3. 1. Tujuan dan Dasar Pendidikan
• UU No. 40 tahun 1950-Dasar dasar pendidikan dan
pengajaran di sekolah
• UU No. 4 tahun 1950 pasal 3-Tujuan pendidikan
dan pegajaran Membentuk manusia susila yang
cakap dan warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab terhadap kesejahteraan
masyarakat dan tanah air.
4. 2. Sistem Persekolahan
Penjenjangan Persekolahan:
-Pendidikan Rendah (Sekolah Rakyat)
-Pendidikan Menengah (Umum, Kejuruan,
Keguruan)
-Pendidikan Tinggi (Perguruan Tinggi, Universitas,
Sekolah Tinggi, Akademi)
3. Penyelenggaraan Pendidikan
5. 4. Kurikulum Pendidikan
a.) Kurikulum SR 1947, 3 macam struktur program:
- SR yang mempergunakan pengantar bahasa
daerah (Jawa, Sunda, dan Madura) pada kelas
yang lebih rendah
- SR yang menggunakan pengantar bahasa
Indonesia sejak kelas I, dan
- SR yang diselenggarakan sore hari oleh karena
keadaan (terbatas sampai kelas IV, sedangkan
kelas V dan kelas VI harus pagi)
6. b.) Kurikulum SMA
- SMA bagian A, jurusan sastra
- SMA bagian B, jurusan Ilmu Pasti dan
Alam.
8. 1. Tujuan dan Dasar Pendidikan
Didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1950 dan UU
No. 12 Tahun 1954.
Tujuan pendidikan dan pengajaran yaitu
membentuk manusia susila yang cakap dan
warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab tentang kesejahteraan
masyarakat dan tanah air.
9. 2. Sistem Persekolahan
Disesuaikan dengan UU No. 12 Tahun 1954
Menurut jenisnya pendidikan dan pengajaran dibagi
atas :
a) Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak
b) Pendidikan dan pengajaran rendah
c) Pendidikan dan pengajaran menengah
d) Pendidikan dan pengajaran tinggi
10. 3. Penyelenggara Pendidikan
a. Pendidikan Guru
b. Pendidikan Agama
c. Pendidikan Masyarakat
d. Partisipasi Pendidikan Swasta
12. 1. Tujuan dan Dasar Pendidikan
Pendidikan Indonesia tahun 1959-1965
berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 yang
mulai berlaku lagi mengganti Undang-Undang Dasar
Sementara melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
13. 2. Sistem Persekolahan
- Pra Sekolah (Taman Kanak-Kanak)
- Sekolah Dasar (SD, Madrasah Ibtidaiyah)
- SLTP (SMP, Mts, SMEP, SKKP, Sekolah Teknik)
- SLTA (SMA, Ma, SMEA SKKA, STM, SMOA, dll)
- Perguruan Tinggi
14. 3. Penyelenggara Pendidikan
Pendidikan pada masa Demokrasi Terpimpin
diselenggarakan antara lain dalam bentuk:
a.Sapta Usaha Tama (SUT)
b.Panca Whardana
c.Panitia Pembantu Pemeliharaan Sekolah dan
Perkumpulan Orang Tua Murid dan Guru-Guru
(POMG)
d. Pendidikan Masyarakat
15. 4. Kurikulum Pendidikan
Selama Demokrasi Terpimpin, terjadi perubahan
kurikulum mulai jenjang SD sampai jenjang SLTA.
a. Kurikulum SD
Kurikulum SD 1964 terdiri atas lima kelompok
bidang studi:
- Perkembangan Moral
- Perkembangan Kecerdasan
- Perkembangan Emosional/Artistik
- Perkembangan Keprigelan
- Perkembangan Jasmani
16. b. Kurikulum SMP
Kurikulum SMP mengalami perubahan pada
tahun 1962 sampai 1969. Kurikulum SMP 1962
disebut pula Kurikulum SMP Gaya Baru yang
terdiri atas :
- Kelompok Dasar
- Kelompok Cipta
- Kelompok Rasa/Karsa
17. c. Kurikulum SMA
Kurikulum SMA mengalami tiga kali perubahan
yaitu, tahun 1952, tahun 1961, dan tahun 1964.
Kurikulum SMA 1952 terdiri atas tiga bagian
yaitu A (Bahasa/Sastra), B (Ilmu Pasti dan Alam), C
(Ekonomi).
Kurikulum SMA 1961 disebut juga kurikulum SMA
Gaya Baru yang menggolongkan mata pelajaran di
SMA menjadi empat kelompok :
- Kelompok Dasar
- Kelompok Khusus
- Kelompok Penyerta
- Kelompok Prakarya
19. 1. Pendidikan Nasional Indonesia
Tahun 1966-1969 (Zaman Awal Orde Baru
atau Transisi)
a. Tujuan dan Dasar Pendidikan
Membentuk manusia Pancasilais sejati.
b. Struktur Persekolahan
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 1954 dan UU No.
22 Tahun 1961.
20. 2. Pendidikan Nasional Indonesia Pada
Masa Pembangunan Jangka Panjang I
(Tahun 1969/1970-1993/1994)
a. Tujuan dan Dasar Pendidikan
- TAP MPR-RI No. II/MPR/1978
- TAP MPR-RI No. IV/MPR/1983
- TAP MPR-RI No. II/MPR/1988
21. b. Sistem Pendidikan dan Persekolahan
UU No. 2 Tahun 1989
c. Kebijakan-kebijakan Pokok Pembangunan
Pendidikan
- Relevansi pendidikan
- Pemerataan pendidikan
- Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan
- Peningkatan mutu pendidikan
- Peningkatan partisipasi masyarakat