Urban Poverty Alleviation

1. 52 Pedoman Umum
Bab
IV
Bab
IV
Langkah - Langkah
Pelaksanaan Proyek
Langkah-langkah pelaksanaan P2KP pada dasarnya terdiri dari serangkaian kegiatan di berbagai tataran; pusat,
daerah dan masyarakat, yang dapat bersifat urutan (sekuensial), bersamaan (paralel) atau menerus, seperti antara
lain pemantauan dan pendampingan. Di samping itu kelompok kegiatan tersebut dapat juga dipilah menjadi tahap
persiapan (tidak terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan) dan tahap pelaksanaan (actual implementation).
Untuk menghindarkan terjadinya anggapan yang salah mengenai adanya urutan langkah baku dari awal sampai akhir,
maka dalam Buku Pedoman ini berbagai jenis kegiatan dikelompokkan ke dalam tahap persiapan dan pelaksanaan.
Khusus di tahap pelaksanaan, kumpulan kegiatan dikelompokkan dengan berorientasi pada komponen proyek
Pengembangan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas untuk Mengedepankan Peran Pemerintah Daerah, Pelaksanaan
Komponen Dana BLM, dan Pelaksanaan Komponen Dana PAKET.
Perlu diperhatikan bahwa daftar kegiatan yang tertulis dalam Buku Pedoman Umum ini adalah jenis kegiatan utama
saja sedangkan untuk kegiatan pendukung, seperti antara lain: pelatihan dan sosialisasi, dapat dilihat lebih rinci
dalam Buku Pedoman Pelatihan serta Pedoman Sosialisasi.Demikian pula Buku-Buku Pedoman dan Panduan lainnya.
4.1. TAHAP PERSIAPAN
Tahap persiapan ini pada dasarnya adalah
menyiapkan para pelaku terkait, baik di tingkat
pusat maupun daerah, agar lebih memahami
P2KP dan mendorong integrasi serta
sinkronisasi kegiatan-kegiatan terkait di pusat
maupun di daerah.
Kegiatan dan Pelaku pada Tahap Persiapan
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
Orientasi P2KP untuk
internal Ditjen Perumahan
dan Permukiman Dept.
Kimpraswil
Lokakarya orientasi P2KP
tingkat Pusat.
PencananganP2KPmulai
dilaksanakan
Penyelenggara : PMU
Peserta: Eselon 3 dan 4 serta
fungsional Ditjen Perkim, Dept.
Kimpraswil
Fasilitator : Tim advisory
Penyelenggara : Tim Interdept.
Peserta : Staf proyek, PMU dan
Tim Pokja/Teknis Inter Dept.
Fasilitator : Tim Advisory
Penyelenggara : PMU
Fasilitator : Menteri Permukiman
dan Prasarana Wilayah
Seluruh staf eselon 3 & 4
serta tenaga fungsional di
DitjenPerkimmemiliki
pemahaman yang sama
tentangP2KP
Seluruh staf Proyek, PMU
dan wakil intansi terkait
dalam Tim Koor-dinasi
NasionalP2KPmemiliki
pemahaman sama tentang
P2KP.
MomentumP2KPdimulai
Lihat kerangka acuan
lokakarya
Lihat kerangka acuan
lokakarya
1.
2.
3.

2. 53Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
Pelatihan dasar P2KP
bagi Konsultan
ManajemenPusat(KMP)
Pelatihan dasar P2KP
bagi Konsultan
Manajemen Wilayah
(KMW)
Pelatihan dasar P2KP
dan TOT bagi Tim Pelatih
P2KP
Lokakarya orientasi P2KP
tingkat nasional
Lokakarya orientasi P2KP
tingkat propinsi
Serangkaian lobby-lobby,
silaturahmi sosial dan
sosialisasi awal kpd
perangkat pemkot/
kabupaten & kelompok
strategis di tingkatkota/
kabupaten.
Pelatihan dasar P2KP
bagi Pemerintah Daerah
Tkt Kota/Kab. (Tim
Koordinasi Kota/ Kab.,
PJOK-PJOK & KPK-D
Bila sudah terbentuk)
Penyelenggara : PMU
Peserta : Seluruh Staf KMP (Tim
Leader, Co-Team Leader,
TenagaAhli dan lainnya).
Fasilitator : Tim Advisory
Penyelenggara : KMP
Peserta : Seluruh Staf KMW
(Tim Leader, Co-Tim Leader,
TenagaAhli dan lainnya).
Fasilitator : Advisory & KMP
Penyelenggara : KMP
Peserta : Tenaga Pelatih
Fasilitator : TimAdvisory
Penyelenggara : PMU
Peserta : Dirjen & wakil-wakil
instansi pusat terkait, Gubernur,
Ketua DPRD Prop., Ketua
Bappe-prop. wilayah sasaran
P2KP.
Fasilitator: KMP, Tim Pelatih dan
TimAdvisory
Penyelenggara: Pemprop
Peserta: Walikota/Bupati,
Kepala Beppekota/Kab, KPK-
prop & KPK-kota/kab, ketua
komisi DPRD terkait, & kelompok
strategis.
Fasilitator: PMU, Tim Interdept &
KMW
Penyelenggara: KMW
Peserta: Bupati/Walikota, ketua
DPRD,pejabatpemkot/kab,
tokoh formal dan tokoh informal
yang berpengaruh di kota/kab.
setempat.
Penyelenggara: Pemkot/kab
Peserta:Anggota Tim Koord.
Kota/Kabupaten, KPK-Kot/Kab,
PJOK dan kelompok peduli
setempat.
Fasilitator: KMW & Tim Pelatih
Konsultan paham dan
terjadi persamaan pemaha-
manmengenaiP2KP
• Rencana tindak pelaksana-
an P2KP di lapangan
disetujuiPMU
• Konsultan pelaksana
paham & penyamaan
persepsi ttg P2KP
• Rencana tindak pelaksa-
naan P2KP di lapangan
Tersedianya Tim Pelatih
khusus P2KP
Eselon 1 & 2 instansi pusat
terkait, Gubernur, DPRD
Prop, dan Bappeprop, di wi-
layah sasaran P2KP paham
& penyamaan persepsi
mengenaiP2KP.
Walikota, Bupati, Kepala
Bappekot/Kab,KPK, ketua
komisi DPRD terkait dan
kelompok stra-tegis di lokasi
propinsi penerima P2KP pa-
ham dan terjadi persamaan
persepsi mengenai P2KP
serta rencana pelaksanaan
P2KP dapat disepakati
• Penerimaan perangkat
pemkot/kab,DPRDdan
kelompok strategis thdp
keberadaan KMW untuk
memfasilitasi proses
kegiatan P2KP di kota/ kab
bersangkutan
• Kesepakatan Rencana
pelaksanaan Pelatihan
Dasar, Lokakarya orientasi
P2KPdankegiatanP2KP
lainnya di kota/kab sasaran
Tim Koord. P2KP, KPK Kota/
Kab, dan PJOK paham sub-
stansi serta ada persamaan
persepsi mengenai P2KP
dan rencana pelaksanaan
P2KP dapat disepakati
LihatTOR,GBPPdan
modul pelatihan.
LihatTOR,GBPPdan
modul pelatihan.
Lihat GBPP Training
Of Trainer (TOT)
Lihat kerangka acuan
lokakarya
Lihat kerangka acuan
lokakarya
• Dilakukan di bulan
ke-1 stlh KMW
mobilisasi
Sebelumnya perlu
dilakukan dengar
pendapat dgn DPRD
oleh TKPP difasilitasi
KMW. Bulan ke-1 stlh
KMWmobilisasi
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. 54 Pedoman Umum
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
Lokakarya orientasi P2KP
tingkat Kota/Kabupaten
Lokakarya Orientasi
P2KP tingkat kecamatan
Penyelenggara: Pemkot/kab
Peserta : Camat, Lurah/ Kades,
Dinas/Instansi terkait & Tokoh-
tokoh masyarakat/ kelompok
strategis
Fasilitator: Tim Koordinasi Kota/
Kab, KPK-D, PJOK dan
kelompok peduli setempat
Nara Sumber: KMW & Pemkot/
kabupaten
Penyelenggara: PJOK
Peserta: Wakil-wakil kelurahan/
desa: DK atau BPD, Ka.Dusun,
RW, RT, wakil organisasi
masyarakat, dan tokoh-tokoh
masyarakat dari seluruh calon
lokasi kelurahan sasaran di
kecamatan bersangkutan.
Fasilitator : PJOK, KPK-D dan
kelompokpeduli
Nara Sumber: Pejabat pemda
setempat dan KMW
Camat, Dinas/Instansi
terkait, Tokoh Masyarakat &
Kelompok Strategis paham
dan terjadi persamaan
persepsi, integrasi &
sinkronisasi P2KP di daerah
dengan proyek lain
Lurah/Kades, RW, Dusun,
BPD/DK, tokoh masyarakat
setempat paham substan-
si, nilai, prinsip, & mekanis-
me pelaksanaan P2KP.
Kesepakatan Rencana
Tindak Lanjut untuk
meneruskan informasi
kepada masyarakat dan
mengadakan rembug
warga untuk menerima atau
menolak pelaksa-naan
P2KP dan memilih Relawan
Masyarakat
PembicaraadalahTKPP,
KPK-D & PJOK yang ikut
pelatihan dasar P2KP,
KMW & Pemkot/kab sbg
nara sumber.
Bulan ke-2 stlh KMW
mobilisasi
Kerangka acuan
lokakarya orientasi
tingkat Kecamatan
Dilaksanakan pd bulan
ke-2 stlah KMW
mobilisasi
11.
12.
4.2. TAHAP PELAKSANAAN
Prinsip dasar keseluruhan pelaksanaan
kegiatan di tingkat masyarakat kelurahan
hingga ke tingkat kota/kabupaten tidak boleh
dipahami hanya sebagai suatu proses yang
dilakukan secara administratif formal dan
mekanisme prosedural semata, namun yang
lebih penting adalah “dinamika proses” dari
pelaksanaan kegiatan dalam mencapai
keberhasilan proyek.
Pembobotan substansi pada dinamika proses
menuntut tumbuhnya kesadaran kritis
masyarakat dan para pihak terkait dalam
melakukan setiap langkah kegiatan, yakni
pemahaman tentang mengapa, apa, untuk
apa dan bagaimana suatu kegiatan tersebut
dilakukan.
Hal ini sesuai dengan hakekat partisipasi
masyarakat yang tidak dimaknai hanya
menyerahkan keputusan dan segala sesuatu-
nya kepada masyarakat, tetapi justru harus
mendorong dan menumbuhkembangkan
’kesadaran kritis masyarakat’. Dimana
masyarakat telah paham terhadap resiko,
tanggungjawab, hak dan kewajiban yang
timbul dari segala konsekuensi atas keputusan
yang akan diambilnya. Dalam hal ini, seluruh
pihak yang terkait pada pelaksanaan P2KP
diharapkan senantiasa mampu mengambil
keputusan dan melaksanakan kegiatan yang
lebih adil, berpihak pada masyarakat miskin,
lebih arif, lebih jujur, lebih berorientasi pada
kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan kata lain, substansi kegiatan P2KP
di tingkat masyarakat serta pemerintah kota/
kabupaten pada dasarnya adalah proses untuk
menumbuhkembangkan kemandirian dan
keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan, melalui proses pembelajaran dan
pelembagaan nilai-nilai luhur kemanusiaan
(Gerakan Moral), prinsip-prinsip kemasyara-
katan (Good Governance), dan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan (Tridaya).
Untuk mewujudkan hal itu, tahap pelaksanaan
kegiatan P2KP terdiri dari kegiatan-kegiatan
yang dikelompokkan berdasarkan komponen
proyek, yakni: pengembangan masyarakat
dan penguatan kapasitas untuk mengedepan-
kan peran pemerintah daerah, penyediaan
Dana BLM serta penyediaan dana PAKET.

4. 55Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
a) Pengembangan masyarakat dan
penguatan kapasitas untuk menge-
depankan peran Pemerintah Daerah
Pelaksanaan P2KP pada tahap awal
dimulai dengan serangkaian kegiatan yang
berkaitan dengan proses pemberdayaan/
pengembangan masyarakat (Community
Empowerment) dan pengembangan
kapasitas untuk mengedepankan peran
pemerintah daerah, khususnya penguatan
peran dan fungsi KPK setempat dalam
menyusun Dokumen Strategi Penanggu-
langan Kemiskinan (SPK) di wilayahnya
dan melembagakan Komunitas Belajar
Perkotaan (KBP).
a.1. Pengembangan Masyarakat
Beberapa prinsip dasar yang harus
diperhatikan dan dilaksanakan dengan
sungguh-sungguh oleh para pelaku
P2KP dalam pelaksanaan kegiatan
pengembangan atau pemberdayaan
masyarakat, adalah sebagai berikut:
a.1.1. Prinsip Membangun Dari
Dalam (Development from within)
Substansi dasar pemberdayaan
masyarakat dititikberatkan pada
memulihkan dan melembagakan
kembali kapital sosial yang dimiliki
masyarakat, yakni dengan mendo-
rong masyarakat mampu mening-
katkan kepedulian, kesatuan serta
solidaritas sosial untuk bahu-
membahu dan bersatu-padu me-
nanggulangi masalah kemiskinan di
wilayahnya secara mandiri dan ber-
kelanjutan, dengan bertumpu pada
nilai-nilai universal kemanusiaan,
prinsip-prinsip kemasyarakatan dan
prinsip-prinsip Tridaya.
Hasil yang diharapkan dari proses
pemberdayaan masyarakat adalah
tumbuhnya kesadaran kritis masya-
rakat bahwa persoalan kemiskinan
di wilayahnya hanya akan bisa
diatasi oleh mereka sendiri, dengan
cara; (i) bertumpu pada keswadaya-
an, kemandirian dan pembangunan
berkelanjutan, (ii) pengambilan
keputusan serta tindakan yang lebih
adil, lebih jujur dan lebih berpihak
pada masyarakat miskin, dan (iii)
upaya menggali dan menggalang
segenap potensi kepedulian, kere-
lawanan/keikhlasan, solidaritas dan
kesatuan sosial.
Prinsip dasar pemberdayaan masya-
rakat yang harus diyakini oleh
semua pihak adalah bahwa proses
menumbuhkan kesadaran kritis
masyarakat tidak akan efektif
dengan hanya bertumpu atau selalu
mengandalkan pendampingan dari
pihak luar, baik itu fasilitator,
konsultan maupun pemerintah.
Terlebih apabila substansi pem-
berdayaan masyarakat ini terkait
erat dengan perubahan perilaku
masyarakat. Peran dari pendam-
pingan pihak luar masyarakat hanya
sebagai pelengkap dari adanya
inisiatif, prakarsa, komitmen,
kepedulian, motivasi dan ikhtiar dari
masyarakat itu sendiri.
Oleh karena itu, tingkat keberhasilan
pelaksanaan P2KP di suatu lokasi
sasaran sebagian besar sangat ter-
gantung pada kepedulian, komit-
men, motivasi dan ikhtiar masyara-
kat setempat. Melalui cara pandang
demikian, masyarakat dapat me-
nempatkan P2KP sebagai sarana
proses pembelajaran masyarakat
untuk terus melakukan perubahan-
perubahan ke arah yang lebih baik
dan efektif, baik itu menyangkut pola
pikir, pola perilaku, pola tindak,dll.
Inilah yang menjadi ruh pendekatan
membangun masyarakat dari dalam
(development from within).
Pada sisi lain, bagi para pendamping
(fasilitator, konsultan dll), prinsip
membangun dari dalam bermakna
tegas bahwa proses pendampingan
setiap tahapan kegiatan selayaknya
tidak boleh dilaksanakan sendiri
oleh para pendamping, tetapi justru

5. 56 Pedoman Umum
lebih dititikberatkan pada proses
pembelajaran masyarakat agar
mereka mampu melakukan tahapan
kegiatannya sendiri serta dapat
menumbuhkan kesadaran kritis
terhadap substansi mengapa dan
untuk apa suatu kegiatan itu harus
dilakukan.
a.1.2. Prinsip Kerelawanan (Volun-
teerisme)
Proses pengembangan masyarakat
dengan prinsip ‘membangun
masyarakat dari dalam’ akan
membutuhkan pelopor-pelopor
penggerak dari masyarakat sendiri
yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas,
peduli, adil, jujur dan memiliki
komitmen kuat bagi kemajuan
masyarakat di wilayahnya. ’Proses
membangun dari dalam’ tidak akan
terlaksana apabila pelopor-pelopor
tersebut merupakan individu atau
sekumpulan individu yang hanya
memiliki pamrih pribadi dan
mementingkan kepentingan pribadi
serta golongan/kelompoknya saja.
Dengan kata lain, perubahan peri-
laku masyarakat akan sangat diten-
tukan relawan-relawan setempat
sebagai motor penggerak yang me-
miliki ’moral’ baik atau diakui
kualitas sifat kemanusiaannya,
dibandingkan dengan pribadi yang
bertumpu pada pengalaman,
pendidikan, status sosial, dll.
Didasarkan keyakinan inilah, P2KP
mendorong seluruh masyarakat
agar membuka kesempatan seluas
mungkin bagi warga-warganya yang
ikhlas, jujur, adil, relawan, peduli dan
komitmen untuk membantu dalam
melaksanakan seluruh tahapan
kegiatan P2KP, sehingga dapat ber-
manfaat seluruh masyarakat di
wilayahnya, khususnya bagi
masyarakat miskin.
Relawan-relawan yang diusulkan
masyarakat tidak menjadi bagian
dari struktur KMW ataupun
fasilitator, namun akan didampingi
khusus melalui proses penguatan
kapasitas (capacity building) agar
lebih mampu memahami substansi
P2KP berikut tahapan-tahapan
kegiatannya, baik dengan cara
pendampingan oleh fasilitator, on
the job training (magang), coaching,
praktek, forum koordinasi dan
konsultasi, pelatihan kelas, dll.
Pengertian relawan-relawan
masyarakat dalam P2KP meng-
andung makna yang cukup luas,
antara lain: (i) Relawan-relawan
masyarakat dalam P2KP yang
terlibat mendalam secara khusus
dalam satu atau beberapa tahapan
kegiatan P2KP, misalnya Refleksi
Kemiskinan, Pemetaan Swadaya,
Pembentukan BKM, Perencanaan
Partisipatif, dengan menjadi utusan
warga atau panitia-panitia dari
pelaksanaan tahapan kegiatan
dimaksud. (ii) Relawan-relawan
masyarakat yang ikut dalam struktur
yang dibangun masyarakat untuk
melaksanakan P2KP, misalnya
Anggota BKM, Pengurus KSM,
Panitia Pembangunan Prasarana,
Panitia Kegiatan Sosial, dll, serta
(iii) Relawan-relawan yang mengikuti
seluruh proses pelaksanaan P2KP
untuk membantu masyarakat atau
bahkan relawan-relawan yang tidak
ikut terlibat dalam pelaksanaan
maupun organisasi P2KP, namun
memberikan kontribusi nyata bagi
kelancaran P2KP di kelurahannya.

6. 57Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Relawan-relawan masyarakat memiliki posisi yang
sama dan tidak ada perlakuan khusus (privillege).
Ciri Utama relawan-relawan masyarakat adalah
sama, yakni; Orang-orang atau warga masyarakat
setempat yang bersedia mengabdi secara ikhlas
dan tanpa pamrih, tidak digaji atau diberikan
imbalan, rendah hati, berkorban, diusulkan serta
dipilih oleh masyarakat berdasarkan kualitas sifat
kemanusiaan atau moralitasnya, dan memiliki
kepedulian serta komitmen yang sangat kuat bagi
upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat
miskin yang ada di sekitarnya maupun bagi upaya
kemajuan masyarakat dan kondisi lingkungan
permukiman di wilayahnya.
Dalam konteks keberlanjutan P2KP, relawan-
relawan akan menjadi tulang punggung
pelembagaan ‘Komunitas Belajar Kelurahan’.
Agar relawan-relawan masyarakat
tersebut mampu menjadi motor
penggerak masyarakat dengan
melaksanakan tahapan kegiatan
P2KP sesuai ketentuan, maka
pengabdian mereka akan didukung
oleh pendampingan intensif dari tim
fasilitator yang ditugaskan di
wilayahnya.
Bagi Tim fasilitator, relawan-relawan
masyarakat harus dipandang
sebagai ujung tombak sekaligus
kunci yang sangat menentukan
berhasil tidaknya masyarakat
melakukan proses pembelajaran
melembagakan nilai-nilai luhur
universal kemanusiaan, prinsip-
prinsip kemasyarakatan dan
Tridaya, dalam rangka terwujudnya
kemandirian dan keberlanjutan
upaya menanggulangi masalah
kemiskinan di wilayah setempat.
a.1.3. Prinsip Pertumbuhan Organik
& Dinamis (Organic Development)
Siklus kegiatan P2KP disiapkan
secara sistemik untuk mendorong
tumbuhnya ‘kesiapan dan kesadaran
kritis masyarakat’ di kelurahan
sasaran agar mampu menang-
gulangi kemiskinan di wilayahnya
secara mandiri dan berkelanjutan.
Proses penumbuhan kesiapan dan
kesadaran kritis masyarakat
memang memerlukan waktu, karena
bukan merupakan proses yang
dijalankan secara instan (serba
cepat, formalitas dan mekanistis).
Meskipun demikian, dibutuhkan
manajemen pengendalian proses di
lapangan secara tepat agar tidak
menjadi berlarut-larut dan bertele-
tele, yang pada akhirnya menim-
bulkan kefrustasian masyarakat.
Padahal keterlambatan-keter-
lambatan atau berlarut-larutnya
proses di lapangan pada umumnya
terjadi disebabkan adanya kegiatan
di masyarakat di lokasi tertentu yang
stagnant, vakum, dan terhenti
sesaat, karena harus menunggu
selesainya aktivitas yang sama di
kelurahan lain atau menunggu
pelaksanaan kegiatan yang dise-
lenggarakan secara terpusat (mis.
pelatihan yang dikoordinir KMW, dll).
Oleh karena itu, para pelaku P2KP
diharapkan dapat memahami arti
penting pertumbuhan organik suatu
masyarakat, yakni terselenggaranya
rangkaian aktivitas pembelajaran
masyarakat di lokasi sasaran dalam
pelaksanaan P2KP secara ber-
kesinambungan tanpa adanya
kegiatan tambahan, yang disengaja
ataupun tidak disengaja, akan
menghentikan sementara aktivitas
masyarakat di lokasi sasaran itu.
Terkait dengan upaya membangun
pertumbuhan organik tersebut,
P2KP merancang proses pendam-
pingan secara langsung dan intensif
oleh Tim fasilitator yang berkedu-
dukan di kecamatan, sehingga tim
fasilitator bersama relawan-relawan
mampu memfasilitasi masyarakat
kelurahan untuk melaksanakan ke-
giatan P2KP scr berkesinambungan.
Kalaupun dirasakan cukup berat
untuk menjaga kesinambungan
kegiatan di tingkat kelurahan, maka
setidaknya kesinambungan tetap
terjaga di tingkat kecamatan.

7. 58 Pedoman Umum
Oleh karena itu, ketika seluruh atau
sebagian besar kelurahan dalam
satu kecamatan telah selesai
melaksanakan satu siklus kegiatan
P2KP, maka dapat segera ditindak-
lanjuti dengan siklus berikutnya.
Dapat disimpulkan bahwa sebagian
besar strategi pendampingan
pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan di P2KP akan bertumpu
pada strategi pelaksanaan kegiatan
di tingkat kelurahan dan kecamatan
sasaran, yang dikoordinir oleh Tim
fasilitator setempat.
Gambaran umum mengenai proses
pelaksanaan kegiatan pengembangan
masyarakat di tingkat kelurahan dapat dilihat
pada gambar 4.1. berikut.
Gambar 4.1. SIKLUS KEGIATAN PEMBELAJARAN MASYARAKAT
DI TINGKAT KELURAHAN
Rembug Kesiapan
Masyarakat
FGD Refleksi
Kemiskinan
Pemetaan
Swadaya
(CSS)
Pembentukan BKM
FGD Institusi dan
Kepemimpinan Moral
Pemilihan Anggota-
Anggota BKM
Dokumen SPK &
PJM/Renta
Pronangkis
Kelurahan
Membangun
KSM-KSM
Pembelajaran
BLM Tridaya
Sosialisasi
awal dan
Lobby-lobby
Kelompok
Strategis
Sosialisasi Intensif
dan Pendaftaran
Relawan Warga
Refleksi
Pronangkis
(Review)
Tahun ke-2 dan seterusnya
Seleksi PAKET
evaluasi kinerja
BKM Berdaya
Akhir Tahun ke-1
Keterangan:
Urutan/Sikuen Siklus Kegiatan
Hubungan Keterkaitan

8. 59Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Adapun rangkaian kegiatan-kegiatan pokok komponen pengembangan masyarakat dalam
pelaksanaan P2KP secara umum adalah sbb:
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
Serangkaian lobby-lobby,
silaturahmi sosial dan
sosialisasi awal kepada
perangkat kelurahan &
kelompok strategis di
tingkat kelurahan.
Rembug warga tingkat
desa/ kelurahan untuk
menyatakan kesiapan
warga melaksanakan
P2KP sesuai proses dan
ketentuanP2KP.
Sosialisasi intensif subs-
tansi P2KP sbg proses
pembelajaran serta pe-
lembagaan prinsip & nilai
di P2KP serta Sosialisasi
peran strategis relawan-
relawan masyarakat dlm
penanggulangan kemis-
kinan, dan ditindaklanjuti
dengan pendaftaran
relawan-relawan warga
sebagaiAnggota Tim
refleksi kemiskinan
Penyelenggara: Perangkat ke-
lurahan dan kelompok strategis
Peserta: Perangkat kelurahan,
tokoh formal dan tokoh informal
yang berpengaruh, kelompok
strategis/peduli setempat.
Fasilitator: Perangkat kelurahan
& Fasilitator
Penyelenggara: Lurah/Kades.
Peserta: Ketua RW, RT, Dusun,
Tokoh Masyarakat, perwakilan
organisasi masyarakat, dan
warga miskin setempat.
Fasilitator: Perangkat kelurahan
& Fasilitator
Penyelenggara: Lurah/ Kades
&RW/RT
Peserta: Representasi Segenap
masyarakat kelurahan sasaran,
terutama warga miskin
Fasilitator: Perangkat
kelurahan, relawan-relawan
dan Fasilitator
Paham gambaran P2KP scr
umum &konsekuensinya
Kesepakatan rencana melak-
sanakan Rembug Kesiapan
Masyarakat utk menyatakan
kesediaan atau ketidaksedia-
an masyarakat setempat
berpartisipasi dlm P2KP
Warga masy. miskin, perang-
kat kelurahan, RW & tokoh
masyarakat paham gambar-
an umum konsep & proses
kegiatanP2KP
Kesepakatan bersama untuk
menyatakan kesiapan atau
menolakmelaksanakanP2KP.
Perangkat kelurahan, warga
miskin & Tokoh Masy. secara
bersama mengajukan Surat
permintaan bantuan teknik ke
KMW & Bappekot.
Tumbuhnya pemahaman &
kesadaran kritis warga ttg
substansi P2KP sbg proses
pembelajaran & pelembagaan
prinsip serta nilai universal
Warga paham arti penting
kerelawanan dlm mendorong
tumbuh berkembangnya ke-
satuan & solidaritas sosial,
kepedulian bersama serta
kemandirian & keswadayaan
utk menanggulangi masalah
kemiskinan di wilayahnya
Warga memahami hakekat
relawan-relawan masyara-
kat berdasarkan perbuatan
baik seseorang dan yang
memiliki dianggappaling
ikhlas, jujur, dapat dipercaya,
dan komitmen yang tinggi utk
membantu warga miskin.
• Terdaftarnya relawan2 se-
tempat yang akan membantu
masyarakat melaksanakan
kegiatan P2KP, dimulai dgn
FGD Refleksi Kemiskinan.
• Tim Fasilitator
menunjukkan surat
tugas dari KMW dan
Pemdasetempat
• Dilakukan di bulan ke-
1 pada minggu ke-1
stlh mobilisasi
·
• Tim Fasilitator mem-
fasilitasi perangkat
kelurahan dalam pro-
ses rembug warga tkt
Desa/ Kelurahan
• Dilakukan di bulan ke-
1 pada minggu ke-1
hingga ke-2 stlh
mobilisasi
·•Dilakukanmelalui
rembug-rembug
warga, baik dari
tingkat RW/dusun
hingga kelurahan
• Mulai dilakukan di
Minggu ke-2 Bulan ke-
1 s/d minggu ke-2
Bulan ke-2 setelah
fasilitator dimobilisasi.
• Secara prinsip,
sosialisasi intensif
P2KP sbg proses
pembelajaran dan
pelembagaan nilai-nilai
kemanusiaan, prinsip-
prinsip kemasyaraka-
tan dan prinsip-prinsip
pembangunan berke-
lanjutan harus tetap
terus menerus berja-
lan selama masa
proyek P2KP berlang-
sung di kelurahan
sasaran
13.
14.
15.

9. 60 Pedoman Umum
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
Focussed Group Discu-
ssion (FGD) Refleksi Ke-
miskinan guna mendorong
masyarakat mampu meref-
leksi masalah kemiskinan
di wilayahnya dan teruta-
ma menumbuhkan kesada-
ran kritis warga bahwa
akar persoalan kemiskinan
berkaitan erat dengan
lunturnya nilai-nilai
universal kemanusiaan
(aspek moral), prinsip
kemasyarakatan (Aspek
Good governance), dan
Pelaksana: Perangkat kelurahan
& Relawan masyarakat (Tim
refleksi Kemiskinan)
Peserta: sebanyak mungkin
warga
Fasilitator : Tim Fasilitator
Pelaksana: Relawan-relawan
masyarakat (tim Pemetaan
Swadaya) dan perangkat
kelurahan setempat
Peserta: Masyarakat
Fasilitator : Fasilitator & Lurah/
kades
Sebelum FGD, perlu
dilakukan coaching
oleh tim fasilitator
kepada Tim Refleksi
Ke-miskinan/
Relawan-relawan &
perangkat kelurahan
• Mulai dilaksanakan
Minggu ke-2 bulan
ke-2 s/d minggu ke-2
Bulan ke-3 stlh tim
fasilitator dimobilisasi
di lapangan
• FGD-FGDdilaku-kan
mulai dari tingkat
kelompok masyarakat
marjinal dan tkt akar
rumput (RT atau
RW).
• HasilFGDmenjadi
bahan pembahasan
rembug warga di tkt
dusun & kelurahan/
desa
• Tim Fasilitator mela-
kukan coaching sub-
stansi, teknik, dan
proses pemetaan
swadaya kpd Tim
Pemetaan
• Dapat menggunakan
tehnik-tehnik PRA/
tehnik participatory
assessment lain
• Mulaidilakukan
Minggu ke-2 bulan
ke-3 s/d minggu ke-2
Bulan ke-4 stlh tim
fasilitator dimobilisasi
di lapangan
• Timpemetaan
membahas dahulu
hasil refleksi
kemiskinan
16. Tumbuhnya kesadaran
kritis masyarakat bahwa
akar persoalan kemiskinan
karena lunturnya nilai-nilai
luhur kemanusiaan, prinsip
kemasyarakatan & prinsip
pembangunan berkelanjutn
• Tumbuhnya Kesadaran
warga bahwa upaya pe-
nanggulangan kemiskinan
harus dimulai dari diri
sendiri melalui perubahan
mental & perilaku kolektif
• Kesepakatan langkah-
langkah utk menanggulangi
masalah kemiskinan secara
bersama melalui proses
penumbuhkembangannilai
& prinsip di P2KP
• Tumbuhnya kepedulian dan
kesatuan warga melalui
proses remug-rembug war-
ga yang melibatkan sege-
nap lapisan masyarakat,
baik warga miskin dan
kaya, warga peduli, dll utk
bersama-sama membahas
persoalan kemiskinan yang
ada di wilayahnya
• Tergalinya aspirasi &
harapan warga miskin
serta kelompok marjinal
mengenai persoalan
kemiskinan dan upaya
penanggulangannya
• Tumbuhnya kesadaran ma-
syarakat thdp kondisi reali-
tas yg ada saat ini & mem-
bangun kesepakatan kondi-
si ideal yang akan dicapai
• Pelaksanaan pemetaan
swadaya menyepakati:
− Penyebab kemiskinan di
wilayahnya, peta kemiski-
nan, kriteria kemiskinan,
profil keluarga mis-kin, dll.
(Untuk menetapkan kriteria
& daftar ke-luarga miskin )
-Peta, profil persoalan dan
potensi setempat (ekono-
mi, sosial, SDM, lingkungn,
prasarana permukiman, dll)
-Peta dan profil lembaga
yg ada (potensi & kendala)
untuk menangani P2KP.
-Peta & profil “kebutuhan riil
masyarakat”
17.
pembangunan berkelan-
jutan (Aspek Tridaya).
Pelaksanaan kegiatan
Pemetaan Swadaya
(CSS/Community Self
Survey) oleh Tim
Pemetaan Swa-daya
yang merupakan
relawan-relawan dan pe-
rangkat kelurahan setem-
pat, melalui serangkaian
kegiatan analisis sosial
dan rembug-rembug
warga masyarakat

10. 61Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
18. Serangkaian FGD Refleksi
Kepemimpinan moral dan
rembug warga masyarakat
untuk menentukan lembaga
masyarakat yang akan
menangani P2KP sebagai
Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM), dgn
pilihan: memampukan dan
merevitalisasi lembaga yg
ada ataukah membentuk/
membangun lembaga baru
• Tumbuh kesadaran kritis dan
Kesepakatan ttg kriteria
lembaga masyarakat yang
benar-benar mencerminkan
kedaulatan rakyat dan kepe-
mimpinan moral (relawan,
inklusif, kepemimpinan kolek-
tif, partisipatif, akuntabel,
aspiratif & mengakar)
• Kesepakatan masyarakat
merevitalisasi lembaga yang
ada atau membentuk lemba-
ga baru sbg “BKM” yang
diberi mandat mengendali-
kan penanganan P2KP serta
pembangunan wilayahnya.
• Rumusan kriteria anggota
BKM berdasarkan kualitas
sifat kemanusiaan (moral)
dan sistem pemilihan tanpa
calon, tanpa kampanye,
tertulis & rahasia dpt
disepakati.
• Terpilih 9 sampai 13 anggota
BKM sebagai lembaga kepe-
mimpinan kolektif masyarakat
dgn proses dan ketentuan
sesuai pedoman P2KP
• AD/ART BKM tlh dibahas dan
disepakati terlebih dahulu
oleh masyarakat melalui
rembug-rembug warga
• Pedomanpembentukan
BKM (Pedoman & con-
tohAD/ART BKM sbg
referensi, serta Pedo-
man pemilihan anggota
BKM dll disiapkan KMP)
• Tim Fasilitator harus
melakukan FGD Reflek-
si Kepemimpinan ber-
basis Moral pd rembug-
rembug warga tkt RT/
RW hingga kelurahan
tentang Kriteria & pemi-
lihanAnggota BKM.
• peserta rembug meli-
batkan masyarakat
miskin, perempuan dan
klmpk marjinal lainnya
• Mulai dilaksanakan
pada minggu ke-2
Bulan ke-4 s/d akhir
bulan ke-5 setelah Tim
Fasilitator mobilisasi di
lokasi sasaran
Pelaksana: Relawan-relawan
sebagai Tim Panitia Pembentukan
BKM dan perangkat kelurahan
Peserta: Seluruh Warga
masyarakat
Fasilitator : Tim Fasilitator & Lurah/
Kades
Pelaksanaan Kegiatan
Perencanaan Partisipatif
untuk Menyusun Dokumen
Strategi Penanggula-ngan
kemiskinan Kelurahan dan
Program Jangka Menengah
(PJM) serta Program
Tahunan Penanggulangan
Kemiskinan oleh
Masyarakat setempat (PJM
Pronangkis dan Program
Tahunan)
PembangunanKSM/Panitia
dan/atau pemanfaatan
kelompok masyarakat yang
ada sebagai KSM/Panitia
untuk pelaksanaan
kegiatanP2KP.
Pelaksana : BKM, Tim Pemetaan
Swadaya, Relawan Masyarakat
dan perangkat kelurahan
Peserta : Representasi warga
masyarakat desa/kelurahan,
warga miskin (Para KS& KS1)
perangkat kelurahan, kelompok/
orang-orang peduli setempat
Fasilitator : Tim Fasilitator &
Lurah/Kades
Pelaksana: BKM & UP-UP
Peserta: Masyarakat miskin dan
kelompok/ orang-orang peduli
setempat
Fasilitator: Relawan-relawan
masyarakat
19.
20.
Dokumen SPK Kelurahan:
• Visi, Misi dan Strategi Pe-
nanggulangan kemiskinan
di Kelurahan setempat
PJM Pronangkis (3 thn):
• Indikasi program jangka
menengah penang-gulangan
kemiskinan setempat
Program Tahunan (1 thn):
• Rumusan jenis kegiatan yg
akan dilaksanakan tahun 1
· Klasifikasi & kesepakatan
rencana kegiatan dengan
sumber dananya:
-Swadaya murni warga
-StimulanP2KP
-APBD (Pemkot/kab)
-Chanelling program lainnya
• Tumbuh kesadaran kritis ttg
mengapa, untuk apa dan
bagaimana berkelompok
• KSM dibangun atas dasar
kepentingan dan kebutuhan
bersama
•· BKM & relawan dpt memfa-
silitasi pembenttukan KSM
yg sesuai koridor P2KP
·
Lihat Pedoman teknis
tentang pembuatan
DokumenSPKdan
PJMPronangkis
• Tim Fasilitator melaku-
kan coaching Peren-
canaan partisipatif
bagi BKM, relawan &
perangkat kelurahan
sblm pelaksanaan
• Dilakukan pada Bulan
ke-6 stlh tim fasilitator
dimobilisasi
· Rintisan kegiatan
dapat dimulai stlh hasil
pemetaan swadaya
dan difasilitasi intensif
pada bulan ke-7
hingga seterusnya
secara berkelanjutan
sesuai dinamika
masyarakat setempat

11. 62 Pedoman Umum
Pentingnya mengedepankan peran pemerintah
daerah dalam pelaksanaan P2KP di wilayahnya
merupakan faktor yang sangat signifikan bagi upaya
membangun kemandirian dan keberlanjutan P2KP,
melalui replikasi pasca proyek P2KP.
a.2.2. Membangun dan Memfungsi-
kan KPK-Daerah
Kunci utama upaya penanggulang-
an kemiskinan dan pembangunan
tingkat kota/kabupaten ialah
terbangun serta melembaganya
jaringan komunikasi, koordinasi dan
kerjasama antara ketiga pilar
pembangunan setempat, yakni
pemerintah kota/kabupaten,
masyarakat dan kelompok peduli
(LSM, Swasta, Perguruan Tinggi,
Ulama, Pers, dll).
Salah satu upaya strategis yang
dapat mendorong pada terwujudnya
forum para pihak di tingkat kota/
kabupaten tersebut adalah dengan
mendorong proses penguatan serta
peningkatan kapasitas peran dan
fungsi dari Komite Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (KPK-D).
Untuk itu, KPK-D selain didorong
untuk mampu mengapresiasi dan
mengakomodasi aspirasi serta
prakarsa masyarakat dalam rangka
terciptanya pola pembangunan
partisipatif di wilayahnya (partici-
patory development), juga diharap-
kan mampu merumuskan dokumen
Strategi Penanggulangan Kemis-
kinan (SPK) dan Pronangkis kota di
wilayahnya secara transparan,
a.2. Pengembangan kapasitas untuk
mengedepankan peran Pemerintah
Daerah
Beberapa prinsip dasar yang harus
diperhatikan dan dilaksanakan
sungguh-sungguh oleh para pelaku
P2KP dalam mengedepankan peran
Pemerintah daerah, antara lain sbb:
a.2.1. Mengedepankan Peran Peme-
rintah Daerah dalam Pelaksanaan
Kegiatan P2KP
Implementasi P2KP diharapkan
tidak dilaksanakan dengan pende-
katan proyek (Project Oriented),
dimana segala sesuatu dan seluruh
tahapan pelaksanaan kegiatan
P2KP hanya dijalankan institusi-
institusi proyek semata, terutama
Konsultan, sedangkan masyarakat
dan pemerintah daerah ditempatkan
sebagai obyek sasaran dari peker-
jaan yang dilaksanakan konsultan.
Padahal keberadaan konsultan dan
fasilitator P2KP bukan berperan
sebagai ‘pelaksana’ P2KP, tetapi
justru lebih berperan sebagai
‘pendamping dan fasilitator’ untuk
memampukan peran serta
kapasitas masyarakat dan
pemerintah daerah agar mereka
mampu melaksanakan kegiatan
P2KP di wilayahnya secara tepat,
benar, sesuai substansi konsep dan
mekanisme pelaksanaan P2KP
serta berlandaskan nilai-nilai dan
prinsip-prinsip universal P2KP.
Melalui peran pemerintah daerah
yang lebih aktif dan intensif sebagai
pelaksana P2KP, maka akan lebih
mendorong proses pembelajaran
bagi pemerintah daerah dalam hal
memahami pendekatan, substansi
konsep dan proses pelaksanaan
program penanggulangan kemis-
kinan dengan pola P2KP, sekaligus
juga menjadi sarana bagi upaya
membangun proses kemitraan
sinergi upaya penanggulangan
kemiskinan antara masyarakat serta
pemerintah daerah sesuai prinsip
dan nilai di P2KP. Termasuk juga
mendudukan cara pandang terhadap
proses kegiatan program P2KP
sebagai alat untuk “mencari” pola
yang disepakati semua stekholders
setempat yang akan dipakai dalam
penanganan tahap selanjutnya,
yakni pasca proyek P2KP.

12. 63Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
partisipatif, demokratis dan akun-
tabel sebagai landasan kebijakan
maupun kegiatan-kegiatan penang-
gulangan kemiskinan di wilayahnya.
Kedudukan, peran & fungsi KPK-D
seperti tersebut hanya dapat dicapai
apabila KPK benar-benar mengakar,
terbuka, berpihak pada masyarakat
miskin (Pro Poor) dan dikelola
dengan menerapkan prinsip
pengelolaan pelayanan publik yang
baik (Good Governance). Tidak
mungkin KPK-D mampu mengakar
dan diakui memiliki peran dan fungsi
yang memadai apabila KPK-D
dimaksud tidak lebih hanya
merupakan forum yang tidak inklusif,
instan, formalitas, birokratis,
administratis serta mekanistis. Oleh
karena itu, perlu didorong agar
proses pembentukan maupun
proses kerja KPK-D dapat benar-
benar dilandasi nilai-nilai universal
kemanusiaan serta prinsip-prinsip
universal kemasyarakatan.
a.2.3. KPK-D sebagai penggerak
Komunitas Belajar Perkotaan
(KBP)
Proses membangun, memperkuat,
dan menumbuhkembangkan KPK-D
secara organik dengan dilandasi
‘kebutuhan serta kepentingan
bersama’ semua pihak di wilayah
masing-masing, dapat diwujudkan
dengan memperkuat peran serta
fungsi KPK-D sebagai pusat
pembelajaran (learning center)
masalah-masalah kemiskinan dan
penanggulangannya. Sehingga
salah satu peran KPK-D yang perlu
didorong, selain merumuskan
dokumen SPK-D dan Pronangkis
Kota/kabupaten, adalah sebagai
motor penggerak KBP.
Melalui P2KP, peran serta fungsi
learning center KPK-D secara
konkret akan dilakukan dengan
mendorong KBP untuk memantau
dan terlibat secara langsung dengan
proses-proses pembelajaran prinsip
dan nilai di P2KP serta penumbuhan
kesadaran kritis masyarakat yang
berlangsung di tingkat kelurahan,
Kajian lapang, refleksi kebijakan,
kunjungan lapang, dialog dengan
masyarakat, pemutaran VCD dll.
Keseluruhan kajian KBP tersebut
disampaikan ke KPK-D sebagai
bahan pertimbangan.
Harapannya adalah agar KPK-D di
samping mampu merumuskan
strategi dan masukan kebijakan
sesuai aspirasi, masukan serta
kebutuhan masyarakat di wilayah-
nya, juga dapat menumbuhkem-
bangkan nilai-nilai universal ke-
manusiaan, prinsip-prinsip kema-
syarakatan dan tridaya dalam skala
yang lebih luas, yakni di tingkat kota/
kabupaten, sehingga dokumen
strategi, kebijakan penanggulangan
kemiskinan di tkt kota/ kabupaten
maupun perencanaan dan pengang-
garan pemerintah kota/kabupaten
dapat dilandasi prinsip dan nilai-nilai
universal di P2KP.
Pelaksanaan strategi pendampingan
untuk mengedepankan peran
pemerintah daerah dan penguatan
KPK-D setempat akan difasilitasi
KMW, khususnya Koordinator Kota,
dan berlangsung paralel dengan
kegiatan pengembangan masyara-
kat yang difasilitasi Tim Fasilitator.
Gambaran umum mengenai proses
pelaksanaan kegiatan pengembang-
an kapasitas pemerintah daerah dan
KPK-D dapat dilihat di gambar 4.2.
berikut ini.

13. 64 Pedoman Umum
Gambar 4.2. SIKLUS KEGIATAN PENGUATAN KPK-D DAN PENYUSUNAN SPK-D
DI TINGKAT KOTA/KABUPATEN
Pelatihan Dasar KPKD/
TKPP & PJOK
KBP (Pembelajaran
Lapangan Tematik):
Kunjungan lapang
Diskusi Refleksi
VCD-VCD
Lokakarya
Wawancara, dll
Membangun
Relawan
Kota/Kab
Analisis Sosial
Kemiskinan Kota
Seleksi PAKET:
evaluasi Kinerja
KPK-D dan SPK-D
Silaturahmi sosial ke
Walikota/Bupati &
Lobby-lobby Ke-
lompok Strategis
(DPRD, Dinas, Klpk
Peduli, dll)
Lokakarya Orientasi
P2KP Tkt.Kota/kab
Proses belajar Dari Lapangan
Lokakarya Orientasi
P2KP Tkt.Kecamatan
Sosialisasi Tkt
Kelurahan/Desa
Serangkaian FGD
Refleksi
Kemiskinan Kota
Serangkaian
Rembug Kota
untuk Pemetaan
Kemiskinan Kota
secara Partisipatif
Penguatan
Kelembagaan
dan Reorientasi
KPK-Kota/kab
Penyusunan
/review
Dokumen SPK-
Kota/Kab.
Penyusunan Program
Kemiskinan Kota/Kab.
yg berpihak pada
masy.miskin dan
berbasis PJM
Pronangkis
Review Program dan
Penganggaran
Pemkot/kab yg
berpihak pada
masy.miskin
Keterangan:
Urutan/Sikuen Siklus Kegiatan
Hubungan Keterkaitan

14. 65Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Beberapa kegiatan pokok dari kegiatan mengedepankan peran pemerintah daerah, adalah sbb:
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
21.
22.
23.
Sosialisasi intensif P2KP
dan membangun serta me-
ngembangkan Komunitas
Belajar Perkotaan (KBP)
yang mendorong proses
berlajar dari Lapangan
seta kajian reflektif tentang
penerapan prinsip & nilai-
nilai universal dll kepada
para pihak terkait tkt kota/
kab, melalui serangkaian
FGD, pe-mutaran VCD-
VCD P2KP, belajar dari
lapangan, forum diskusi
reflektif, lokakarya,
sarasehan, dan kegiatan
lain yang mendukung
Membangun Relawan
Kemiskinan Tingkat Kota
berdasarkan intensitas
keterlibatan dan peran
aktif dalam KBP, dan
serangkaian FGD atau
rembug kota tentang
kemiskinan dan
pembangungan kota/
kabupaten
Refleksi Kemiskinan
Tingkat Kota/ Kab. melalui
serangkaian FGD &
Lokakarya Refleksi di tkt
kota/kab. berdasarkan
masukan hasil-hasil
refleksi kemiskinan di
tingkat kelurahan
Pelaksana: Pemkot/ kab bersa-
maKMW
Peserta:Aparat Pemkot/kab,
DPRD, Dinas-dinas/ Instansi,
camat, Kelompok Peduli (LSM,
swasta, Pers, Perguruan tinggi,
dll), para pihak lainnya.
Fasilitator : KPK-D dan KMW
Pelaksana: Pemkot/ kabupaten.
Peserta: Pemkot/kab, DPRD,
Dinas-dinas/ Instansi, camat,
Kelompok Peduli (LSM, swasta,
Pers, Perguruan tinggi, dll), para
pihak terkait lainnya.
Fasilitator : KMW, KPK-D &
Pemkot/kab
Pelaksana: Relawan-relawan
kota dan Pemkot/kab.
Peserta: Pemkot/kab, DPRD,
Dinas-dinas/ Instansi, camat,
Kelompok Peduli (LSM, swasta,
Pers, Perguruan tinggi, dll), para
pihak lainnya.
Fasilitator : KMW, KPK-D &
Pemkot/kab
• Para pihak kota/kab paham
substansi P2KP sbg upaya
penanggulangan kemiskinan
kota melalui penerapan nilai-
nilai kemanusiaan, prinsip-
prinsip kemasyarakatan, &
pembangunan berkelanjutan
• Dukungan penuh serta
komitment berpartisipasi
aktif dlm pelaksanaan KBP
di masing-masing kota/kab.
·• Pemda dan para-pihak di tkt.
kota/kab. paham dan sadar
arti strategis kerelawanan
dlm penanggulangan kemis-
kinan scr komprehensive
• Pemda dan para-pihak tkt.
kota/kab. mendorong serta
membuka peluang orang-
orang peduli (sesuai kriteria
perbuatan baik dan kualitas
sifat kemanusiaan) menjadi
relawan-relawan utk mem-
perjuangkan penanggulang-
an kemiskinan setempat
·
• Tumbuhnya kesadaran &
kesepakatan semua pihak di
tkt. Kota/kab bahwa akar
persoalan kemiskinan struk-
tural, kultural & multidimensi
disebabkan lunturnya nilai-
nilai kemanusiaan, prinsip
kemasyarakatan & pemba-
ngunan berkelanjutan.
• Perumusan aspirasi & hara-
pan warga miskin serta ke-
lompok marjinal (hasil ma-
sukan refleksi kemiskinan
seluruh kelurahan) & profil
kemiskinan di kota/kab.
(Kuantitas, karakteristik,
jangkauan pelayanan & tkt
kemanfaatan program ke-
miskinan Pemkot/ kab, dll )
• Kesepakatan penerapan ke-
bijakan & strategi pro poor
berbasis nilai-nilai kemanu-
siaan (moral), Good Gover-
nance & TRIDAYA sebagai
pondasi pelaksanaan P2KP
& penguatan peran KPK di
masing-masing kota/kab.
Di Kota/Kab Dilakukan
mulai pada Bulan ke-2
stlh KMW dimobiisasi
dan seterusnya scr
berkesinam-bungan
selama masa proyek
P2KP
• Dilakukan pada Bulan
ke-3 hingga ke-4 stlh
KMW dimobiisasi dan
berkesinambungan
selamamasaP2KP
•Pemda&KMWmen-
dorong para-pihak ter-
kait kota/ kab utk me-
mantau & terlibat dgn
FGD kerelawanan yang
dilakukan di tk kelurahan
•Di Kota/Kab
•Dilakukan pada Bulan
ke 5 stlh KMW dimobili-
sasi atau bersamaan
dgn FGD refleksi Kemis-
kinan di tkt kelurahan
•KPK-D & relawan kota
memantau, belajar &
terlibat dlm proses FGD-
FGD Refleksi Kemis-
kinan tkt. kelurahan
•KMP & KMW menyusun
PedomanPelak-sanaan
refleksi kemiskinan

15. 66 Pedoman Umum
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
24.
25.
Pemetaan Swadaya tkt.
Kota/kabupaten melalui
serangkaian FGD dan
rembug kota membahas
dan menyepakati Peta
Masalah, Potensi dan
Kebutuhan dalam Penang-
gulangan Kemiskinan di
Kota/Kab. setempat berda-
sarkan masukan hasil-
hasil pemetaan swadaya
di tingkat kelurahan
Membangun/ Mengokoh-
kan KPK-Kota/ Kab. melalui
serangkaian FGD dan
rembug kota berdasarkan
proses pembelajaran FGD
kepemimpinan moral dan
‘konsep’ pembentukan
BKM
Pelaksana: relawan-relawan
kota dan Pemkot/kab.
Peserta: Pemkot/kab,DPRD,
Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-
lompok Peduli (LSM, swasta,
Pers, Perguruan tinggi, dll), para
pihak lainnya.
Fasilitator : KMW, KPK-D &
Pemkot/kab
Pelaksana: Pemkot/ kab. &
relawan kota. Peserta: Pemkot/
kab, DPRD, Dinas-dinas/ Instansi,
camat, Ke-lompok Peduli (LSM,
swasta, Pers, Pergu-ruan tinggi,
dll), relawan kota, para pihak
lainnya.Fasilitator : KMW dan
Pemkot/kab
• Tumbuhnya kesadaran &
pemahaman substansi serta
proses pemetaan kemiskin-
an melalui pembelajaran pe-
laksanaan pemetaan swa-
daya di tkt kelurahan &
coaching teknik pemetaan
kemiskinan oleh KMW
• Disepakatinya peta kemiski-
nan kota/kab. (Peta masa-
lah, potensi dan kebutuhan
riil penanggulangan ke-
miskinan kota/kab) dengan
mempertimbangkan hasil-
hasil pemetaan swadaya
dari seluruh kelurahan yang
ada di wilayahnya.
·
• Pemda dan para-pihak di tkt.
kota/kab menyepakati krite-
ria & Profil peran KPK yg
diharapkan sbg pusat pem-
belajaran dalam strategi dan
masukan kebijakan penang-
gulangan kemiskinan
• ·Disepakati & terpilihnya
anggota KPK sesuai kriteria
kerelawanan dan kualitas
sifat kemanusiaan serta
mekanisme pemilihan lang-
sung, tertulis, rahasia,
tanpa pencalonan dan
tanpa kampanye
• ·Kesepakatan pembentukan
KPK-Kota/ Kab. scr inklusif,
partisipatif, organik, trans-
paran, demokratis bagi
wilayah-wilayah yg belum
ada KPK atau revitalisasi &
restrukturisasi KPK-Kota/
Kab. bagi wilayah yg telah
membentukKPK.
• Penerbitan SK Walikota/
Bupati tentang pembentukan
atau Revitalisasi & restruk-
turisasi KPK di wilayahnya
• Meningkatnya kesadaran
kritis KPK-D & relawan kota
ttg upaya penanggulangan
kemiskinan berbasis nilai
dan prinsip melalui pelatihan
da-sar substansi & proses
P2KP bagi KPK-D & relawan
kota
•Di Kota/Kab
•Dilakukan pada Bulan
ke 6 stlh KMW dimobili-
sasi atau bersamaan/
setelah pelaksanaan
pemetaan swadaya di
tkt kelurahan
• KPK-D & relawan kota
memantau & terlibat dlm
proses FGD Refleksi
Kemiskinan tkt.
kelurahan
•Di Kota/Kab
•Dilakukan pada Bulan
ke 7-8 stlh KMW
dimobiisasi
•Pemda&KMW
mendorong para-pihak
kota/kab utk memantau,
belajar & menerapkan
proses, sistem & prinsip
pembentukan lembaga
masyarakat (BKM) di tkt
kelurahan.
•KMP & KMW menyiap-
kan panduan FGD kepe-
mimpinanmoral&
Pedoman KPK (sesuai
Keppres & SK Menko
Kesra)
•KMP & KMW menyiap-
kanmodul&GBPP
pelatihan dasar P2KP
bagi KPK-D & relawan
kota jauh sebelumnya.
Pelatihan dilaksanakan
pada Minggu akhir bulan
ke-8 atau segera
setelah KPK-D terbentuk

16. 67Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
26.
27.
28.
Penyusunan/Review
Dokumen Strategi Penang-
gulangan Kemiskinan di tkt
Kota/ Kab. secara Partisi-
patif, demokratis, transpa-
ran, akuntabel, & berbasis
kebutuhan masyarakat
melalui serangkaian
rembug para pihak di tkt.
Kota/ kabupaten
Penyusunan Program Pe-
nanggulangan Kemiskinan
(Pronangkis) tkt Kota/Kab
yang pro poor dan berba-
sis PJM Pronangkis ma-
syarakat untuk mendorong
program-program dan
anggaran pemerintah
daerah yang lebih berpihak
pada masy. Miskin.
Review program serta
APBDPemdayang
berpihak pada masyarakat
miskin oleh pemerintah
kota/Kab
Pelaksana: KPK-D & relawan-
relawan kota.
Peserta: Pemkot/kab, DPRD,
Dinas-dinas/ Instansi, camat, Ke-
lompok Peduli (LSM, swasta,
Pers, Perguruan tinggi, dll),
Relawan-Relawan Masyarakat
kelurahan, BKM (bila telah
terbentuk) & para pihak lainnya.
Fasilitator : KMW dan Pemkot/
kab
Pelaksana: KPK-D & relawan-
relawan kota.
Peserta: Pemkot/kab, DPRD,
Dinas-dinas/ Instansi, & para
pihak lainnya.
Fasilitator : KMW & Pemkot/kab.
Pelaksana: Pemkot/ Kabupaten.
Peserta: Pemkot/kab & KPK
setempat
Fasilitator : KPK dan relawan
kota
• Tumbuhnya kesadaran &
pemahaman substansi
serta proses PJM Pro-
nangkis melalui pembelaja-
ran pelaksanaan perenca-
naan partisipatif menyusun
Pronangkis & coaching
teknik perencanaan
partisipatif oleh KMW
• ·Disepakati dan tersusun-
nya Dokumen Strategi Pe-
nanggulangan Kemiskinan
(SPK) kota/kab. yg men-
cerminkan keberpihakan
pd warga miskin & kelom-
pok marjinal (pro poor),
Pelayanan Publik yg baik
(Good Governance) serta
nilai-nilai kemanusiaan
• Kesepakatan Keterpaduan
Pronangkis masyarakat
dgn Program Penanggula-
ngan Kemiskinan Kota/Kab
sebagai Penjabaran SPK-D
·
• Tumbuhnya kesadaran &
paham substansi program
dan anggaran pemkot/kab
yang lebih berpihak pada
masyarakat miskin
• ·Disepakati dan tersusun-
nyaAPBD yg mencermin-
kan keberpihakan pada
warga miskin & kelompok
marjinal (pro poor)
· Program-program dan
APBD Kota/Kabupaten
benar-benar dilaksanakan
sesuai dengan orientasi
keberpihakan pada
masyarakat miskin
· Meningkatnya manfaat
program danAPBD kota/
kabupaten bagi
masyarakat miskin
•Di Kota/Kab
•Dilakukan pd Bln ke-9
& 10 stlh KMW dimobili-
sasi atau setelah
dimulai pelaksanaan
perencanaan partisipa-
tif penyusunan PJM &
renta Pronangkis di tkt
kelurahan
•KPK-D & relawan kota
memantau & terlibat dlm
proses penyusunan
PJM & Renta Pronang-
kis masyarakat
•Di Kota/Kab
•Dilakukan pada Bulan
ke 11 & 12 stlh KMW
dimobiisasi
•KPK-D & relawan kota
memantau & terlibat dlm
proses penyusunan
program danAPBD
kota/kab
Di Kota/Kab Mulai
Dilakukan pada Bulan
ke-13 setelah KMW
dimobiisasi atau setelah
pemkot/ kab menyusun
program &APBD tahun
berjalan yang telah
disepakati dan berpihak
pada masyarakat miskin

17. 68 Pedoman Umum
b) Pelaksanaan Komponen Dana
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
Sebagaimana dijelaskan di awal, P2KP
bukan sekedar merupakan proyek bagi-bagi
uang ke masyarakat. Kedudukan dana
bantuan P2KP hanyalah sebagai
“pelengkap atau stimulus” dari kesiapan,
keswadayaan, dan kemandirian
masyarakat itu sendiri.
Demikian pula halnya dengan komponen
dana bantuan langsung masyarakat (BLM),
pada hakekatnya merupakan bentuk
dukungan P2KP untuk melengkapi dan
sekaligus sebagai stimulans kepada
masyarakat di lokasi sasaran P2KP yang
secara sungguh-sungguh telah
memperlihatkan kesiapan, keswadayaan,
kemandirian dan kerja keras untuk
menggalang segenap potensi sumber daya
yang dimilikinya dalam upaya
menanggulangi masalah kemiskinan yang
ada di wilayahnya. Sebaliknya, komponen
dana BLM tidak akan dilaksanakan apabila
kondisi masyarakat di kelurahan sasaran
itu sendiri ternyata terbukti tidak
mencerminkan kesiapan, keswadayaan
dan kemandirian.
Hal ini dimaksudkan sebagai proses
pembelajaran kepada masyarakat untuk
tidak tergantung pada bantuan pihak luar,
tetapi harus mampu bertumpu pada
kemandirian dan potensi sumberdaya yang
mereka miliki sendiri sebelum kemudian
masyarakat dapat mengakses berbagai
peluang sumber daya di luar (chanelling
programme).
Nuansa pembelajaran masyarakat dalam
pelaksanaan komponen dana BLM juga
tercermin pada pemanfaatan dana bantuan
P2KP oleh masyarakat secara efektif,
efesien, berpihak pada masyarakat miskin
atau marjinal (pro poor) serta sistematis,
yakni dengan ketentuan bahwa
penggunaannya harus mengacu pada PJM
serta renta Pronangkis yang disepakati
seluruh masyarakat. Sehingga masyarakat
akan benar-benar bertanggungjawab
(moral, hukum dan materiil) untuk
mengelola dana P2KP hanya bagi
kepentingan perbaikan kesejahteraan
masyarakat miskin/marjinal.
Dalam pemanfaatan stimulan dana BLM,
masyarakat diharapkan dapat melaksanakan
secara sungguh-sungguh proses pembelajaran
dengan mempertimbangkan serta menerapkan
secara nyata keseimbangan aspek-aspek Tridaya
(lingkungan, sosial dan ekonomi) sesuai kondisi,
kebutuhan serta kemampuan masing-masing.
Pembelajaran dalam hal ini lebih dititikberatkan
pada upaya memberi kesempatan masyarakat
belajar menangani berbagai aspek persoalan yang
ada dan menumbuhkan kesadaran kritis bahwa
kebutuhan untuk penanggulangan kemiskinan tidak
hanya kebutuhan modal kredit atau ekonomi
semata, melainkan juga kebutuhan yang berkaitan
dengan lingkungan perumahan dan permukiman,
sosial serta ekonomi.
P2KP memang tidak menentukan proporsi
prosentase masing-masing aspek sesuai dengan
asas “Open Menu”, tetapi masyarakat perlu
menyadari bahwa tidak mungkin kebutuhan orang
miskin hanya satu aspek semata dan mengabaikan
aspek lainnya.
Proses pembelajaran masyarakat lainnya
dalam pelaksanaan dana BLM P2KP ini
adalah menumbuhkembangkan dan
melembagakan solidaritas serta kesatuan
sosial. Hal ini diwujudkan dengan prinsip
bahwa dana BLM tidak dapat diakses oleh
individu, melainkan melalui kelompok, baik
panitia yang bersifat temporer maupun
KSM yang lebih bersifat permanen.
Ketentuan pemanfaatan oleh kelompok ini
berlaku pada seluruh jenis kegiatan yang
akan dilaksanakan, baik kegiatan prasaran
lingkungan perumahan dan permukiman,
santunan sosial maupun pengembangan
usaha ekonomi masyarakat dan
peningkatan kapasitas institusi
masyarakat.
Pada akhirnya, sebagaimana konsep dasar
serta strategi pelaksanaan P2KP, maka
masyarakat dalam pengelolaan dana BLM
ini juga diharapkan mampu
mengimplementasikan secara nyata
proses pembelajaran dalam hal penerapan
nilai-nilai universal kemanusiaan serta
prinsip-prinsip universal kemasyarakatan
dan pembangunan berkelanjutan. Ketiga
nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan
P2KP di tiap komponen maupun tahapan

18. 69Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
kegiatan, diyakini akan mampu mendorong
proses transformasi sosial masyarakat
kelurahan sasaran ke arah yang lebih baik,
lebih jujur, lebih berpihak pada masyarakat
miskin, lebih transparan dan akuntabel,
lebih adil, lebih partisipatif dan lebih
memiliki peluang untuk konribusi nyata
dalam memperbaiki kesejahteraan
masyarakat miskin di wilayahnya,
Adapun kegiatan-kegiatan pokok
komponen dana BLM secara umum adalah
sbb:
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
29.
30.
31.
32.
33.
CoachingAdministrasi
Pencairan dana BLM P2KP
olehKMW
Pengajuan pencairan BLM
tahap I ke PJOK
Pencairan dana BLM thp I
ke rekening BKM dan pe-
manfaatan-nya untuk
kegiatan yang bersifat
kolektif/kepentingan umum
Proses penyusunan
usulan kegiatan oleh KSM
berdasarkan PJM
Pronangkis dan Program
Tahunan untuk pengajuan
pencairan dana BLM thp II
atau tahap III
Proses analisis kelayakan
usulan KSM
Pelaksana: KMW
Pelaku: KPKN, PJOK, BKM &
Relawan Masy.
Fasilitator: KMW
Pelaksana : BKM
Fasilitator : KMW/Tim Fasilitator
Pelaksana: KPKN
Fasilitator: KMW & PJOK
Pelaksana: BKM dan Relawan
Masyarakat
Peserta : KSM-KSM
Fasilitator : Tim Fasilitator
Pelaksana: BKM & UP
Fasilitator : Tim Fasilitator dan
Relawan Masyarakat
• Seluruh para pihak yg ter-
kait dalam proses adminis-
trasi pencairan dana BLM
P2KP ke masyarakat
memiliki persepsi serta
pemahaman yang sama.
• Dana BLM Tridaya dapat
dicairkan ke masyarakat
secara mudah, transparan,
dan akuntabel.
• Administrasi pencairan dan
pelaporan penyaluran dana
BLM Tridaya tertata baik
dan mudah.
Permintaan pencairan dana
oleh BKM ke PJOK dilampiri
PJM dan rencana tahunan
Pronangkis
Dana BLM Tahap I tersedia
di rekening BKM
Pengajuan Usulan KSM kpd
UP BKM, baik untuk kegiatan
pembangunan/ pemeliharaan
sarana-prasarana lingkung-
an, usaha (kredit/ pergulir-
an), maupun kegiatan sosial.
Daftar usulan KSM yang
layak, yang perlu perbaikan
dan yang tidak layak
•Maximal bln ke-6 stlh
fasilitator mobilisasi,
atau segera mungkin
stlh terbit SE BLM P2KP
oleh DJA Dept.Keu.
•Sangat diharapkan
adanya forum koordi-
nasi intensif KMW,
PJOK,danKPKN
setempat utk penyama-
an persepsi SE-DJA ttg
pencairan dana P2KP
•Lihat SE & format
format pencairan dana
(SPPB & lampirannya)
•Diharapkan bln ke-7
stl fasilitator mobilisasi
•Thp I,yakni 20% dr
pagu BLM
•Diharapkan awal bln-7
stl mobilisa-i fasilitator
KMPmenyusun
pedoman penyusunan
usulan oleh KSM
secara sederhana
Lihat Pedoman UP dan
pinjaman bergulir
tentang analisis
kelayakan usulan
sederhana

19. 70 Pedoman Umum
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Proses penetapan
prioritas usulan yang
layak melalui rembug
warga dimana yang
berkepentingan diundang
Verifikasi KMW terhadap
kinerja tahap sebelumnya
untuk rekomendasi pen-
cairan BLM tahap 2 (50%)
atau potensi keberlanjutan
(kelembagaan, dana, dan
kegiatan serta penerapan
prinsip dan nilai P2KP oleh
BKM) untuk rekomendasi
pencairan BLM tahap III
(30%)
Pengajuan pencairan BLM
tahap II atau tahap III ke
PJOK
Pencairan dana BLM tahap
II atau tahap III ke rekening
BKM
Pencairan dana ke KSM /
Panitia
Pemanfaatan dana oleh
KSM/anggota sesuai
usulan
Pelaksana: BKM
Peserta: Tim Verifikasi, KSM-KSM
dan masyarakat
Fasilitator : Tim Fasilitator dan
Relawan Masyarakat
Pelaksana: KMW
Fasilitator : Tenaga Ahli dan Tim
Fasilitator
Pelaksana : BKM & UP
Fasilitator : KMW/Tim Fasilitator
Pelaksana: KPKN
Fasilitator: KMW & PJOK
Penanggungjawab: BKM
Pelaksana : UP
Peserta: KSM-KSM
Fasilitator : Tim Fasilitator dan
Relawan
Penanggungjawab: BKM & UP
Pelaksana : KSM-KSM
Fasilitator: Tim Fasilitator dan
Relawan Masyarakat
Daftar urutan prioritas usulan
kegiatan
• BKM dan masyarakat telah
memenuhi persyaratan utk
memperoleh dana BLM
tahap berikutnya
• MenjaminkinerjaBKM
sesuai ketentuan (termasuk
tlh melaksanakan audit
independen dan entry data
SIMP2KP)
• Menjamin aspek sustaina-
bility kegiatan, lembaga dan
keuangan
Permintaan pencairan dana
oleh BKM ke PJOK dilampiri:
Verifikasi KMW mengenai
kinerja tahap sebelumnya
(untuk BLM tahap II) atau
Potensi keberlanjutan dari
organisasi, kegiatan dan
dana (untuk BLM tahap III),
proposal-proposal KSM, dan
lampiran-lampiran lainnya.
Dana BLM Tahap II atau tahap
III tersedia di rekening BKM
Dana diterima oleh KSM/
panitia
Dana dimanfaatkan untuk
penanggulangan kemiskinan
dan dikelola secara
transparan, partisipatif dan
akuntabel oleh masing-
masingKSM
Pedoman prioritasi
usulan scr sederhana
disusun KMW, dgn
mempertimbangkan
nuansa pembelajaran.
Atas persetujuan KMP,
KMW perlu menyusun
panduan verifikasi ki-
nerja, kegiatan, kelem-
bagaan, keuangan serta
kesesuaian dengan
Prinsip dan Nilai di P2KP
Lihat format–format
pencairan dana BLM
sesuai SE DJA Depkeu
dan Buku Pedoman
Teknis
Tahap II, yakni 50%, dan
tahap III sebesar 30%
Jadwal & mekanisme
pencairan dana sesuai
dgn SE DJA Depkeu.
Format-format Surat
Perjanjian antara BKM
dengan KSM di
PedomanUP&pinjaman
bergulir
Lihat format supervisi
kegiatan oleh BKM/UP di
Buku PedomanTeknis

20. 71Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
c) Penyediaan Dana Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu (PAKET)
Komponen PAKET pada hakekatnya
merupakan bentuk dukungan P2KP untuk
melengkapi dan sekaligus stimulans bagi
proses kemitraan yang sinergis antara
masyarakat, pemerintah daerah dan
kelompok peduli setempat. Karena itu,
PAKET hanya dapat diakses para pihak
terkait yang telah memperlihatkan
kebutuhan dan kesungguhan kemitraan
sinergis dengan bertumpu pada
keswadayaan, kemandirian dan kerja keras
mereka untuk menggalang segenap
potensi sumber daya yang dimiliki
bersama. Sebaliknya, komponen dana
PAKET tidak akan dilaksanakan bila para-
pihak di kota/kabupaten sasaran
memperlihatkan kondisi ketidakkesiapan
untuk bermitra sinergis di antara mereka.
PAKET merupakan proses pembelajaran kepada
para pihak di tingkat kota/ kabupaten untuk tidak
tergantung pada bantuan pihak luar ataupun
berorientasi mencari dana proyek semata, tetapi
harus mampu bertumpu pada kemandirian dan
potensi sumberdaya yang mereka miliki sendiri
sebelum kemudian mereka dapat mengakses
PAKET serta sumber daya lainnya (chanelling
programme).
Nuansa pembelajaran para pihak dalam
pelaksanaan komponen dana PAKET juga
tercermin pada penggunaan dana PAKET
secara efektif, efesien, berpihak pada
masyarakat miskin atau marjinal (pro poor)
serta sistematis, yakni dengan ketentuan
bahwa penggunaannya harus mengacu
pada kesesuaian/keterpaduan antara
Dokumen SPK-D dan Pronangkis kota/kab.
yang disusun KPK-D dengan PJM serta
renta Pronangkis yang disepakati seluruh
masyarakat. Sehingga para pihak terkait
akan benar-benar bertanggungjawab
(moral, hukum dan materiil) untuk
mengelola PAKET P2KP hanya bagi
kepentingan perbaikan kesejahteraan
masyarakat miskin.
Selain itu, melalui PAKET diharapkan juga
dapat mendorong proses saling belajar
satu sama lain. Masyarakat didorong untuk
belajar keterampilan teknis maupun akses
program yang dimiliki oleh pemerintah
daerah (dinas/instansi) ataupun kelompok
peduli dan swasta. Sebaliknya, pemerintah
daerah juga dapat belajar bagaimana
merencanakan dan melaksanakan
program serta kebijakan yang berbasis
kebutuhan riil serta program masyarakat
Pada akhirnya, sebagaimana konsep dasar
serta strategi pelaksanaan P2KP, maka
para pihak dalam pengelolaan PAKET
P2KP diharapkan mengimplementasikan
secara nyata proses pembelajaran
penerapan nilai-nilai universal kemanusiaan
serta prinsip-prinsip universal
kemasyarakatan dan pembangunan
berkelanjutan. Nilai-nilai serta prinsip-
prinsip itulah yang diyakini P2KP akan
mampu mendorong pelembagaan
kemitraan sinergis antara ketiga pilar
pembangunan lokal ke arah yang lebih
baik, lebih jujur, lebih pro poor, lebih good
governance, lebih transparan dan
akuntabel, lebih adil, lebih partisipatif dan
lebih memiliki peluang untuk konribusi
efektif dalam menanggulangi masalah
kemiskinan di wilayahnya.
Program PAKET berlangsung selama tiga
tahun, dimulai pada tahun ketiga
pelaksanaan P2KP di wilayahnya.
Sedangkan proses seleksi kota/kabupaten
peserta program PAKET pada pertengahan
tahun kedua pelaksanaan PAKET,
berdasarkan kinerja KPK-D dan kualitas
SPK-D yang berlangsung sejak tahun
pertama pelaksanaan P2KP.
Adapun kegiatan-kegiatan pokok
komponen dana PAKET secara umum
adalah sbb:

21. 72 Pedoman Umum
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
40.
41.
42.
43.
44.
Serangkaian rembug BKM-
BKM untuk pem-bentukan
Forum BKM Kota/
Kabupaten secara
organik, partisipatif,
demokratis, transparan &
akuntabel
Diseminasi PAKETdan
Kriteria peserta PAKET ke
seluruh Pemda dan
kelompok strategis kota/
kab. sasaran P2KP
Seleksi kota/ kabupaten
peserta PAKETP2KP
melalui Evaluasi Kinerja
Pemkot/Kab dalam rangka
pengokohan KPK-Kota/
Kab dan Evaluasi
DokumenStrategi
Penanggula-ngan
Kemiskinan (SPK) Kota/
Kab serta Pronangkis
Kota/kab
Pelaksana: BKM-BKM
Partisipan: BKM-BKM se kota/
kabupaten
Fasilitator: KPK-D dan Tim
Koordinasi Kab./Kota
Pelaksana: KMW & KMP
Peserta : Kota/kabupaten lokasi
sasaran P2KP Fasilitator : KMP
Pelaksana: Gabungan
Pemerintah pusat, propinsi dan
kota/kab.
Peserta: Pemkot/kab yg menjadi
lokasi P2KP & KPK setempat
Fasilitator : PMU
Terbentuk Forum BKM Kota/
Kabupaten secara
partisipatif, didasarkan
kerelawanan, kepemim-pinan
kolektif, inklusif, mengakar,
organik, demokratis,
transparan & mengakar
Kota/Kabupaten lokasi P2KP
paham substansi, kriteria dan
mekanisme seleksi peserta
PAKET P2KPserta dpt me-
nyiapkan diri untuk berkompe-
tisi melalui penguatan KPK-D
&SPK-D
• PMU/PimproP2KPmenetap-
kan hasil penilaian kinerja
KPK-Kota/kab, profil SP- D
dan Pronangkis dari masing-
masing kota/kab. sesuai
hasil seleksi yg dilakukan
secara partisipatif, dengan
melibatkan pemerintah
pusat, pemerintah propinsi
dan pemerintah kota/kab.
• Indikator seleksi didasarkan
kinerjaKPK-D,KBP,SPK-D
masing-masing kota/kab dan
kinerja BKM Berdaya.
•LihatPedomanPelaku
BKM.
•Mulai dilakukan stlh
slrh BKM terbentuk dan
mengakar
Lihat buku pedoman
khusus tentang PAKET
Dilaksanakan sejak
awal bersamaan dgn
sosialisasi awal P2KP
Langkah kegiatan ini
sbg hasil tindak lanjut
langkah-langkah
kegiatan dalam
komponen
pengembangan
kapasitas pemkot/Kab
Dilakukan pada akhir
tahun ke 2 stlh KMW
dimobilisasi atau stlh
review Dokumen SPKD
Tahap Seleksi Lokasi PAKET
Tahap Persiapan
Launching, Lokakarya
Kesepakatan Pelaksa-
naan PAKET& Penan-
datangan MOU antara
Pemerintah Pusat (c.q.
Dept. Kimpraswil) dengan
Kota/Kab. peserta PAKET.
Penyiapan BKM dan
Pemkot/ kab untuk
pelaksanaanPAKETP2KP
Pelaksana: PMU dan Pemprop.
Peserta: Pemkot/kab & KPK
setempat
Fasilitator : PMU
Pelaksana: Pemkot/ kab lokasi
PAKET
Partisipan: BKM, lurah, camat,
PJOK,Pemkot/kabupaten
Fasilitator: KMW
• Disepakatinya beberapa ke-
tentuan pelaksanaan PAKET
di masing2 kota/kab.
• Ditandatanganinya MOU
kesepakatan antara Dept.
Kimpraswil dgn masing2
kota/kab.
• PJM & Renta Pronangkis dpt
diusulkan dlm mekanisme
musbangkel & rakor bang-
des atau jaring asmara (atau
istilah lain yang merujuk pd
kebijakan Pemda/DPRD utk
menampung usulan masy.)
• Pemkot/kabmenyiapkan
dana BOP & program
pendampingdlmAPBD
• Pemda menyebarluaskan
informasi terpilihnya kota/
kab. bersangkutan sbg
lokasiPAKETmelalui
berbagai media (TV, Radio,
Koran, Tabloid, Majalah,
Siaran Pers, dll)
•Diharapkan dapat ber-
langsung pada awal
tahun ke-3 setelah
pelaksanaan P2KP.
•Dilaksanakan di
propinsi atau kota/kab
Dilaksanakan pd saat
berlangsungnya mus-
bangkel/des hingga
Rakorbang sebelum
tahun pertama pelak-
sanaan PAKETP2KPdi
wilayah tersebut

22. 73Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
45.
46.
47.
48.
Serangkaian silaturahmi
sosial, Lobby-lobby
kelompok strategis dan
lokakarya disseminasi
PAKETtingkat kota/kab
Pemasyarakatan/
sosialisasi intensif PAKET
sbg proses pembelajaran
ke-mitraan sinergis para
pihak berlandaskan nilai &
prinsip di P2KP ke seluruh
masyarakat kelurahan di
kota/kab. peserta PAKET
Pemasyarakatan/
sosialisasi intensif PAKET
sbg proses pembelajaan
kemitraan sinergis para
pihak berlandas-kan nilai
dan prinsip di P2KP secara
khusus ke seluruh dinas/
instansi dan kelompok
peduli di kota/ kab. peserta
PAKET
Pengokohan Relawan
Kemiskinan Tkt Kota/ kab,
yang berasal dari peserta
aktif KBP dan unsur
lainnya, melalui
serangkaian FGD dan
rembug kota tentang
kerelawanan sebagai
basis kemitraan
penanggulangan
kemiskinan secara mandiri
dan berkelanjutan
Penyelenggara: Pemkot/ kab &
KPK-D
Peserta: Perangkat pemkot/kab,
DPRD, tokoh formal dan tokoh
masyarakat informal yang
berpengaruh di kota/kab.
setempat serta masyarakat dan
para pihak lainnya.
Fasilitator: KMW
Pelaksana: KPK-D
Peserta : BKM, lurah, Relawan,
LKMD/BPD, & masyarakat
kelurahan
Fasilitator : Pemkot/ kab. & KMW
Pelaksana: KPK-D
Peserta : Dinas-dinas, instansi,
Kelompok peduli (LSM, universi-
tas, profesional, pers, swasta
dan kelompok peduli lainnya)
Fasilitator : Pemkot/ kab.dan
KMW
Pelaksana: KPK-D & Pemkot/
kabupaten.
Peserta: Pemkot/kab,DPRD,
Dinas-dinas/ Instansi, camat,
Kelompok Peduli (LSM, swasta,
Pers, Perguruan tinggi, dll), para
pihak peduli lainnya.
Fasilitator : KMW
Penerimaan perangkat
pemkot/kab,DPRDdan
kelompok strategis thdp
keberadaan PAKETP2KPdi
kota/kab bersangkutan
Dipahaminya substansi,
proses dan ketentuan
kemitraan yang ingin
dibangunmelaluiPAKET
Kesepakatan Rencana
tindak pelaksanaan PAKET
P2KP di kota/kab sasaran
Masyarakat paham tujuan,
konsep dan mekanisme
PAKET(apa, mengapa &
mekanismePAKET)
Tumbuh niat masyarakat
untuk bermitra secara
sinergis dgn pemerintah dan
kelompok peduli (swasta,
LSM, dsb)
Dinas/instansi & kelompok
peduli paham tujuan, konsep
dan mekanisme PAKET(apa,
mengapa & bagaimana
mekanismedanaPAKET)
Tumbuh kebutuhan & ke-
pentingan Dinas/instansi &
kelompok peduli utk ber-
mitra sinergi dg masyarakat
Tumbuh niat dinas/instansi
dan kelompok peduli untuk
bermitra secara sinergis
dengan masyarakat (BKM)
• Para-pihak di tkt. kota/kab.
menumbuhkembangkan
kerelawanan sebagai basis
pelaksanaan PAKET
• Para-pihak tkt. kota/kab.
mendorong serta membuka
kesempatan kepada orang-
orang peduli (berdasarkan
kriteria perbuatan baik dan
kualitas sifat kemanusiaan)
untuk menjadi relawan-
relawan dalam rangka
pelaksanaan PAKETdi
wilayahnya.
Dilakukan di bulan ke-1
pelaksanaan PAKETdi
kota/ kabupaten
bersangkutan
Lihat Buku Pedoman
khususPAKET
Mulai dilaksanakan pd
bln ke-1 sampai ke-2
pelaksanaan PAKET&
berkesi-nambungan
secara intensif
LihatPedoman
khususPAKET
Mulai dilaksanakan pd
bln ke-1 sampai ke-2
pelaksanaan PAKET&
berke-sinambungan
secara intensif
• Di Kota/Kab
• Dilakukan pd Bulan
ke-3 pelaksanaan
PAKET& berkesi-
nambungan selama
masa proyek P2KP
• KPK-D&KMW
mendorong para-
pihak kota/kab utk
komunikasi intensif
dengan Relawan-
Relawan Masyarakat
Tahap Pelaksanaan

23. 74 Pedoman Umum
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
49.
50
51.
PembentukanPokjaPAKET
di tingkat kota dengan
keanggotaan berbasis
kerelawanan dan nilai-nilai
universal kemanusiaan
melalui serangkaian FGD
serta rembug kota yg
dikoor-dinir oleh KPK-D
Serangkaian rembug para-
pihak di tkt kota/ kab untuk
keterpaduan program-
program masy-arakat
dengan program pemkot/
kab. (dinas/ instansi) &
kelompok peduli setempat
(dapat melalui pameran
lelang program, rapat
koordinasi, lobby
strategis, silaturahmi
sosial, musbangkel/des,
dll)
PembentukanPanitia
Kemitraan oleh BKM dan
dinas pengusul yang telah
menyepakati ber-sama
untuk memadukan program
mereka & bermitra sinergis
dlm me-laksanakan
kegiatannya
Pelaksana: KPK-D & Relawan
Peserta : Relawan-relawan
kemiskinan kota dan kelompok
strategis di kota/ kabupaten
setempat
Fasilitator : Pemkot/ kab dan
KMW
Pelaksana: KPK-D, Pokja PAKET,
Pemkot/ kab & Relawan kota
Peserta : BKM-BKM, Dinas/
Instansi, LSM, universitas,
swasta, ulama, pers, kelompok
peduli & masyarakat.
Fasilitator: Pemerintah kota/kab.
dan KMW
Pelaksana: BKM bersama dinas/
instansi pengusul
Fasilitator: Pemerintah kota/kab,
KPK-DdanKMW
Dipahaminya substansi
Pokja PAKETyang berbasis
kerelawanan, organik, inklu-
sif & pimpinan kolektif.
Anggota-anggota Pokja
PAKET dipilih berdasar kri-
teria & mekanisme pemilihan
yang berbasis kerelawanan
& nilai-nilai kemanusiaan.
Pokja PAKETterbentuk
secara organik, partisipatif,
demokratis, transparan dan
akuntabel beranggotakan
para-pihak dari pemerintah
daerah (dinas/instansi),
BKM, dan kelompok peduli
Disepakatinya aturan dasar,
prinsip, rencana dan meka-
nisme kerja Pokja PAKET.
• Program Pemda dari Hasil-
hasil Musbankel/des &
rakorbang thn lalu telah
menampung usulan
masyarakat (Pronangkis)
pada tahun sebelumnya &
kesepakatan ttg penyam-
paian program masyarakat
pd program Pemda utk thn
berikutnya melalui meka-
nisme musbangkel/des &
rakorbang thn berjalan
• Kesepakatan Matching
Program Penanggulangan
Kemiskinan antara masya-
rakat dengan dinas/instansi
sebagai hasil keterpaduan
PJM dan Renta Pronangkis
yang disusun masyarakat
dengan program organik
dinas/instansi setempat.
• Diperoleh rencana kemitra-
an Program Masyarakat dg
Program dinas dengan jenis
kegiatan & keterlibatan
institusi yang bervariasi
Panitia kemitraan dibentuk
berdasarkan kesetaraan,
kemitraan, kebersamaan,
partisipatif dan akuntabel.
Job description dan tata
kerja Panitia kemitraan telah
disepakati
Ditandatangi berita acara
pembentukan panitia kemit-
raan oleh ketua BKM bersa-
ma dgn kepala dinas
LihatPedoman
Khusus PAKET
Proses pemilihan
hanya dapat dilakukan
apabila dalam proses
pemilihan dilaksana-
kan terlebih dahulu
FGDkepemimpinan
berbasis nilai-nilai
kemanusiaan &
kerelawanan
Sebaiknya dilakukan
pada bln ke-4
pelaksanaan PAKET
• LihatPedoman
Khusus PAKET
• Pronangkis diharap-
kan dpt disampaikan
padamekanisme
Musbangkel/des
hingga rakorbang
ataumekanisme
perencanaan pem-
bangunan pemda lain
yg melibatkan partisi-
pasi masyarakat
• Rencana keterpaduan
& kemitraan program
masyarakat dgn
program dinas
dibahas intensif di
rembug kota KPK
yang dilengkapi dg
lokakarya perenca-
naan partisipatif &
‘lelang program
kemitraan’ utk pelak-
sanaanPAKET
• Dilakukan pada bln ke-
5 hingga ke-6 pelak-
sanaanPAKET
LihatPedoman
Khusus PAKET
Rintisan dapat dilaku-
kan sejak bulan ke-5
dan secara intensif
Dilakukan pada bln ke-
6 s/d ke-7
pelaksanaan PAKET
KMW memverifikasi
kesesuaian proses
pembentukan dgn
prinsip & nilai di P2KP

24. 75Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
52.
53.
54.
55.
56.
Penyusunan Proposal
bersama yg dilakukan
secara partisipatif,
transparan, demokratis, &
akun-tabel serta dlm
suasana kesetaraan oleh
dinas kota/kab dengan
BKM yang telah sepakat
membentuk panitia
kemitraan
Penilaian kelayakan
proposal PAKET dan
Prioritasi proposal serta
Persetujuan Pendanaan
proposal oleh Pokja PAKET
Penyiapan detail desain
teknis (bila diperlukan)
Pencairan dana PAKET ke
rekening Panitia kemitraan
Kerjasama & kemitraan
sinergis pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan
proposal yang disetujui
Pelaksana: Dinas/ Instansi
bersama BKM
Fasilitator: Pemerintah kota/kab,
KPK-DdanKMW
Pelaksana: Pokja PAKET
Fasilitator: Pemerintah kota/kab,
KPK-DdanKMW
Pelaksana: Panitia kemitraan
yang proposal/usulannya
disetujui
Fasilitator: Pemerintah kota/kab,
KPK-DdanKMW
Pelaksana: PJOK & KPKN
Fasilitator: Pemerintah kota/kab,
KPK-DdanKMW
Pelaksana: Setiap Panitia
kemitraan yang proposal-nya
didanaiPAKETP2KP
Fasilitator : Pemerintah kota/kab,
KPK-DdanKMW
Usulan-usulan bersama
pembangunan prasarana
dan/atau pengembangan
pelayanan masyarakat yg
terkait dgn penanggu-
langan kemiskinan
Proses pembuatan proposal
bersama dilandasi
kesetaraan, kebersamaan,
serta sesuai dengan prinsip
dan nilai di P2KP
Proposal panitia kemitraan
diverifikasi oleh KMW
Proposal yg telah diveri-
fikasi KMW diserahkan ke
PokjaPAKETuntukdinilai
kelayakannya (teknis,
keuangan dan lingkungan)
Diperoleh kelayakan usulan-
usulan berdasarkan
verifikasi lapangan &
penilaian ke-layakan teknis,
lingkungan serta keuangan
olehPokjaPAKET
Usulan-usulan yg layak
diajukankePJOKPAKET
untuk dicairkan dananya
Penyiapan detail desain
(DED, pendanaan dll) oleh
pihak pengusul yg proposal
atau usulannya menurut
keputusan Pokja PAKET
harus dilengkapi dgn detail
desain
Detail desain teknis
diverifikasi & disetujui KMW
Panitia kemitraan terlebih
dahulu melak-sanakan
kegiatan dgn sumber dana
swadaya (baik dari
masyarakat maupun dinas
atau kelompok peduli)
Dana tersedia di rekening
bersama panitia kemitraan
Prasarana dan/atau pela-
yanan publik terkait dgn pe-
nanggulangan kemiskinan,
terbangun dan/atau tersedia
LihatPedoman
Khusus PAKET
Dilakukan pada bln ke-
7 s/d ke-8 pe-
laksanaanPAKET
KMW & relawan kota
memfasilitasi
keduabelah pihak
agar proses penyu-
sunan proposal
sesuai dgn prinsip &
nilai di P2KP serta
terjadi saling belajar
bersama
Proposal yg tidak
memenuhi kriteria
verifikasi KMW di-
serahkan kembali ke
pengusul untuk
disempurnakan
LihatPedoman
Khusus PAKET
Dilakukan pd akhir bln
ke-8 pelaksanaan
PAKET
PokjaPAKETdpt
memintabantuan
Dinas teknis atau
pakar yang terkait dgn
usulan utk membantu
penilaian kelayakan
usulan tersebut
Dapat dibantu tenaga
ahli dari dinas terkait
atau klpk peduli
Dilakukan pd bln ke-8
pelaksanaan PAKET
Dilakukan pd bulan ke-9
pelaksanaan PAKET
Lihat pedoman
khususPAKET
Dilakukan pd bln ke-9
s/d bln ke-12
pelaksanaan PAKET

25. 76 Pedoman Umum
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
57.
58.
59.
Penyusunan laporan
pertanggung jawaban
pelaksanaan proyek/
subproyek oleh Panitia
Kemitraan
Evaluasi tkt Kota/Kab,
Penyusunan laporan
tahunan pelaksanaan
PAKETdi tingkat Kota/Kab
dan Penyusunan Best
Practice kegiatan Panitia
Kemitraan
Evaluasi Kinerja Peserta
PAKETuntuk Penyempur-
naan Pelaksanaan dan
Evaluasi Keberlanjutan
PAKET di kota/kab peserta
PAKET
Pelaksana: Pokja PAKETdan
semua Panitia kemitraan yang
proposal-nya didanai PAKET
Fasilitator : Pemerintah kota/kab,
KPK-DdanKMW
Pelaksana : Pokja PAKET &
KPKD serta relawan kota
Fasilitator : KMW dan Pemkot/
kab
Pelaksana : KMW, Pemprop, P2P
Peserta: KPK-D, Pokja PAKET,
pemkot/kab, relawan-relawan
kota/ kab dan para pihak lainnya
Fasilitator : PMU/KMP
Kegiatan-kegiatan yang dila-
kukan telah diaudit & diper-
tanggungjawabkan serta di-
sampaikan secara terbuka &
akuntabel kepada masyarakat
serta pihak terkait lainnya
Pelaksanaan PAKETdi kota/
kab & kegiatan best practice
dapat dipertanggungjawab-
kan, disampaikan scr terbuka
dan akuntabel ke masyarakat
serta pihak terkait lainnya
• Teridentifikasinya realisasi
MOU dan pelaksanaan
PAKETsesuai Pedoman dan
ketentuanP2KP
• Penyempurnaan konsep dan
Pelaksanaan PAKETdi
lokasi-lokasi peserta
• Keputusan untuk
keberlanjutan program
PAKETdi lokasi-lokasi
peserta PAKET
Dilakukan pd bln ke-11
s/d bln ke-12
pelaksanaan PAKET
Dilakukan pd bln ke-11
s/d bln ke-12
pelaksanaan PAKET
Dilakukan pd bln ke-12
pelaksanaan PAKET
Tahap Laporan dan Evaluasi
Pelaksanaan PAKET putaran berikutnya (Tahun berikutnya)
4.3. TAHAP-TAHAP YANG MENERUS ATAU
BERKALA
Pada pelaksanaan P2KP terdapat
serangkaian kegiatan, baik sebagai bagian dari
siklus pokok P2KP maupun kegiatan khusus,
yang dilaksanakan secara berkala dan secara
terus menerus atau berkelanjutan selama
masa proyek P2KP. Meskipun demikian,
harus disadari agar kegiatan ini dilaksanakan
secara cermat, sistematis dan terarah agar
tidak menjadi siklus tersendiri yang justru akan
memperlambat proses dinamika kegiatan
proyek P2KP di lapangan, sehingga
menimbulkan dampak kejenuhan dan
ketidakpercayaan masyarakat.
Beberapa kegiatan yang termasuk dalam
kategori kegiatan yang terus menerus atau
berkala, antara lain adalah sebagai berikut:
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
1.
2.
3.
Monitoring (pemantauan)
Evaluasi
Penanganan pengaduan
dan manajemen konflik
Perbaikan kualitas kinerja
proyekP2KP
Data status pencapaian
tujuan proyek
Saran perbaikan & masukan
kebijakan bagi pemerintah
Pengaduan masyarakat
teridentifikasi dan tertangani
Konflik terselesaikan
Pelaksana: KMP dan KMW,Tim
Fasilitator dan Relawan
Masyarakat
Pelaksana: Konsultan Evaluasi
(KE)
Pelaksana : PMU, KMP, KMW &
BKM sesuai dengan tingkatannya
Dilakukan atas dasar
indikator kinerja P2KP &
sebagai bagian dari
fungsi manajemen
proyek
Survai awal (Baseline
survey) Diikuti
serangkaian studi
dampak
Pedoman penanganan
pengaduan oleh KMP

26. 77Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Inventarisasi dan
penyebarluasan contoh
kasus sukses (Best
Practice) P2KP
Penyiapan tahap terminasi
(Penghentian hubungan
kerja proyek)
Sosialisasi P2KP secara
terus menerus selama
masa proyek ke berbagai
kelompok sasaran di
berbagai tataran.
Pelatihan (in class,
coaching, on the job
training, magang, dll)
Pendampingan serta
Penguatan Forum dan
Lembaga Masyarakat
dalam P2KP (Relawan
Masyarakat, Panitia, BKM,
UP-UP, KSMForumBKM
dll) & pe-ngembangan
jaringan diantara mereka
dan berbagai lembaga
lainnya
Pendampingan serta
Penguatan Kapasitas
Pemerintah Kota/Kab &
KPK-D setempat sbg
Forum Komunikasi stake-
holder untuk upaya-upaya
penanggulangan
kemiskinan di kota/kab
setempat
Proses inventarisasi
dilakukan secara
partisipatif, transparan dan
akuntabel
Keberlanjutan dari:
• kelembagaan masyarakat
• dana bergulir (BLM)
• budaya kerjasama antara
pemerintah dan masyarakat
Meningkatnya kesadaran dan
fungsi kontrol sosial masyara-
kat terhadap program penang-
gulangan kemiskinan pada
umumnya dan khususnya
terhadap BKM, UP, KSM
Meningkatnya kemampuan dan
kapasitas para pelaku
pembangunan dlm menang-
gulangi kemiskinan pada
umumnya dan menerapkan
P2KP pada khususnya
• BKM berfungsi & dikelola
sesuai prinsip & nilai P2KP
• UP berfungsi & dipersiap-
kan dikelola sbg Lembaga
pelaksana kegiatan
• Terbangun jaringan kerja-
sama antar lembaga masya-
rakat & antara lembaga ma-
syarakat dgn pihak lainnya
• Relawan Masyarakat
menjadi pengawal prinsip
dan nilai-nilai P2KP (safe-
guard)
• Pemkot/kabmampuutk
replikasi konsep P2KP sbg
dasar program & kebijakan
penanggulangan kemis-
kinan di wilayahnya
• KPK-D berfungsi & dikelola
sesuai prinsip & nilai P2KP
• Relawan Kota dan KPK-D
menjadi pengawal prinsip
dan nilai-nilai di P2KP (safe-
guard)
Pelaksana : KMP
Peserta : BKM, KSM dan pihak
terkait
Fasilitator: KMW
Pelaksana : KMW
Peserta : BKM, UP, KSM, Relawan
Masyarakat, Forum BKM, Pokja
PAKET dan stakeholder
Fasilitator: PMU & KMP
Pelaksana: KMP, KMW dan Tim
Fasilitator sesuai dengan wilayah
kerjanya.
Fasilitator: PMU
Pelaksana: KMP, KMW dan Tim
Fasilitator sesuai dengan wilayah
kerjanya
Fasilitator: PMU, Tim Pelatih
Pelaksana: Pemerintah
Kelurahan, PJOK dan Tim
Fasilitator sesuai wilayah
kerjanya
Peserta : Relawan Masyarakat,
Tim Pemetaan Swadaya, BKM,
UP, Forum BKM, kelompok peduli,
kelompok usaha, pemda, dll
Fasilitator : Pemkot/kab dan KMW
Pelaksana: KMW dan Pemkot/kab
Peserta : KPK-D, relawan kota,
kelompok peduli, dll
Pedoman inventarisasi
kasus-kasus sukses
olehKMP
o Pedoman Exit Strategy
&TerminasiP2KP
o Pengenaan sanksi ke
BKM yg tdk mampu
mengelola dana
bergulir dengan
melikuidasi dana
bergulir utk digunakan
pembangunan
prasarana
Buku Pedoman teknis
dan Pedoman Khusus
tentang Sosialisasi
Buku Pedoman teknis
dan Pedoman khusus
tentang Pelatihan
PedomanTeknik
Penguatan Kelembagaan
Masyarakat oleh KMP
Penguatan Kapasitas
Pemerintah Kota/
kabupaten dan KPK-D
olehKMP

27. 78 Pedoman Umum
4.4. TAHAP PENYIAPAN KEBERLANJUTAN
PROGRAM
Selain kegiatan di atas, P2KP juga mendorong
dua kegiatan yang dilaksanakan sebagai
proses penyiapan keberlanjutan program oleh
masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
Artinya, kegiatan-kegiatan jenis ini diharapkan
dapat terus dikembangkan lebih lanjut oleh
pemerintah kota/kabupaten dan masyarakat,
meskipun masa proyek P2KP telah berakhir.
Maksud utama dari kegiatan ini pada intinya
adalah mendorong masyarakat dan
pemerintah daerah untuk mempertahankan
dan meningkatkan proses pembelajaran di
antara mereka, khususnya dalam menerapkan
nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal yang
telah mulai dibangun selama masa proyek
P2KP.
No KEGIATAN PELAKU HASIL KETERANGAN
1.
2.
Pendampingan serta
Penguatan Komunitas
Belajar Kelurahan (KBK)
Pendampingan serta
Penguatan Komunitas
Belajar Kelurahan (KBK)
• BKMmampumelembaga-kan
komunitas pembelajar di
masyarakat sebagai pusat
kajian kebijakan dan
kegiatan penanggulangan
kemiskinan serta pemba-
ngunan kelurahan
• Keputusan dan kebijakan
BKM serta UP-UP dan
Pemerintah Kelurahan
berbasis pada aspirasi dan
kebutuhan masyarakat serta
berorientasi pro poor
setelah P2KP berakhir
• Relawan-relawan masy.
menjadi pengawal prinsip
dan nilai-nilai universal di
P2KP (safe-guard)
• Meletakkan pondasi bagi
masyarakat untuk menata
dan memperbaiki kualitas
lingkungan perumahan
permukiman kelurahannya
yang lebih lestari, sehat,
aman dan terpadu
(Kelurahan Neighbour-hood
development)
• KPK-Dmampumelemba-
gakan KBP sbg Pusat
Pembelajaran dan Peng-
kajian masalah-masalah
kemiskinan di wilayahnya
• Pemkot/kabmampurepli-
kasi konsep P2KP sbg dasar
program & kebijakan di
wilayahnya
• Relawan Kota dan KPK-D
menjadi pengawal prinsip
dan nilai-nilai di P2KP (safe-
guard)
• Meletakkan pondasi bagi
upaya menata & memper-
baiki kualitas lingkungan
perumahan permukiman di
perkotaan yang lebih lestari,
sehat, aman dan
berkelanjutan scr terpadu
(city Neighbourhood
development)
Pelaksana: UPS, BKM, perangkat
kelurahan dan relawan-relawan
Peserta : Relawan dan
Masyarakat serta perangkat
kelurahan/ desa yang aktif di KBK
Pelaksana: Pemkot/ kab, KPK-D
dan KMW Peserta : Pemkot/kab,
KPK-D, relawan kota, kelompok
peduli, dll
Pelaksana: KMW dan Pemkot/
kabPeserta : KPK-D, relawan
kota, kelompok peduli, dll
PedomanTeknik
Komunitas Belajar
Kelurahan (KBK)
PedomanTeknik
Komunitas Belajar
Perkotaan (KBP)
PedomanTeknik
Penguatan Kapasitas
Pemerintah Kota/
kabupaten dan KPK-D
olehKMP