Dokumen tersebut membahas kerangka kerja sistem politik Indonesia dengan pendekatan sistem. Terdapat penjelasan mengenai sistem, sistem politik, analisis divergen dan konvergen, variabel utama dalam sistem politik seperti struktur, fungsi dan aktor, serta kerangka kerja sistem politik David Easton yang membedakan input, proses dan output dalam sistem politik.

1. KOMPILASI
POKOK BAHASAN DAN BAHAN KULIAH
SISTEM POLITIK INDONESIA
Semester Ganjil TA 2012-2013
Program Studi Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Serang Raya
Pengampu MK: Zainal Muttaqin, S.IP
UNSERA 2012

2. Bagian I
PENGANTAR MK
SISTEM POLITIK INDONESIA

3. KONTRAK BELAJAR
• Prasyarat: LULUS MK Pengantar Ilmu Politik
• Jumlah Pertemuan: 12-14 kali
• Buku-buku rujukan, diantaranya:
– Almons, G.A dan Sidney Verba. 1963. Civic Culture. The Princeton University
– Apter, David E. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta: Rajawali Press
– Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
– Dahl, Robert A. 1980. Analisa Politik Modern. Jakarta: Dewaruci Press
– Easton, David. 1988. Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik. Jakarta: Bina Aksara
– Gaffar, Affan. 2002. Politik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
– Kantaprawira, Rusadi. 1992. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Sinar baru
– Nugroho, Riant dan Tri Hanurita. 2005. Tantangan Indonesia. Jakarta; Elex Media
– Sanit, Arbi. 2004. Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Rajawali Press
– Syafi’I, Inu Kencana. 2002. Sistem Politik Indonesia. Bandung: Refika

4. Lanjutan
KONTRAK BELAJAR
• Komponen nilai:
– UAS (close book): 40 %
– UTS (open book): 25 %
– Tugas dan Quiz: 20 %
– Dinamika Kelas: 15 %
• Ketentuan Tugas:
– Critical Review / CR (Ulasan Kritis): perorangan, 1 halaman (diketik rapih, kertas ukuran
A4, huruf standar, spasi 1,5 – 2, tanpa jilid/cover, dikumpulkan pada hari yang ditentukan)
– Tugas Kelompok / TK: maksimal 5 orang, 10 Halaman, dikumpulkan sebelum UAS
(sistematika makalah, diketik rapih, kertas ukuran A4, huruf standar, spasi 1,5 – 2,
memakai jilid/cover, dikumpulkan pada hari yang ditentukan)
• Frekuensi kehadiran dan pakaian/penampilan sebaiknya mengikuti aturan kampus dan
kepantasan umum.
• Nilai akhir bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Kecuali terbukti terdapat kekeliruan
dalam proses penghitungan nilai.
• Selama proses belajar, diharapkan saling menjaga kenyaman dan ketertiban.

5. MEMAHAMI SISTEM POLITIK INDONESIA
dengan Analisis Divergen:
Sistem,
Sistem Politik,
Indonesia,
Politik Indonesia,
Sistem Politik Indonesia.
DIVERGEN:
Pola pikir menyebar/melebar. Kita membelah setiap makna yang mungkin kita
gali untuk menemukan pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh
KONVERGEN:
Pola pikir memusat/terfokus. Kita mengarahkan pikiran hanya pada makna
tertentu yang ingin kita temukan
ANALISIS DIVERGEN KONVERGEN

6. SISTEM
• Secara umum, Sistem adalah:
– Suatu kesatuan/himpunan..
– ..yang terbentuk dari beberapa unsur/elemen..
– ..yang berinterrelasi dan interdependensi..
– ..untuk mewujudkan tujuan bersama..
– ..dalam lingkungan yang kompleks.
• Davies dan Lewis (1971) menambahkan cakupan:
– Suatu cara yang mekanismenya berpatron (berpola)
dan konsisten, bahkan sering bersifat otomatis (servo-
mechanism)…

7. SISTEM POLITIK
• David Easton (1953):
– Berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur
dan fungsi politik yang bekerja dalam suatu
unit/kesatuan yang utuh.
• Sistem Politik adalah sebuah pendekatan
Hutan dan pohon
• Sistem Politik = Negara

8. POLITIK
• POLIS POLITIC POLITIK
• Robert Dahl (1978):
– Pola yang langgeng dari hubungan manusia dengan manusia lainnya
yang melibatkan, secara amat signifikan dan luas, kekuasaan,
pengaruh, kendali/pengaturan, dan kewenangan.
• Miriam Budiardjo:
– Pengertian Politik meliputi: Negara, Kekuasaan, Pengambilan
Keputusan, Kebijakan Publik, Pembagian/Alokasi
• Hakikat Politik: Kekuasaan
– Penguasa
– Hubungan Kekuasaan
– Kuasaan

9. SISTEM POLITIK INDONESIA
• Sistem Politik (di) Indonesia
– Sistem Politik yang…
• Pernah berlaku
• Sedang berlaku
• Berlaku selama eksistensi negara indonesia hingga detik ini.
• Sistem Politik Indonesia adalah mekanisme
kekuasaan yang dikategoikan dan berfungsi
sesuai dengan dasar negara, ketentuan
konstitusional, maupun nilai-nilai dalam
masyarakat Indonesia secara riil

10. Sistem Politik
PAROKIAL
KULTUR
KAULA
POLITIK
SISTEM PARTISIPATIF
POLITIK
FORMAL
STRUKTUR
POLITIK
INFORMAL

11. Bagian II
Kerangka Kerja Sistem Politik

12. LAHIRNYA PENDEKATAN SISTEM
• Pendekatan sistem politik ditujukan untuk
memberi penjelasan yang bersifat ilmiah
terhadap fenomena politik.
• Pendekatan sistem politik dimaksudkan juga
untuk menggantikan pendekatan klasik ilmu
politik yang hanya mengandalkan analisis pada
NEGARA dan KEKUASAAN.
• Pendekatan sistem politik diinspirasikan oleh
sistem yang berjalan pada makhluk hidup (dari
disiplin biologi).

13. MASYARAKAT SISTEM POLITIK
• Dalam pendekatan sistem politik, masyarakat
adalah konsep induk oleh sebab sistem politik
hanya merupakan salah satu dari sistem-sistem
lain yang ada di masyarakat seperti sistem
ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem
kepercayaan dan lain sebagainya.
• Sistem politik sendiri merupakan abstraksi
(realitas yang diangkat ke alam konsep) dari
kondisi real kondisi perpolitikan di suatu
masyarakat.

14. REALITAS MULTI SISTEM
• Seperti telah dijelaskan, suatu masyarakat tidak hanya
terdiri atas satu sistem (misalnya sistem politik saja),
melainkan terdiri atas multi sistem.
• Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem
politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau
sistem budaya-psikologi.
• Dari aneka jenis sistem yang berbeda tersebut, ada
persamaan maupun perbedaan.
• Perbedaan berlingkup pada dimensi ontologis (hal yang
dikaji).
• Sementara persamaan berlingkup pada variabel-variabel
(konsep yang diukur) yang biasanya sama antara satu
sistem dengan lainnya.

15. VARIABEL KUNCI
• Untuk memahami sistem politik Indonesia,
layaknya kita memahami sistem-sistem lain,
maka harus kita ketahui beberapa variabel
kunci.
• Variabel-variabel kunci dalam memahami
sebuah sistem adalah:
– struktur, fungsi, aktor, nilai, norma, tujuan,
input, output, respon, dan umpan balik.

16. DAVID EASTON
The Political System (1953)
• Sistem adalah kesatuan dari seperangkat
struktur yang memiliki fungsi masing-masing
yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu.
• Sistem politik adalah kesatuan dari
seperangkat struktur politik yang memiliki
fungsi masing-masing yang bekerja untk
mencapai tujuan suatu negara.

17. POLITIK MENURUT EASTON
• Easton menerjemahkan politik sebagai "proses alokasi
nilai dalam masyarakat secara otoritatif."
• Pengertian politik sebagai alokasi nilai yang bersifat
otoritatif ini menandai 2 tahap pembentukan teori
sistem politiknya.
• Perhatian pada nilai sebagai komoditas yang
dinegosiasikan di dalam masyarakat merupakan titik
awal berlangsungnya suatu proses politik.
• Namun, proses alokasi nilai ini tidaklah dilakukan
secara sembarang atau oleh siapa saja melainkan oleh
lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki
kewenangan untuk itu.

18. ATRIBUT DALAM KAJIAN SISTEM POLITIK
• Easton juga menggariskan 4 atribut yang perlu
diperhatikan dalam mengkaji sistem politik.
Keempat atribut tersebut adalah :
1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem
politik
2. Input - Output
3. Diferensiasi dalam Sistem
4. Integrasi dalam Sistem

19. ATRIBUT DALAM KAJIAN SISTEM POLITIK
1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik
• Di dalam kerangka kerja suatu sistem politik, terdapat unit-
unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja
sama untuk mengerakkan roda kerja sistem politik.
• Unit-unit ini adalah lembaga-lembaga yang sifatnya
otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti
legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga
masyarakat sipil, dan sejenisnya.
• Unit-unit ini bekerja di dalam batasan sistem politik,
misalnya cakupan wilayah negara atau hukum, wilayah
tugas, dan sebagainya.

20. ATRIBUT DALAM KAJIAN SISTEM POLITIK
2. Input-output
• INPUT merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik.
• Input yang masuk dari masyarakat ke dalam sistem politik berupa tuntutan
dan dukungan.
– TUNTUTAN secara sederhana dijelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum
dialokasikan secara merata oleh sistem politik kepada sekelompok masyarakat yang ada
di dalam cakupan sistem politik.
– DUKUNGAN merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem
politik agar terus berjalan.
• OUTPUT adalah hasil kerja sistem politik yang berasal baik dari tuntutan
maupun dukungan masyarakat.
• Output terbagi dua yaitu keputusan dan tindakan yang biasanya dilakukan
oleh pemerintah.
– KEPUTUSAN adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau
dukungan yang masuk.
– TINDAKAN adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.

21. ATRIBUT DALAM KAJIAN SISTEM POLITIK
3. Diferensiasi dalam sistem
• Sistem yang baik haruslah memiliki diferensiasi
(pembedaan/pemisahan) kerja.
• Di masa modern adalah tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan
seluruh masalah.
• Misalkan saja dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di
Indonesia, tidak bisa cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang
kemudian mengesahkan. DPR, KPU, lembaga kepresidenan, partai politik
dan masyarakat umum dilibatkan dalam pembuatan undang-undangnya.
Meskipun bertujuan sama yaitu memproduksi undang-undang partai
politik, lembaga-lembaga tersebut memiliki perbedaan di dalam fungsi
pekerjaannya.

22. ATRIBUT DALAM KAJIAN SISTEM POLITIK
4. Integrasi dalam sistem
• Meskipun dikehendaki agar memiliki diferensiasi
(pembedaan atau pemisahan), suatu sistem tetap
harus memperhatikan aspek integrasi.
• Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang
berbeda untuk mencapai tujuan bersama.
• Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan
diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja
yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, KPU, Partai
Politik dan elemen-elemen masyarakat.

25. PENJELASAN KERANGKA KERJA SISTEM POLITIK
DAVID EASTON
• Dalam gambar diatas, Easton memisahkan sistem
politik dengan masyarakat secara keseluruhan
oleh sebab menurut Easton sistem politik adalah
suatu sistem yang berupaya mengalokasikan nilai-
nilai di tengah masyarakat secara otoritatif, dan
ini hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang
memiliki kewenangan.
• Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan
suatu keputusan (decision) dan tindakan (action)
yang disebut kebijakan (policy) guna
mengalokasikan nilai.

26. PENJELASAN KERANGKA KERJA SISTEM POLITIK
DAVID EASTON (lanjutan…)
• Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton
adalah tindakan politik (political actions)
misalnya pembuatan UU, pengawasan DPR
terhadap Presiden, tuntutan elemen
masyarkat terhadap pemerintah, dan
sejenisnya.
• Dalam ”awal” kerjanya, sistem politik
memperoleh masukan dari unit input.

27. PENJELASAN KERANGKA KERJA SISTEM POLITIK
DAVID EASTON (lanjutan…)
• Input adalah "pemberi makan" sistem politik. Input terdiri
atas dua jenis: Tuntutan dan dukungan.
• Tuntutan dapat muncul baik dalam sistem politik maupun
dari lingkungan (intra dan extrasocietal). Tuntutan yang
sudah terstimulasi kemudian menjadi garapan pihak-pihak
di dalam sistem politik yang bersiap untuk menentukan
masalah yang penting untuk didiskusikan melalui saluran-
saluran yang ada di dalam sistem politik.
• Di sisi lain, dukungan (support) merupakan tindakan atau
orientasi untuk melestarikan ataupun menolak sistem
politik. Jadi, secara sederhana dapat disebutkan bahwa
dukungan memiliki 2 corak yaitu positif (meneruskan) dan
negatif (menolak) kinerja sebuah sistem politik.

28. PENJELASAN KERANGKA KERJA SISTEM POLITIK
DAVID EASTON (lanjutan…)
• Setelah tuntutan dan dukungan diproses di dalam
sistem politik, keluarannya disebut sebagai output
• Menurut Easton Output berkisar pada 2 bentuk yaitu
keputusan (decision) dan tindakan (action).
• Output ini pada kondisi lebih lanjut akan memunculkan
feedback (umpan balik) baik dari kalangan dalam
sistem politik maupun lingkungan.
• Reaksi ini akan diterjemahkan kembali ke dalam format
tuntutan dan dukungan, dan secara lebih lanjut
meneruskan kinerja sistem politik.
• Demikian proses kerja ini berlangsung dalam pola
SIKLIS.

29. Bagian III
PENDEKATAN
STRUKTURAL FUNGSIONAL
(PEMIKIRAN GABRIEL A. ALMOND)

30. PENDEKATAN DALAM ILMU POLITIK
• Pendekatan dalam ilmu politik bertujuan
untuk memberi penjelasan yang bersifat
ilmiah terhadap fenomena politik.
• Pendekatan sistem politik dimaksudkan untuk
menggantikan pendekatan klasik ilmu politik
yang hanya mengandalkan analisis pada
negara dan kekuasaan (pendekatan
kelembagaan/institusionalisme).

31. PENDEKATAN SISTEM POLITIK
• Pengertian sistem politik menurut David Easton masih
memegang posisi kunci dalam studi politik.
• Pengertian struktural fungsional dari Gabriel Almond
mempertajam konsep David Easton tersebut.
• Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang
memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk
mencapai tujuan tertentu.
• Sistem politik adalah kesatuan (kolektivitas)
seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi
masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan
sistem politik/negara.

32. VARIABEL KUNCI PENDEKATAN SISTEM
• Untuk memahami sistem politik Indonesia,
layaknya kita memahami sistem-sistem lain,
maka harus kita ketahui beberapa variabel kunci.
• Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah
sistem adalah:
Struktur, Tujuan,
Fungsi, Input,
Aktor, Output,
Nilai, Respon, dan
Norma, Umpan balik.

33. PENDEKATAN STRUKTURAL-FUNGSIONAL
GABRIEL A. ALMOND
• Pada tahun 1956 – sekitar tiga tahun setelah David Easton
meluncurkan karyanya The Political System tahun 1953 -
Gabriel Abraham Almond menerapkan teori sistem dari
Easton tersebut atas sistem politik suatu bangsa.
• Almond melakukan sejumlah modifikasi atas teori Easton.
• Jika Easton membangun suatu grand theory, maka Almond
membangun suatu middle-range theory.
• Paradigma Struktural Fungsional pada dasarnya adalah cara
pandang mengenai sebuah fungsi struktur. Asumsi dasarnya
adalah bagaimana menciptakan sebuah kondisi agar bisa
berjalan secara dinamis dan harmonis (EQUILIBRIUM).

34. PENDEKATAN STRUKTURAL-FUNGSIONAL
GABRIEL A. ALMOND
• Bagi Almond, sistem politik adalah totalitas interaksi antar
unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya
sebatas pada lembaga-lembaga (aktor-aktor) politik formal
melainkan pula informal.
• Dapat dibayangkan pengaruh politik struktur-struktur non
formal, seperti:
– M. Amien Rais dan K. H. Abdurrachman Wahid yang
mewakili Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pentas politik
Indonesia,
– Pakubuwana secara spiritual bagi politik di tanah Jawa.
– Uskup Bello saat Timor Timur masih berada di wilayah Indonesia,
• Easton menghindari kajian atas struktur-struktur seperti ini
sementara Almond justru mengapresiasi signifikansinya.

35. PENDEKATAN STRUKTURAL-FUNGSIONAL
GABRIEL A. ALMOND
• Dalam Comparative Polititical System (1956) Almond
mengajukan tiga asumsi yang harus dipertimbangkan
dalam kajian sistem politik:
– Sistem menandai totalitas interaksi di antara unit-unitnya
dan keseimbangan di dalam sistem selalu berubah;
– Hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata
lembaga formal (suprastruktur), melainkan juga struktur
informal (infrastruktur) serta peran yang dijalankannya;
dan
– Budaya politik adalah kecenderungan utama dalam sistem
politik, di mana budaya inilah yang membedakan satu
sistem politik dengan sistem politik lain.

36. PENDEKATAN STRUKTURAL-FUNGSIONAL
GABRIEL A. ALMOND
• Pada tahap selanjutnya, Almond – kini bersama James
Coleman dalam The Political of the Developing Areas (1963) –
berusaha menghindari terjebaknya analisa sistem politik
hanya pada kajian kontitusi ataupun lembaga politik formal.
• Almond dan Coleman kemudian mengarahkannya pada
struktur serta fungsi yang dijalankan masing-masing unit
politik dalam sistem politik.
• Almond memperkenalkan konsep fungsi guna menggantikan
konsep power, sementara konsep struktur digunakannya
untuk mengganti konsep lembaga politik formal.

37. BUDAYA POLITIK
• Kecenderungan orientasi politik individu atas sistem politik – atau biasa
disebut budaya politik – juga berbeda baik antar negara atau bahkan di
dalam negara itu sendiri.
• Menurut Almond bersama Sidney Verba (The Civic Culture: Political
Attitudes and Democracy in Five Nations, 1963), budaya politik terdiri atas
komponen-komponen:
– Kognitif (pengetahuan dan kepercayaan tentang realitas politik),
– Afektif (rasa penghargaan atas politik), dan
– Evaluatif (komitmen atas nilai-nilai politik);
• Budaya politik adalah hasil sosialisasi politik di masa kanak-kanak,
pendidikan, terpaan media, dan akibat sentuhan pengalaman di masa
dewasa sehubungan kinerja sosial dan ekonomi yang ditunjukkan
pemerintah.
• Pada perkembangannya, konsep budaya politik ini semakin populer dan
luas digunakan para peneliti di dunia termasuk Indonesia.

38. BUDAYA POLITIK

39. SKEMA SISTEM POLITIK ALMOND

40. SKEMA SISTEM POLITIK ALMOND
• Melalui skema di atas Almond membagi sistem politik ke dalam tiga level.
• LEVEL PERTAMA terdiri atas enam fungsi konversi yaitu:
– (1) artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan dan dukungan);
– (2) agregasi kepentingan (pengelompokan ataupun pengkombinasian aneka
kepentingan ke dalam wujud rancangan undang-undang);
– (3) komunikasi politik;
– (4) pembuatan peraturan (pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-
undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat);
– (5) pelaksanaan peraturan (penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain
ke tingkat warganegara), dan;
– (6) pengawasan peraturan (pengawasan jalannya penerapan undang-undang di
kalangan warganegara).
• Fungsi nomor satu hingga tiga berhubungan dengan tuntutan
dan dukungan yang masuk melalui mekanisme input
• Sementara fungsi nomor empat hingga enam berada di sisi keluaran
(output) berupa keputusan serta tindakan.

41. SKEMA SISTEM POLITIK ALMOND

42. SKEMA SISTEM POLITIK ALMOND
• LEVEL KEDUA dari aktivitas sistem politik
terletak pada fungsi-fungsi kemampuan.
– Kemampuan suatu sistem politik menurut Almond
terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif,
distributif, simbolis, dan responsif.
• LEVEL KETIGA ditempati oleh fungsi
maintenance (pemeliharaan) dan adaptasi.
– Kedua fungsi ini ditempati oleh sosialisasi dan
rekrutmen politik.

43. SKEMA SISTEM POLITIK ALMOND

44. SKEMA SISTEM POLITIK ALMOND
• Teori sistem politik Gabriel A. Almond lebih
memperjelas maksud dari David Easton dalam
menjelaskan kinerja suatu sistem politik yang tidak
sebatas kajian struktur, namun dilengkapi dengan
kajian fungsi.
• Melalui Gabriel A. Almond, pendekatan struktural
fungsional mulai mendapat tempat di dalam analisis
kehidupan politik suatu negara.

45. Bagian IV
SISTEM POLITIK
DAN KEBIJAKAN

46. SISTEM POLITIK
• Ada beberapa isu utama ketika melihat
kebijakan publik dalam sistem politik;
– Proses (mekanisme) kebijakan; mulai dari
agenda hingga perubahan kebijakan
– Stakeholder (pemangku kepentingan)
dalam proses kebijakan
– Determinasi Kekuasaan dan Pasar
– Partisipasi publik

47. Proses Kebijakan
• Proses kebijakan sebagai input dan
output dalam Parsons (2005);
INPUT KEBIJAKAN OUTPUT
Persepsi/identifikasi Regulasi Aplikasi
Organisasi Distribusi Penguatan
Permintaan Redistribusi Interpretasi
Dukungan Kapitalisasi Evaluasi
apathy Kekuasaan etis Legitimasi
Modifikasi

48. Proses Kebijakan
• Sebagai sebuah proses, kebijakan adalah
sebuah rangkaian kegiatan dari:
– agenda kebijakan,
– analisis kebijakan,
– formulasi kebijakan,
– implementasi kebijakan,
– evaluasi kebijakan,
– perubahan kebijakan, dan
– penghentian kebijakan

49. Proses Kebijakan
MASALAH
PENGHENTIAN AGENDA SETTING
PERUBAHAN
KEBIJAKAN FORMULASI
EVALUASI IMPLEMENTASI

50. Kritik Terhadap (Pendekatan) Proses
• Tahapan (proses) kebijakan ini sering disebut
dengan pendekatan textbook
• Pendekatan seperti ini dapat membuat
simplifikasi terhadap realitas dunia nyata
yang kompleks
• Mengacu pada Parsons (2001);
membayangkan kebijakan publik dapat
direduksi menjadi tahap-tahap yang terlalu
sederhana mengandung “cacat” metodologis
yang serius

51. Kelemahan Pendekatan Textbook
• .....
• Pendekatan ini menganggap ciri kebijakan publik
adalah kebijakan top down dan gagal
menjelaskan peran aktor “jalanan” dan aktor
lainnya
• Gagasan siklus kebijakan ini mengabaikan dunia
nyata dalam pembuatan kebijakan yang
melibatkan berbagai level pemerintahan dan
siklus yang saling berinteraksi
• .....

52. Faktor yang Mempengaruhi Proses
• Terkait dengan kritik terhadap pendekatan textbook, maka
perlu dipahami bahwa proses kebijakan tidak dapat
diasumsikan berjalan dalam “ruang hampa”, hanya bersifat
teknis
• Terdapat kompleksitas faktor yang mempengaruhi
dinamika proses (daftar di bawah bersifat tidak
diklasifikasi);
– Kepentingan stakeholder
– Sistem politik (terkait pula dengan kekuasaan &
ideologi)
– Birokrasi
– Paradigma
– Gerakan sosial

53. POWER (1)
• Isu penting dalam Studi Kebijakan, sebagai salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi proses
kebijakan
• Sistem politik, dalam kenyataannya adalah sistem
kekuasaan
• Mencari Power untuk mengatasi keter-batas-an
– Kemampuan mempengaruhi orang untuk melakukan
sesuatu yang diinginkan
– Kepemilikan sumber daya, diskursus

54. POWER (2)
• Giddens (dalam Arts dan Tatenhove, 2004: 347)
– The capacity of agents to achieve outcomes in social
practices
• Arts dan Tatenhove (2004: 347)
– Power is the organisasional and discursive capacity of
agencies, either in competition with one another or
jointly, to achieve outcomes in social practices, a
capacity which is however co-determined by the
structural power of the social institutions in which
these agencies are embedded

55. Sistem Politik
• Grindle, 1980 (dalam Robinson, 1998)
mengatakan, ada dua sistem politik yang
kemudian berpengaruh terhadap bentuk
dan karakter kebijakan publik, yaitu:
– Sistem politik tertutup, dan
– Sistem politik terbuka

56. Sistem Politik
• Sistem politik tertutup dicirikan dengan gaya
pengambilan kebijakan yang sentralistik dan
tidak responsif
– Rezim otoritarian
– Sistem komunis
• Sistem politik terbuka bercirikan
desentralisasi, konsultatif, dan responsif
– Demokrasi
– Governance process

57. TEORI (1)
• PLURALIS
– Menekankan keterlibatan publik dalam
pengambilan keputusan sebagai wadah intrinsik
demokrasi, di mana kelompok-kelompok
kepentingan yang saling berkompetisi berupaya
mempengaruhi kebijakan publik sesuai dengan
kepentingannya
• ELIT
– Proses kebijakan adalah domain elit, dalam hal ini
kelompok bisnis, militer dan elit politik, serta
birokrasi

58. TEORI (2)
• GOOD GOVERNANCE
– Proses kebijakan melibatkan setidaknya segitiga
negara, swasta dan masyarakat sipil.
• NEW PUBLIC MANAGEMENT
– Proses kebijakan berciri swasta, untuk alasan
efektifitas dan efisiensi

59. PERAN SISTEM POLITIK/NEGARA?
• Governance Process dan New Public
Management adalah dua perkembangan yang
dipengaruhi oleh ideologi pasar (neo-
liberalisme)
• Kebijakan publik diarahkan diselenggarakan
dengan dan lebih berorientasi kepada
mekanisme pasar
• Oleh karenanya, dalam pandangan penganut
paham neo-liberalisme, konsep negara ideal
adalah negara yang minimalis

60. Bagian V
NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL

61. Alexis-Charles-Henri Clérel de
Tocqueville (July 29, 1805–April 16, 1859)
Toqueville memperkenalkan 3
Beliau berpendapat bahwa bagian masyarakat:
unsur-unsur politik dari 1. Negara; parlemen,
pengadilan, birokrasi dan
organisasi-organisasi tentara.
masyarakat sipil memudahkan 2. Pasar; arena aktifitas
kesadaran yang lebih baik dan ekonomi pribadi, dan
rakyat yang lebih tercerahkan, 3. Masyarakat Sipil; partai,
yang bisa memilih dg lebih baik opini publik, gereja,
dalam voting, berpartisipasi perbaikan moral,
kesastraan, masyarakat
dalam Politics, dan memastikan ilmiah, profesional, dan
pemerintah yang lebih asosiasi rekreasional.
bertanggung jawab.

62. Pengertian konsep: belajar dari New Zealand
http://www.maxim.org.nz/main_pages/about_page/about_civilsociety.html
• Civil Society merupakan satu cara untuk memahami relasi
antara individu dan negara yang melestarikan kebebasan dan
tanggungjawab.
• Keluarga merupakan pusatnya. Peranan primer pemerintahan
adalah untuk bekerja bagi rakyat apa yang tidak dapat mereka
lakukan bagi dirinya sendiri. Termasuk pertahanan bangsa,
memelihara hukum dan ketertiban, dan melestarikan
kebebasan individu. Masyarakat bekerja dengan sangat baik bila
ia di mediasi struktur-struktur “do their thing” dengan campur
tangan pemerintah yang minimal. Bagi rakyat hal ini masuk akal.
• Peranan lembaga-lembaga yang secara historis, berfungsi
secara bebas dari pengaruh langsung pemerintah. Misalnya
termasuk perkawinan, keluarga, gereja, organisasi sukarela, dan
dunia usaha.

63. Lanjutan…
• Itulah komponen dasar Civil Society. Mereka bebas, sukarela,
dan melindungi serta mempertinggi kualitas kehidupan setiap
warga negara.
• Ketika struktur-2 itu berfungsi dengan tepat, maka hanya
sedikit diperlukan intervensi pemerintah. Jika gagal, maka
tugas negara akan meningkat, birokrasi bertambah, dan
hasilnya adalah hilangnya kebebasan individu dan
bertambahnya kekuasaan negara.
• Campur tangan negara menimbulkan masalah di mana
“diperlukan” lebih besar intervensi pemerintah. Seperti
peraturan yang mengekang, kita kehilangan kebebasan, dan
akhirnya Civil Society akan tergusur.

64. Lanjutan…
• Civil society merujuk kepada arena aksi kolektif yang tdk
dipaksa yang terjadi diseputar kepentingan-kepentingan,
maksud-maksud, dan nilai-nilai bersama.
• Dalam teori, bentuk-bentuk lembaga itu dipisahkan dari
Negara, Keluarga, dan Pasar, namun dalam prakteknya, batas-
batas antara Negara, Civil Society, Keluarga, dan Pasar
seringkali kompleks (njelimet), kabur dan bisa dinegosiasikan.
• Secara umum, masy. Sipil mencakupi beragam ruang-ruang,
aktor-aktor, dan bentuk-bentuk institusi, beragam menurut
tingkat formalitasnya, otonomi, dan kekuatannya.
• Civil societies seringkali dihuni oleh organisasi-organisasi
seperti derma-derma terdaftar, perkembangan NGOs,
kelompok-kelompok komunitas, organisasi perempuan,
organisasi-organisasi keagamaan, perhimpunan profesi,
kesatuan dagang, LSM, gerakan-gerakan sosial, asosiasi bisnis,
koalisi-koalisi dan kelompok-kelompok advokasi.

65. Muhammad AS Hikam (1999: 3)
• Civil Society didefinisikan sebagai wilayah-wilayah kehidupan
sosial yang terorganisasi dan bercirikan, antara lain
kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating),
dan keswadayaan (self-supporting), kemandirian tinggi
berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-
norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
• Sebagai sebuah ruang politik, civil society adalah suatu
wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan
dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi
kehidupan material, dan tidak terserap di dalam jaringan-
jaringan kelembagaan politik resmi.
• Di dalamnya tersirat pentingnya suatu ruang publik yang
bebas (the free public sphere), tempat di mana transaksi
komunikasi yg bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

66. Bentuk institusi/lembaga masyarakat madani
dapat diklasifikasi dalam tiga macam:
1. Institusi/lembaga sosial :
- lembaga sosial;
- masyarakat (LSM) dan partai politik;
- oraganisasi kepemudaan, seperti KNPI,
KAMMI, , GMNI, FMN, BM, HMI, PMII;
- organisasi kemahasiswaan;
- organisasi profesi, seperti LBH, PWI, AJI, dll;
- organisasi kemasyarakatan, seperti
MKGR, SOKSI, FORKOT, DLL

67. 2. Institusi/lembaga Keagamaan :
- Islam (NU, Muhammadiyah, MUI dll)
- Kristen, seperti PGI;
- Budha, seperti Walubi;
- Hindu, seperti Parasida Hindu Darma;
- Katholik, seperti KWI.
3. Institusi/lembaga Paguyuban :
Institusi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
untuk melakukan pengelolaan dan
penenggalalian program-program untuk
meningkatkan kekerabatan/keluarga. Misalnya
Pagubuyan Pasundan (Sunda), IKSB (Minang),
Pwunten (Banten), dll.

68. Hubungan Negara – Rakyat - Pasar
• Jadi konsep masyarakat sipil merupakan
akomodasi tiga unsur yang memiliki bobot
yang seimbang, yaitu antara Negara, Rakyat
dan Pasar.
• Negara didukung oleh dinamika ekonomi
(Pasar) dan juga responsif terhadap tuntutan
Rakyat dalam bentuk kebebasan, transparansi,
dan akuntabilitas.
• Hubungan harmonis ketiga unsur yang
dinaungi oleh norma dan nilai-nilai Agamis
itulah yang disebut Masyarakat Madani alias
Masyarakat Bertamadun (Berkeadaban).

69. Demokrasi dan Masyarakat Sipil
• Awalnya demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat
dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya pengertian
demokrasi menjadi lebih luas sebagai bentuk pemerintahan di
mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik
harus melibatkan rakyat baik secara langsung maupun
perwakilan.
• Demokrasi menjadi istilah yang bersifat universal, tetapi dalam
prakteknya terdapat perbedaan-perbedaan antara satu negara
dengan negara yang lain.
• Akan tetapi, terdapat prinsip-prinsip dasar yang sama, seperti
persamaan, dihormatinya nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan
kepada hak-hak sipil dan kebebasan, serta dihargainya pluralitas
dan kompetisi yang fair.
• Keterlibatan warga dalam keputusan-keputusan politik akan
efektif apabila tersedia ruang yang cukup luas dalam hubungan
rakyat dengan negara.

70. Lanjutan…
• Ruang partisipasi ini disebut sebagai ruang publik
(public sphere). Melalui ruang publik inilah, individu
atau asosiasi warga masyarakat mengaktualisasikan
aspirasinya untuk mempengaruhi keputusan-
keputusan negara.
• Negara yang menyediakan ruang publik yang cukup
luas dan masyarakat yang memanfaatkan ruang
tersebut untuk berinteraksi dengan negara inilah
yang akhirnya membentuk sebuah masyarakat sipil
(civil society).
• Jadi, demokrasi memungkinkan terbentuknya
masyarakat sipil, dan masyarakat sipil akan dapat
berkembang apabila prinsip-prinsip dasar demokrasi
diterapkan dalam negara

71. Bagian VI
BUDAYA POLITIK

72. MANUSIA & POLITIK
• Manusia sebagai bagian dari masyarakat merupakan
sistem sosial yang pada hakikatnya terdiri dari
macam-macam proses, sebagai suatu kumpulan
proses tersendiri yang berbeda dengan proses
lainnya yang dinamakan sistem politik.
• Suasana kehidupan politik biasanya disebut
susprastruktur politik Sebaliknya suasana kehidupan
politik rakyat di sebut infrastruktur politik

73. MACAM - MACAM BUDAYA POLITIK YANG
BERKEMBANG DI MASYARAKAT
BUDAYA POLITIK ELIT: terdiri dari kaum pelajar
sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan
dalam pemerintahan
BUDAYA POLITIK MASSA: kurang memahami politik
sehingga mudah terbawa arus
Menurut Hebert Feith, sistem politik di Indonesia di
dominasi oleh budaya politik aristokrat Jawa dan
wiraswasta Islam.
Menurut C. Geertz, di Indonesia terdapat budaya
politik priyayi, santri dan abangan.

74. BUDAYA POLITIK: PENGERTIAN
• Sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka
ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di
dalam sistem itu ( G. A. Almond dan S. Verba )
• Sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan
pemerintahan negara dan politiknya ( Mochtar Masoed dan
Colin MacAndrews )
• Konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai - nilai dan
ketrampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota
masyarakat, termasuk pola - pola kecenderungan khusus serta
pola - pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok -
kelompok dalam masyarakat ( Almond dan Powell )

75. BUDAYA POLITIK: PENGERTIAN (lanjt)
• Budaya politik menunjuk pada orientasi dari
tingkahlaku individu/masyarakat terhadap sistem
politik.
• Orientasi politik tersebut terdiri dari 2 tingkat yaitu:
di tingkat masyarakat dan di tingkat individu.
• Orientasi masyarakat secara keseluruhan tidak dapat
dipisahkan dari otientasi individu. Menurut Almond
dan Verba, masyarakat mengidentifikasi dirinya
terhadap simbol-simbol dari lembaga-lembaga
kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya.

76. ORIENTASI POLITIK (Almond & Verba)
Orientasi kognitif, yaitu orientasi warga yang sifatnya
kognitif / pengetahuan, seperti pengetahuan,
wawasan, kepercayaan dan keyakinan warga
terhadap objek politik.
Orientasi afektif, yaitu orientasi warga negara yang
sifatnya afektif / sikap seperti sikap-sikap, nilai-nilai,
dan perasaan warga negara terhadap objek politik
Orientasi evaluatif, yaitu orientasi warga negara yang
sifatnya evaluatif / penilaian seperti pendapatan dan
penilaian warga terhadap suatu objek politik.

77. OBJEK POLITIK
… Adalah sasaran dari orientasi warga negara
Objek politik umum atau sistem politik secara keseluruhan,
meliputi : sejarah bangsa, simbol negara, wilayah negara,
kekuasaan negara, konstitusi negara, dan hal lain dalam politik
yang sifatnya umum.
Objek politik input yaitu lembaga atau pranata politik.
Lembaga yang ternasuk dalam kategori objek politik input
antara lain : parpol, kelompok kepentingan, ormas, pers,
dukungan dan tuntunan.
Objek politik output yaitu lembaga atau pranata politik yang
termasuk proses output dalam sistem politik. Misalnya :
birokrasi, lembaga peradilan, kebijakan, putusan undang-
undang dan peraturan..

78. BUDAYA POLITIK BERDASARKAN ORIENTASI POLITIK
Menurut Gabriel Almond dan Verba
klasifikasi Budaya Politik berdasarkan
orientasi politiknya terbagi atas:
• Budaya politik parokial
• Budaya politik kaula
• Budaya politik partisipan

79. BUDAYA DAN ORIENTASI POLITIK
BUDAYA POLITIK
PAROKIAL SUBJEK PARTISIPAN
ORIENTASI KOGNITIF V
POLITIK
AFEKTIF V
EVALUATIF V

80. Budaya Politik Parokial
• Tingkat partisipasi politiknya
sangat rendah, yang disebabkan
faktor kognitif (pendidikan relatif
rendah)
• Berlangsung dalam masyarakat
tradisional
• Anggota masyarakat cenderung
tidak terlalu menaruh minat
terhadap obyek-obyek politik yang
luas
• Kesadaran yang kurang menonjol
dari anggota masyarakat dalam
bidang politik

81. Budaya Politik Subjek/Kaula
• Masyarakat yang
bersangkutan sudah
relatif maju dalam
pemahaman sebagai
warga negara
• Memiliki perhatian
terhadap sistem politik,
tetapi partisipasi
politiknya masih pasif
• Kesadaran sebagai aktor
politik boleh dikatakan
belum tumbuh

82. Budaya Politik Partisipan
Budaya politik yang ditandai dengan
kesadaran politik tinggi dimana anggota
masyarakat aktif dalam kehidupan
politik
Anggota-anggota masyarakatnya
cenderung memiliki orientasi yang nyata
terhadap sistem secara keseluruhan
Individu aktif (terjun langsung) dalam
perpolitikan

83. Bagan Orientasi Politik sebagai pembentuk tipe budaya politik
(sumber: Gabrile A. Almond ; Sidney Verba, 1984, Budaya Politik, hlm. 19.)
DIMENSI ORIENTASI POLITIK
Pribadi
ORIENTASI obyek Obyek Obyek sebagai TIPE BUDAYA
POLITIK umum input output obyek politik POLITIK
Kognitif 0 0 0 0 Parochial
Afektif 1 0 1 0 Subjek (kaula)
Evaluatif 1 1 1 1 Partisipan

84. BENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIK
Samuel Huntington dan Joan M. Nelson
mengidentifikasi 4 (empat) bentuk partisipasi
politik:
• Kegiatan pemilihan
• Lobbying
• Kegiatan organisasi
• Mencari koneksi
• Tindakam kekerasan

85. PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK
• Proses bagaimana memperkenalkan sistem politik
pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut
menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya
terhadap gejala-gejala politik (Michael Rush dan
Phillip Althoff).
• Suatu proses perkembangan seseorang untuk
mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-
pola tingkah lakunya (David Easton dan Jack Dennis).
• Proses pembentukan sikap dan orientasi politik
anggota masyarakat (Ramlan Surbakti).

86. PENGERTIAN SOSIALISASI POLITIK (lanjt)
• Suatu proses belajar dimana setiap individu
memperoleh orientasi-orientasi berupa keyakinan,
perasaan dan komponen-komponen nilai
pemerintahan dan kehidupan politik. Dari sudut
pandang masyarakat, sosialisasi politik adalah cara
memelihara atau mengubah kebudayaan politik (Jack
Plano).
• Proses dimana sikap-sikap dan nilai-nilai politik
ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka
dewasa dan orang-orang dewasa tersebut direkrut ke
dalam peranan-peranan politik tertentu (Almond dan
Powell).

87. MEKANISME SOSIALISASI BUDAYA POLITIK
Menurut Robert Le Vine ada 3 (tiga) mekanisma
pengembangan budaya politik:
• Imitasi, proses sosialisasi melalui peniruan
terhadap perilaku yang ditampilkan individu-
individu lain.
• Instruksi, mengacu pada proses sosialisasi
melalui proses pembelajaran formal, informal
maupun nonformal.
• Motivasi, proses sosialisasi yang berkaitan
dengan pengalaman individu.

88. Budaya politik yang memiliki sikap mental ABSOLUT
Nilai-nilai kepercayaan yang
dianggap selalu sempurna dan
tak dapat diubah lagi
Berawal dari tradisi
Diterima tanpa sikap kritis
Tradisi selalu dipertahankan,
baik atau buruk
Kesetiaan tidak memungkinkan
pertumbuhan unsur baru

89. Budaya Politik yang memiliki sikap mental
AKOMODATIF
Terbuka dan bersedia menerima
apa saja yang dianggap berharga
Melepaskan ikatan tradisi
Kritis terhadap diri sendiri
Menilai tradisi berdasarkan
perkembangan masa kini (
menerima unsur baru)

90. Bagian VII
DINAMIKA POLITIK
DAN KEPEMIMPINAN

91. DINAMIKA POLITIK
• Politik dimaknai sebagai:
Ilmu (Science),
Seni (Art), dan
Permainan (Game)

92. POLITIK SEBAGAI ILMU
• Politik dilihat sebagai peristiwa/fenomena
yang kemudian dikaji secara sistematis dengan
metodologi ilmiah untuk membangun teori.
• Politisi dituntut untuk dapat berargumen.
• Argumen yang disampaikan mesti baik dan
tertata.
• Argumen dibangun dengan basis pengetahuan
dan pengalaman (sendiri maupun pengalaman
orang lain).

93. POLITIK SEBAGAI SENI
• Jika politik itu seni kemungkinan, berarti
berpolitik itu penuh inkonsistensi?
• “Pagi kedelai, sore tempe….”
• Politik itu soal kepentingan.
• “Tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang
ada adalah kepentingan…” (Lord Acton)
• Apa kepentingan anda berpolitik??!!

94. POLITIK SEBAGAI SENI
I. POLITICS IS THE ART OF POSSIBILITIES
Bagi yang sedang menuju kekuasaan….
- Apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin
dalam politik. Dari nothing, menjadi
something. Dari nobody, menjadi somebody.
Bagi yang sedang berkuasa….
- Politik adalah seni memutuskan. Membuat
kebijakan yang berdampak bagi masyarakat
dan bermanfaat bagi kepemimpinannya.

95. POLITIK SEBAGAI PERMAINAN
• Dalam politik ada kompetisi dan pertarungan,
dimana ada yang ‘kalah’ dan ada yang ‘menang’.
• Panggung politik adalah arena kontestasi para
kontestan politik.
• Dalam konteks demokrasi (the only game in
town—Linz and Stepan, 1996), pemilu adalah
ajang membuktikan kekuatan para kontestan.
• Bagaimana dengan kecurangan dalam permainan
politik?
• “Apakah selamanya politik itu kejam?”—Iwan Fals

96. PEMIMPIN POLITIK
• Dinamika politik (baik sebagai ilmu, seni, maupun
permainan) terjadi di berbagai tingkat kehidupan
sosial.
• Bagaimana pemimpin politik lahir dalam situasi ini?
• Bagaimana pemimpin politik mengembangkan
pengaruh dan memperoleh dukungan?
• Bagaimana pemimpin politik mengambil keputusan
dan membuat kebijakan secara efektif?
• Bagaimana pemimpin politik membangun nilai-nilai
kebangsaan dan kenegaraan?

97. PEMIMPIN POLITIK
• “Kullukum raa’in wa kullukum mas’ulun an
ra’iyyatihi…”
• Dalam interaksi antara pemimpin politik
dengan masyarakat, apakah pemimpin yang
membentuk masyarakat atau masyarakat yang
menentukan karakter kepemimpinan?

98. GAYA KEPEMIMPINAN POLITIK
• Ada banyak gaya kepemimpinan politik yang
dikaji. Namun, untuk saat ini hanya akan
dibahas 2 gaya saja….
1. Solidarity Maker
2. Administrator
(Herbert Feith, 2006)

99. KEPEMIMPINAN POLITIK
• Kepemimpinan Politik dapat dipahami dalam 3
persepktif
– Kepemimpinan sebagai pola perilaku
• Kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai
tujuan yang diharapkan
– Kepemimpinan sebagai kualitas personal
• Kharisma sebagai kata kunci
– Kepemimpinan sebagai nilai politik
• Kemampuan menggerakkan orang lain dengan otoritas
moral atau ideologis
(Andrew Heywood, 2000)