek langsung dengan stimulan BLM tersebut, masyarakat secara bertahap mampu menumbuhkembangkan keberdayaan dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Substansi makna dana BLM P2KP sesungguhnya merupakan media pembelajaran masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan maupun prinsip-prinsip kemasyarakatan sehingga pada gilirannya akan mampu menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan/ permukiman mereka. Lebih dari itu, Komponen Dana BLM diadakan juga dengan tujuan membuka akses bagi masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat langsung digunakan oleh masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. kabupaten, yang secara intensif melakukan berbagai fasilitasi, mediasi dan advokasi kepada pemerintah daerah, KPK-D dan KBP, Forum BKM serta pelaku lain yang terkait (LSM, perguruan tinggi, pengusaha, dsb); • Team Leader KMW akan melakukan pendampingan secara intensif pada proses pengembangan kapasitas dan peran pemerintah propinsi serta penguatan KPK-propinsi; • Koordinator Kota KMW akan melakukan pendampingan secara intensif pada proses mengedapan- kan peran pemerintah daerah, Komunitas Belajar Perkotaan dan penguatan KPK-D dalam menyusun SPK-D dan Pronangkis Kota/kab, serta Pokja PAKET bila terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PAKET; • Bagi kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PAKET, tenaga ahli PAKET KMW, juga akan memfasilitasi pelaksanaan PAKET, termasuk fasilitasi Pokja PAKET; • Relawan-Relawan Kemiskinan tingkat kota/kabupaten yang akan mengabdi secara sukarela sebagai agen perubahan perilaku ke arah nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, relawan-relawan kemiskinan tingkat kota/kabupaten merupakan bagian integral dari masyarakat daerah setempat. Forum-forum diskusi atau rembug- rembug para-pihak (stakeholders) tingkat kota/kabupaten (KBP) akan mendorong seluasnya peluang bagi relawan-relawan masyarakat tingkat kelurahan untuk tampil dan mengabdi di wilayah yang lebih luas, yakni di tingkat kota/kabupaten. Pemerintah kota/kabupaten diharap- kan dapat memberikan akses kemudahan, kontribusi perhatian dan dukungan moral bagi relawan- relawan kemiskinan setempat. Di samping itu, relawan-relawan tingkat kota/kabupaten juga akan difasilitasi koordinator kota KMW setempat. Makna Dana BLM P2KP harus disikapi sebagai pelengkap sarana proses pembelajaran untuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis nilai-nilai universal. Sehingga tolok ukur dari pembelajaran BLM dapat dilihat pada sejauhmana BLM dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung- jawab dan proporsional.
36 Pedoman Umum Dana BLM juga merupakan dukungan stimulan P2KP yang dapat digunakan secara luwes (flexible) oleh masyarakat untuk berbagai upaya pembelajaran penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan PJM dan Renta Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat kelurahan/desa setempat. Jenis-jenis kegiatan dapat ditentukan sendiri oleh masyarakat melalui rembug warga, dengan tetap memperhatikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan (aspek tridaya) sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana layaknya pembelajaran pada kontek realita (bukan laboratorium). Pemanfaatan dana BLM P2KP oleh masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan arif/bijak, yakni senantiasa mempertimbangkan keseimbangan aspek Tridaya, antara kepentingan untuk kegiatan lingkungan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dimaksud keseimbangan dalam hal ini adalah adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk belajar bersama dalam melakukan kegiatan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Hal ini sejalan dengan esensi BLM P2KP baik sebagai stimulan kemandirian dan keswadayaan masyarakat maupun sebagai sarana pembelajaran aspek tridaya menuju pembangunan berkelanjutan. Dana BLM merupakan dana publik yang diberikan sebagai “dana waqaf” dari pemerintah ke masyarakat kelurahan/ desa penerima yang penyalurannya dipercayakan ke lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga (secara jenerik disebut BKM), yang bertindak sebagai representasi warga kelurahan yang memenuhi sifat-sifat kemanusiaan. Pengelolaan operasional dana BLM dilakukan oleh unit-unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh BKM untuk maksud tersebut, yang sekurang-kurangnya terdiri dari UPL, UPK dan UPS. Dana BLM harus dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat. 2) Ketentuan Umum a) Alokasi Dana BLM Besarnya dana BLM ditentukan ber- dasarkan jumlah penduduk dan jumlah keluarga miskin (Pra KS dan KS1) di kelurahan/desa penerima proyek (sesuai hasil data PODES 2000), sebagaimana tampak pada Tabel 3.1.
37Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tabel 3.1. Distribusi Alokasi Dana BLM Jumlah alokasi dana BLM untuk masing-masing kelurahan sasaran diinformasikan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan. Jumlah dana BLM yang telah dialokasikan untuk masing-masing kelurahan/desa sasaran tersebut merupakan jumlah maksimum yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan jumlah pencairan yang sesungguhnya akan didasarkan pada kemampuan pengelolaan dan kesiapan masyarakat melaksanakan nilai-nilai dan prinsip- prinsip P2KP, sesuai dengan tujuan dan ketentuan P2KP. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan masyarakat di suatu kelurahan/desa sasaran dinilai tidak dapat menunjukan kemampuan dan kesiapan melaksanakan P2KP, maka alokasi dana yang ada - sebagian atau seluruhnya - dapat ditangguhkan atau dibatalkan. Demikian pula halnya, apabila masyarakat tidak mampu mencairkan seluruh alokasi dana BLM hingga masa proyek P2KP berakhir, maka sisa alokasi dana BLM harus dikembalikan ke kas negara. Dana BLM adalah dana publik yang diberikan sebagai waqaf (titipan) dari pemerintah kepada masyarakat yang bermakna bahwa penggunaan dana BLM oleh masyarakat hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penanggulangan kemiskinan, dan bukan hadiah atau dana tak bertuan yang dapat digunakan sekehendak hati. Harus disadari pula bahwa sumber dana P2KP adalah hutang luar negeri yang harus dibayar kembali di kemudian hari. Diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan dana tersebut secara tepat, benar, efesien, efektif, dan dapat menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas mereka, sehingga dapat menjadi bagian dari sumber pendapatan untuk dapat membayar kembali hutang luar negerinya. Kategori Ukuran Kelurahan/Desa *) Kecil Sedang Besar Jumlah penduduk Kelurahan Tahun 2000 Jumlah KK Miskin (Pra KS dan KS1) Jumlah Alokasi Dana BLM Jumlah Alokasi Dana BLM Maluku & Papua Pagu maksimal untuk tiap usulan pinjaman bergulir per KSM Minimal jumlah anggota per KSM Pagu maksimal pinjaman per anggota KSM 3.000 s.d. 10.000 jiwa < 1.000 KK Rp 300 juta Rp 500 juta > 10.000 jiwa > 1.000 KK Rp 500 juta Rp 500 juta < 3.000 jiwa < 300 KK Rp 200 juta Rp 300 juta > 300 KK Rp 300 juta Rp 300 juta Rp. 30 juta 5 orang Pinjaman pertama sebesar Rp 500 ribu dan pinjaman berikutnya sebesar Rp 2 juta. Selanjutnya diharapkan KSM dan &/atau anggota KSM dapat mengakses (channeling) lembaga keuangan formal yang ada di wilayah sekitarnya
38 Pedoman Umum Sebagai dana yang berasal dari pinjaman hutang luar negeri dan harus dibayar kembali oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, maka dana BLM P2KP merupakan “Dana Publik” yang diberikan sebagai waqaf (titipan) dari pemerintah kepada masyarakat kelurahan! Pada satu sisi hal ini berarti bahwa seluruh pihak berhak memperoleh informasi tentang status keberadaan dan pemanfaatan dana tersebut, dan pada sisi lain masyarakat yang dipercaya mengelola dana tersebut juga harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, terutama kepada pemerintah, termasuk pemerintah kota/kabupaten, baik selama masa proyek ataupun pada masa pasca proyek P2KP. b) Penyaluran dan pencairan dana BLM ke BKM Pencairan Dana BLM ke BKM/ masyarakat dilakukan secara bertahap, yakni Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 50% danTahap III sebesar 30% dari total alokasi dana BLM untuk kelurahan/desa sasaran, melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh BKM Pencairan dana BLM tahap I merupakan insentif terhadap proses pembelajaran masyarakat dalam menyusun PJM dan rencana tahunan Pronangkis. Pencairan dana BLM tahap II adalah insentif untuk proses pembelajaran masyarakat dalam menyusun usulan- usulan kegiatan sesuai Pronangkis yang telah disepakati bersama, sedangkan pencairan dana BLM tahap III merupakan insentif untuk proses pembelajaran masyarakat dalam memperkuat potensi keberlanjutan kegiatan, kelembagaan, dana serta penerapan prinsip dan nilai yang dijunjung P2KP, khususnya pada penyiapan phase terminasi. Catatan: • Pencairan dana tahap 1 sebesar 20% dari total alokasi BLM ke rekening BKM dapat dilakukan apabila BKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan P2KP, serta menyerahkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis (termasuk rencana penyerapan BLM) yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW kepada PJOK. BKM kemudian menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) bersama dengan pihak pemerintah, yang diwakili PJOK. SPPB akan memuat dan mengatur peran serta tanggung jawab dari masing-masing pihak, persyaratan dan ketentuan pencairan dana BLM, sanksi serta perjanjian-perjanjian lain yang harus disepakati berkenaan dengan peng- gunaan dana bantuan BLM P2KP. Dana BLM tahap 1 hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai usulan kegiatan yang mencerminkan kebersamaan masyarakat, yakni kegiatan yang sifat kemanfaatannya jelas-jelas bagi kepentingan umum masyarakat miskin (kolektif) dan pengelolaan kegiatannya pun dilakukan secara kolektif/bersama. Dengan demikian dana BLM P2KP tahap I tidak diperkenankan untuk kegiatan pinjaman bergulir, baik untuk kepentingan kelompok maupun individual. Hal ini dimaksudkan bahwa aspek utama pada tahap awal proses pembelajaran di masyarakat adalah tumbuhnya kebersamaan (munculnya kepedulian dan solidaritas serta kesatuan sosial) di masyarakat kelurahan/desa tersebut. Termasuk kategori kegiatan kolektif yang dapat dibiayai dana BLM P2KP tahap 1 adalah; (1) Perbaikan dan pembangunan prasarana umum, (2) Peningkatan sumber daya manusia (pelatihan penguatan kapasitas lem- baga masyarakat) dan pelayanan sosial bagi masyarakat termiskin, jompo, anak yatim piatu, musibah, penyandang cacat dan lainnya, serta (3) Kegiatan ekonomi yang tidak bersifat pinjaman bergulir, yakni khusus untuk kegiatan penciptaan peluang usaha baru bagi kelompok masyarakat miskin dan pengang- guran yang diorganisir BKM, yakni
39Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui Program Pelatihan Ketrampilan usaha dan bantuan peralatan untuk mempraktekkan ketrampilan usaha mereka. • Pencairan dana tahap 2 sebesar 50 % ke rekening BKM hanya dapat dilaksanakan apabila: 1) berdasar- kan verifikasi KMW terhadap kinerja, transparansi, akuntabilitas dan efesiensi pengelolaan dana BLM tahap 1 menunjukkan hasil yang memuaskan, 2) 95% dana tahap I telah dimanfaatkan, 3) kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM Tahap 2 telah diverifikasi oleh Fasilitator dan KMW, 4) proposal/ usulan KSM untuk penggunaan dana tahap 2 telah disetujui BKM. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja KMW ternyata kinerja BKM maupun masyarakat kelurahan/ desa dinilai tidak memuaskan, maka KMW dapat “mengusulkan” penun- daan pencairan BLM tahap 2 dalam batas waktu yang ditetapkan KMW. Dalam kurun waktu yang ditetapkan tersebut, BKM dan masyarakat harus dapat memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan P2KP. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan, BKM dan masyarakat kelurahan/desa tidak dapat memperbaiki kinerjanya dan dinilai tidak mampu untuk melaksanakan P2KP sesuai Buku Pedoman, maka KMW dapat “mengajukan” adanya pertemuan dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk membahas “rekomendasi” pembatalan seluruh sisa dana BLM bagi kelurahan/desa tersebut kepada PMU/Pimpro. PMU/Pimpro P2KP berwenang memutuskan bentuk rekomendasi berdasarkan usulan dari salah satu pihak atau keduanya (KMW dan Pemerintah Kota/Kabupaten) untuk membatalkan atau menunda pencairan sisa dana BLM untuk kelurahan/desa dimaksud. Pencairan dana BLM tahap 2 dapat dimanfaatkan untuk membiayai usulan-usulan kegiatan yang bersifat kolektif dan juga usulan-usulan kegiatan yang sifat kemanfaatannya bagi kepentingan individu warga miskin, yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat. Kategori dari kegiatan kolektif adalah sama dengan penjelasan pada pemanfaatan dana BLM Tahap 1 di atas. Sedangkan kategori usulan kegiatan yang bersifat individual, antara lain adalah; (1) Kegiatan lingkungan permukiman, misalnya perbaikan dan pembangunan prasa- rana rumah tangga (renovasi rumah, sarana pembuang limbah rumah tangga, dll), (2) kegiatan sosial yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (pelatihan individu dengan minat khusus, beasiswa, dll) serta (3) Kegiatan ekonomi yang bersifat pinjaman modal bergulir. Untuk efesiensi, efektivitas, dan sesuai semangat P2KP, pelaksanaan kegiatan yang bersifat individual tersebut tetap diorganisir dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pencairan dana tahap 2 dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan setelah penandatanganan SPPB atau pencairan dana BLM tahap 1. Hal ini dimaksudkan agar masya- rakat dalam melaksanakan proses pembangunan KSM-KSM atau panitia-panitia tidak hanya sekedar asal bentuk atau dengan proses yang instan dan serba cepat serta formalitas belaka, melainkan dapat benar-benar dilakukan secara organik, partisipatif, mengakar, transparan, akuntabel dan demokratis
40 Pedoman Umum • Pencairan dana tahap 3 sebesar 30 % ke rekening BKM hanya dapat dilaksanakan apabila: 1) berdasar- kan verifikasi KMW terhadap indikator keberlanjutan (sustainabili- ty) telah menunjukkan adanya potensi kemandirian BKM dan potensi keberlanjutan program, kelembagaan, serta dana di desa/ kelurahan tersebut, 2) kinerja pe- ngelolaan dana dan kegiatan tahap sebelumnya cukup memuaskan, 3) 95% dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan, 4) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusul- kan telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator KMW serta 5) proposal/ usulan kegiatan KSM untuk dana tahap 3 telah disetujui Rapat BKM. Pencairan dana BLM tahap 3 dapat digunakan untuk membiayai usulan- usulan kegiatan sebagaimana ketentuan pemanfaatan dana BLM tahap 2 di atas, yakni untuk kategori kegiatan-kegiatan yang mencermin- kan kebersamaan (kolektif) maupun individual. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja KMW ternyata kinerja potensi keberdayaan BKM dan kinerja potensi keberlanjutan P2KP di kelurahan/desa tersebut dinilai tidak memuaskan, maka KMW dapat mengusulkan penundaan pencairan BLM tahap 3 dalam batas waktu yang ditetapkan KMW. Dalam kurun waktu yang ditetapkan tersebut, BKM dan masyarakat harus memperbaiki kinerja potensi kemandirian dan potensi keber- lanjutannya sesuai ketentuan P2KP. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan, BKM dan masyarakat kelurahan/desa tidak dapat memper- baiki kinerja potensi kemandirian dan keberlanjutannya, maka KMW dapat “mengajukan” pertemuan dengan pemerintah Kota/Kab. membahas “rekomendasi” pembata- lan sisa alokasi dana BLM untuk kelurahan/desa tersebut kepada PMU/Pimpro P2KP. PMU/Pimpro P2KP berwenang me- mutuskan bentuk rekomendasi berdasarkan usulan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak (KMW dan Pemerintah Kota/Kabupaten) untuk membatalkan atau menunda pencairan sisa dana BLM untuk kelurahan/desa dimaksud. Pencairan dana tahap 3 dapat dila- kukan setidaknya 6 (enam) bulan se- telah pencairan dana BLM tahap 2, dengan tujuan bahwa hanya BKM dan masyarakat yang menunjukkan kinerja pendayagunaan dana dan kegiatan P2KP serta kinerja keman- dirian dan potensi keberlanjutan, berdasarkan hasil evaluasi KMW dan pemkot/kab setempat pada phase terminasi (sekurangnya 6 bulan sebelum berakhir masa proyek), yang bisa mengakses dana BLM tahap 3. • Pembatalan Penyaluran Dana BLM. Selain berkaitan dengan persyaratan pencairan Dana BLM pada setiap tahapnya, KMW beserta Pemerintah Kota/Kabupaten juga dimungkinkan mengajukan reko- mendasi pembatalan penyaluran dana BLM, sebagian atau seluruhnya, kepada PMU/Pimpro P2KP, apabila terdapat salah satu atau lebih indikator sebagai berikut: Tidakterdapatrelawan-relawandi kelurahan/desa setelah 6 bulan pelaksanaan P2KP di kelurahan/ desa tersebut. BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan/desa tersebut. Ditemukan indikasi penyalah- gunaan dana bantuan.
41Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tidak terdapat indikasi potensi kemandirian BKM dan/atau potensi keberlanjutan (sustainability) program, dana dan kelembagaan. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai-nilai yang dijunjung P2KP tidak diterapkan secara konsisten. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara KMW dengan Pemerintah Kota/Kabupaten mengenai rekomen- dasi pembatalan penyaluran dana BLM pada kelurahan/desa tertentu, maka PMU/Pimpro P2KP berwewe- nang untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut, setelah memperoleh pertimbangan dari kedua belah pihak maupun dari salah satu pihak. • Pembekuan Kegiatan Pinjaman Bergulir. Apabila masyarakat di kelurahan/ desa sasaran memutuskan seba- gian dana BLM dimanfaatkan untuk kegiatan pinjaman bergulir, maka BKM sebagai pengemban amanat harus mendorong UPK agar mampu mengelola pinjaman bergulir sesuai dengan prinsip-prinsip standard lembaga keuangan mikro. Dalam hal pencapaian kinerja kegiatan pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK tidak memuaskan (misalnya: tingkat pengembalian pinjaman yang sangat rendah dan menyebabkan akumulasi dana BLM P2KP di masyarakat semakin ber- kurang tajam, dll), KMW bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat mengambil keputusan Pembekuan Kegiatan Pinjaman Bergulir. Melalui ketentuan ini, maka alokasi dana BLM yang belum dicairkan untuk kelurahan/desa tersebut, hanya dapat dicairkan kembali apabila saldo dana BLM untuk kegiatan pinjaman bergulir yang ada di BKM ditambah dengan saldo dana BLM yang belum dicairkan, digunakan untuk usulan kegiatan pembangunan prasarana/ sarana lingkungan. Usulan kegiatan prasarana/sarana tersebut harus sesuai dengan PJM Pronangkis dan disepakati masyarakat melalui serangkaian rembug warga, serta telah diverifikasi dan direkomendasi oleh KMW, berdasarkan ketentuan P2KP. 3) Penggunaan Dana BLM • Apa yang boleh dibiayai oleh BLM Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa tersebut. Stimulan Keswadayaan Masyarakat (Insentif Hibah) : o Kegiatan santunan sosial untuk fakir miskin, orang jompo, anak yatim piatu dan lain-lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang termiskin dari masyarakat miskin (termasuk dimungkinkan peng- gunaan untuk bea siswa, per- baikan rumah kumuh, pelayanan kesehatan dan lainnya). Mengingat masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin adalah kelompok sasaran utama P2KP, maka sebagian dana BLM harus dialokasikan untuk memberikan santunan dan sekaligus membangkitkan ke- pedulian dan kegiatan amal dari lapisan masyarakat yang lebih beruntung untuk terlibat dalam gerakan amal ini. Besarnya alokasi BLM sesuai kesepakatan masyarakat setempat.
42 Pedoman Umum o Kegiatan pembangunan prasa- rana/sarana lingkungan yang manfaatnya langsung dinikmati sebagian besar warga kelurahan/ desa bersangkutan, seperti jembatan, jalan, perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, sanitasi dan lainnya yang telah diidentifikasi melalui Pronangkis berbasis pemetaan swadaya. Usulan kegiatan pendidikan dan kesehatan harus sesuai dengan Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan Kesehatan di kota/kabupaten bersangkutan, bila Master Plan itu telah ada. Kegiatan yang sifatnya mem- bangun kapasitas dan daya saing kelompok-kelompok masyarakat (pelatihan, study banding, dsb) Pelayanan prasarana dan sarana yang didanai sumber dana hibah BLM pada prinsipnya adalah prasarana dan sarana lingkungan skala kecil. Akan tetapi apabila masyarakat memutuskan untuk membangun pelayanan prasarana dan sarana bekerjasama dengan pihak lainnya yang mungkin akan menimbulkan dampak yang cukup berarti terhadap lingkungan, misalnya: pompa sumur dalam, pompa irigasi dan lainnya, maka lampiran 2 tentang pedoman lingkungan harus diterapkan secara konsisten. Pinjaman Bergulir : o Pinjaman untuk kegiatan prasarana yang bersifat indivi- dual, misalnya perbaikan rumah maupun sarana rumah tangga yang berkaitan dengan ling- kungan permukiman dan ke- giatan sosial yang bersifat indivi- dual, misalnya beasiswa dan pelatihan untuk warga tidak miskin. Apabila kegiatan lingkungan permukiman dan kegiatan sosial tersebut diperuntukkan bagi warga termiskin, maka termasuk kategori kegiatan kolektif, yakni santunan sosial yang bersifat stimulan hibah. o Pinjaman untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang membutuhkan dana untuk kegiatan yang terkait usaha produktif dari anggota- anggotanya. o Batas maksimal pinjaman pertama kali bagi setiap anggota KSM adalah Rp 500 ribu. Sedangkan batas maksimal pinjaman untuk tahap berikutnya adalah Rp 2 juta. Hal ini dimak- sudkan sebagai proses pem- belajaran masyarakat sekaligus memperkuat orientasi sasaran P2KP, yakni masyarakat miskin. Oleh karena itu, pada tahap berikutnya diharapkan KSM- KSM dan anggota-anggotanya yang telah meningkat kesejah- teraannya dimaksud dapat dilayani oleh koperasi atau UPE yang difasilitasi BKM dan juga dapat mengakses lembaga keluangan formal di sekitarnya. Dalam hal masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir. Pedoman yang khusus untuk hal ini harus dibuat oleh KMP untuk menjamin bahwa dana digunakan sesuai contoh terbaik, dan menerapkan prinsip- prinsip sedemikian sehingga tidak terjadi distorsi dengan pasar keuangan mikro. Lihat lebih lanjut pada Pedoman Khusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir. Secara singkat dapat diuraikan ketentuan sifat penggunaan dana BLM seperti dijelaskan pada tabel 3.2. sebagai berikut:
43Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tabel 3.2. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM Sifat kemanfaatan Kegiatan Status Pemanfaatan Dana BLM Contoh Jenis Kegiatan yang dibiayai P2KP Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat pada sebagian besar warga masyarakat, terutama warga miskin Kegiatan yang bersifat penyantunan. Hal ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dlm kebijakan BKM Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat hanya kepada perorangan atau sekelompok orang saja • Pembangunan sarana & prasarana perumahan dan permukiman, baik kepentingan masyarakat umum, dan/ atau ke-pentingan warga miskin (rumah kumuh, dll). • Pelatihan UP-BKM-KSM untuk pengembangan kapasitas/ penguatan organisasi. • Penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi warga-warga miskin dan penganggur • Penyantunan kepada warga yg sangat miskin, spt; jompo, anak yatim piatu, korban bencana, anak putus sekolah krn alasan ekonomi, dsb • Beasiswa bagi warga miskin • Usaha produktif • Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung bagi perbaikan penda-patan keluarga miskin, • Perbaikan rumah/ sarana individu • Pelatihan individu, dll Sebagai dana stimulan/ hibah yang harus gunakan secara arif dan cermat. Diharapkan dana ini dapat menggugah keswadayaan masyarakat untuk mampu memberi kontribusi agar kegiatan ini menjadi lebih besar manfaatnya. Sebagai dana stimulan/ hibah dan diharapkan dapat menggugah partisipasi warga lainnya untuk ikut dlm gerakan amal bagi kaum miskin Sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembali-kan kepada UP • Apa yang tidak boleh dibiayai oleh BLM P2KP tidak menghendaki bahwa dana BLM akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, secara umum ditetapkan beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM, yaitu: Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll) Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya); Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank; Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan per- bankan atau pihak ketiga lainnya; Pembebasan lahan; Pembangunan rumah ibadah; Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM; Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal; dan. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai- nilai P2KP. 4) Siapa yang berhak menggunakan Pada dasarnya semua warga miskin di kelurahan/desa yang bersangkutan berhak memanfaatkan dana BLM ini melalui mekanisme pinjaman bergulir atau stimulan/hibah.
44 Pedoman Umum Untuk lebih menjamin dana BLM dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat, maka kriteria miskin dan kelompok sasaran sebaiknya disusun dan disepakati bersama oleh warga melalui mekanisme diskusi kelompok terarah dan pemetaan swadaya. Sebagai langkah awal identifikasi warga miskin, dapat digunakan data BKKBN atau daftar penerima zakat fitrah dari mesjid setempat atau daftar fakir dari organisasi agama lain. 3.1.3. Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) 1) Uraian Komponen PAKET adalah salah satu komponen proyek P2KP yang dimaksud- kan sebagai suatu upaya proses pembela- jaran untuk membangun dan melem- bagakan “kemitraan” antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat (LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, perbankan dan lain-lainnya) dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui Komponen PAKET diharapkan juga dapat terbangun dan melembaga proses konsultatif antara ketiga pilar pembangunan (pemerintah, masyarakat, swasta/ kelompok peduli) di tingkat kota/kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa PAKET hanya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya apabila di antara masing-masing pelaku pembangunan di atas memiliki ‘kepentingan dan kebutuhan yang sama’ untuk saling koordinasi, kooperasi dan kolaborasi satu terhadap yang lain sehingga terjadi kemitraan. PAKET hanya sekedar stimulan untuk membantu dan mempercepat proses kemitraan yang mulai ditumbuhkan oleh mereka sendiri. Bagi masyarakat, terutama BKM, Komponen PAKET juga dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk mengakses dan menggalang berbagai sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah kota/kabupaten atau kelompok peduli (channeling), sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan. Agar BKM serta masyarakat mampu bermitra dengan pemerintah kota/ kabupaten dan kelompok peduli setempat, maka prasyarat utama adalah bahwa BKM- BKM memiliki kredibilitas yang menjamin kepercayaan dari berbagai pihak tersebut. Hal ini berarti bahwa hanya BKM-BKM yang telah menunjukkan kinerja sebagai “BKM Berdaya” yang memiliki perluang lebih besar untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses channeling program-program yang ada, khususnya melalui PAKET. Program PAKET P2KP hanya merupakan ‘Stimulan’ sebagai pelengkap atas tumbuhnya keswadayaan, kebutuhan dan kepentingan bersama di antara masyarakat, pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat untuk menjalin kemitraan yang sinergis dalam mengefektifkan dan mempercepat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka! Komponen PAKET P2KP akan mengalo- kasikan dana stimulan yang dapat diguna- kan untuk keperluan membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif serta diusulkan oleh BKM Berdaya bekerjasama dengan dinas pemerintah kota/kabupaten atau sebaliknya. Dana PAKET bersifat “stimulan” sebesar setengah pendanaan dari kegiatan yang diusulkan dan dikelola oleh panitia kemitraan. Panitia kemitraan dibentuk dari gabungan BKM Berdaya dengan Dinas terkait setempat. Kesepakatan pembentu- kan panitia kemitraan harus dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda- tangani oleh masing-masing pimpinan dari unsur pembentuknya. Komponen PAKET tidak dilaksanakan di seluruh kota/kabupaten sasaran P2KP, namun hanya di sebagian kota/kabupaten saja yang akan dipilih dengan cara kompetisi sehat yang dilakukan melalui mekanisme evaluasi partisipatif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kota/kabupaten.
45Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Hasil evaluasi partisipatif tersebut selanjut- nya disampaikan untuk ditetapkan oleh PMU/Pimpro P2KP Pusat sebagai lokasi pelaksanaan PAKET P2KP. Proses seleksi lokasi pelaksanaan PAKET melalui mekanisme evaluasi partisipatif didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam mendukung pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, baik dalam memfasilitasi siklus kegiatan di tingkat masyarakat maupun memfasilitasi Komunitas Belajar Perkotaan (KBP); b. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya; c. Kinerja Komite Penanggulangan Kemis- kinan Daerah setempat serta Kualitas Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) setempat; Pada tahun pertama pelaksanaan P2KP, ketika kegiatan pengembangan masya- rakat di tingkat kelurahan/desa sedang berlangsung, maka pada saat yang bersamaan pemerintah kota/kabupaten melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penguatan peran dan fungsi KPK-D agar mampu menyusun dokumen SPK-D dan Pronangkis kota/ kab.secara partisipatif, demokratis, trans- paran dan akuntabel, serta kegiatan mem- bangun kepedulian berbagai pihak terkait Komponen Program PAKET pada dasarnya harus ditempatkan sebagai sarana pembelajaran kemitaran antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, Indikator pelaksanaan dan capaian PAKET dapat dilihat pada tumbuhnya kebutuhan rasa kebersamaan dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun sumber dana terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya 2) Ketentuan Umum a) Alokasi Dana PAKET Untuk kota-kota terpilih, akan dialokasikan dana PAKET setiap tahun selama tiga tahun berturutan yang dibagi dalam tiga tahap (Tabel 3.3.) Alokasi dana PAKET P2KP kepada pemerintah kota/kabupaten terseleksi akan dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang biasa dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten. Dalam hal ini, pemerin- tah kota/kabupaten akan menunjuk PJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan) di tingkat kota/ kabupaten yang bertanggungjawab dalam mengad- ministrasi alokasi dana PAKET itu. terhadap persoalan kemiskinan melalui Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Berbagai pihak terkait yang telah terbangun kepeduliannya selama terlibat intensif da- lam KBP inilah yang menjadi embrio Pokja PAKET pada saatnya, bila kota/kabupaten tersebut terpilih sebagai lokasi PAKET. Tabel 3.3. : Alokasi Dana PAKET per Kota/Kabupaten per tahun Ketentuan Kota/Kab.Kecil Kota/Kab.Sedang < 25 BKM 1 milyar 1,5 milyar 2 milyar 4,5 milyar > 25 BKM 1,5 milyar 2 milyar 2,5 milyar 6 milyar Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Total Alokasi PAKET per Kota/Kab. (milyar Rp) Plafon Usulan PAKET per sub proyek/Panitia kemitraan Minimal Rp 30 juta dan Maksimal Rp 200 juta. Kurang daripada Rp 30 juta diharapkan dapat dipenuhi dengan swadaya masyarakat atau stimulan dana BLM, sedangkan lebih dari Rp 200 juta dapat didukung oleh APBD setempat maupun channel- ing program dengan pihak terkait lainnya
46 Pedoman Umum Jumlah alokasi dana PAKET untuk masing-masing kota/kabupaten sasaran diinformasikan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan. Jumlah dana PAKET yang telah dialokasikan untuk masing-masing kota/kabupaten sasaran tersebut merupakan jumlah maksimum yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan jumlah pencairan yang sesungguhnya akan didasarkan pada kemampuan pengelo- laan dan kesiapan masyarakat, peme- rintah kota/kabupaten serta kelompok peduli setempat dalam melaksanakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP serta ketentuan PAKET P2KP. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ternyata masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli di suatu kota/kabupaten sasaran dinilai tidak dapat menunjukan kemampuan dan kesungguhan melaksanakan PAKET, maka alokasi dana yang ada - sebagian atau seluruhnya- dapat ditangguhkan atau dibatalkan. Demikian pula halnya, apabila mereka tidak mampu mencairkan seluruh alokasi dana PAKET hingga masa pelaksanaan PAKET berakhir, maka sisa alokasi dana PAKET harus dikembalikan ke kas negara. b) Pembentukan Pokja PAKET Masing-masing kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PAKET harus membentuk Pokja PAKET. Pokja PAKET di bawah koordinasi KPK Daerah sekaligus sebagai ’Pusat Pembelajaran (learning center)’, yang menjadi sarana forum diskusi, pembahasan serta pembelajar- an mengenai perkara dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Pokja PAKET pada intinya bersifat ad- hoc, yang anggota-anggotanya dipilih dari relawan-relawan kemiskinan tingkat kota yang terlibat intensif dalam KBP. Proses pemilihan anggota Pokja PAKET diawali dengan serangkaian FGD refleksi kepemimpinan moral melalui serangkaian pertemuan KBP yang difasilitasi KPK-D tingkat kota/ kabupaten setempat secara demo- kratis, partisipatif, transparan dan akun- tabel, dengan melibatkan seluruh para pihak terkait (stakeholders). Prinsip kerja Pokja PAKET adalah sebagai dewan sehingga tidak ada satu pun anggota yang memiliki hak istimewa (privilege). Jumlah anggota Pokja PAKET adalah 11 orang atau lebih dengan catatan jumlah total tetap ganjil. Hal ini dimaksudkan untuk memudah- kan proses pengambilan keputusan dalam mekanisme kerja Pokja PAKET. Anggota-anggota Pokja PAKET adalah relawan-relawan kota yang terbukti telah menunjukkan keikhlasan, kepedulian, komitmen tinggi serta berperan aktif dalam proses Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) di wilayah setempat. Relawan-relawan tersebut dapat berasal dari masyarakat (BKM-BKM dan relawan-relawan lainnya), perangkat pemerintah kota/kabupaten ataupun kelompok peduli (LSM, lembaga pendidikan, pihak swasta, asosiasi profesi/usaha sejenis, dsb) yang peduli terhadap masalah penanggulangan kemiskinan. Anggota Pokja PAKET merupakan representasi dari relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten yang paling dipercaya, ikhlas, jujur, peduli, adil dan lainnya, yang mencerminkan sifat-sifat universal kemanusiaan. Anggota Pokja PAKET bukan merupakan representasi dari kewilayahan, kelompok atau golongan tertentu. Anggota-anggota Pokja PAKET bekerja atas dasar sukarela, sehingga tidak diperkenankan menerima imbalan secara tetap dan rutin, namun biaya operasional kegiatan Pokja PAKET akan dipenuhi dari kontribusi pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan proyek P2KP. Pemerintah kota/
47Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan kabupaten akan membantu KPK-D yang bertugas memfasilitasi kegiatan dan pekerjaan Pokja PAKET secara opera- sional, dengan sumber pendanaan dari APBD masing-masing kota/kabupaten. Peran-peran yang akan dilaksanakan oleh Pokja PAKET adalah: • Sosialisasi dan diseminasi PAKET; • Merumuskan dan menyepakati kriteria seleksi proposal kegiatan PAKET; • Mengevaluasi dan menyeleksi proposal; dan • Menetapkan prioritas usulan-usulan kegiatan panitia kemitraan yang dinilai layak untuk menerima dana PAKET; • Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh panitia kemitraan serta menetapkan kegiatan-kegiatan terbaik (best practice) untuk dapat dipertimbangkan memperoleh penghargaan (rewards) maupun menerapkan sanksi terhadap panitia kemitraan yang melaksanakan kegiatan PAKET tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Buku Pedoman PAKET; • Memfasilitasi serangkaian forum diskusi antar pelaku (stakeholders) di tingkat kota/kabupaten untuk membahas perkara kemiskinan serta upaya-upaya penanggulangan- nya sebagai bahan masukan untuk kebijakan dan strategi penang- gulangan kemiskinan yang dirumuskan oleh KPK setempat. Pokja PAKET tidak boleh terlibat sebagai pengusul atau pelaksana usulan/proposal kegiatan PAKET. c) Penyaluran dan pencairan dana PAKET Bagi proposal yang telah terseleksi oleh Pokja PAKET dan diverifikasi KMW, maka dibuat Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan PAKET (SPPB PAKET) yang ditandatangani antara PJOK dengan wakil pengusul kegiatan, yakni Panitia Kemitraan. Panitia Kemitraan selanjutnya membuka rekening yang ditanda- tangani bersama. Penyaluran dana PAKET dari rekening khusus proyek ke rekening panitia kemitraan akan dibuat berdasarkan permintaan PJOK dan dicairkan dalam dua tahap yang sama (50% dan 50%). Pencairan alokasi dana PAKET untuk kota/kabupaten lokasi sasaran pada tahun-tahun berikut- nya mengikuti prosedur pencairan dana PAKET tahun sebelumnya, dengan ditambah keharusan audit independen (BPKP dan auditor lainnya) serta telah diverifikasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya oleh KMW. KMW beserta pemerintah propinsi dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan dana PAKET kepada PMU/Pimpro P2KP pusat, apabila: (1) Dalam waktu satu tahun pelaksanaan PAKET P2KP di kota/ kabupaten tersebut dinilai gagal membentuk atau meng- efektifkan Pokja PAKET; atau (2) Adanya indikasi penyalahgunaan dana PAKETtahun sebelum-nya; (3) Tidak dilakukan audit oleh auditor independen; atau (4) Terdapat indikasi visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. 3) Penggunaan Dana PAKET a. Kriteria Kegiatan yang boleh dibiayai oleh PAKET PAKET merupakan stimulan untuk memperkuat upaya-upaya kemitraan antara lembaga masyarakat warga (BKM Berdaya) dan dinas pemerintah kota/kabupaten. Oleh karena itu, pada
48 Pedoman Umum dasarnya dana PAKETdapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada keterpaduan Program Masyarakat (PJM Pronangkis) yang disusun BKM bersama masyarakat dengan Rencana Program dinas-dinas terkait, sehingga hasilnya dapat benar-benar memberi manfaat langsung upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat. Usulan kegiatan/subproyek dapat berkaitan dengan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan anak, perbaikan lingkungan, kegiatan sosial dan lain-lainnya, yang merupakan keterpaduan rencana masyarakat dengan program dinas/instansi kota/ kabupaten. Usulan kegiatan/sub proyek yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan yang diajukan untuk PAKET P2KP, harus sesuai dan selaras dengan rencana induk (master plan) pendidikan dan kesehatan di kota/ kabupaten bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan melalui mekanisme PAKET harus memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan PAKET P2KP, yakni: Kontribusi keswadayaan kegiatan dari pihak pengusul (BKM Berdaya bersama dinas terkait) minimal 50% (natura dan tunai) dari jumlah total kebutuhan dana. Melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyara- kat rentan lainnya, baik dalam peng- elolaan atau pemanfaatan kegiatan Jangkauan wilayah atau penerima manfaat kegiatan diutamakan me- liputi lebih dari satu kelurahan/desa. Dalam hal hanya meliputi wilayah satu kelurahan/desa, maka kegiatan diprioritaskan pada skala kegiatan yang tidak dimungkinkan dibiayai melalui sumber dana BLM Menjamin kebersamaan dan kesetaraan yang sinergi sejak tahap gagasan, perencanaan, pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pelestarian kegiatan, dll Kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Pokja PAKET secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel. Apabila masyarakat yang bekerjasama dengan dinas pemerintah daerah setempat memutuskan untuk memilih kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak lingkungan atau memerlukan pembebasan lahan, maka harus melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 2: Pedoman Lingkungan dan Lampiran 3: Kerangka kebijakan pembebasan lahan serta permukiman kembali/ penampungan. Usulan-usulan kegiatan diseleksi Pokja PAKET berdasarkan 4 (empat) kriteria utama, sbb: i. Kinerja BKM pengusul, sebagai salah satu unsur utama panitia kemitraan, lebih diprioritaskan bagi yang kualifikasi ’berdaya. ii. Tingkat kemitraan yang diukur dari proses kebersamaan dan kerjasama antara BKM dengan dinas pemerintah kota/kabupaten dan/atau kelompok peduli yang tercermin dalam proses pengajuan usulan tersebut (mulai tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta pengembangan kegiatan, dll) iii. Tingkat kontribusi keswadayaan pihak pengusul dalam usulan kegiatan yang diajukan (diharapkan minimal 50% dari jumlah dana yang diusulkan). Artinya sumber dana PAKET hanya dialokasikan sebesar 50% dari total kebutuhan biaya yang diusulkan Panitia Kemitraan. iv. Kemanfaatan dari usulan kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan
49Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan b. Kriteria Kegiatan yang tidak boleh dibiayai oleh PAKET Beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana PAKET, yaitu: Pengadaan senjata api dan sejenisnya; Pembiayaan kegiatan yang ber- kaitan dengan politik (kampanye dll); Pembelian atau usaha narkoba; Depositoatauyangberkaitandengan upaya memupuk bunga bank; Kegiatan yang memanfaatkan dana PAKET sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya; Pembebasan lahan dan/atau Pemukiman kembali secara paksa; Pembangunan rumah ibadah; Pembangunan gedung kantor pemerintah atau gaji pegawai ; Produk-produk yang merugikan lingkungan; Usaha perjudian dan usaha yang bertentangan dengan susila serta moral dan nilai-nilai agama; Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal; Kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran P2KP; Kegiatan bukan merupakan kegiatan pokok dari dinas pengusul; Kegiatan perkreditan atau dana bergulir oleh pengusul; dan Kegiatan yang jangka waktu pelaksanaannya diperkirakan lebih dari satu tahun. 4) Siapa yang berhak mengusulkan dan memanfaatkan dana PAKET 1) Penyusunan Usulan Kegiatan Proposal kegiatan yang diusulkan terdiri dari satu jenis kegiatan spesifik. BKM mengajukan usulan kegiatan berdasarkan PJM Pronangkis berkolaborasi dengan dinas terkait , dan dapat juga sebaliknya. BKM diperkenankan berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait yang berbeda untuk mengusulkan beberapa proposal sub proyek yang berbeda dan sebaliknya. Kolaborasi antara BKM dengan dinas/instansi terkait harus berlandaskan kemitraan dan kesetaraan yang tercermin pada seluruh proses kegiatan, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang melandasi P2KP BKM-BKM yang diprioritaskan dapat mengajukan usulan kegiatan untuk mengakses dana bantuan PAKET P2KP adalah BKM-BKM yang memenuhi kualifikasi “Berdaya” ! 2) Pihak Penilai dan Pemutus Persetujuan Usulan Kegiatan PAKET KMW memverifikasi tingkat kemi- traan dan kesesuaian dengan prinsip serta nilai P2KP dari proposal- proposal yang diajukan oleh pihak pengusul (panitia kemitraan). Hasil verifikasi KMW disampaikan kepada Pokja PAKET untuk ditindaklanjuti. Seleksi prioritas/rangking usulan kegiatan ditetapkan melalui Rapat Anggota Pokja PAKET dan hasilnya diverifikasi KPK Kota/Kabupaten didasarkan kesesuaian usulan dengan Dokumen SPK setempat. Keputusan final pendanaan proposal kegiatan ditetapkan Rapat Anggota Pokja PAKET berdasarkan verifikasi KMW & KPK-nya. 3) Pelaksanaan Usulan Kegiatan PAKET BKM-BKM dan dinas pemerintah kota/ kabupaten yang usulan kegiatannya dipilih oleh Pokja PAKET harus membuka rekening bersama dan menyepakati perjanjian bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan didasarkan pada prinsip kemitraan
50 Pedoman Umum dalam kesetaraan antara kedua belah pihak berdasarkan nilai-nilai dan prinsip- prinsip di P2KP, sebagai aktivitas yang dikelola secara partisipatif dan mandiri. 3.2. DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK Untuk melaksanakan proyek P2KP tersebut dan mencapai tujuan yang diharapkan, PMU/ Pimpro akan mengontrak seperangkat konsultan dan fasilitator untuk mengelola pelaksanaan proyek, terutama dikarenakan P2KP membutuhkan kehadiran dan pendampingan lapangan yang aktif dan intensif di tingkat masyarakat kelurahan/desa hingga tingkat kota/kabupaten. Pemerintah kota/kabupaten juga turut berperan aktif sebagai mitra PMU/Pimpro dalam pelaksanaan P2KP. Pada dasarnya dukungan pelaksanaan proyek mencakup pembiayaan seluruh manajemen proyek yang dapat memampukan PMU/ Pimpro untuk mempunyai (i) Kualitas kinerja proyek yang lebih baik; (ii) Dukungan teknis di lapangan bagi masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten; serta (iii) Evaluasi dan monitoring dampak proyek yang lebih baik. Dengan demikian, dukungan pelaksanaan pro- yek mencakup hal-hal berkenaan dengan: i. Bantuan Teknis bagi Pendampingan dan Monitoring, yang akan meliputi: 1. Pengadaan konsultan di tingkat pusat, propinsi dan/atau satuan wilayah kerja untuk beberapa kota/kabupaten serta tim fasilitator pada tingkat masyarakat, termasuk pengembangan kapasitas bagi mereka dan masyarakat dalam subyek yang bervariasi. 2. Pelatihan dan Sosialisasi tingkat nasional, lokal serta tingkat masyarakat, termasuk didalamnya pembuatan web-site, pusat pembelajaran (learning center) di KPK kota/kabupaten maupun BKM, komunikasi media (audio dan audio visual), publikasi, lokakarya, diskusi kelompok terarah (FGD), on the job training, coaching, dll. 3. Pengembangan kapasitas bagi pemerintah kota/kabupaten dalam mendorong pengokohan peran dan fungsi KPK kota/kabupaten untuk merumuskan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya, menumbuhkembangkan Komunitas Belajar Perkotaan maupun dalam rangka membangun kemitraan sinergi para pelaku dalam upaya penanggulangan kemiskinan. ii. Bantuan Teknis untuk Evaluasi Pengadaan konsultan evaluasi untuk melakukan baseline survey (survey dasar), survey tindak lanjut, studi evaluasi dan studi khusus sesuai kebutuhan. Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proyek, pelaksanaan proyek di lapangan akan dipercayakan kepada tim konsultan yang akan bekerja di bawah manajemen PMU/Pimpro. Konsultan-konsultan tersebut adalah Konsultan Advisory sebagai bagian integral dari struktur PMU/Pimpro, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dan Konsultan Evaluasi (KE). Pada tingkat kecamatan terdapat Tim Fasilitator P2KP, yang sekurangnya akan terdiri dari 4 fasilitator, yakni satu koordinator fasilitator dan 3 fasilitator. Tim fasilitator tersebut bertanggung jawab dalam pelak- sanaan kegiatan P2KP dan pendampingan masyarakat di sekitar 10 kelurahan/desa sasaran serta akan melakukan pendampingan dan pembinaan intensif kepada masyarakat. Jumlah tim fasilitator tersebut mungkin akan bertambah besar disesuaikan dengan besarnya jumlah kelurahan/desa yang didampingi dan faktor keterpencilan wilayah sasaran, berdasarkan kesepakatan antara PMU/Pimpro dengan pemerintah daerah setempat, atas masukan dari KMW. Pada tingkat satuan wilayah kerja (SWK), terdapat satu orang tenaga ahli kemiskinan perkotaan yang secara khusus akan mendampingi pemerintah kota/kabupaten dalam memfasilitasi penguatan peran dan fungsi KPK-Kota/Kabupaten agar mampu
51Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) di wilayahnya dan juga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PAKET bagi kota/kabupaten yang terpilih menjadi lokasi PAKET P2KP. Pemerintah kota/kabupaten juga akan menjadi mitra PMU dalam hal pengadaan fasilitator- fasilitator di wilayah masing-masing kota/ kabupaten dengan kriteria memiliki komitment dan kepedulian kepada masyarakat miskin, berpengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat sejenis, terutama pelaksanaan P2KP, serta diutamakan mampu memahami budaya dan bahasa setempat.

Recommended

Dokumen roadmap pnpm final
Dokumen roadmap pnpm finalDokumen roadmap pnpm final
Dokumen roadmap pnpm finalRisqi Tomy
 
Skripsi
SkripsiSkripsi
Skripsichindanapratika
 
Persentasi tasik
Persentasi tasikPersentasi tasik
Persentasi tasikAndiyasa
 
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...DIANTO IRAWAN
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahOperator Warnet Vast Raha
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriRoad Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriJoy Irman
 
Karlina dampak pnpm-perdesaan_terhadap_pelayanan_pemerintahan_desa_di_wilayah...
Karlina dampak pnpm-perdesaan_terhadap_pelayanan_pemerintahan_desa_di_wilayah...Karlina dampak pnpm-perdesaan_terhadap_pelayanan_pemerintahan_desa_di_wilayah...
Karlina dampak pnpm-perdesaan_terhadap_pelayanan_pemerintahan_desa_di_wilayah...Operator Warnet Vast Raha
 

Recommended

Dokumen roadmap pnpm final
Dokumen roadmap pnpm finalDokumen roadmap pnpm final
Dokumen roadmap pnpm finalRisqi Tomy
 
Skripsi
SkripsiSkripsi
Skripsichindanapratika
 
Persentasi tasik
Persentasi tasikPersentasi tasik
Persentasi tasikAndiyasa
 
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...
Makalah perencanaan pembangunan tentang partisipasi masyarakat dalam perencan...DIANTO IRAWAN
 
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahManajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerah
Manajemen pemerintahan desa dalam rangka otonomi daerahOperator Warnet Vast Raha
 
Perencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifPerencanaan Pembangunan Partisipatif
Perencanaan Pembangunan PartisipatifBagus ardian
 
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriRoad Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriJoy Irman
 
Karlina dampak pnpm-perdesaan_terhadap_pelayanan_pemerintahan_desa_di_wilayah...
Karlina dampak pnpm-perdesaan_terhadap_pelayanan_pemerintahan_desa_di_wilayah...Karlina dampak pnpm-perdesaan_terhadap_pelayanan_pemerintahan_desa_di_wilayah...
Karlina dampak pnpm-perdesaan_terhadap_pelayanan_pemerintahan_desa_di_wilayah...Operator Warnet Vast Raha
 
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanPeran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanayi sugandhi
 
Presentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmPresentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmTubagus Enoy
 
Modul kpmd lanjutan
Modul kpmd lanjutanModul kpmd lanjutan
Modul kpmd lanjutanMaman Darmawan
 
Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Joy Irman
 
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609TsaniyaRafaMazaya
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good GovernanceGlorya Sidabutar
 
Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1
Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1
Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1Amanda Hurin
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Operator Warnet Vast Raha
 
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)Andy Safa
 
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...konsepsintb
 
Makalah pembangunan desa
Makalah pembangunan desaMakalah pembangunan desa
Makalah pembangunan desaOperator Warnet Vast Raha
 
PNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif AkademisiPNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif AkademisiArdi Novra
 
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)nikenpraw
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaOperator Warnet Vast Raha
 
Tugas individu
Tugas individuTugas individu
Tugas individuSTKIP PGRI PONTIANAK
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
演示文稿_上海道融
演示文稿_上海道融演示文稿_上海道融
演示文稿_上海道融guestce466983
 
Setting Up a New Company
Setting Up a New CompanySetting Up a New Company
Setting Up a New CompanyThiago Ribeiro
 
Pedoman umum urban poverty project 2 daftar isi
Pedoman umum urban poverty project 2 daftar isiPedoman umum urban poverty project 2 daftar isi
Pedoman umum urban poverty project 2 daftar isiAdvisory Specialist for P2KP
 
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitasPedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitasAdvisory Specialist for P2KP
 
ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores
ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores
ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores Thiago Ribeiro
 

More Related Content

What's hot

Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanPeran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanayi sugandhi
 
Presentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmPresentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmTubagus Enoy
 
Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Joy Irman
 
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609TsaniyaRafaMazaya
 
Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1
Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1
Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1Amanda Hurin
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Operator Warnet Vast Raha
 
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)Andy Safa
 
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...konsepsintb
 
PNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif AkademisiPNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif AkademisiArdi Novra
 
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)nikenpraw
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Operator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 

What's hot (17)

Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaanPeran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
Peran, tugas dan fungsi ta.infra dalam pemberdayaan
 
Presentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpmPresentasi launching pkkpm
Presentasi launching pkkpm
 
Modul kpmd lanjutan
Modul kpmd lanjutanModul kpmd lanjutan
Modul kpmd lanjutan
 
Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Profil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
 
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
Paparan pejuang muda kemensos ke dikbud 20210609
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1
Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1
Jurnal Perencanaan Desa Terpadu1
 
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan melalui program nasional pem...
 
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
Se djck pedoman_umum_kotaku (1)
 
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
Pengembangan Skema Audit Sosial Berbasis Masyarakat Dalam PNPM - MP di Provin...
 
Makalah pembangunan desa
Makalah pembangunan desaMakalah pembangunan desa
Makalah pembangunan desa
 
PNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif AkademisiPNPM-MP dari perspektif Akademisi
PNPM-MP dari perspektif Akademisi
 
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
Laporan Lokalatih Forum Komunitas Hijau (Green Community Forum Workshop Report)
 
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desaMakalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
Makalah proses perencanaan pembangunan suatu desa
 
Tugas individu
Tugas individuTugas individu
Tugas individu
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa(1)
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 

Viewers also liked

演示文稿_上海道融
演示文稿_上海道融演示文稿_上海道融
演示文稿_上海道融guestce466983
 
Setting Up a New Company
Setting Up a New CompanySetting Up a New Company
Setting Up a New CompanyThiago Ribeiro
 
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitasPedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitasAdvisory Specialist for P2KP
 
ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores
ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores
ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores Thiago Ribeiro
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagriAdvisory Specialist for P2KP
 
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-201920150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019Advisory Specialist for P2KP
 
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-revAdvisory Specialist for P2KP
 
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakartaPenataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakartaAdvisory Specialist for P2KP
 
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanPp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanAdvisory Specialist for P2KP
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku revAdvisory Specialist for P2KP
 
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakartaAdvisory Specialist for P2KP
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRAdvisory Specialist for P2KP
 

Viewers also liked (18)

演示文稿_上海道融
演示文稿_上海道融演示文稿_上海道融
演示文稿_上海道融
 
Setting Up a New Company
Setting Up a New CompanySetting Up a New Company
Setting Up a New Company
 
Pedoman umum urban poverty project 2 daftar isi
Pedoman umum urban poverty project 2 daftar isiPedoman umum urban poverty project 2 daftar isi
Pedoman umum urban poverty project 2 daftar isi
 
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitasPedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
Pedoman umum urban poverty project 2 bab vi transparansi dan akuntabilitas
 
ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores
ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores
ECO 095 - Modelagem de Negócios Inovadores
 
20150626 gambaran umum p2 kp 100 0-100
20150626 gambaran umum p2 kp 100 0-10020150626 gambaran umum p2 kp 100 0-100
20150626 gambaran umum p2 kp 100 0-100
 
20150626 Apa dan Mengapa P2KP 100-0-100
20150626 Apa dan Mengapa P2KP 100-0-10020150626 Apa dan Mengapa P2KP 100-0-100
20150626 Apa dan Mengapa P2KP 100-0-100
 
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
04. sinkronisasi urusan_pemerintahan_daerah_ii_kemendagri
 
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-201920150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
20150308 draft pedoman pelaksanaan p2 kp kota 100 0-100 tahun 2015-2019
 
Berbagi Pengalaman Ibadah Haji 2014
Berbagi Pengalaman Ibadah Haji 2014Berbagi Pengalaman Ibadah Haji 2014
Berbagi Pengalaman Ibadah Haji 2014
 
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
20161007 paradigma dan target kotaku 2016 2020-rev
 
07. paparan audit_dan_sinergi_itda
07. paparan audit_dan_sinergi_itda07. paparan audit_dan_sinergi_itda
07. paparan audit_dan_sinergi_itda
 
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakartaPenataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
Penataan permukiman kelurahan gowongan, yogjakarta
 
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukimanPp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Pp no.14 thn 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
 
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
20160610 perubahan paradigma program KOTAKU rev
 
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
20160608 arah kebijakan dan gambaran umum program kotaku rev
 
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
20161020 kolaborasi penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
 
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPRProgram KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
Program KOTAKU_strategi_percepatan_penanganan_kumuh_Perkotaan_Dir PKP-DJCK-PUPR
 

Similar to Pedoman umum urban poverty project 2 bab iii komponen proyek dan bantuan teknis

Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantarPedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantarAdvisory Specialist for P2KP
 
Pedoman umum urban poverty project 2 bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyek
Pedoman umum urban poverty project 2 bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyekPedoman umum urban poverty project 2 bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyek
Pedoman umum urban poverty project 2 bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyekAdvisory Specialist for P2KP
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianAbdul Kohar
 
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Fardyansjah Hasan
 
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...khoiril anwar
 
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan PucangsawitSosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan PucangsawitBagus ardian
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaAgus hariyanto
 
Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6AbdulAzizm5
 
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Stiunus Esap
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Salma Van Licht
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wPpt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wSalma Van Licht
 
Perencanaan komunikasi warga dalam program plp
Perencanaan komunikasi warga dalam program plpPerencanaan komunikasi warga dalam program plp
Perencanaan komunikasi warga dalam program plppycnat
 
Workshop rpjm-desa-timbul
Workshop rpjm-desa-timbulWorkshop rpjm-desa-timbul
Workshop rpjm-desa-timbulSyakranil Arfa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaOperator Warnet Vast Raha
 

Similar to Pedoman umum urban poverty project 2 bab iii komponen proyek dan bantuan teknis (20)

Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantarPedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
Pedoman umum urban poverty project 2 kata pengantar
 
Pedoman umum urban poverty project 2 bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyek
Pedoman umum urban poverty project 2 bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyekPedoman umum urban poverty project 2 bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyek
Pedoman umum urban poverty project 2 bab iv langkah-langkah pelaksanaan proyek
 
LOKAKARYA PEMBANGUNAN
LOKAKARYA PEMBANGUNANLOKAKARYA PEMBANGUNAN
LOKAKARYA PEMBANGUNAN
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
 
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
 
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
 
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan PucangsawitSosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
Sosialisasi PLPBK TA. 2013 Kelurahan Pucangsawit
 
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desaSeri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
Seri 6 Buku Implementasi UU No 6 Tahun 2014 - Perencanaan pembangunan desa
 
Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6Ppt teori pemba.kl6
Ppt teori pemba.kl6
 
pengemas
pengemaspengemas
pengemas
 
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
Konsep dasar penggerakan partisipasi masyarakat111
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss wPpt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w
 
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
40824278 langkah2-penyusunan-rpjm-desa
 
Perencanaan komunikasi warga dalam program plp
Perencanaan komunikasi warga dalam program plpPerencanaan komunikasi warga dalam program plp
Perencanaan komunikasi warga dalam program plp
 
Tugas mira
Tugas miraTugas mira
Tugas mira
 
ppty.pptx
ppty.pptxppty.pptx
ppty.pptx
 
Workshop rpjm-desa-timbul
Workshop rpjm-desa-timbulWorkshop rpjm-desa-timbul
Workshop rpjm-desa-timbul
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desaPeranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
Peranan pemerintah-desa-memberdayakan-masyarakat-di-era-otoda-pada-desa
 

More from Advisory Specialist for P2KP

Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakartaPenataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakartaAdvisory Specialist for P2KP
 
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanUU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanAdvisory Specialist for P2KP
 
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of fundsNol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of fundsAdvisory Specialist for P2KP
 
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riauCerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riauAdvisory Specialist for P2KP
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabarAdvisory Specialist for P2KP
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUAdvisory Specialist for P2KP
 
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-finalAdvisory Specialist for P2KP
 
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015Advisory Specialist for P2KP
 
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_bar
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_barPedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_bar
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_barAdvisory Specialist for P2KP
 

More from Advisory Specialist for P2KP (16)

Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakartaPenataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
Penataan permukiman karangwaru riverside yogjakarta
 
20161007 Membangun Permukiman yang membahagiakan
20161007 Membangun Permukiman yang membahagiakan20161007 Membangun Permukiman yang membahagiakan
20161007 Membangun Permukiman yang membahagiakan
 
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukimanUU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
UU no.1 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman
 
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of fundsNol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
Nol for extension of closing date to 31 dec 2017 and reallocation of funds
 
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riauCerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
Cerita masyarakat kelurahan kampung bandar kota pakanbaru riau
 
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
20160905 gambaran umum program kotaku workshop kerjasama udma - bogor jabar
 
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKUSurat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya no.40 Tahun 2016 Pedoman Umum Program KOTAKU
 
09. audit kinerja_ciptakarya
09. audit kinerja_ciptakarya09. audit kinerja_ciptakarya
09. audit kinerja_ciptakarya
 
08. pengawasan internal_itjen
08. pengawasan internal_itjen08. pengawasan internal_itjen
08. pengawasan internal_itjen
 
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah06. pmk 168_bantuan_pemerintah
06. pmk 168_bantuan_pemerintah
 
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_201605. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
 
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
20160426 keynote speech Dirjen DJCK_PUPR sosnas KOTAKU 2016-final
 
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
02. pkp sosnas nsup - Kota Tanpa Kumuh - KOTAKU
 
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
Kebijakan pelaks. program -Rakor pd tl - 2015 29042015
 
20150505 PEDOMAN P2KP 2015-2019
20150505 PEDOMAN P2KP 2015-201920150505 PEDOMAN P2KP 2015-2019
20150505 PEDOMAN P2KP 2015-2019
 
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_bar
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_barPedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_bar
Pedoman umum urban poverty project 2 cover pedoman-umum_upp2_bar
 

Recently uploaded

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (14)

PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Pedoman umum urban poverty project 2 bab iii komponen proyek dan bantuan teknis

  • 1. 20 Pedoman Umum Bab III Bab III Komponen Proyek dan Bantuan Teknis Untuk dapat mendukung kegiatan proyek agar tercapai tujuan P2KP seperti tersebut di atas, maka P2KP dibagi menjadi 3 komponen proyek sbb: A. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah; B. Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM); dan C. Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET); 3.1. KOMPONEN PROYEK 3.1.1. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah 1) Uraian Komponen proyek ini menyediakan dukungan untuk mendanai kegiatan pengembangan atau pemberdayaan masyarakat serta penguatan kapasitas dalam rangka mengedepankan peran pemerintah daerah, termasuk diantaranya adalah penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D), mengembangkan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP), dan menumbuh- kembangkan kemitraan sinergis dengan masyarakat, agar mampu bekerja sama secara lebih efektif dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat sesuai prinsip dan nilai universal di P2KP. Pada dasarnya, dukungan pembiayaan melalui komponen ini mencakup biaya operasional konsultan dan fasilitator untuk melaksanakan pendampingan masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten, biaya sosialisasi dan pelatihan, termasuk penyia- pan materi-materi sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan upaya memperkuat kapasitas dan mengedepankan peran pemerintah daerah. a) Pengembangan Masyarakat melalui Proses Pembelajaran Komponen pengembangan atau pem- berdayaan masyarakat dalam P2KP dilakukan melalui proses pembelajaran masyarakat untuk memulihkan dan melembagakan kembali kapital sosial (social capital) yang telah ada di masyarakat, yakni nilai-nilai dan prinsip- prinsip universal, sebagai landasan kokoh untuk membangun tatanan masyarakat yang mampu mandiri dan berkelanjutan menangani kegiatan pe- nanggulangan kemiskinan serta pemba- ngunan lingkungan perumahan permu- kiman di wilayahnya secara terpadu. Tahapan pembelajaran masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan, mulai dari belajar membangun kebersamaan pada saat rembug kesiapan masyara- kat, belajar mengevaluasi penyebab kemiskinan yang bertumpu pada perilaku dan sikap, belajar merumuskan keinginan secara riil sesuai dengan kondisi obyektif masalah yang ada dan potensi yang dimilikinya, belajar
  • 2. 21Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan bersinergi dan mengorganisir dalam lembaga yang mengakar dan represen- tatif, belajar membuat program kemiski- nan dan pembangunan di wilayahnya, belajar melakukan kegiatan bersama yang dilandasi perubahan perilaku dan sikap, serta proses belajar lainnya. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP di tingkat masyarakat pada dasarnya dititikberatkan pada nuansa proses pembelajaran masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan P2KP tidak hanya berorientasi pada output/produk atau dilandasi prinsip sekedar terlaksana semata, namun justru harus benar-benar memperhatikan dinamika proses, kesadaran kritis dan pelembagaan nilai- nilai universal serta proses perubahan perilaku/ sikap masyarakat itu sendiri. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam komponen pengembangan masyarakat, antara lain mencakup: a.1.Rembug atau Musyawarah Kesepa- katan Masyarakat Kegiatan Rembug/Musyawarah Ke- sepakatan Masyarakat (RKM) me- rupakan serangkaian musyawarah di tingkat kelurahan/desa yang dise- lenggarakanolehLurah/KepalaDesa dengan mengundang para ketua RT, ketua RW, warga miskin (Pra KS dan KS1) dan tokoh masyarakat serta kelompok peduli setempat untuk memutuskan apakah berminat mengikuti P2KP dengan segala konsekuensinya atau tidak. RKM didahului serangkaian kegiatan silaturahmi sosial dan pemasyara- katan gambaran umum P2KP ke berbagai pihak, baik perangkat pemerintah maupun masyarakat, melalui berbagai media, arisan, pertemuan PKK, pengajian, siskam- ling, dsb, yang difasilitasi fasilitator. RKM ini dilanjutkan dengan pen- daftaran relawan-relawan yang akan berperan sebagai agen pembangun- an masyarakat setempat. Untuk tahap pertama yang dibutuhkan adalah relawan untuk menyeleng- garakan Refleksi Kemiskinan yang akan dilakukan di tiap RT/RW, minimum 1 orang per RW. Dalam tiap tahapan kegiatan, jumlah anggota tim relawan dapat ditambah sesuai kebutuhan maupun terutama sesuai kesediaan partisipasi dan kerelaan warga untuk menjadi relawan-relawan dalam proses penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Para relawan-relawan tersebut selanjutnya bersama fasilitator akan mendorong peran aktif masyarakat dalam berbagai proses kegiatan P2KP khususnya, maupun upaya pembangunan wilayah kelurahan pada umumnya. Relawan-relawan adalah orang-orang yang memiliki niat ikhlas dan peduli untuk membantu masyarakat miskin di wilayahnya. Tidak ada batasan jumlah relawan dalam satu wilayah, karena siapapun yang ikhlas dan peduli dapat terlibat dan memberi kontribusi untuk membantu masyarakat dalam proses pelaksanaan P2KP di wilayahnya. a.2. Pengorganisasian Masyarakat Kegiatan penyiapan dan peng- organisasian masyarakat diawali dengan proses membangun kesa- daran kritis masyarakat, melalui serangkaian kegiatan diskusi kelompok terarah (focus group discusión/FGD); dimulai dengan refleksi kemiskinan sebagai upaya membangun paradigma baru masyarakat terhadap akar persoalan kemiskinan yang dihadapi bersama yang berkaitan dengan sikap/prilaku dan cara pandang masyarakat selama ini, dilanjutkan dengan pemetaan swadaya (community self survey/CSS) sebagai upaya belajar bersama menemukenali realita persoalan dan potensi di wilayahnya serta berbagai kemungkinan penanggulangannya dan apa yang
  • 3. 22 Pedoman Umum dibutuhkan untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif dalam bentuk antara lain; komitmen (individu dan kelompok), keahlian, sumberdaya, kelembagaan, organi- sasi dan lain-lainnya, dilanjutkan dengan FGD kelembagaan dan kepemimpinan moral hingga pengu- kuhan/pembentukan lembaga pimpinan kolektif berbasis nilai-nilai universal, yang secara jenerik dise- but BKM, untuk akhirnya memimpin gerakan penanggulangan kemiskin- an dari, oleh untuk masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. a.3. Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM dan Renta Pronangkis Kegiatan ini merupakan kegiatan awalBKMbersamarelawan-relawan, masyarakat serta pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat, untuk bersama-sama merencanakan langkah-langkah penanggulangan kemiskinan dalam bentuk PJM dan Renta Pronangkis. Dalam hal ini, BKM diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat kelurahan setempat untuk menyam- paikan aspirasinya, memberikan masukan, saran, usulan dan inisiatif- inisiatifnya. BKM bersama para relawan, yang difasilitasi Tim fasilitator, akan mengkoordinir dan memfasilitasi proses pelaksanaan di masyarakat untuk menjamin bahwa proses penyusunan PJM Pronangkis dilakukan secara partisipatif serta benar-benar didasarkan pada kebutuhan nyata (riil) masyarakat, yang dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan: 1) hasil-hasil pemetaan swadaya yang telah dilakukan masyarakat sendiri sebelumnya, 2) keterpaduan dengan rencana dan program pemerintah kelurahan, dan 3) kebijakan Pemda setempat. Ruang lingkup kegiatan dalam PJM Pronangkis mencerminkan kegiatan yang benar-benar merupakan kebu- tuhan riil dan prioritas masyarakat, baik itu pembangunan prasarana/ sarana perumahan dan permukiman, penciptaan lapangan kerja baru, kre- dit mikro untuk usaha kecil, hingga santunan bagi masyarakat rentan/ lemah atau pelayanan sosial lain. Program penanggulangan kemiskin- an (pronangkis) yang akan disusun masyarakat diharapkan dapat berisi; (1)DokumenStrategiPenanggulang- an Kemiskinan Kelurahan setempat, yakni visi, misi dan strategi penang- gulangan kemiskinan di kelurahan setempat; (2) Rencana Jangka Menengahpenanggulangankemiski- nan, yakni dalam jangka waktu 3 tahun, serta (3) Rencana Tahunan (Renta) yang berisi rencana detail investasi tahunan pada tahun pertama yang dapat diusulkan untuk dibiayai sebagian dari swadaya murni masyarakat, alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) P2KP, maupun sumber dana Pemda dan pihak terkait lainnya. PJM dan Renta Pronangkis tidak boleh semata-mata dipandang sebagai prasyarat untuk mem- peroleh dana bantuan P2KP, namun harus diposisikan sebagai media pembelajaran masyarakat untuk menyusun program bersama. Sehingga muatan PJM dan Renta Pronangkis bukan hanya berisikan daftar kegiatan yang didanai dengan sumber dana BLM P2KP, melainkan uraian program masyarakat secara menyeluruh, termasuk dengan sumber-sumber dana lainnya yang dibutuhkan, apakah berasal dari swadaya masyarakat, APBD, ataupun channeling dengan sektor perbankan, program, swasta, stimulan P2KP, dan sebagainya;
  • 4. 23Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan PJM dan Renta Pronangkis secara prinsip merupakan dokumen hasil proses pembelajaran perencanaan partisipatif masyarakat bersama perangkat kelurahan dan para pihak di kelurahan setempat, yang mencerminkan prioritas-prioritas program yang disepakati bersama. Tidak dibenarkan sama sekali adanya ‘exclusivitas’ ataupun adanya rekayasa pihak luar dalam proses penyusunan Pronangkis, baik fasilitator, KMW atau pihak-pihak lainnya. a.4. Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) Sebagaimana telah dijelaskan di awal, seluruh proses pelaksanaan kegiatan P2KP di tkt masyarakat pada dasarnya bernuansa proses pembelajaran masyarakat untuk memperbaiki kondisinya secara bertahap menuju kondisi masyarakat yang mandiri, dan akhirnya mampu terwujud tatanan masyarakat madani. Oleh karena itu, selama masa pro- yek P2KP, yang dimotori relawan- relawan setempat, masyarakat diharapkan mampu memahami substansi, mekanisme, proses dan dinamika pembelajarannya, sekali- gus kemudian mampu menerapkan- nya sesuai dengan nilai dan prinsip universal. Untuk lebih mendukung proses pem- belajaran tersebut, BKM dapat men- jadi motor penggerak dalam mem- bangun forum pembelajaran dalam bentuk Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dipelopori para rela- wan`setempat. Dimaksud relawan dalam hal ini ialah anggota masyar- akat, perangkat pemerintah kelura- han dan orang-orang peduli yang memiliki komitment, kepedulian dan keikhlasan membantu masyarakat miskin di sekitarnya. KBK pada prinsipnya merupakan forum dari para relawan, dikoordinir BKM, yang bersifat cair (tidak struktural) sebagai wadah melemba- gakan dan menumbuhkembangkan proses pembelajaran masyarakat, melalui diskusi-diskusi, kajian-kajian refleksi, best practice dan tukar pikiran mengenai berbagai persoalan kemiskinan yang ada di wilayahnya serta bagaimana upaya penanggula- ngannya agar lebih efektif dan berbasis nilai-nilai universal. Proses membangun Komunitas Belajar Kelurahan (KBK), yang dimotori BKM, dapat dimulai setelah dana BLM P2KP tahap pertama telah diterima masyarakat, dimana pada saat itu relawan-relawan telah selesai membantu masyarakat sejak tahap awal hingga tahap pe- nyusunan PJM Pronangkis.Agenda pertama KBK dapat dimulai dengan diskusi reflektif tentang efektivitas kemanfaatan penggunaan dana, transparansi dan akuntabilitas, serta sosial kontrol status dan pemanfaat- an dana BLM. Selanjutnya. pelaksanaan kegiatan KBK dilakukan misalnya dengan FGD-FGD bersama warga miskin, kunjungan lapang ke KSM-KSM dan kegiatan para anggotanya atau ke panitia-panitia dan hasil kegiatan- nya, refleksi proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tertentu, dll. Hasil-hasil kajian dari KBK menjadi masukan bagi BKM untuk mening- katkan kinerjanya dan juga menjadi masukan bagi pemerintah kelurahan hingga pemerintah kota/kabupaten. Diharapkan pada pasca pelaksa- naan P2KP, mekanisme KBK dapat terus dilembagakan warga sehingga mampu menjadi motor penggerak masyarakat untuk senantiasa mela- kukan penyempurnaan proses pem- belajaran dalam penerapan substan- si konsep, sistem dan mekanisme yang telah dikenalkan selama pelaksanaan P2KP, dalam rangka melembagakan kembali kapital sosial yang dimiliki masyarakat.
  • 5. 24 Pedoman Umum Melembaganya KBK, sekaligus juga merupakan pondasi yang kokoh bagi warga masyarakat untuk senantiasa merefleksi, mendis- kusikan dan memperbaiki serta menata kualitas lingkungan permukiman kelurahannya yang lebih lestari, asri, sehat, aman dan berkelanjutan secara terpadu (Neighbourhood Development). Fungsi KBK adalah sebagai forum para relawan (masyarakat, perangkat pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat) untuk saling belajar, sharing pemikiran dan pengalaman, kajian refleksi, tempat berkomunikasi, yang dilandasi semangat untuk menemukan model kegiatan dan kebijakan yang lebih mampu meningkatkan perbaikan masyarakat miskin di kelurahannya. Sebagai sebuah forum, siapapun yang berminat bisa bergabung dalam KBK dengan kedudukan yang sejajar. Tidak perlu ada SK pengukuhan karena sifat keanggotaannya adalah cair. Artinya, siapapun bebas keluar masuk sesuai dengan minatnya. UPS-BKM memfasilitasi dan terus menerus menumbuhkembangkan KBK, agar proses kegiatan dan kehidupan bermasyarakat senantiasa bertumpu pada keadilan, keikhlasan dan kejujuran. Ketentuan umum mengenai KBK dapat dipelajari pada Pedoman Khusus mengenai Komunitas Belajar Kelurahan dalam pelaksanaan P2KP. b) Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah Kegiatan mengedepankan peran pemerintah daerah, pada dasarnya merupakan kegiatan yang berorientasi pada upaya membangun kemandirian pemerintah daerah dalam menang- gulangi kemiskinan dan mewujudkan pembangunan keberlanjutan yang berbasis nilai-nilai serta prinsip-prinsip universal. Pemerintah Propinsi akan didorong pe- ran aktifnya sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan lokakarya-lokakarya dan kegiatan P2KP di tingkat propinsi serta melakukan peran-peran koordina- si, monitoring dan supervisi. Sedangkan Pemerintah Kota/Kabupaten secara prinsip merupakan pelaksana P2KP di wilayahnya masing-masing, baik dalam memfasilitasi proses kegiatan P2KP di tingkat masyarakat maupun di tingkat kota/kabupaten, dengan difasilitasi KMW sesuai ketentuan P2KP. b.1. Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan siklus P2KP Penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan siklus P2KP sebenarnya telah dimulai pada saat tahap persiapan pelaksanaan P2KP, yakni dalam proses verifikasi penentuan lokasi sasaran, kese- pakatan MOU pelaksanaan P2KP, maupun lokakarya-lokakarya P2KP di tingkat nasional dan propinsi. Sedangkan dalam pelaksanaan P2KP di tingkat kota/kabupaten, kegiatan diawali dengan pelatihan dasar bagi aparat pemerintah kota/ kabupaten, KPK-D dan kelompok peduli setempat. Melalui pelatihan dasar ini, perangkat pemerintah kota/kabupaten, difasilitasi KMW, selanjutnya diharapkan dapat berperan sebagai nara sumber dan fasilitator, baik pada lokakarya- lokakarya P2KP di wilayahnya maupun pada kegiatan-kegiatan sosialisasi lainnya. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengikuti dinamika perkembangan P2KP di wilayahnya, termasuk dalam turut memfasilitasi kegiatan P2KP serta merespon berbagai permasalahan dan konflik yang terjadi. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan P2KP tidak hanya terbatas pada peran monitoring, supporting dan legitimator semata, melainkan juga peran-peran fasilitasi, koordinasi, supervisi dan turut implementasi dalam beberapa kegiatan, yang difasilitasi KMW.
  • 6. 25Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan b.2. Penguatan peran KPK-D dalam menyusun SPK-D dan Pronangkis Kota/Kabupaten. Salah satu kegiatan mengedepan- kan peran pemda pada pelaksanaan P2KP dilakukan melalui pendam- pingan untuk memperkuat peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPK-D) agar mampu menyusun dokumen strate- gi penanggulangan kemiskinan Daerah (SPK-D) dan Pronangkis kota/kabupaten secara partisipatif, berdasarkan masukan dan kebu- tuhan masyarakat (Pronangkis kelurahan) serta dukungan pihak terkait lain, terutama bagi terwujud- nya keselarasan dan keterpaduan program penanggulangan kemiskin- an di wilayahnya. Ketentuan penguatan peran dan fungsi KPK-D dalam menyusun SPK-D dan Pronangkis Kota/kab akan diatur lebih lanjut dalam Buku Panduan Khusus mengenai hal ini. b.3. Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) pada dasarnya suatu forum untuk belajar, berbagi pemikiran dan pengalaman, serta melakukan kajian-kajian pembangunan partisi- patif, terutama persoalan kemiskin- an di kota/kabupaten, yang dilandasi prinsip prinsip “good governance”. Tujuan dari KBP adalah dikem- bangkannya satu forum pembe- lajaran untuk berbagi informasi sekaligus mengkaji program- program penanggulangan kemis- kinan dan program pembangunan wilayah dan terbangunnya komuni- tas pembelajar yang merupakan jaringan dari para relawan dan para peduli (stakeholders) tingkat kota/ kabupaten, baik dari unsur perangkat pemda maupun non- pemerintah. KBP merupakan titik awal mem- bangun jaringan antar kelompok, organisasi, atau lembaga yang dimulai dengan memperkuat relasi- relasi antar individunya, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan tindakan- tindakan lembaga/organisasinya masing-masing. KBP tidak bersifat struktural, melainkan suatu forum yang dimotori dan digerakkan oleh KPK-D setempat. Hal ini sekaligus menem- patkan kedudukan KPK-D yang juga didorong untuk berfungsi sebagai “pusat pembelajaran (learning center)”, yang terbuka untuk seluruh pelaku setempat dalam rangka membahas dan merumuskan perka- ra strategis secara rutin serta siste- matis, khususnya perkara yang ter- kait dengan upaya-upaya penang- gulangan kemiskinan di wilayah masing-masing. Hasil-hasil dan masukan dari KBP menjadi bahan KPK Daerah untuk memberi berbagai saran dan pertim- bangan bagi perbaikan dan penyem- purnaan kebijakan maupun program- program penanggulangan kemiskin- an di kota/kabupaten setempat. KPK-D, staf pemerintah kota/kab, dinas terkait dan para pelaku laín yang peduli kemiskinan pada tahap awal akan mengikuti terlebih dahulu lokakarya serta pelatihan dasar agar dapat memahami secara utuh konsep dan pelaksanaan P2KP. Alumnus dari pelatihan dasar P2KP tersebut kemudian diharapkan bisa menjadi relawan-relawan kemiskinan tingkat kota/ kabupaten, yang salah satunya akan berperan menjadi tulang punggung proses penum- buhkembangan KBP. Selanjutnya melalui koordinasi dan berbagi beban pendanaan, pemerintah kota/ kab. dan KPK-D juga akan memfa-
  • 7. 26 Pedoman Umum silitasi aktivitas KBP, baik itu dalam bentuk belajar dari lapangan (thematic field study) yang terdiri dari kunjungan lapangan dan diskusi tematik, penyajian audio visual (VCD), kunjungan dan FGD serta dialog dengan Fasilitator, BKM, Relawan Masyarakat, dan atau pemanfaat P2KP, yang akan diselenggarakan oleh KPK-D bekerja sama dengan KMW bersangkutan secara reguler maupun insedentil sesuai kebutuhan. Keterlibatan pemerintah kota/kab ini akan dilakukan berkoordinasi dengan KMW yang ditugasi oleh Pimpro/PMU (Project Management Unit) P2KP di wilayah setempat. Fungsi KPK-D untuk menumbuhkembangkan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) sebagai Pusat Pembelajaran (learning center) inilah yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya “transformasi P2KP dari proyek menjadi kegiatan program oleh masyarakat bersama pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat”. b.4. Membangun Kemitraan Sinergis. Pengembangan kapasitas ini juga dimaksudkan untuk membangun kepedulian dan menjalin kemitraan dengan masyarakat, baik dengan BKM-BKM, Forum BKM maupun kelompok peduli setempat, terutama pada pelaksanaan kegiatan PAKET. Upaya membangun kemitraan sinergis dapat dilakukan dalam berbagai tahapan kegiatan, antara lain; 1) perencanaan program, misalnya mensinergikan PJM Pronangkis dengan mekanisme musbangkel hingga rakorbang dan mensinergikan PJM Pronangkis dengan SPK-D dan Pronangkis kota/kabupaten, 2) pelaksanaan program, misalnya channeling program-programpemerintahdaerah dan pihak ketiga dengan BKM, serta 3) monitoring dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, 4) dll. Untuk kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PAKET, proses pembelajaran kemitraan sinergis dilakukan melalui serangkai- an kegiatan yang difasilitasi KMW sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan PAKET. c) Jaringan Kerjasama & Forum BKM Komponen Pengembangan Masya- rakat, Pemerintah dan Pelaku lain jugamemberikanpendampingandan pelatihan untuk mendukung BKM dalam membentuk asosiasi atau forum antar BKM di tingkat keca- matan dan kota/kabupaten sebagai sarana kerja sama dan komunikasi antar mereka. Forum BKM akan berfungsi sebagai jaringan tukar menukar pengalaman, melaksanakan kegiatan bersama, mengkombinasikan sumber daya yang ada untuk membantu warga miskin, serta menyuarakan aspirasi masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal yang berkaitan dengan kebijakan publik yang langsung menyangkut kaum miskin. Kegiatan ini juga mendorong jaringan kerja sama, baik antar KSM, antar BKM maupun Forum BKM dengan dengan pihak terkait lainnya, untuk kepentingan dan kemanfaatan masyarakat miskin, antara lain; desain produk, perencanaan, pemasaran, advokasi masyarakat miskin, pusat informasi, jaringan bisnis dan sebagainya. 2) Ketentuan Umum a) Siapa yang dimaksud masyarakat Pengertian masyarakat dalam P2KP adalah seluruh penduduk warga kelurahan/desa peserta P2KP - baik yang kaya maupun yang miskin, kaum minoritas, pendatang dan penduduk asli setempat -, yang setelah melalui proses pemberdayaan dapat menyadari dan memahami kondisi kelurahan/desa
  • 8. 27Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Gambar 3.1. Kedudukan dan Posisi BKM Pemerintah Masyarakat MadaniSwasta dan Klpk.Peduli Koperasi LKMD/ LPMK,dll "BKM" Dari gambaran di atas, kedudukan BKM jelas merupakan lembaga masyarakat warga (Civil Society Organization), yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (civil socitey), yang dibangun dan dikelola berlandaskan berbasis nilai-nilai universal (value based). Sebagai wadah masyarakat bersinergi, BKM berbentuk pimpinan kolektif, dimana keputusan dilakukan secara kolektif melalui mekanisme rapat anggota BKM, dengan musyawarah mufakat menjadi norma utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Sedangkan sebagai lembaga keper- cayaan (‘board of trusty’), anggota- anggota BKM terdiri dari orang-orang yang dipercaya warga, berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili masya- rakat dalam berbagai kepentingan, mereka serta persoalan kemiskinan yang masih dihadapi dan sepakat perlunya mengorganisasi diri untuk menanggulangi persoalan kemiskinan tersebut secara bersama, mandiri, terpadu, dan sistematik. b) Lembaga masyarakat yang harus dibangun dalam P2KP Warga yang sadar akan potensi dan persoalan yang masih harus disele- saikan tersebut, dapat mengorganisasi diri sebagai masyarakat warga dan membangun lembaga pimpinan kolektif sebagai representasi dari masyarakat warga kelurahan yang bersangkutan, yang secara jenerik disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pengertian masyarakat warga (civil society), dapat dirumuskan sbb : “Civil Society ialah himpunan masya- rakat warga yang diprakarsai dan dikelola secara mandiri oleh warga, yang secara damai berupaya meme- nuhi kebutuhan atau memperjuang- kan kepentingan, memecahkan persoalan atau menyatakan kepedu- lian bersama dengan tetap menghar- gai hak orang lain untuk berbuat yang sama dan tetap mempertahan- kan sifat independen dan otonom terhadap institusi pemerintah, politik, militer, keluarga, agama dan usaha”. Dengan demikian, masyarakat warga yang dibangun dalam P2KP adalah himpunan masyarakat yang didasarkan pada ciri-ciri sukarela, kesetaraan, kemitraan, inklusif, demokratik, mandiri, otonom, proaktif, bersemangat saling membantu, menghargai kesatu- an dalam keragaman dan kedamaian. Gambaran umum mengenai kedudukan dan posisi BKM dapat dilihat pada gambar 3.1. di bawah ini.
  • 9. 28 Pedoman Umum Dengan demikian, kedudukan dan posisi BKM adalah sebagai lembaga masyarakat yang benar- benar dibangun dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai representasi upaya-upaya untuk membangun sinergi segenap potensi masyarakat menuju tatanan masyarakat madani, yang senantiasa berbasis keikhlasan dan kerelawanan, keadilan serta kejujuran. Jadi jelas dan tegas bahwa BKM pada dasarnya merupakan lembaga kepercayaan masyarakat atau “Board of Trusty”. Pengertian board of trusty pada satu sisi merujuk pada keberadaan BKM yang harus mengakar, representatif, dan aspiratif, serta beranggotakan kumpulan warga yang ikhlas, adil, jujur, dan tidak dibayar untuk pengabdiannya, sehingga menjadi tumpuan kepercayaan masyarakat. Sedangkan pada sisi lain, BKM sebagai lembaga kepercayaan milik masyarakat juga harus mampu diakui dan dipercaya oleh pihak- pihak lainnya. b.1. Proses membangun lembaga masyarakat berbasis nlai (BKM) Sebagaimana dijelaskan di atas, Istilah BKM (Badan Keswadayaan Masyara- kat) pada dasarnya merujuk baik pada pemampuan lembaga yang ada, yang telah melalui proses konfirmasi ulang oleh masyarakat setempat dan direvitalisasi sesuai ketentuan P2KP, ataupun lembaga yang dibentuk baru oleh masyarakat. Tahapan proses yang harus dilakukan masyarakat untuk memutuskan me- mampukan dan merevitalisasi lembaga yangadaataumembentuklembagabaru sebagai BKM, adalah: b.1.1.FGD refleksi kelembagaan masyarakat berbasis nilai Hal penting yang pertama kali perlu dilakukan ialah proses penyadaran kritis mengenai substansi tatanan masyarakat madani, yang salah satu indikatornya tercermin pada keber- adaan lembaga masyarakat yang benar-benar aspiratif, mengakar, diakui kemanfaatannya, representa- tif, dan berbasis pada keikhlasan/ kerelawanan, keadilan serta kejujuran. FGD-FGD refleksi lembaga masya- rakat berbasis nilai dilakukan di seluruh tataran masyarakat, baik masyarakat pada umumnya maupun masyarakat miskin pada khusus- nya. Proses FGD refleksi lembaga masyarakat berbasis nilai dige- rakkan dan difasilitasi oleh relawan- relawan, dengan pendampingan dari Fasilitator dan perangkat kelurahan. b.1.2. Identifikasi Profil Lembaga- lembaga yang ada Selanjutnya relawan-relawan dibantu perangkat kelurahan melakukan identifikasi profil dari berbagai lembaga masyarakat yang ada di wilayahnya, yang menyangkut hal- hal mengenai landasan keberadaan, mekanisme pembentukan, visi dan misi, tujuan, organisasi, kepengu- rusan, mekanisme pemilihan anggota/pengurus, jenis kegiatan yang dilakukan, dll. Hasil-hasil identifikasi profil lembaga-lembaga tersebut menjadi bahan pembahasan pada proses rembug warga untuk mengevaluasi dan merefleksi kebutuhan lembaga masyarakat. b.1.3. Rembug-rembug warga untuk merefleksi dan mengavaluasi lembaga-lembaga yang ada Atas dasar kesadaran kritis masyarakat terhadap pemahaman substansi lembaga masyarakat berbasis nilai serta hasil identifikasi berbagai profil lembaga-lembaga masyarakat yang ada, relawan- relawan dibantu perangkat kelurahan setempat selanjutnya memfasilitasi rembug-rembug warga evaluasi lembaga yang ada, mulai dari tingkat RT/RW atau dusun hingga tingkat kelurahan. Agenda rembug-rembug warga terfokus pada menggali aspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap kinerja dan kredibilitas berbagai lembaga-lembaga masyarakat yang ada di wilayah setempat. Refleksi
  • 10. 29Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Beberapa lembaga masyarakat lokal yang sudah mentradisi dan hingga kini tetap mengakar, representatif, akuntabel serta diakui kemanfaatan- nya oleh masyarakat, dapat ditetapkan sebagai “bkm”, melalui mekanisme persetujuan masyarakat. • Membentuk lembaga baru sebagai BKM, fasilitator akan memfasilitasi proses pemilihan anggota-anggota lembaga tersebut (BKM) agar terlaksana secara organik, demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel dan inklusif berdasarkan kriteria nilai-nilai universal kemanusiaan. b.2. Anggota BKM Untuk memimpin masyarakat warga ini, dipilih pimpinan kolektif yang terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria kemanusiaan yang disepakati bersama dan dapat mewakili warga dalam berbagai kepentingan. Anggota pimpinan kolektif masyarakat warga ini yang kemudian disebut anggota BKM. Anggota-anggota BKM tidak digaji atau menerima imbalan secara rutin. Dengan menjadi anggota BKM, mereka diberi kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberi, kontribusi peduli, berkorban, dan ikhlas berbuat nyata bagi warga miskin yang ada di wilayahnya. Adanya kesempatan dan kepercayaan itulah yang bagi mereka merupakan imbalan yang tak ternilai harganya, apalagi dibandingkan materi atau status, karena mereka dapat ber- buat baik terhadap sesama, khususnya kaum miskin dan tertinggal/marjinal. dan evaluasi dititikberatkan pada tingkat pengakaran di masyarakat, tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat, tingkat aspiratif-nya, tingkat representatif dan tingkat kepercayaan masyarakat. Aspirasi dan apresiasi warga harus benar-benar berasal dari pendapat dan aspirasi masyarakat, tanpa rekayasa dari siapapun. b.1.4. Rembug warga tingkat kelurahan untuk memutuskan merevitalisasi lembaga yang ada atau membentuk lembaga baru. Hasil refleksi dan evaluasi terhadap profil lembaga-lembaga masyarakat di atas menjadi masukan utama dalam rembug warga tingkat kelurahan yang akan memutuskan apakah akan merevitalisasi dan memampukan lembaga yang ada ataukah membentuk lembaga masyarakat baru, sebagai BKM. Rembug warga dihadiri oleh repre- sentasi seluruh warga kelurahan, perangkat kelurahan, kelompok peduli, dan relawan-relawan. Apabila rembug warga masyarakat kelurahan memutuskan untuk: • Merevitalisasi dan memam- pukan lembaga masyarakat yang telah ada sebagai BKM, maka fasilitator akan memfasili- tasi masyarakat untuk merevitali- sasi (peran dan fungsi, AD/ART dan aturan dasar lainnya), mere- strukturisasi (struktur organisasi, kepemimpinan kolektif, board of trusty dan unit-unit pelaksana), serta melaksanakan pemilihan ulang anggota-anggota lembaga ter-sebut dengan proses yang demokratis, partisipatif, akunta- bel, inklusif dan berlandaskan keikhlasan/kerelawanan, kejujuran dan keadilan (nilai-nilai universal kemanusiaan). Hal ini dimaksudkan agar lembaga masyarakat yang dipilih masyarakat sebagai BKM tersebut dapat ditingkatkan peran dan fungsinya serta memenuhi kriteria dan sifat lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga yang berbasis nilai, sesuai koridor P2KP.
  • 11. 30 Pedoman Umum Anggota BKM secara prinsip merupakan representasi dari warga masyarakat kelurahan yang paling dipercaya, ikhlas, jujur, adil, peduli dan tanpa pamrih, sehingga bukan sebagai wakil kewilayahan, golongan atau perwakilan kelompok masyarakat. Tidak ada satu pun anggota BKM yang memiliki hak istimewa (privilege) dan semua hasil keputusan ‘BKM’ ditetapkan secara kolektif melalui mekanisme Rapat Anggota BKM. Anggota-anggota BKM dipilih oleh seluruh utusan-utusan warga setempat dengan kriteria kualitas sifat ke- manusiaan atau track record perbuatan baik dan mekanisme pemilihan tanpa kampanye, tanpa pencalonan serta secara tertulis dan rahasia. Utusan-utusan warga adalah warga pilihan masyarakat RT yang dipilih dengan mekanisme dan kriteria yang sama. Dalam hal ini, masyarakat warga RT mengadakan rembug dan FGD Ke- pemimpinan moral untuk memilih 2-3 orang terbaik sebagai utusan warga pada pemilihan di tingkat kelurahan. Apabila dalam satu kelurahan terdapat lebih dari 50 RT, masyarakat warga setempat dapat melakukan pemilihan utusan warga di tingkat RW, dengan tetap memperhitungkan bahwa jumlah utusan warga untuk pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan minimal 30% dari jumlah penduduk kelurahan. Masa pengabdian anggota BKM adalah 2 tahun dengan kemungkinan dapat dievaluasi pada setiap tahunnya berdasarkan indikator perbuatan baik serta kualitas sifat-sifat kemanusiaan. Pada bulan ke-23 atau satu bulan sebelum masa pengabdian anggota BKM berakhir, masyarakat melakukan proses pemilihan ulang dengan meka- nisme yang sama. Anggota BKM yang tengah mengabdi dan akan berakhir masa tugasnya, secara otomatis berhak menjadi peserta pemilihan anggota BKM baru di tingkat kelurahan. Sehingga dalam hal ini masyarakat hanya memilih 2 utusan warga yang bukan menjadi anggota BKM saat itu. Utusan-utusan warga pilihan masya- rakat ditambah dengan anggota BKM yang ada itulah yang akan menjadi peserta sekaligus memiliki hak memilih dan dipilih pada rapat pemilihan anggota BKM yang baru. Dalam hal terdapat penduduk asli atau minoritas pada satu kelurahan/desa yang membutuhkan pendekatan dan dukungan proses pengorgani- sasian masyarakat yang berbeda, maka harus dijamin keterlibatan mereka dalam lembaga masyarakat warga tersebut, sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Buku Pedoman Umum mengenai ketentuan perlakuan terhadap penduduk asli. b.3. Struktur BKM Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disepakati seluruh masyarakat setempat, baik dari sumber dana P2KP maupun sumber dana lain (channeling), BKM membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan, yang setidaknya terdiri dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Unit Pengelola Keuangan (UPK) akan bertanggungjawab pada pengelolaan pinjaman bergulir, akses channeling ekonomi, dan akses kegiatan yang berkaitan dengan pemupukan dana atau akses modal masyarakat. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) bertang- gungjawab pada penanganan Rencana Perbaikan Kampung, Penataan dan Pemeliharaan Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman, Good Governance di bidang Permukiman, dan lain-lain.Sedangkan Unit Pengelola Sosial (UPS) didorong untuk mengelola relawan-relawan dan hal-hal yang berkaitan dengan kerelawanan, mengelola pusat Informasi dan pengaduan masyarakat (termasuk
  • 12. 31Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Masing-masing Unit Pengelola-BKM berkedudukan mandiri dalam melaksanakan kegiatan dan pengelolaan dana sesuai dengan cakupan bidangnya masing-masing, sebagaimana diputuskan dalam PJM Pronangkis serta langsung bertanggung-jawab kepada BKM. Oleh karena itu, Unit-Unit Pelaksana tersebut berkewajiban memberikan informasi dan laporan perkembangan dari masing-masing kegiatan yang menjadi tugas pokoknya, mengusulkan draft konsep pengembangan, serta memberikan pertanggungjawaban berkala maupun akhir kepada BKM. Termasuk juga memberikan saran-saran dan masukan-masukan secara profesional kepada BKM untuk menjadi dasar pertimbangan BKM dalam mengambil kebijakan maupun keputusan yang diperlukan. Gambar 3.2. Struktur BKM Anggota-anggota BKM tidak diperke- nankan merangkap menjadi pengelola dari unit-unit tersebut. Unit-Unit Pelaksana akan dipimpin seorang manajer, atau istilah lain, dan beberapa staf sesuai kebutuhan yang dipilih melalui Rapat Anggota BKM, berdasarkan kriteria kemampuan di bidangnya masing-masing. BKM mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana sesuai bidang kegiatannya, yakni UPL, UPS, dan UPK. Gambaran struktur BKM dapat dilihat pada gambar 3.2. di bawah ini: media warga untuk sarana kontrol social), penanganan kegiatan Good Governance, Penanganan Kegiatan Sosial, dan lain-lain sesuai kesepakatan warga masyarakat setempat. Masyarakat Kelurahan BKM Unit Pengelola Sosial Unit Pengelola Lingkungan Unit Pengelola Keuangan Relawan-relawan kelurahan, media infokom warga, santunan sosial, beasiswa, KBK dll Perbaikan sarana dan prasarana, permukiman, Neighbourhood development, dll Pinjaman ber- gulir, usaha produktif, modal ventura, channel- ing ekonomi, dll Lurah/Kades, BPD, LPMK/D, dll Unit-Unit Pengelola Koperasi PT/UPE
  • 13. 32 Pedoman Umum Sesuai dengan landasan keberadaan- nya, BKM dan Unit-unit pelaksana (UPL, UPS dan UPK) harus senantiasa berorientasi pada upaya-upaya untuk melayani masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, dalam kebijakan dan keputusanmengenaipelayananunit-unit pelaksana didasarkan pada pertim- bangan kemampuan warga miskin dan warga termiskin di wilayahnya. Meskipun demikian, dalam rangka me- ningkatkan kapasitas pelayanan kepa- da warga miskin dan termiskin di wilayahnya, maka BKM sesuai dengan kapasitas dan kebutuhannya, diperke- nankan pula untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan yang bersifat usaha produktif dan pemupukan dana. Kegiatan pengembangan usaha BKM tersebut tidak boleh dilakukan secara langsung oleh BKM, melainkan dengan mendorong terbentuknya koperasi oleh KSM-KSM maupun anggota-anggota- nya yang dinilai telah berkembang atau dengan membentuk Unit Pelayanan Ekonomi (UPE) atau Perusahaan untuk melayani kegiatan usaha produktif ataupun kegiatan ekonomi yang bersifat menguntungkan. Pembentukan UPE, PT atau badan usaha lainnya tidak boleh diputuskan sepihak oleh anggota BKM saja, namun harus ditetapkan melalui mekanisme rembug warga masyarakat setempat di tingkat kelurahan. Ketentuan mengenai hal ini akan diatur dalam Pedoman Khusus P2KP. Demikian pula dalam hal pembentukan koperasi tidak dilakukan BKM secara institusi, namun oleh kum- pulan warga non miskin atau KSM-KSM atau anggota-anggota KSM dengan me- ngacu pada UU Koperasi yang berlaku. BKM serta UPL, UPS dan UPK tetap harus senantiasa berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat miskin dan termiskin di wilayahnya. Sedangkan Keberadaan Koperasi dan Unit Pengelola Ekonomi atau PT atau badan usaha lainnya di BKM pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas pelayanan BKM terhadap warga miskin dengan cara mengembangkan kegiatan-kegiatan yang produktif dan profitable, melalui cara-cara antara lain sbb; a) pelayanan kepada warga tidak miskin, b) pelayanan kepada warga miskin yang telah meningkat kesejahte- raannya setelah mendapat beberapa kali pelayanan dan pembinaan dari BKM beserta UP-UP-nya, dan c) pelayanan kegiatan ekonomi lainnya. c) Peran apa yang harus dilakukan oleh BKM • Bertindak sebagai motor penggerak untuk senantiasa menggali dan me- lembagakan nilai-nilai luhur kemanu- siaan yang bersifat universal, prinsip- prinsip universal kemasyarakatan, serta Tridaya; • Menumbuhkan solidaritas serta kesatuan sosial untuk menggalang kepedulian dan kebersamaan gerakan masyarakat warga dalam menanggulangi masalah kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan; • BKM mengorganisasi warga untuk merumuskan program jangka menengah(3tahun)penanggulangan kemiskinan dan rencana tahunan (PJM dan Renta Pronangkis) secara partisipatif; • Bertindak sebagai forum peng- ambilan keputusan dan kebijakan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan P2KP pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya; • Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka; • Menumbuhkembangkan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK) dan mengoptimalkan peran relawan- relawan setempat;
  • 14. 33Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan • Mengembangkan jaringan BKM di tingkat kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemda serta kelompok peduli setempat dan sebagai sarana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakili, maupun dalam rangka mengakses berbagai potensi sumber daya yang ada di luar untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki masyarakat (partnership dan channeling programme); • Menetapkan kebijakan serta mengawasi pemanfaatan dana bantuan P2KP (BLM dan PAKET) dan dana-dana sumber lainnya, yang sehari-hari dikelola unit-unit pelaksana yang dibentuk BKM sesuai kebutuhan. d) Siapa yang melakukan pendam- pingan kepada masyarakat • Proses pendampingan masyarakat dalam proyek P2KP ini utamanya dilakukan oleh Tim Fasilitator bersama para relawan yang didukung oleh KMW dgn berbagai tenaga ahlinya. • Tim Fasilitator, sebagai masukan (input) proyek secara intensif melakukan pendampingan kepada para Relawan, BKM, unit pelaksana (UP-UP), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta masya- rakat kelurahan/desa pada umum- nya dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Tim Fasilitator merupakan bagian dari Konsultan Manajemen Wilayah (KMW). • Para Relawan, dibantu Tim Fasilitator melakukan pendamping- an langsung ke masyarakat kelurahan pada umumnya dan masyarakat miskin khususnya. • Para Relawan adalah pribadi-pribadi dari warga masyarakat setempat yang bersedia secara ikhlas mengorbankan sebagian waktu, tenaga, pikiran, serta mungkin materi, dan lainnya untuk mengabdi bagi perjuangan memperbaiki taraf hidup dan harkat serta martabat masyarakat miskin serta kelompok masyarakat rentan (anak yatim piatu, jompo, korban musibah dll) yang tinggal di sekitarnya. Para relawan tidak memandang P2KP sebagai sarana untuk mengejar materi, kedudukan, status dan jabatan atau sesuatu yang bersifat simbol-simbol bagi dirinya dan kelompoknya. Para relawan adalah orang-orang yang akan menempatkan P2KP sebagai sarana mereka untuk ’beribadah’ dan memberi kontribusi nyata kepada sesama manusia yang masih miskin dan terpuruk di sekitarnya. Kebahagiaan para relawan adalah keyakinan akan pilihannya untuk ’mengorbankan’ sebagian apa yang dia miliki (waktu, pikiran, tenaga, dll) telah sesuai dengan fitrah dirinya sebagai manusia hakiki. Profil dan karakteristik para relawan masyarakat miskin seperti demikian biasanya muncul secara organik atas kesadaran diri sebagai hasil dari tumbuhnya kesadaran kritis dan tidak muncul karena melalui proses penunjukan atau mungkin pemilihan. Para Relawan tetap merupakan bagian integral dari masyarakat di kelurahan/desa peserta P2KP dan ‘diharapkan’ setidaknya terdapat 1 orang Relawan dari tiap RW di kelurahan/desa setempat. Para relawan akan mendapatkan pendampingan serta penguatan kapasitas, melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Fasilitator, agar mampu menjiwai substansi konsep P2KP dan menggerakkan masyarakat untuk senantiasa menggali dan menum- buhkembangkan nilai-nilai universal
  • 15. 34 Pedoman Umum kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan tridaya dalam melaksanakan kegiatan P2KP maupun penanggulangan kemiskin- an di wilayahnya. e) Peran yang diharapkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah • Bertindak sebagai fasilitator, dinamisator dan pendukung dalam pelaksanaan P2KP khususnya dan upaya-upaya penanggulangan ke- miskinan pada umumnya; • Memfasilitasi upaya-upaya yang berkaitandenganpembangunanatau pengokohan lembaga KPK Daerah dan Pokja PAKET agar lebih demokratis, organik, partisipatif, transparan dan akuntabel; • Memfasilitasi penguatan peran dan fungsi KPK Daerah sebagai motor penggerak penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemis- kinan (SPK) dan Pronangkis Kota/ kabupaten serta sebagai pusat pembelajaran (learning center) penanggulangan kemiskinan, dengan melibatkan berbagai pihak di wilayahnya. (Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam penguatan peran dan fungsi KPK Daerah serta kualitas dokumen SPK dan Pronang- kis kota/kabupaten akan menjadi indikator utama untuk penentuan se- leksi peserta pelaksanaan PAKET); • Memfasilitasi proses membangun dan melembagakan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) yang dimotori KPK-D • Mengorganisasi dinas-dinas terkait untuk dapat bekerja sama dengan BKM/masyarakat dan kelompok peduli yang antara lain dalam membangun “Pokja PAKET” dan memadukan berbagai kegiatan pembangunan untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan. • Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat serta mengedepankan peran pemerintah daerah, Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD), Pokja PAKET dan kelompok peduli setempat agar mampu meningkat- kan kesejahteraan warga miskin; • Bertindak sebagai dinamisator proses pembangunan partisipatif yang dilakukan melalui pelaksanaan P2KP pada umumnya, maupun pelaksanaan komponen PAKET P2KP secara khusus; • Kontribusi dana melalui sumber dana APBD, baik untuk keperluan BOP (Biaya Operasional Pelaksanaan) pemerintah kota/kab, pengembang- an kapasitas, pengawasan dan pengembangan sistem informasi manajemen, dana pendamping (matching fund) pelaksanaan proyek sesuai ketetapan PMU/Pimpro P2KP pusat, dan lain-lain. • Berkoordinasi dengan KMW memfasilitasi penyelesaian masalah dan penanganan pengaduan serta konflik yang timbul dalam pelaksanaan P2KP dengan menyiapkan pranata dan sarana yang dibutuhkan • Memfasilitasi proses terminasi proyek maupun pelaksanaan strategi pelepasan (exit strategy), agar masyarakat mampu mandiri dan berkelanjutan dalam mengembang- kan kelembagaan dan kegiatan P2KP, termasuk pengelolaan dana yang diperoleh, berlandaskan nilai- nilai universal kemanusiaan serta prinsip-prinsip kemasyarakatan (nilai dan prinsip yang melandasi P2KP). f) Pendampingan kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku lain • Pendampingan kepada pemerintah Daerah dan pelaku lain, utamanya dilakukan oleh KMW, baik untuk tingkat propinsi maupun kota/
  • 16. 35Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 3.1.2. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) 1) Uraian Proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan dilakukan melalui praktek langsung di lapangan oleh masyarakat sendiri dengan melaksanakan apa yang sudah diren- canakan (PJM dan Renta Pronangkis), dengan dukungan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Harapannya adalah melalui praktek langsung dengan stimulan BLM tersebut, masyarakat secara bertahap mampu menumbuhkembangkan keberdayaan dalam tiga aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Substansi makna dana BLM P2KP sesungguhnya merupakan media pembelajaran masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan maupun prinsip-prinsip kemasyarakatan sehingga pada gilirannya akan mampu menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan/ permukiman mereka. Lebih dari itu, Komponen Dana BLM diadakan juga dengan tujuan membuka akses bagi masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat langsung digunakan oleh masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. kabupaten, yang secara intensif melakukan berbagai fasilitasi, mediasi dan advokasi kepada pemerintah daerah, KPK-D dan KBP, Forum BKM serta pelaku lain yang terkait (LSM, perguruan tinggi, pengusaha, dsb); • Team Leader KMW akan melakukan pendampingan secara intensif pada proses pengembangan kapasitas dan peran pemerintah propinsi serta penguatan KPK-propinsi; • Koordinator Kota KMW akan melakukan pendampingan secara intensif pada proses mengedapan- kan peran pemerintah daerah, Komunitas Belajar Perkotaan dan penguatan KPK-D dalam menyusun SPK-D dan Pronangkis Kota/kab, serta Pokja PAKET bila terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PAKET; • Bagi kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PAKET, tenaga ahli PAKET KMW, juga akan memfasilitasi pelaksanaan PAKET, termasuk fasilitasi Pokja PAKET; • Relawan-Relawan Kemiskinan tingkat kota/kabupaten yang akan mengabdi secara sukarela sebagai agen perubahan perilaku ke arah nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, relawan-relawan kemiskinan tingkat kota/kabupaten merupakan bagian integral dari masyarakat daerah setempat. Forum-forum diskusi atau rembug- rembug para-pihak (stakeholders) tingkat kota/kabupaten (KBP) akan mendorong seluasnya peluang bagi relawan-relawan masyarakat tingkat kelurahan untuk tampil dan mengabdi di wilayah yang lebih luas, yakni di tingkat kota/kabupaten. Pemerintah kota/kabupaten diharap- kan dapat memberikan akses kemudahan, kontribusi perhatian dan dukungan moral bagi relawan- relawan kemiskinan setempat. Di samping itu, relawan-relawan tingkat kota/kabupaten juga akan difasilitasi koordinator kota KMW setempat. Makna Dana BLM P2KP harus disikapi sebagai pelengkap sarana proses pembelajaran untuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis nilai-nilai universal. Sehingga tolok ukur dari pembelajaran BLM dapat dilihat pada sejauhmana BLM dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung- jawab dan proporsional.
  • 17. 36 Pedoman Umum Dana BLM juga merupakan dukungan stimulan P2KP yang dapat digunakan secara luwes (flexible) oleh masyarakat untuk berbagai upaya pembelajaran penanggulangan kemiskinan, sesuai dengan PJM dan Renta Pronangkis (Program Penanggulangan Kemiskinan) yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat kelurahan/desa setempat. Jenis-jenis kegiatan dapat ditentukan sendiri oleh masyarakat melalui rembug warga, dengan tetap memperhatikan keselarasan dan keberlanjutan pembangunan (aspek tridaya) sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana layaknya pembelajaran pada kontek realita (bukan laboratorium). Pemanfaatan dana BLM P2KP oleh masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan arif/bijak, yakni senantiasa mempertimbangkan keseimbangan aspek Tridaya, antara kepentingan untuk kegiatan lingkungan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Dimaksud keseimbangan dalam hal ini adalah adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk belajar bersama dalam melakukan kegiatan di bidang lingkungan, sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Hal ini sejalan dengan esensi BLM P2KP baik sebagai stimulan kemandirian dan keswadayaan masyarakat maupun sebagai sarana pembelajaran aspek tridaya menuju pembangunan berkelanjutan. Dana BLM merupakan dana publik yang diberikan sebagai “dana waqaf” dari pemerintah ke masyarakat kelurahan/ desa penerima yang penyalurannya dipercayakan ke lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga (secara jenerik disebut BKM), yang bertindak sebagai representasi warga kelurahan yang memenuhi sifat-sifat kemanusiaan. Pengelolaan operasional dana BLM dilakukan oleh unit-unit pelaksana teknis yang dibentuk oleh BKM untuk maksud tersebut, yang sekurang-kurangnya terdiri dari UPL, UPK dan UPS. Dana BLM harus dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin setempat. 2) Ketentuan Umum a) Alokasi Dana BLM Besarnya dana BLM ditentukan ber- dasarkan jumlah penduduk dan jumlah keluarga miskin (Pra KS dan KS1) di kelurahan/desa penerima proyek (sesuai hasil data PODES 2000), sebagaimana tampak pada Tabel 3.1.
  • 18. 37Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tabel 3.1. Distribusi Alokasi Dana BLM Jumlah alokasi dana BLM untuk masing-masing kelurahan sasaran diinformasikan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan. Jumlah dana BLM yang telah dialokasikan untuk masing-masing kelurahan/desa sasaran tersebut merupakan jumlah maksimum yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan jumlah pencairan yang sesungguhnya akan didasarkan pada kemampuan pengelolaan dan kesiapan masyarakat melaksanakan nilai-nilai dan prinsip- prinsip P2KP, sesuai dengan tujuan dan ketentuan P2KP. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan masyarakat di suatu kelurahan/desa sasaran dinilai tidak dapat menunjukan kemampuan dan kesiapan melaksanakan P2KP, maka alokasi dana yang ada - sebagian atau seluruhnya - dapat ditangguhkan atau dibatalkan. Demikian pula halnya, apabila masyarakat tidak mampu mencairkan seluruh alokasi dana BLM hingga masa proyek P2KP berakhir, maka sisa alokasi dana BLM harus dikembalikan ke kas negara. Dana BLM adalah dana publik yang diberikan sebagai waqaf (titipan) dari pemerintah kepada masyarakat yang bermakna bahwa penggunaan dana BLM oleh masyarakat hanya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan penanggulangan kemiskinan, dan bukan hadiah atau dana tak bertuan yang dapat digunakan sekehendak hati. Harus disadari pula bahwa sumber dana P2KP adalah hutang luar negeri yang harus dibayar kembali di kemudian hari. Diharapkan masyarakat mampu memanfaatkan dana tersebut secara tepat, benar, efesien, efektif, dan dapat menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktifitas mereka, sehingga dapat menjadi bagian dari sumber pendapatan untuk dapat membayar kembali hutang luar negerinya. Kategori Ukuran Kelurahan/Desa *) Kecil Sedang Besar Jumlah penduduk Kelurahan Tahun 2000 Jumlah KK Miskin (Pra KS dan KS1) Jumlah Alokasi Dana BLM Jumlah Alokasi Dana BLM Maluku & Papua Pagu maksimal untuk tiap usulan pinjaman bergulir per KSM Minimal jumlah anggota per KSM Pagu maksimal pinjaman per anggota KSM 3.000 s.d. 10.000 jiwa < 1.000 KK Rp 300 juta Rp 500 juta > 10.000 jiwa > 1.000 KK Rp 500 juta Rp 500 juta < 3.000 jiwa < 300 KK Rp 200 juta Rp 300 juta > 300 KK Rp 300 juta Rp 300 juta Rp. 30 juta 5 orang Pinjaman pertama sebesar Rp 500 ribu dan pinjaman berikutnya sebesar Rp 2 juta. Selanjutnya diharapkan KSM dan &/atau anggota KSM dapat mengakses (channeling) lembaga keuangan formal yang ada di wilayah sekitarnya
  • 19. 38 Pedoman Umum Sebagai dana yang berasal dari pinjaman hutang luar negeri dan harus dibayar kembali oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, maka dana BLM P2KP merupakan “Dana Publik” yang diberikan sebagai waqaf (titipan) dari pemerintah kepada masyarakat kelurahan! Pada satu sisi hal ini berarti bahwa seluruh pihak berhak memperoleh informasi tentang status keberadaan dan pemanfaatan dana tersebut, dan pada sisi lain masyarakat yang dipercaya mengelola dana tersebut juga harus menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, terutama kepada pemerintah, termasuk pemerintah kota/kabupaten, baik selama masa proyek ataupun pada masa pasca proyek P2KP. b) Penyaluran dan pencairan dana BLM ke BKM Pencairan Dana BLM ke BKM/ masyarakat dilakukan secara bertahap, yakni Tahap I sebesar 20%, Tahap II sebesar 50% danTahap III sebesar 30% dari total alokasi dana BLM untuk kelurahan/desa sasaran, melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh BKM Pencairan dana BLM tahap I merupakan insentif terhadap proses pembelajaran masyarakat dalam menyusun PJM dan rencana tahunan Pronangkis. Pencairan dana BLM tahap II adalah insentif untuk proses pembelajaran masyarakat dalam menyusun usulan- usulan kegiatan sesuai Pronangkis yang telah disepakati bersama, sedangkan pencairan dana BLM tahap III merupakan insentif untuk proses pembelajaran masyarakat dalam memperkuat potensi keberlanjutan kegiatan, kelembagaan, dana serta penerapan prinsip dan nilai yang dijunjung P2KP, khususnya pada penyiapan phase terminasi. Catatan: • Pencairan dana tahap 1 sebesar 20% dari total alokasi BLM ke rekening BKM dapat dilakukan apabila BKM telah terbentuk secara sah sesuai ketentuan P2KP, serta menyerahkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis (termasuk rencana penyerapan BLM) yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW kepada PJOK. BKM kemudian menandatangani Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) bersama dengan pihak pemerintah, yang diwakili PJOK. SPPB akan memuat dan mengatur peran serta tanggung jawab dari masing-masing pihak, persyaratan dan ketentuan pencairan dana BLM, sanksi serta perjanjian-perjanjian lain yang harus disepakati berkenaan dengan peng- gunaan dana bantuan BLM P2KP. Dana BLM tahap 1 hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai usulan kegiatan yang mencerminkan kebersamaan masyarakat, yakni kegiatan yang sifat kemanfaatannya jelas-jelas bagi kepentingan umum masyarakat miskin (kolektif) dan pengelolaan kegiatannya pun dilakukan secara kolektif/bersama. Dengan demikian dana BLM P2KP tahap I tidak diperkenankan untuk kegiatan pinjaman bergulir, baik untuk kepentingan kelompok maupun individual. Hal ini dimaksudkan bahwa aspek utama pada tahap awal proses pembelajaran di masyarakat adalah tumbuhnya kebersamaan (munculnya kepedulian dan solidaritas serta kesatuan sosial) di masyarakat kelurahan/desa tersebut. Termasuk kategori kegiatan kolektif yang dapat dibiayai dana BLM P2KP tahap 1 adalah; (1) Perbaikan dan pembangunan prasarana umum, (2) Peningkatan sumber daya manusia (pelatihan penguatan kapasitas lem- baga masyarakat) dan pelayanan sosial bagi masyarakat termiskin, jompo, anak yatim piatu, musibah, penyandang cacat dan lainnya, serta (3) Kegiatan ekonomi yang tidak bersifat pinjaman bergulir, yakni khusus untuk kegiatan penciptaan peluang usaha baru bagi kelompok masyarakat miskin dan pengang- guran yang diorganisir BKM, yakni
  • 20. 39Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan melalui Program Pelatihan Ketrampilan usaha dan bantuan peralatan untuk mempraktekkan ketrampilan usaha mereka. • Pencairan dana tahap 2 sebesar 50 % ke rekening BKM hanya dapat dilaksanakan apabila: 1) berdasar- kan verifikasi KMW terhadap kinerja, transparansi, akuntabilitas dan efesiensi pengelolaan dana BLM tahap 1 menunjukkan hasil yang memuaskan, 2) 95% dana tahap I telah dimanfaatkan, 3) kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusulkan untuk didanai BLM Tahap 2 telah diverifikasi oleh Fasilitator dan KMW, 4) proposal/ usulan KSM untuk penggunaan dana tahap 2 telah disetujui BKM. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja KMW ternyata kinerja BKM maupun masyarakat kelurahan/ desa dinilai tidak memuaskan, maka KMW dapat “mengusulkan” penun- daan pencairan BLM tahap 2 dalam batas waktu yang ditetapkan KMW. Dalam kurun waktu yang ditetapkan tersebut, BKM dan masyarakat harus dapat memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan P2KP. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan, BKM dan masyarakat kelurahan/desa tidak dapat memperbaiki kinerjanya dan dinilai tidak mampu untuk melaksanakan P2KP sesuai Buku Pedoman, maka KMW dapat “mengajukan” adanya pertemuan dengan Pemerintah Kota/ Kabupaten untuk membahas “rekomendasi” pembatalan seluruh sisa dana BLM bagi kelurahan/desa tersebut kepada PMU/Pimpro. PMU/Pimpro P2KP berwenang memutuskan bentuk rekomendasi berdasarkan usulan dari salah satu pihak atau keduanya (KMW dan Pemerintah Kota/Kabupaten) untuk membatalkan atau menunda pencairan sisa dana BLM untuk kelurahan/desa dimaksud. Pencairan dana BLM tahap 2 dapat dimanfaatkan untuk membiayai usulan-usulan kegiatan yang bersifat kolektif dan juga usulan-usulan kegiatan yang sifat kemanfaatannya bagi kepentingan individu warga miskin, yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat. Kategori dari kegiatan kolektif adalah sama dengan penjelasan pada pemanfaatan dana BLM Tahap 1 di atas. Sedangkan kategori usulan kegiatan yang bersifat individual, antara lain adalah; (1) Kegiatan lingkungan permukiman, misalnya perbaikan dan pembangunan prasa- rana rumah tangga (renovasi rumah, sarana pembuang limbah rumah tangga, dll), (2) kegiatan sosial yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (pelatihan individu dengan minat khusus, beasiswa, dll) serta (3) Kegiatan ekonomi yang bersifat pinjaman modal bergulir. Untuk efesiensi, efektivitas, dan sesuai semangat P2KP, pelaksanaan kegiatan yang bersifat individual tersebut tetap diorganisir dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pencairan dana tahap 2 dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan setelah penandatanganan SPPB atau pencairan dana BLM tahap 1. Hal ini dimaksudkan agar masya- rakat dalam melaksanakan proses pembangunan KSM-KSM atau panitia-panitia tidak hanya sekedar asal bentuk atau dengan proses yang instan dan serba cepat serta formalitas belaka, melainkan dapat benar-benar dilakukan secara organik, partisipatif, mengakar, transparan, akuntabel dan demokratis
  • 21. 40 Pedoman Umum • Pencairan dana tahap 3 sebesar 30 % ke rekening BKM hanya dapat dilaksanakan apabila: 1) berdasar- kan verifikasi KMW terhadap indikator keberlanjutan (sustainabili- ty) telah menunjukkan adanya potensi kemandirian BKM dan potensi keberlanjutan program, kelembagaan, serta dana di desa/ kelurahan tersebut, 2) kinerja pe- ngelolaan dana dan kegiatan tahap sebelumnya cukup memuaskan, 3) 95% dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan, 4) kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang diusul- kan telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator KMW serta 5) proposal/ usulan kegiatan KSM untuk dana tahap 3 telah disetujui Rapat BKM. Pencairan dana BLM tahap 3 dapat digunakan untuk membiayai usulan- usulan kegiatan sebagaimana ketentuan pemanfaatan dana BLM tahap 2 di atas, yakni untuk kategori kegiatan-kegiatan yang mencermin- kan kebersamaan (kolektif) maupun individual. Apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja KMW ternyata kinerja potensi keberdayaan BKM dan kinerja potensi keberlanjutan P2KP di kelurahan/desa tersebut dinilai tidak memuaskan, maka KMW dapat mengusulkan penundaan pencairan BLM tahap 3 dalam batas waktu yang ditetapkan KMW. Dalam kurun waktu yang ditetapkan tersebut, BKM dan masyarakat harus memperbaiki kinerja potensi kemandirian dan potensi keber- lanjutannya sesuai ketentuan P2KP. Apabila setelah batas waktu yang ditetapkan, BKM dan masyarakat kelurahan/desa tidak dapat memper- baiki kinerja potensi kemandirian dan keberlanjutannya, maka KMW dapat “mengajukan” pertemuan dengan pemerintah Kota/Kab. membahas “rekomendasi” pembata- lan sisa alokasi dana BLM untuk kelurahan/desa tersebut kepada PMU/Pimpro P2KP. PMU/Pimpro P2KP berwenang me- mutuskan bentuk rekomendasi berdasarkan usulan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak (KMW dan Pemerintah Kota/Kabupaten) untuk membatalkan atau menunda pencairan sisa dana BLM untuk kelurahan/desa dimaksud. Pencairan dana tahap 3 dapat dila- kukan setidaknya 6 (enam) bulan se- telah pencairan dana BLM tahap 2, dengan tujuan bahwa hanya BKM dan masyarakat yang menunjukkan kinerja pendayagunaan dana dan kegiatan P2KP serta kinerja keman- dirian dan potensi keberlanjutan, berdasarkan hasil evaluasi KMW dan pemkot/kab setempat pada phase terminasi (sekurangnya 6 bulan sebelum berakhir masa proyek), yang bisa mengakses dana BLM tahap 3. • Pembatalan Penyaluran Dana BLM. Selain berkaitan dengan persyaratan pencairan Dana BLM pada setiap tahapnya, KMW beserta Pemerintah Kota/Kabupaten juga dimungkinkan mengajukan reko- mendasi pembatalan penyaluran dana BLM, sebagian atau seluruhnya, kepada PMU/Pimpro P2KP, apabila terdapat salah satu atau lebih indikator sebagai berikut: Tidakterdapatrelawan-relawandi kelurahan/desa setelah 6 bulan pelaksanaan P2KP di kelurahan/ desa tersebut. BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan/desa tersebut. Ditemukan indikasi penyalah- gunaan dana bantuan.
  • 22. 41Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tidak terdapat indikasi potensi kemandirian BKM dan/atau potensi keberlanjutan (sustainability) program, dana dan kelembagaan. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai-nilai yang dijunjung P2KP tidak diterapkan secara konsisten. Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara KMW dengan Pemerintah Kota/Kabupaten mengenai rekomen- dasi pembatalan penyaluran dana BLM pada kelurahan/desa tertentu, maka PMU/Pimpro P2KP berwewe- nang untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut, setelah memperoleh pertimbangan dari kedua belah pihak maupun dari salah satu pihak. • Pembekuan Kegiatan Pinjaman Bergulir. Apabila masyarakat di kelurahan/ desa sasaran memutuskan seba- gian dana BLM dimanfaatkan untuk kegiatan pinjaman bergulir, maka BKM sebagai pengemban amanat harus mendorong UPK agar mampu mengelola pinjaman bergulir sesuai dengan prinsip-prinsip standard lembaga keuangan mikro. Dalam hal pencapaian kinerja kegiatan pinjaman bergulir yang dikelola oleh UPK tidak memuaskan (misalnya: tingkat pengembalian pinjaman yang sangat rendah dan menyebabkan akumulasi dana BLM P2KP di masyarakat semakin ber- kurang tajam, dll), KMW bersama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten dapat mengambil keputusan Pembekuan Kegiatan Pinjaman Bergulir. Melalui ketentuan ini, maka alokasi dana BLM yang belum dicairkan untuk kelurahan/desa tersebut, hanya dapat dicairkan kembali apabila saldo dana BLM untuk kegiatan pinjaman bergulir yang ada di BKM ditambah dengan saldo dana BLM yang belum dicairkan, digunakan untuk usulan kegiatan pembangunan prasarana/ sarana lingkungan. Usulan kegiatan prasarana/sarana tersebut harus sesuai dengan PJM Pronangkis dan disepakati masyarakat melalui serangkaian rembug warga, serta telah diverifikasi dan direkomendasi oleh KMW, berdasarkan ketentuan P2KP. 3) Penggunaan Dana BLM • Apa yang boleh dibiayai oleh BLM Pada dasarnya dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek Tridaya dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat berkurangnya kemiskinan di kelurahan/desa tersebut. Stimulan Keswadayaan Masyarakat (Insentif Hibah) : o Kegiatan santunan sosial untuk fakir miskin, orang jompo, anak yatim piatu dan lain-lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka yang termiskin dari masyarakat miskin (termasuk dimungkinkan peng- gunaan untuk bea siswa, per- baikan rumah kumuh, pelayanan kesehatan dan lainnya). Mengingat masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat miskin adalah kelompok sasaran utama P2KP, maka sebagian dana BLM harus dialokasikan untuk memberikan santunan dan sekaligus membangkitkan ke- pedulian dan kegiatan amal dari lapisan masyarakat yang lebih beruntung untuk terlibat dalam gerakan amal ini. Besarnya alokasi BLM sesuai kesepakatan masyarakat setempat.
  • 23. 42 Pedoman Umum o Kegiatan pembangunan prasa- rana/sarana lingkungan yang manfaatnya langsung dinikmati sebagian besar warga kelurahan/ desa bersangkutan, seperti jembatan, jalan, perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, sanitasi dan lainnya yang telah diidentifikasi melalui Pronangkis berbasis pemetaan swadaya. Usulan kegiatan pendidikan dan kesehatan harus sesuai dengan Rencana Induk (Master Plan) Pendidikan dan Kesehatan di kota/kabupaten bersangkutan, bila Master Plan itu telah ada. Kegiatan yang sifatnya mem- bangun kapasitas dan daya saing kelompok-kelompok masyarakat (pelatihan, study banding, dsb) Pelayanan prasarana dan sarana yang didanai sumber dana hibah BLM pada prinsipnya adalah prasarana dan sarana lingkungan skala kecil. Akan tetapi apabila masyarakat memutuskan untuk membangun pelayanan prasarana dan sarana bekerjasama dengan pihak lainnya yang mungkin akan menimbulkan dampak yang cukup berarti terhadap lingkungan, misalnya: pompa sumur dalam, pompa irigasi dan lainnya, maka lampiran 2 tentang pedoman lingkungan harus diterapkan secara konsisten. Pinjaman Bergulir : o Pinjaman untuk kegiatan prasarana yang bersifat indivi- dual, misalnya perbaikan rumah maupun sarana rumah tangga yang berkaitan dengan ling- kungan permukiman dan ke- giatan sosial yang bersifat indivi- dual, misalnya beasiswa dan pelatihan untuk warga tidak miskin. Apabila kegiatan lingkungan permukiman dan kegiatan sosial tersebut diperuntukkan bagi warga termiskin, maka termasuk kategori kegiatan kolektif, yakni santunan sosial yang bersifat stimulan hibah. o Pinjaman untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang membutuhkan dana untuk kegiatan yang terkait usaha produktif dari anggota- anggotanya. o Batas maksimal pinjaman pertama kali bagi setiap anggota KSM adalah Rp 500 ribu. Sedangkan batas maksimal pinjaman untuk tahap berikutnya adalah Rp 2 juta. Hal ini dimak- sudkan sebagai proses pem- belajaran masyarakat sekaligus memperkuat orientasi sasaran P2KP, yakni masyarakat miskin. Oleh karena itu, pada tahap berikutnya diharapkan KSM- KSM dan anggota-anggotanya yang telah meningkat kesejah- teraannya dimaksud dapat dilayani oleh koperasi atau UPE yang difasilitasi BKM dan juga dapat mengakses lembaga keluangan formal di sekitarnya. Dalam hal masyarakat telah menyepakati dan menetapkan sebagian dana BLM dialokasikan untuk kegiatan pinjaman bergulir, maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan pinjaman bergulir. Pedoman yang khusus untuk hal ini harus dibuat oleh KMP untuk menjamin bahwa dana digunakan sesuai contoh terbaik, dan menerapkan prinsip- prinsip sedemikian sehingga tidak terjadi distorsi dengan pasar keuangan mikro. Lihat lebih lanjut pada Pedoman Khusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir. Secara singkat dapat diuraikan ketentuan sifat penggunaan dana BLM seperti dijelaskan pada tabel 3.2. sebagai berikut:
  • 24. 43Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Tabel 3.2. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM Sifat kemanfaatan Kegiatan Status Pemanfaatan Dana BLM Contoh Jenis Kegiatan yang dibiayai P2KP Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat pada sebagian besar warga masyarakat, terutama warga miskin Kegiatan yang bersifat penyantunan. Hal ini harus sesuai menurut kesepakatan warga dan tertuang dlm kebijakan BKM Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat hanya kepada perorangan atau sekelompok orang saja • Pembangunan sarana & prasarana perumahan dan permukiman, baik kepentingan masyarakat umum, dan/ atau ke-pentingan warga miskin (rumah kumuh, dll). • Pelatihan UP-BKM-KSM untuk pengembangan kapasitas/ penguatan organisasi. • Penciptaan peluang usaha melalui pelatihan dan praktek ketrampilan usaha bagi warga-warga miskin dan penganggur • Penyantunan kepada warga yg sangat miskin, spt; jompo, anak yatim piatu, korban bencana, anak putus sekolah krn alasan ekonomi, dsb • Beasiswa bagi warga miskin • Usaha produktif • Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung bagi perbaikan penda-patan keluarga miskin, • Perbaikan rumah/ sarana individu • Pelatihan individu, dll Sebagai dana stimulan/ hibah yang harus gunakan secara arif dan cermat. Diharapkan dana ini dapat menggugah keswadayaan masyarakat untuk mampu memberi kontribusi agar kegiatan ini menjadi lebih besar manfaatnya. Sebagai dana stimulan/ hibah dan diharapkan dapat menggugah partisipasi warga lainnya untuk ikut dlm gerakan amal bagi kaum miskin Sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembali-kan kepada UP • Apa yang tidak boleh dibiayai oleh BLM P2KP tidak menghendaki bahwa dana BLM akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan upaya penanggulangan kemiskinan, menimbulkan dampak keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, berorientasi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu dan bertentangan dengan norma-norma, hukum serta peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, secara umum ditetapkan beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana BLM, yaitu: Kegiatan yang berkaitan dengan politik praktis (kampanye, demonstrasi, dll) Kegiatan militer atau semi-militer (pembelian senjata dan sejenisnya); Deposito atau yang berkaitan dengan usaha memupuk bunga bank; Kegiatan yang memanfaatkan BLM sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan per- bankan atau pihak ketiga lainnya; Pembebasan lahan; Pembangunan rumah ibadah; Pembangunan gedung kantor pemerintah atau kantor BKM; Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal; dan. Kegiatan yang bertentangan dengan hukum, nilai agama, tata susila dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan nilai- nilai P2KP. 4) Siapa yang berhak menggunakan Pada dasarnya semua warga miskin di kelurahan/desa yang bersangkutan berhak memanfaatkan dana BLM ini melalui mekanisme pinjaman bergulir atau stimulan/hibah.
  • 25. 44 Pedoman Umum Untuk lebih menjamin dana BLM dapat menjangkau kelompok sasaran secara tepat, maka kriteria miskin dan kelompok sasaran sebaiknya disusun dan disepakati bersama oleh warga melalui mekanisme diskusi kelompok terarah dan pemetaan swadaya. Sebagai langkah awal identifikasi warga miskin, dapat digunakan data BKKBN atau daftar penerima zakat fitrah dari mesjid setempat atau daftar fakir dari organisasi agama lain. 3.1.3. Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) 1) Uraian Komponen PAKET adalah salah satu komponen proyek P2KP yang dimaksud- kan sebagai suatu upaya proses pembela- jaran untuk membangun dan melem- bagakan “kemitraan” antara masyarakat dengan pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat (LSM, perguruan tinggi, pihak swasta, perbankan dan lain-lainnya) dalam rangka terwujudnya sinergi upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui Komponen PAKET diharapkan juga dapat terbangun dan melembaga proses konsultatif antara ketiga pilar pembangunan (pemerintah, masyarakat, swasta/ kelompok peduli) di tingkat kota/kabupaten dalam penanggulangan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa PAKET hanya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya apabila di antara masing-masing pelaku pembangunan di atas memiliki ‘kepentingan dan kebutuhan yang sama’ untuk saling koordinasi, kooperasi dan kolaborasi satu terhadap yang lain sehingga terjadi kemitraan. PAKET hanya sekedar stimulan untuk membantu dan mempercepat proses kemitraan yang mulai ditumbuhkan oleh mereka sendiri. Bagi masyarakat, terutama BKM, Komponen PAKET juga dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk mengakses dan menggalang berbagai sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah kota/kabupaten atau kelompok peduli (channeling), sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan. Agar BKM serta masyarakat mampu bermitra dengan pemerintah kota/ kabupaten dan kelompok peduli setempat, maka prasyarat utama adalah bahwa BKM- BKM memiliki kredibilitas yang menjamin kepercayaan dari berbagai pihak tersebut. Hal ini berarti bahwa hanya BKM-BKM yang telah menunjukkan kinerja sebagai “BKM Berdaya” yang memiliki perluang lebih besar untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses channeling program-program yang ada, khususnya melalui PAKET. Program PAKET P2KP hanya merupakan ‘Stimulan’ sebagai pelengkap atas tumbuhnya keswadayaan, kebutuhan dan kepentingan bersama di antara masyarakat, pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat untuk menjalin kemitraan yang sinergis dalam mengefektifkan dan mempercepat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka! Komponen PAKET P2KP akan mengalo- kasikan dana stimulan yang dapat diguna- kan untuk keperluan membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif serta diusulkan oleh BKM Berdaya bekerjasama dengan dinas pemerintah kota/kabupaten atau sebaliknya. Dana PAKET bersifat “stimulan” sebesar setengah pendanaan dari kegiatan yang diusulkan dan dikelola oleh panitia kemitraan. Panitia kemitraan dibentuk dari gabungan BKM Berdaya dengan Dinas terkait setempat. Kesepakatan pembentu- kan panitia kemitraan harus dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditanda- tangani oleh masing-masing pimpinan dari unsur pembentuknya. Komponen PAKET tidak dilaksanakan di seluruh kota/kabupaten sasaran P2KP, namun hanya di sebagian kota/kabupaten saja yang akan dipilih dengan cara kompetisi sehat yang dilakukan melalui mekanisme evaluasi partisipatif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kota/kabupaten.
  • 26. 45Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Hasil evaluasi partisipatif tersebut selanjut- nya disampaikan untuk ditetapkan oleh PMU/Pimpro P2KP Pusat sebagai lokasi pelaksanaan PAKET P2KP. Proses seleksi lokasi pelaksanaan PAKET melalui mekanisme evaluasi partisipatif didasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut: a. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam mendukung pelaksanaan P2KP di wilayah kerjanya, baik dalam memfasilitasi siklus kegiatan di tingkat masyarakat maupun memfasilitasi Komunitas Belajar Perkotaan (KBP); b. Kinerja pemerintah kota/kabupaten dalam penguatan peran dan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya; c. Kinerja Komite Penanggulangan Kemis- kinan Daerah setempat serta Kualitas Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) setempat; Pada tahun pertama pelaksanaan P2KP, ketika kegiatan pengembangan masya- rakat di tingkat kelurahan/desa sedang berlangsung, maka pada saat yang bersamaan pemerintah kota/kabupaten melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penguatan peran dan fungsi KPK-D agar mampu menyusun dokumen SPK-D dan Pronangkis kota/ kab.secara partisipatif, demokratis, trans- paran dan akuntabel, serta kegiatan mem- bangun kepedulian berbagai pihak terkait Komponen Program PAKET pada dasarnya harus ditempatkan sebagai sarana pembelajaran kemitaran antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, Indikator pelaksanaan dan capaian PAKET dapat dilihat pada tumbuhnya kebutuhan rasa kebersamaan dan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah, baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun sumber dana terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya 2) Ketentuan Umum a) Alokasi Dana PAKET Untuk kota-kota terpilih, akan dialokasikan dana PAKET setiap tahun selama tiga tahun berturutan yang dibagi dalam tiga tahap (Tabel 3.3.) Alokasi dana PAKET P2KP kepada pemerintah kota/kabupaten terseleksi akan dilakukan melalui mekanisme penganggaran yang biasa dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten. Dalam hal ini, pemerin- tah kota/kabupaten akan menunjuk PJOK (Penanggung jawab Operasional Kegiatan) di tingkat kota/ kabupaten yang bertanggungjawab dalam mengad- ministrasi alokasi dana PAKET itu. terhadap persoalan kemiskinan melalui Komunitas Belajar Perkotaan (KBP). Berbagai pihak terkait yang telah terbangun kepeduliannya selama terlibat intensif da- lam KBP inilah yang menjadi embrio Pokja PAKET pada saatnya, bila kota/kabupaten tersebut terpilih sebagai lokasi PAKET. Tabel 3.3. : Alokasi Dana PAKET per Kota/Kabupaten per tahun Ketentuan Kota/Kab.Kecil Kota/Kab.Sedang < 25 BKM 1 milyar 1,5 milyar 2 milyar 4,5 milyar > 25 BKM 1,5 milyar 2 milyar 2,5 milyar 6 milyar Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Total Alokasi PAKET per Kota/Kab. (milyar Rp) Plafon Usulan PAKET per sub proyek/Panitia kemitraan Minimal Rp 30 juta dan Maksimal Rp 200 juta. Kurang daripada Rp 30 juta diharapkan dapat dipenuhi dengan swadaya masyarakat atau stimulan dana BLM, sedangkan lebih dari Rp 200 juta dapat didukung oleh APBD setempat maupun channel- ing program dengan pihak terkait lainnya
  • 27. 46 Pedoman Umum Jumlah alokasi dana PAKET untuk masing-masing kota/kabupaten sasaran diinformasikan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan. Jumlah dana PAKET yang telah dialokasikan untuk masing-masing kota/kabupaten sasaran tersebut merupakan jumlah maksimum yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan jumlah pencairan yang sesungguhnya akan didasarkan pada kemampuan pengelo- laan dan kesiapan masyarakat, peme- rintah kota/kabupaten serta kelompok peduli setempat dalam melaksanakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP serta ketentuan PAKET P2KP. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ternyata masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli di suatu kota/kabupaten sasaran dinilai tidak dapat menunjukan kemampuan dan kesungguhan melaksanakan PAKET, maka alokasi dana yang ada - sebagian atau seluruhnya- dapat ditangguhkan atau dibatalkan. Demikian pula halnya, apabila mereka tidak mampu mencairkan seluruh alokasi dana PAKET hingga masa pelaksanaan PAKET berakhir, maka sisa alokasi dana PAKET harus dikembalikan ke kas negara. b) Pembentukan Pokja PAKET Masing-masing kota/kabupaten yang terpilih sebagai lokasi pelaksanaan PAKET harus membentuk Pokja PAKET. Pokja PAKET di bawah koordinasi KPK Daerah sekaligus sebagai ’Pusat Pembelajaran (learning center)’, yang menjadi sarana forum diskusi, pembahasan serta pembelajar- an mengenai perkara dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing. Pokja PAKET pada intinya bersifat ad- hoc, yang anggota-anggotanya dipilih dari relawan-relawan kemiskinan tingkat kota yang terlibat intensif dalam KBP. Proses pemilihan anggota Pokja PAKET diawali dengan serangkaian FGD refleksi kepemimpinan moral melalui serangkaian pertemuan KBP yang difasilitasi KPK-D tingkat kota/ kabupaten setempat secara demo- kratis, partisipatif, transparan dan akun- tabel, dengan melibatkan seluruh para pihak terkait (stakeholders). Prinsip kerja Pokja PAKET adalah sebagai dewan sehingga tidak ada satu pun anggota yang memiliki hak istimewa (privilege). Jumlah anggota Pokja PAKET adalah 11 orang atau lebih dengan catatan jumlah total tetap ganjil. Hal ini dimaksudkan untuk memudah- kan proses pengambilan keputusan dalam mekanisme kerja Pokja PAKET. Anggota-anggota Pokja PAKET adalah relawan-relawan kota yang terbukti telah menunjukkan keikhlasan, kepedulian, komitmen tinggi serta berperan aktif dalam proses Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) di wilayah setempat. Relawan-relawan tersebut dapat berasal dari masyarakat (BKM-BKM dan relawan-relawan lainnya), perangkat pemerintah kota/kabupaten ataupun kelompok peduli (LSM, lembaga pendidikan, pihak swasta, asosiasi profesi/usaha sejenis, dsb) yang peduli terhadap masalah penanggulangan kemiskinan. Anggota Pokja PAKET merupakan representasi dari relawan-relawan kemiskinan kota/kabupaten yang paling dipercaya, ikhlas, jujur, peduli, adil dan lainnya, yang mencerminkan sifat-sifat universal kemanusiaan. Anggota Pokja PAKET bukan merupakan representasi dari kewilayahan, kelompok atau golongan tertentu. Anggota-anggota Pokja PAKET bekerja atas dasar sukarela, sehingga tidak diperkenankan menerima imbalan secara tetap dan rutin, namun biaya operasional kegiatan Pokja PAKET akan dipenuhi dari kontribusi pemerintah kota/kabupaten dalam pelaksanaan proyek P2KP. Pemerintah kota/
  • 28. 47Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan kabupaten akan membantu KPK-D yang bertugas memfasilitasi kegiatan dan pekerjaan Pokja PAKET secara opera- sional, dengan sumber pendanaan dari APBD masing-masing kota/kabupaten. Peran-peran yang akan dilaksanakan oleh Pokja PAKET adalah: • Sosialisasi dan diseminasi PAKET; • Merumuskan dan menyepakati kriteria seleksi proposal kegiatan PAKET; • Mengevaluasi dan menyeleksi proposal; dan • Menetapkan prioritas usulan-usulan kegiatan panitia kemitraan yang dinilai layak untuk menerima dana PAKET; • Monitoring pelaksanaan kegiatan oleh panitia kemitraan serta menetapkan kegiatan-kegiatan terbaik (best practice) untuk dapat dipertimbangkan memperoleh penghargaan (rewards) maupun menerapkan sanksi terhadap panitia kemitraan yang melaksanakan kegiatan PAKET tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Buku Pedoman PAKET; • Memfasilitasi serangkaian forum diskusi antar pelaku (stakeholders) di tingkat kota/kabupaten untuk membahas perkara kemiskinan serta upaya-upaya penanggulangan- nya sebagai bahan masukan untuk kebijakan dan strategi penang- gulangan kemiskinan yang dirumuskan oleh KPK setempat. Pokja PAKET tidak boleh terlibat sebagai pengusul atau pelaksana usulan/proposal kegiatan PAKET. c) Penyaluran dan pencairan dana PAKET Bagi proposal yang telah terseleksi oleh Pokja PAKET dan diverifikasi KMW, maka dibuat Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan PAKET (SPPB PAKET) yang ditandatangani antara PJOK dengan wakil pengusul kegiatan, yakni Panitia Kemitraan. Panitia Kemitraan selanjutnya membuka rekening yang ditanda- tangani bersama. Penyaluran dana PAKET dari rekening khusus proyek ke rekening panitia kemitraan akan dibuat berdasarkan permintaan PJOK dan dicairkan dalam dua tahap yang sama (50% dan 50%). Pencairan alokasi dana PAKET untuk kota/kabupaten lokasi sasaran pada tahun-tahun berikut- nya mengikuti prosedur pencairan dana PAKET tahun sebelumnya, dengan ditambah keharusan audit independen (BPKP dan auditor lainnya) serta telah diverifikasi kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya oleh KMW. KMW beserta pemerintah propinsi dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan dana PAKET kepada PMU/Pimpro P2KP pusat, apabila: (1) Dalam waktu satu tahun pelaksanaan PAKET P2KP di kota/ kabupaten tersebut dinilai gagal membentuk atau meng- efektifkan Pokja PAKET; atau (2) Adanya indikasi penyalahgunaan dana PAKETtahun sebelum-nya; (3) Tidak dilakukan audit oleh auditor independen; atau (4) Terdapat indikasi visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. 3) Penggunaan Dana PAKET a. Kriteria Kegiatan yang boleh dibiayai oleh PAKET PAKET merupakan stimulan untuk memperkuat upaya-upaya kemitraan antara lembaga masyarakat warga (BKM Berdaya) dan dinas pemerintah kota/kabupaten. Oleh karena itu, pada
  • 29. 48 Pedoman Umum dasarnya dana PAKETdapat digunakan secara cukup luwes dengan berpedoman kepada keterpaduan Program Masyarakat (PJM Pronangkis) yang disusun BKM bersama masyarakat dengan Rencana Program dinas-dinas terkait, sehingga hasilnya dapat benar-benar memberi manfaat langsung upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah setempat. Usulan kegiatan/subproyek dapat berkaitan dengan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan anak, perbaikan lingkungan, kegiatan sosial dan lain-lainnya, yang merupakan keterpaduan rencana masyarakat dengan program dinas/instansi kota/ kabupaten. Usulan kegiatan/sub proyek yang berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan yang diajukan untuk PAKET P2KP, harus sesuai dan selaras dengan rencana induk (master plan) pendidikan dan kesehatan di kota/ kabupaten bersangkutan. Kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan melalui mekanisme PAKET harus memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan PAKET P2KP, yakni: Kontribusi keswadayaan kegiatan dari pihak pengusul (BKM Berdaya bersama dinas terkait) minimal 50% (natura dan tunai) dari jumlah total kebutuhan dana. Melibatkan masyarakat miskin, perempuan dan kelompok masyara- kat rentan lainnya, baik dalam peng- elolaan atau pemanfaatan kegiatan Jangkauan wilayah atau penerima manfaat kegiatan diutamakan me- liputi lebih dari satu kelurahan/desa. Dalam hal hanya meliputi wilayah satu kelurahan/desa, maka kegiatan diprioritaskan pada skala kegiatan yang tidak dimungkinkan dibiayai melalui sumber dana BLM Menjamin kebersamaan dan kesetaraan yang sinergi sejak tahap gagasan, perencanaan, pengusulan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pelestarian kegiatan, dll Kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh Pokja PAKET secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel. Apabila masyarakat yang bekerjasama dengan dinas pemerintah daerah setempat memutuskan untuk memilih kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak lingkungan atau memerlukan pembebasan lahan, maka harus melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 2: Pedoman Lingkungan dan Lampiran 3: Kerangka kebijakan pembebasan lahan serta permukiman kembali/ penampungan. Usulan-usulan kegiatan diseleksi Pokja PAKET berdasarkan 4 (empat) kriteria utama, sbb: i. Kinerja BKM pengusul, sebagai salah satu unsur utama panitia kemitraan, lebih diprioritaskan bagi yang kualifikasi ’berdaya. ii. Tingkat kemitraan yang diukur dari proses kebersamaan dan kerjasama antara BKM dengan dinas pemerintah kota/kabupaten dan/atau kelompok peduli yang tercermin dalam proses pengajuan usulan tersebut (mulai tahap gagasan, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta pengembangan kegiatan, dll) iii. Tingkat kontribusi keswadayaan pihak pengusul dalam usulan kegiatan yang diajukan (diharapkan minimal 50% dari jumlah dana yang diusulkan). Artinya sumber dana PAKET hanya dialokasikan sebesar 50% dari total kebutuhan biaya yang diusulkan Panitia Kemitraan. iv. Kemanfaatan dari usulan kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan
  • 30. 49Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan b. Kriteria Kegiatan yang tidak boleh dibiayai oleh PAKET Beberapa kegiatan yang tidak boleh dibiayai dengan dana PAKET, yaitu: Pengadaan senjata api dan sejenisnya; Pembiayaan kegiatan yang ber- kaitan dengan politik (kampanye dll); Pembelian atau usaha narkoba; Depositoatauyangberkaitandengan upaya memupuk bunga bank; Kegiatan yang memanfaatkan dana PAKET sebagai jaminan atau agunan atau garansi, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan dan perbankan maupun pihak ketiga lainnya; Pembebasan lahan dan/atau Pemukiman kembali secara paksa; Pembangunan rumah ibadah; Pembangunan gedung kantor pemerintah atau gaji pegawai ; Produk-produk yang merugikan lingkungan; Usaha perjudian dan usaha yang bertentangan dengan susila serta moral dan nilai-nilai agama; Kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli dan kelestarian budaya lokal; Kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan serta tidak sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran P2KP; Kegiatan bukan merupakan kegiatan pokok dari dinas pengusul; Kegiatan perkreditan atau dana bergulir oleh pengusul; dan Kegiatan yang jangka waktu pelaksanaannya diperkirakan lebih dari satu tahun. 4) Siapa yang berhak mengusulkan dan memanfaatkan dana PAKET 1) Penyusunan Usulan Kegiatan Proposal kegiatan yang diusulkan terdiri dari satu jenis kegiatan spesifik. BKM mengajukan usulan kegiatan berdasarkan PJM Pronangkis berkolaborasi dengan dinas terkait , dan dapat juga sebaliknya. BKM diperkenankan berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait yang berbeda untuk mengusulkan beberapa proposal sub proyek yang berbeda dan sebaliknya. Kolaborasi antara BKM dengan dinas/instansi terkait harus berlandaskan kemitraan dan kesetaraan yang tercermin pada seluruh proses kegiatan, sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang melandasi P2KP BKM-BKM yang diprioritaskan dapat mengajukan usulan kegiatan untuk mengakses dana bantuan PAKET P2KP adalah BKM-BKM yang memenuhi kualifikasi “Berdaya” ! 2) Pihak Penilai dan Pemutus Persetujuan Usulan Kegiatan PAKET KMW memverifikasi tingkat kemi- traan dan kesesuaian dengan prinsip serta nilai P2KP dari proposal- proposal yang diajukan oleh pihak pengusul (panitia kemitraan). Hasil verifikasi KMW disampaikan kepada Pokja PAKET untuk ditindaklanjuti. Seleksi prioritas/rangking usulan kegiatan ditetapkan melalui Rapat Anggota Pokja PAKET dan hasilnya diverifikasi KPK Kota/Kabupaten didasarkan kesesuaian usulan dengan Dokumen SPK setempat. Keputusan final pendanaan proposal kegiatan ditetapkan Rapat Anggota Pokja PAKET berdasarkan verifikasi KMW & KPK-nya. 3) Pelaksanaan Usulan Kegiatan PAKET BKM-BKM dan dinas pemerintah kota/ kabupaten yang usulan kegiatannya dipilih oleh Pokja PAKET harus membuka rekening bersama dan menyepakati perjanjian bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut akan didasarkan pada prinsip kemitraan
  • 31. 50 Pedoman Umum dalam kesetaraan antara kedua belah pihak berdasarkan nilai-nilai dan prinsip- prinsip di P2KP, sebagai aktivitas yang dikelola secara partisipatif dan mandiri. 3.2. DUKUNGAN PELAKSANAAN PROYEK Untuk melaksanakan proyek P2KP tersebut dan mencapai tujuan yang diharapkan, PMU/ Pimpro akan mengontrak seperangkat konsultan dan fasilitator untuk mengelola pelaksanaan proyek, terutama dikarenakan P2KP membutuhkan kehadiran dan pendampingan lapangan yang aktif dan intensif di tingkat masyarakat kelurahan/desa hingga tingkat kota/kabupaten. Pemerintah kota/kabupaten juga turut berperan aktif sebagai mitra PMU/Pimpro dalam pelaksanaan P2KP. Pada dasarnya dukungan pelaksanaan proyek mencakup pembiayaan seluruh manajemen proyek yang dapat memampukan PMU/ Pimpro untuk mempunyai (i) Kualitas kinerja proyek yang lebih baik; (ii) Dukungan teknis di lapangan bagi masyarakat dan pemerintah kota/kabupaten; serta (iii) Evaluasi dan monitoring dampak proyek yang lebih baik. Dengan demikian, dukungan pelaksanaan pro- yek mencakup hal-hal berkenaan dengan: i. Bantuan Teknis bagi Pendampingan dan Monitoring, yang akan meliputi: 1. Pengadaan konsultan di tingkat pusat, propinsi dan/atau satuan wilayah kerja untuk beberapa kota/kabupaten serta tim fasilitator pada tingkat masyarakat, termasuk pengembangan kapasitas bagi mereka dan masyarakat dalam subyek yang bervariasi. 2. Pelatihan dan Sosialisasi tingkat nasional, lokal serta tingkat masyarakat, termasuk didalamnya pembuatan web-site, pusat pembelajaran (learning center) di KPK kota/kabupaten maupun BKM, komunikasi media (audio dan audio visual), publikasi, lokakarya, diskusi kelompok terarah (FGD), on the job training, coaching, dll. 3. Pengembangan kapasitas bagi pemerintah kota/kabupaten dalam mendorong pengokohan peran dan fungsi KPK kota/kabupaten untuk merumuskan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya, menumbuhkembangkan Komunitas Belajar Perkotaan maupun dalam rangka membangun kemitraan sinergi para pelaku dalam upaya penanggulangan kemiskinan. ii. Bantuan Teknis untuk Evaluasi Pengadaan konsultan evaluasi untuk melakukan baseline survey (survey dasar), survey tindak lanjut, studi evaluasi dan studi khusus sesuai kebutuhan. Untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proyek, pelaksanaan proyek di lapangan akan dipercayakan kepada tim konsultan yang akan bekerja di bawah manajemen PMU/Pimpro. Konsultan-konsultan tersebut adalah Konsultan Advisory sebagai bagian integral dari struktur PMU/Pimpro, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), dan Konsultan Evaluasi (KE). Pada tingkat kecamatan terdapat Tim Fasilitator P2KP, yang sekurangnya akan terdiri dari 4 fasilitator, yakni satu koordinator fasilitator dan 3 fasilitator. Tim fasilitator tersebut bertanggung jawab dalam pelak- sanaan kegiatan P2KP dan pendampingan masyarakat di sekitar 10 kelurahan/desa sasaran serta akan melakukan pendampingan dan pembinaan intensif kepada masyarakat. Jumlah tim fasilitator tersebut mungkin akan bertambah besar disesuaikan dengan besarnya jumlah kelurahan/desa yang didampingi dan faktor keterpencilan wilayah sasaran, berdasarkan kesepakatan antara PMU/Pimpro dengan pemerintah daerah setempat, atas masukan dari KMW. Pada tingkat satuan wilayah kerja (SWK), terdapat satu orang tenaga ahli kemiskinan perkotaan yang secara khusus akan mendampingi pemerintah kota/kabupaten dalam memfasilitasi penguatan peran dan fungsi KPK-Kota/Kabupaten agar mampu
  • 32. 51Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan menyusun Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) di wilayahnya dan juga memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PAKET bagi kota/kabupaten yang terpilih menjadi lokasi PAKET P2KP. Pemerintah kota/kabupaten juga akan menjadi mitra PMU dalam hal pengadaan fasilitator- fasilitator di wilayah masing-masing kota/ kabupaten dengan kriteria memiliki komitment dan kepedulian kepada masyarakat miskin, berpengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat sejenis, terutama pelaksanaan P2KP, serta diutamakan mampu memahami budaya dan bahasa setempat.