1. Dampak PNPM Perdesaan Terhadap Pelayanan Pemerintahan Desa Di Wilayah
Pantai Utara Jawa
Oleh:
Dr. Nina Karlina, S.IP., M.Si.
(karlina_nina@yahoo.com)
Dr. Herijanto Bekti, M.Si.
Ramadhan Pancasilawan, S.Sos., M.Si.
(ramadhanpancasilawan@gmail.com)
PENDAHULUAN
Kajian mengenai pelayanan pemerintahan desa menjadi menguat dan
merupakan bagian dari kajian kebijakan publik, hal ini dikarenakan dalam
perkembangan era globalisasi yang ditandai dengan perubahan lingkungan dan
munculnya banyak kompetitor, mengharuskan Pemerintah Daerah terutama pada
pemberi pelayanan terdepan yaitu pemerintahan desa harus dapat melakukan
repositioning pelayanan publik yang sebelumnya berparadigma monopolistic serta
captive-market, menuju pada paradigma market atau ‘customer oriented’. Dorongan
kearah perubahan paradigma pelayanan publik tersebut juga sejalan dengan dimulai
diimplementasikannya Peraturan Perundangan mengenai otonomi daerah dan atau
pemerintahan daerah yaitu UU No. 22 dan No.25 tahun 1999 yang kemudian revisinya
yaitu No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat
memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan
keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya
Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa
yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan
dengan optimal.
Bertitik tolak pada latar belakang tersebut, maka suatu studi tentang kualitas
pelayanan publik khususnya dilihat dari pelaksanaan pemerintahan desa yang
dirasakan oleh masyarakat dapat terlihat perubahannya dengan seiringnya
implementasi PNPM Perdesaan yang juga memiliki tujuan untuk pemberdayaan
masyarakat desa yang menjadi sasaran program.

2. Melihat tingkat kesejahteraan nelayan di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat,
PNPM Perdesaan menjadi program andalan dalam menangani masalah kemiskinan.
Berdasarkan RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013, rumah tangga miskin penerima
Bantuan Langsung Tunai di Jawa Barat pada tahun 2008 mencapai jumlah 2.897.867
rumah tangga atau sebesar 25,88% dari jumlah rumah tangga seluruhnya sebesar
11.196.368 rumah tangga. Bila melihat secara kewilayahan, Jawa Barat bagian utara
berjumlah 874.347. rumah tangga (7,81%), bagian tengah sebesar 1.118.200 rumah
tangga (9,99%), dan bagian selatan 905.320 (8,09%). Melihat angka tersebut wilayah
utara Jawa Barat termasuk tinggi sebab melihat infrastruktur dan tingkat
pembangunan daerah di wilayah utara lebih maju dari pada wilayah lainnya.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
sebagai salah satu kebijakan Pemerintah yang bertujuan membangun kembali
partisipasi masyarakat sebagai kapasitas lokal. Kebijakan PNPM Mandiri Perdesaan
itu sendiri merupakan pengembangan atas Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
yang dinilai berhasil dalam program pembangunan perdesaan. Kedua program itu
sendiri merupakan perbaikan atas keterbatasan dari program pembangunan perdesaan
terdahulu, utamanya IDT dan P3DT. Secara konseptual kebijakan PNPM Mandiri
Perdesaan memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membangun kembali
partisipasi masyarakat desa, dengan memberikan ruang yang sangat luas kepada
masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan, mulai
dari perencanaan, pelaksanaan (implementasi), evaluasi dan pemanafaatan dan
pemeliharan (operation and maintanance) hasil kegiatan. (lihat manual PNPM
Mandiri Perdesaan, 2008).
Kekuatan PNPM Mandiri Perdesaan terletak pada sistem kelembagan program
yang berbasis good governance, yaitu pelibatan seluruh stakeholders secara sinergis
dalam kegiatan pembangunan di perdesaan. Namun sistem kelembagaan program
tersebut berhadapan dengan sistem kelembagaan reguler (berdasarkan UU 32/2004).
Investasi program dapat berkelanjutan, diperlukan integrasi antara kelembagaan
program dengan kelembagaan reguler, khusus dalam kegiatan pembangunan
(developing). Karena integrasi ini tidak akan mengurangi fungsi dan peran
pemerintahan desa, yang fungsinya tidak sekedar developing, tetapi meliputi fungsi-
fungsi pemerintahan lainnya, yaitu: fungsi servicing, regulating, protecting, dan

3. sebagainya. Dengan adanya PNPM Perdesaan tersebut memberikan peluang besar
bagi Pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.
Perkembangan paradigma untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat
semakin menjadi tuntutan kepada pemerintah. Paradigma baru pemerintahan yang
lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat, desentralisasi dan transparansi
telah membuka kesadaran tentang perlu dan pentingnya pemerintahan daerah (local
goverment) yang semakin otonom dibandingkan dengan masa sebelumnya.
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dituntut untuk mempunyai akuntabilitas yang
tinggi dengan menerapkan konsep good governance di segala lini.
Implementasi PNPM Perdesaan yang telah dilakukan telah memberikan
pengaruh besar dalam roda pemerintahan desa terutama dalam menerapkan konsep
good governance di tingkat lokal. Hal ini dengan disinergiskannya pelaksanaan
Musrembang Desa dengan implementasi PNPM Perdesaan. Dengan adanya
sinergisitas ini seharusnya memberikan kemudahan dan terfokusnya pembangunan
desa, sebab akan jelas alokasi pembangunan desa yang didanai dari pemerintah
melalui desa atau pembangunan yang berasal dari PNPM Perdesaan.
Sedangkan berdasarkan data bahwa pembangunan wilayah Jawa Barat Utara
lebih maju dengan lebih baiknya infrastruktur pembangunan, namun kondisi
masyarakat yang masih banyak kantung-kantung kemiskinan memberikan pekerjaan
berat bagi PNPM Perdesaan. Bahkan dengan adanya program ini, implementasi
pelayanan pemerintahan desa masih sering terjadi bentrok dalam masalah
pembangunan desa. Maka dari itu dalam kajian ini akan memfokuskan pada
permasalahan dampak implementasi PNPM Perdesaan terhadap pelayanan
pemerintahan pemerintahan desa di Wilayah Pantai Utara Jawa Barat
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Pemerintahan Desa
Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat
memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan
keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya
Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa

4. yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan
dengan optimal.
Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan
desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan Undang-Undang yang
berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Undang-Undang No, 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Dalam undang-Undang ini disebutkan disebutkan:
1. Desa berdasarkan undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut dengan
nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana
dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Landasan
pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan
masyarakat.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem penyelenggaraan
pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab pada
badan perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut
kepada Bupati.
2.2. PNPM Mandiri Perdesaan
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah Indonesia dalam
upaya menanggulangi persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini yaitu kemiskinan
dan pengangguran melalui pendekatan Community Development (pemberdayaan
masyarakat). Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat
mengaktualisasikan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan
dan mengembangkan diri secara manidiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat
dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan
demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
kemandirian, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik.
Tujuan PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

5. a. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin,
kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat
lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan
keputusan dan pengelolaan pembangunan.
b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif,
dan akuntabel.
c. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program, dan
penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor).
d. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan
tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok
peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
e. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas
pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi
kemiskinan di wilayahnya.
f. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi
sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
g. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi, dan
komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
METODE PENELITIAN
Makalah ini merupakan bagian dari hasil penelitian mengenai dampak
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terhadap
pelayanan Pemerintahan Desa di daerah Pantai Utara Jawa Barat dengan mengambil
lokasi di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Subang. Sesuai
dengan sifat, proses dan fungsi masalah yang akan dijelaskan, maka pendekatan
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data seperti :
1. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari berbagai literatur dan dokumen-
dokumen serta laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang
diteliti.

6. 2. Studi Lapangan, yaitu pengumpulan data lapangan dengan menggunakan
teknik-teknik sebagai berikut :
a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya
jawab langsung dengan pihak-pihak terkait.
b. Observasi Non-Partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara
mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap gejala-gejala
atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di objek penelitian tetapi penulis tidak
terlibat langsung dalam proses kerja.
c. Angket, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan daftar
pertanyaan tertulis kepada responden. Jenis angket yang digunakan bersifat
tertutup dan terstruktur artinya jawaban responden pada setiap pertanyaan
terikat pada sejumlah alternatif yang disediakan dan responden tidak diberi
kesempatan untuk memberikan jawaban lain selain jawaban-jawaban yang
disediakan.
Dalam penelitian ini, akan mengambil informan berdasarkan tujuan/kebutuhan
penelitian atau menggunakan teknik Purposive. Dalam teknik ini, siapa yang akan
diambil sebagai informan diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang
menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Jadi, pengumpul data yang
telah diberi penjelasan oleh penulis akan mengambil siapa saja yang menurut
pertimbangannya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.
Berdasarkan tujuan penelitian ini untuk melihat dampak Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan terhadap pelayanan
Pemerintahan Desa di daerah Pantai Utara Jawa Barat dengan mengambil lokasi di
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Subang. Maka informan
akan terkategori berdasarkan lokasinya yaitu di Kabupaten Subang, Kabupaten
Indramayu, dan Kabupaten Cirebon. Kemudian secara vertikal informan akan dipilih
dari unsur pemerintah provinsi sampai pada pemerintah desa. Kemudian unsur-unsur
lainnya yang terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Pantai Utara Jawa
barat.

7. PEMBAHASAN
4.1. Pelayanan Pemerintahan dan PNPM Perdesaan di Wilayah Pantura
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemerintah dalam upaya
penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang berdasarkan melalui
pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya yntuk meningkatkan
kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga dapat
mengaktualisasikan diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk
mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dilakukan agar
masyarakat dapat terbebas dari belenggu kemiskinan. Dengan demikian
pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
kemandirian, baik di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM
Mandiri Perdesaan) merupakan pengembangan dari Program Pengembangan
Kecamatan (PPK) yang selama ini dinilai behasil. Beberapa kebersasilan PPK adalah
berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin,
efesiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan
partisipasi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan
adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di
perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan pembangunan (Petunjuk Teknis Operasuional PNPM Mandiri Perdesaan,
2008: 1).
Sebagai program nasional, penerapan PNPM Mandiri Perdesaan di Jawa Barat
mengikuti kebijakan yang telah digariskan secara nasional tidak terkecuali untuk
wilayah Pantai Utara Jawa Barat, juga menerapkan PNPM sesuai dengan Petunjuk
Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan yang berlaku secara nasional. Ciri
utama kebijakan ini adalah menawarkan suatu model pembangunan partisipatif,
artinya bahwa proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pengambilan
keputusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan dan pemeliharaan
(operation and maintenance) dilakukan bersama-sama secara sinergis antara
pemerintahan desa dan kecamatan dengan masyarakat. Untuk menjamin
terselenggaranya sistem pembangunan partisipatif tersebut secara optimal, maka

8. PNPM Mandiri Perdesaan membentuk dan memperkuat suatu sistem kelembagaan
pembangunan perdesaan yang barbasis good governance, terdiri dari: (1) lembaga
pengambilan keputusan bersama, yaitu: Lembaga Musyawarah Antar Desa (MAD) di
tingkat kecamatan, serta Lembaga Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah
Dusun (Musdus) dan (2) lembaga pelaksana keputusan yaitu: Unit Pengelola Kegiatan
(UPK) di tingkat kecamatan dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)di tingkat desa, serta
Kelompok Pemanfaat yang disebut juga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
Sistem kelembagaan ini beroperasi dalam suatu siklus (tahapan) sesuai dengan
jadwal tahun anggaran pemerintah, sehingga kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan lebih
mudah untuk dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan kegiatan pemerintah lainnya.
Lembaga pengambilan keputusan yang dibentuk PNPM Mandiri Perdesaan bersifat
adhoc sehingga dalam rangka menjamin keberlanjutan program utamanya ketika
kurun proyek berakhir, maka telah dilakukan berbagai upaya untuk formalisasi dan
integrasi ke dalam sistem kelembagaan pembangunan reguler yang juga di atur
dalamUU 32/2004, yaitu dengan dibentuknya Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD).
Proporsi besaran dana program terdiri dari dana bantuan pemerintah pusat
sebesar 80% dan sebesar 20% dari dana partisipasi/ cost sharing dari Pemerintah
Kabupaten. Dana partisipasi pemerintah kabupaten ini wajib sifatnya untuk
dialokasikan dalam APBD masing-masing, apabila berkeinginan untuk memperoleh
dana bantuan pemerintah pusat tersebut. Ide dasarnya bahwa dengan dialokasikan
dana partisipasi dalam APBD, maka sudah merupakan modal dasar bahwa pemerintah
kabupaten memiliki kepedulian untuk keberhasilan program utamanya dalam menjaga
investasi program ketika proyek berakhir (pasca program). Hal ini juga untuk
menghindari kebiasaan lama dalam mengelola proyek pemerintah yang cenderung hit
and run, yaitu ketika proyek berakhir maka berakhir juga seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan program tersebut.
Ciri khas PNPM Mandiri perdesaan merupakan salah satu program
pengentasan mayarakat dari kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat dan
aparat secara simultan. Berbeda dengan program-program sebelumnya, program
PNPM Mandiri perdesaan ini dilakukan dengan “pendekatan baru,” di mana
masyarakat diberikan hak secara “otonom” untuk menyelesaikan sendiri

9. permasalahannya (terutama masalah ketertinggalan bidang ekonomi). Melalui
“pendekatan baru” ini, masyarakat diberikan kepercayaan dalam hal: Pertama,
mendefinisikan sendiri kebutuhannya, serta merumuskan jalan ke luar (secara
demokratis) menurut perpektif mereka terutama untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Kedua, mengelola sendiri sumberdaya dan sumberdana yang dimiliki untuk digulirkan
dalam komunitas mereka sendiri sehingga terjadi akumulasi modal di dalam
masyarakat. Dengan demikian, pola pembangunan yang terjadi adalah bersifat
bottom-up dan bukan lagi bersifat top-down, seperti yang pernah terjadi di masa lalu
(dan gagal). Dengan demikian, program PNPM Mandiri perdesaan sangat sesuai
(match) dengan derap otonomi daerah yang mulai dilaksanakan.
Selain memberdayakan masyarakat, program PNPM Mandiri perdesaan juga
sekaligus pemberdayaan aparat (pemerintah lokal). Ini tampak dari posisi dan peran
aparat pemerintah dalam program PNPM Mandiri perdesaan ini sangat strategis,
terutama perannya sebagai pembina yang sekaligus sebagai pendamping para pelaku
proyek. Sebab, selain dimaksudkan untuk penanggulangan kemiskinan melalui
bantuan modal usaha dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan
ekonomi, program ini juga merupakan sarana pembelajaran bagai aparat dan
masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, serta pelestariannya. Ini merupakan suatu bentuk kerjasama
(partnership) yang ideal, antara pihak yang seharusnya dilayani dengan yang
memberikan pelayanan (pemerintah).
4.2. Dampak PNPM Mandiri Perdesaan terhadap Pelayanan Pemerintahan Desa
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Indonesia dalam
upaya menanggulangi persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini yaitu kemiskinan
dan pengangguran melalui pendekatan Community Development (pemberdayaan
masyarakat). Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat
mengaktualisasikan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan
dan mengembangkan diri secara manidiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat
dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan

10. demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
kemandirian, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik.
Dalam rentang waktu pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (dan sebelumnya
PPK) telah mendorong terciptanya perangkat sistem sosial yang bersifat dinamis.
Sistem sosial yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perdesaan memungkinkan warga
desa memperoleh peningkatan kapasitas tidak hanya dalam bentuk kursus dan
pelatihan, tetapi juga pembiasaan cara berpikir dan cara bertindak bagi warga desa
ketika mereka menjalankan peranannya masing‐masing di dalam pelaksanaan
program. Masyarakat dibiasakan memperoleh pengalaman nyata menjalankan sebuah
proses pembangunan desa yang bersifat partisipatif.
Berdasarkan hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), dapat diperoleh beragam pengalaman
empiris yang membuktikan keunggulan dan juga beberapa kekurangan dari PNPM
Mandiri Perdesaan khususnya di daerah wilayah Pantura Jawa Barat (Kabupaten
Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu) memiliki karakteristik yang
berbeda-beda seperti keterangan berikut:
1. Desa Balongan Kabupaten Indramayu
Pembangunan fisik desa yang mengalami kemajuan, seperti pembangunan
saluran pemabuangan air limbah (misalkan gorong-gorong atau pun saluran air
kotor), pembuatan jalan dan jembatan. Pembangunan ini sangat dirasakan
kebermanfaatannya bagi masyarakat.
Namun, berdasarkan hasil penggalian data dari informan, bahwa pembangunan
fisik oleh PNPM lebih kecil sebab Desa Balongan juga mendapatkan program
CSR dari Pertamina Balongan. Program dari Pertamina tersebut lebih banyak
dalam bentuk pembangunan fisik dan lebih besar daripada PNPM Mandiri
Perdesaan. Bahkan dari cairnya dana, PNPPM Mandri Perdesaan lebih lama
bahkan dianggap terlalu rumit dan dianggap terlalu banyak prosedur yang arus
dilalui.

11. Sedangkan untuk bentuk kegiatan lainnya yaitu Simpan Pinjam Perempuan
(SPP), memiliki respon yang positif dari masyarakat Desa Balongan, sebab dalam
kegiatan ini dibentuk kelompok-kelompok perempuan yang diberikan dana
bantuan untuk mengembangkan usahanya. Dalam impmlementasinya, tidak
berarti selalu lancar, kegiatan SPP ini juga mengalami pasang surut dalam
kemajuannya sebab dalam proses perguliran dananya masih ada yang tersendat.
Sedangkan dampak bagi pelayanan pemerintahan desa, PNPM Mandiri
Perdesaan dianggap tidak memberikan dampak secara langsung dalam pelayanan
pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan PNPM Mandiri Perdesaan tidak terkait
dengan pelayanan pemerintah Desa. Tatapi pemerintah desa memiliki kontribusi
seperti dukungan terhadap program pelayanan PNPM dengan memberikan data-
data atau menjadi pihak yang memberikan masukan kepada fasilitator dalam
menjalankan kegiatannya di wilayah desa tersebut, sebagai contoh dalam
pelayanan simpan pinjam perempuan (SPP), pelaksana/fasilitator PNPM meminta
pendapat kepada pemerintah desa apakah orang yang mengajukan pinjaman
tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pinjaman dari PNPM. Karena orang
yang berhak medapatkan pinjaman tersebut adalah masyarakat yang tingkat
ekonominya di garis kemiskinan, dan yang mememahami kondisi warga desa
tersebut adalah pemerintah desa itu sendiri.
2. Desa Bungko Kabupaten Cirebon
PNPM Mandiri Perdesaan lebih terkena dampaknya bagi masyarakat terutama
dalam bidng fisik. Jalan-jalan yang sebelumnya berbatu sudah diaspal dan dapat
dilalui kendaran besar. Hal ini memberikan kemudahan bagi nelayan, sebab akses
untuk memasarkan hasil tangkapan ikan lebih cepat dan mudah.
Untuk Desa Bungko mendapatkan bantuan sebesar 15.789.500 untuk yang
program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diperuntukkan untuk 3 kelompok
khusus ibu-ibu. Rata-rata per kelompok dapat pinjaman 5 juta. Untuk Non SPP
yang didanai oleh desa adalah perkerasan jalan dengan konstruksi rabat beton
dengan panjang 332 m dgn lebar 2.5 M. dana yang diterima Rp. 59.284.200.
Sedangkan tahun 2012, Desa Bungko mendapatkan dana total sebebsar Rp.
125.233.000. untuk SPP sebesar Rp. 26.350.000, sedangkan untuk non SPP
permintaannya sama berupa jalan karena kebutuhan mendesak dari desa besarnya

12. Rp. 98.918.000 dengan panjang 465 m. Sedangkan tahun 2013 sekarang usulan
yang diajukan Desa Bungko adalah pembangunan madrasah. Namun Desa
Bungko tidak ada alokasi untuk SPP karena dapat surat dari pusat yang aset UPK
lebih dari 2 miliar tidak boleh untuk mengalokasikan untuk SPP.
Hal ini memperlihatkan dalam pelaksanaan PNPM M Perdesaan di Desa
Bungko berjalan dengan baik walaupun ada hambatan-hambatan kecil seperti ada
beberapa desa yang tidak mendapatkan dana dari PNPM yang menyebabkan
timbulnya kecemburuan antar desa.
Sedangkan dampak bagi pelayanan pemerintahan Desa Bungko adalah dalam
pembangunan desa maka pelayanan pemerintah desa tidak secara langsung
memberikan dampak hanya saja dengan pembangunan desa yang lebih baik
memudahkan bagi masayrakat untuk mendapatkan pelayanan desa.
Sedangkan peran pemerintah desa dalam PNPM adalah terfokus pada rencana
kegiatan pembangunan desa. Dalam musyawarah pembangunan desa
(Musrembangdes) terjadi saling sinergisitas dalam alokasi rencana pembangunan
yang akan dilakukan oleh desa dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Inilah yang
menjadi pembagian urusan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam membangun
desa.
3. Desa Bojong Tengah Kabupaten Subang
Desa ini ini telah berhasil menjadi Juara Tingkat Kabupaten Subang tahun
2012 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati No. 147.44/KEP.559-
BPMKB 2012 tentang penetapa Juara Juara Lomba Kinerja Desa dn Kelurahan
Mandiri Gotong Royonghasil pemodelan batch II. Kemudian Desa Bojong
Tengah masuk 4 besar desa terbaik pada tingkat Provinsi. Hal ini memberikan
kebanggaan bagi masyarakat Desa Bojong Tengah maupun Kabupaten Subang.
Kemenangan tersebut dikarenakan Desa Bojong Tengah memiliki sarana dan
prasarana yang paling lengkap dan mewah mulai dari gedung, sarana orahraga,
manajemen pemerintahan dan infrastruktur pembangunan desa serta
kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
Kondisi ini ternyata juga merupakan dampak adanya program PNPM yang
memfokuskan pada pembangunan fisik di desa. Program tersebut berupa
perbaikan jalan, perbaikan atau pembuatan jembatan, pembuatan tempat

13. musyawarah, dan lain-lain. Dalam menentukan program fisik ini dilihat dari
prioritas program desa itu sendiri dalam penentuan prioritasnya ini
menggunakannya cara rangking, yaitu merangking program mana yang akan
menjadi prioritas utama pada tahun berjalan. Selain fisik juga sama dengan di
tempat yang lain, di Desa Bojong Tengah juga memberikan pelayanan yang
dikhususkan bagi perempuan, yaitu berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
SPP berupa program-program yang diinginkan oleh para wanita, misalkan
pembuatan paud atau posyandu dan juga kegiatan pemberian dana bergulir.
Hambatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa ini yang
dirasakan oleh masayrakat adalah adanya keterlambatan dalam pencairan dana
bergulir. Hal ini dikarenakan situasi politik yang terjadi di Kabupaten Subang.
Kemudian hambatan lainnya adalah dalam pross PNPM harus melalui proses
yang harus diperlukan pemahaman dan dilakukan oleh kelompok masayrakat.
Untuk meningkatkan partisipasi masayrakat dalam keikutsertaan program-
program PNPM dan juga pembangunan desa terus dilakukan sosialisasi dari Tim
Pengelola Kegiatan (TPK) PNPM kepada desa maupun kepada masayarakat.
Sedangkan dampak yang terjadi dalam pelayanan pemerintahan Desa Bojong
Tengah adalah semkain baiknya pelayanan yang dberikan oleh desa, sebab
saranan dan prasarana yang sudah memadai.
Jika melihat dari pembahasan sebelumnya maka terlihat jelas PNM Mandiri
Perdesaan di wilayah Pantura khususnya di Desa Balongan Kabupaten Indramayu,
Desa Bungko Kabupaten Cirebon, dan Desa Bojong Tengah Kabupaten Subang, telah
memberikan dampak positif bagi masayrakat desa seperti: (1) meningkatnya
kemampuan masyarakat dalam mengelola kegiatan pembangunan desa; (2) adanya
partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; (3)
Mulai meningkatnya proses keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan
pengelolaan keuangannya cukup kuat, hal ini untuk mempersiapkan pula bagi
masayrakat desa yang akan menghadapi otonomi desa.
Selain itu dalam implementasinya memiliki kelemahan-kelemahan
diantaranya: (1) bagi masayrakat dalam prosesnya cukup rumit sebab harus sesuai
dengan prosedur kerja yang bersifat khusus (Petunjuk Teknis Operasional/PTO

14. tersendiri) sehingga masyarakat menjadi tergantung kepada tim fasilitator dalam
pelaksanaannya. Kemudian dengan proses yang rumit ini juga menyebabkan kurang
mempertimbangkan penyatupaduan dengan prosedur perencanaan pembangunan yang
bersifat reguler; (2) walapun ada desa yang berhasil menjadi juara tingkat kabupaten
ataupun provinsi, tetapi program yang berkarakter proyek bersifat sementara (ad hoc),
bahkan ada yang melakukan kegiatannya dalam bentuk pembangunan fisik saja
(100%) hal ini dikarenakan masih belum siapnya jika melakukan program dana
bergulir; (3) aspirasi masyarakat dan keputusan pemerintah cenderung belum menjadi
satu keputusan pembangunan yang harmonis dan saling mendukung dikarenakan
perecanaan pembangunan belum terpadu.
Sedangkan dampak PNPM Mandiri Perdesaan terhadap pelayanan pemerintah
desa adalah pemerintah desa sangat terbantu dalam pembagunan desanya. Hal ini
memberikan nunasa yang baik terhadap pelayanan desa. Maka dari itu dampak yang
ditimbulkan lebih kepada pembangunan fisik desa.
Hal ini senada dengan hasil wawancara terhadap beberapa informan baik dari
pelaksana program maupun kepada masyarakat sebagai sasaran program di wlayah
Kabupaten Cirebon, Kabuaten Subang dan Indramayu dikemukakan bahwa secara
umum program ini disebutkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
setiap tahapan pembangunan. Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan
kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja, dan sumber pendapatan masyarakat,
menyediakan prasarana dan sarana bagi upaya pengembangan kegiatan ekonomi, serta
meningkatkan kemampuan kemitraan antara lembaga masyarakat maupun aparat di
desa dan kecamatan untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam
program pembangunan.
Dengan demikian agar mendapatkan pembangunan desa yang lebih baik harus
mengoptimalkan simpul yang mempertemukan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
yang reguler dengan perencanaan partisipatif dalam PNPM Mandiri Perdesaan seperti

15. dalam Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM‐Desa) dan penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDesa).
SIMPULAN
Secara umum, PNPM-Perdesaan telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal
ini dikarenakan PNPM-Perdesaan dianggap sangat bermanfaat oleh masyarakat di
ketiga desa penelitian, terutama dalam penyediaan infrastruktur di perdesaan. Hampir
semua proyek PNPM-Perdesaan berbentuk proyek infrastruktur. Hanya ada sedikit
proyek yang berbentuk kegiatan seperti SPP (Simpan Pinjam Perempuan), dan atau
pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
Namun kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Pantura tersebut masih
belum secara keseluruhan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin sebab lebih
didominasi oleh proyek infrastruktur.
Sedangkan dampak kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Pantura
tersebut bagi pelayanan pemerintah desa lebih kepada pembangunan desa, sebab
pemerintahan desa tidak secara langsung mengintervensi kegiatan PNPM. Oleh krena
itu dengandampak yang muncul adalah kemudahan bagi masyarakat dalam menerima
pelayanan desa yang disebabkan oleh infrastruktur desa yang semakin baik, seperti
jalan yang dapat dilalui, memiliki gedung pelayanan dasar masyarakat seperti
posyandu, ataupun sarana prasarana kantor desa dan sarana prasarana sosial dan
umum.
SARAN
Berdasarkan hasil simpulan tersebut, maka hal yang dilakukan awal adalah
harus adanya model sinergisitas anatra PNPM Mandiri Perdesaan dengan pelayanan
pemerintahan desa. Sebab tidak menutup kemungkinan simpul sinergisitas tidak hanya
dalam perencanaan pembangunan tetapi juga dalam pemberian layanan dasar kepada
masyarakat.

16. DAFTAR PUSTAKA
Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan
Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis).
Jakarta. FE UI.
Conyers, Diana, 1992. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar,
Diterjemahkan oleh Susetiawan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Creswell, John W. 2002. Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif:
Jakarta: KIK Press.
Garna. K. Judistira. 2000. Metode Penelitian Sosial.Penelitian Dalam Ilmu
Pemerintahan ( Desain dan Rencana Penelitian ). Bandung : Primaco.
Hikmat. Harry. 2001. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung : Humaniora
Utama Press (HUP).
Indarwanto. 2001. Teori Admnistrasi dan Birokrasi (perspektif Transendental).
Taroda.