4. POKOK BAHASAN
1. Pengertian, sumber dan hubungannya dengan hukum acara perdata
2. Bentuk dan isi kelengkapan gugatan / permohonan
3. Persiapan sidang: PMH, PHS dan pemanggilan pihak-pihak yang berperkara
4. Adab Hakim dalam persidangan
5. Cara pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama
6. Tugas Ketua Majelis, anggota dan Panitera Pengganti
7. Usaha Perdamaian dan Mediasi
8. Hal-hal yang mempengaruhi sidang pertama
9. Eksepsi dan Rekonvensi
10. Pencabutan gugatan/permohonan dan meninggalnya pihak yang berperkara
11. Alat-alat bukti dan tahapan pembuktian
12. Musyawarah Majelis Hakim, pengambilan kongklusi, & pengambilan keputusan
13. Produk Pengadilan (Putusan dan Penetapan)
14. Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali
15. Cara-cara pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi
16. Verzet & peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
17. Ekskusi putusan pengadilan
5. PERDAMAIAN / MEDIASI
1. Dalam setiap perkara perdata, jika kedua belah pihak hadir
di persidangan, Hakim wajib mendamaikan kedua belah
pihak (Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg).
2. Dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat
dilakukan dlm setiap persidangan pd semua tk. peradilan
(Ps.82 UU No.7/1989 jis UU No.3/2006 & UU No.50/2009).
3. Jika kedua pihak berada di luar negeri, maka Penggugat pada
sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi.
4. Dalam hal perkara perceraian, sebelum Majelis Hakim
memerintahkan para pihak melakukan mediasi, terlebih
dahulu harus mendamaikan sesuai dengan ketentuan Pasal
82 UU No.7/1989 jis UU No.3/2006 dan UU No. 50/2009.
6. 1. Dalam upaya perdamaian harus berpedoman Peraturan MA
No.1/2008 Tentang Mediasi, yg mewajibkan agar semua
perkara perdata yg diajukan ke Pengadilan tingkat pertama
wajib dilakukan perdamaian dg bantuan mediator.
2. Perkara yg tidak wajib mediasi adalah perkara volunter,
perkara yg salah satu pihaknya tdk hadir di persidangan &
perkara yg menyangkut legalitas hukum, seperti itsbat
nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat dll.
3. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet
atas putusan verstek dalam perkara perceraian, maka
Majelis Hakim membatalkan putusan verstek dengan amar:
• Menyatakan Pelawan/Tergugat adalah Pelawan yg benar.
• Membatalkan putusan verstek Nomor ..... tanggal ....
• Menyatakan ggtn Penggugat/Terlawan tdk dpt diterima.
• Membebankan biaya perkara kepada ..... sejumlah Rp...
7. 8. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara verzet atas putusan verstek
dalam perkara selain perceraian, maka Majelis Hakim membatalkan putusan
verstek dengan amar sebagai berikut:
• Menyatakan Pelawan / Tergugat adalah Pelawan yang benar.
• Membatalkan putusan verstek Nomor ..... tanggal .....
• Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian.
• Membebankan biaya perkara kepada ...... sejumlah Rp......
9. Pada persidangan pertama, Hakim yang memeriksa perkara wajib:
a. Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi.
b. Menyarankan para pihak utk memilih mediator yg tersedia dlm daftar
mediator.
c. Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak.
d. Jika para pihak gagal memilih mediator, Majelis menunjuk mediator dari salah
satu Hakim yang bersertifikat. Jika tidak ada Hakim yang bersertifikat, Ketua
Majelis menunjuk Anggota Majelis yang memeriksa perkara.
e. Setelah penunjukan mediator, Majelis menunda persidangan utk memberikan
kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.
f. Terhadap perkara perceraian yg dikumulasikan dg perkara lainnya dan ternyata
mediasi perceraiannya gagal:
…………………….
8. 1. mediasi dilanjutkan thd perkara asessoirnya (hadhanah, harta
bersama dll)
2. Jika mediasi terhadap perkara asesoirnya ternyata berhasil,
dan dalam proses litigasi ternyata Majelis Hakim berhasil pula
mendamaikan perkara perceraiannya, maka kesepakatan para
pihak tentang perkara asessoir tersebut tidak berlaku dan
dinyatakan dalam putusan.
g. Para pihak menghadap kembali kpd Hakim pada hari sidang yg telah
ditentukan untuk memberitahukan laporan mediasi yg berhasil
(PERMA No.1 /2008).
h. Pada hari persidangan yg telah ditentukan, mediator wajib
memberitahukan secara tertulis kpd Hakim bhw mediasi gagal, kmd
pemeriksaan perkara dilanjutkan dg membacakan surat gugatan.
10. Akta / putusan perdamaian mempunyai kekuatan yg sama dengan
putusan Hakim yg berkekuatan hukum tetap & jika tidak dilaksanakan,
dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua PA/MaSya ybs.
11. Akta / putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum
banding, kasasi dan peninjauan kembali.
9. 12. Jika Tergugat lebih dari satu, dan yg hadir hanya sebagian,
mediasi tetap dapat dijalankan dg memanggil lagi Tergugat
yg tidak hadir secara patut dg bantuan Ketua Majelis, dan
jika Tergugat ybs juga tetap tidak hadir, mediasi berjalan
hanya antara Penggugat dg Tergugat yang hadir. Jika antara
Penggugat dg Tergugat yg hadir tercapai kesepakatan
perdamaian, Penggugat mengubah gugatannya dg cara
mencabut gugatan thd Tergugat yg tidak hadir.
13. Jika para pihak / salah satu pihak menolak untuk mediasi
setelah diperintahkan oleh Pengadilan, maka penolakan
para pihak / salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam
berita acara sidang dan putusan.
14. Jika terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau
Peninjauan Kembali, maka dlm kesepakatan perdamaian
dicantumkan klausula bhw kedua pihak mengesampingkan
putusan yg telah ada. (Ps.21&22 PERMA No.1/2008).
10. EKSEPSI & REKONVENSI
EKSEPSI / TANGKISAN
1. Tangkisan thd pokok perkara (eksepsi absolut) tdk hrs diajukan pd
permulaan sidang, tapi dpt diajukan selama proses pemeriksaan
perkara & diputus bersamaan dg pokok perkara.
2. Eksepsi mengenai kewenangan relatif, hakim wajib menjawab
(dikabulkan atau ditolak) & menuangkannya dalam putusan sela.
3. Jika eksepsi thd kewenangan relatif dikabulkan, maka putusan sela
tsb merupakan putusan akhir & dpt diajukan upaya hukum.
4. Upaya hukum atas putusan sela diajukan bersamaan dg putusan
akhir.
5. Jika eksepsi tdk mengenai kewenangan, maka diputus bersamaan
dg pokok perkara, dlm pertimbangan hukum & diktum putusan,
disebutkan:
• Dalam eksepsi : ................ (Pertimbangan lengkap)
• Dalam pokok perkara : ..... (Pertimbangan lengkap)
11. Kewenangan Relatif
1. Sesuai ketentuan Ps. 118 HIR / 142 RBg, PA/MaSya berwenang memeriksa
gugatan yg daerah hukumnya, meliputi:
• Tempat tinggal Tergugat /tempat Tergugat sebenarnya berdiam.
• Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yg
tempat tinggalnya tdk berada dalam satu daerah hukum PA menurut pilihan
Penggugat.
• Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-tergugat
adalah sbg yg berhutang dan penjaminnya.
• Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal:
1. Tergugat tdk punyai tempat tinggal & tdk diketahui dimana ia berada.
2. Tergugat tdk dikenal. (Dalam gugatan: dahulu tempat tinggalnya yg
terakhir, sekarang tdk diketahui tempat tinggalnya di Indonesia).
• Jika Tergugat tdk diketahui tempat tinggalnya & yg menjadi objek gugatan
adalah benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di tempat benda yg
tidak bergerak terletak (Ps.118 ayat (3) HIR / Ps.142 ayat (5) RBg).
• Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di
tempat domisili yg dipilih itu (Ps. 118 ayat (4) HIR / Ps. 142 ayat (4) RBg).
2. Jika Tergugat pada sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) ttg
wewenang mengadili secara relatif, PA/MaSya tidak boleh menyatakan dirinya tdk
berwenang (Psl 133 HIR / Psl 159 RBg).
3. Eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada sidang pertama.
12. 4. Pengecualian:
• Jika Tergugat tdk cakap menghadap di Pengadilan, gugatan diajukan pd Ketua
PA/MaSya tempat tinggal orangtuanya/walinya/pengampunya (Ps.21 BW)
• Bagi Pegawai Negeri, berlaku ketentuan (Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg).
• Tentang penjaminan (vrijwaring), yg berwenang untuk mengadilinya adalah
PA /MaSya yg pertama dimana pemeriksaan dilakukan (Pasal 14 Rv).
5. Jika eksepsi diterima maka putusan berbunyi:
Dalam eksepsi:
• Menerima eksepsi Tergugat.
• Menyatakan PA/MaSya... tidak berwenang untuk mengadili perkara tsb.
Dalam pokok perkara:
• Menyatakan gugatan/permohonan Penggugat/Pemohon tidak dpt diterima.
• Menghukum Penggugat / Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp...
6. Jika eksepsi ditolak maka putusan berbunyi:
Dalam eksepsi:
• Menolak eksepsi Tergugat.
• Menyatakan PA/MaSya... berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
Dalam pokok perkara:
• Menyatakan gugatan / permohonan Penggugat / Pemohon tdk/dpt diterima.
• Menghukum Penggugat / Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp...
13. KEWENANGAN / KOMPETENSI ABSOLUT
1. Kewenangan absolut / mutlak adalah kewenangan pengadilan
dalam memeriksa jenis perkara tertentu yg secara mutlak tdk dpt
diperiksa oleh Pengadilan lain.
2. Eksepsi thd kekuasaan absolut dpt diajukan setiap waktu selama
proses pemeriksaan berlangsung (Ps.134 HIR / Ps. 160 RBg).
3. Hakim karena jabatannya hrs menyatakan dirinya tdk berwenang
memeriksa perkara ybs walau tdk ada eksepsi dari Tergugat, hal
ini dpt dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk taraf
banding & kasasi (Ps.134 HIR / Ps.160 RBg / Ps.132 Rv).
4. Jika eksepsi diterima maka putusan berbunyi:
Dalam eksepsi:
• Menerima eksepsi Tergugat.
• Menyatakan PA/MaSya tdk berwenang utk mengadili perkara
tsb.
Dalam pokok perkara:
• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
• Menghukum Penggugat membayar biaya pkr sejumlah Rp…
14. Catatan:
• Dalam bidang perkawinan, amar biaya perkara berbunyi:
Membebankan kpd Penggugat / Pemohon membayar
biaya perkara sejumlah Rp. ..
• Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat
dimohonkan banding dan kasasi.
5. Jika eksepsi ditolak, maka Hakim memutus sela, amarnya:
• Menolak eksepsi Tergugat / Termohon.
• Menyatakan PA/MaSya berwenang mengadili perkara tsb.
• Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara.
• Menangguhkan biaya perkara sampai dg putusan akhir.
6. Putusan sela tdk dituangkan dlm putusan tersendiri, tetapi
dimuat dlm BAS (Ps.185 (1) HIR / 196 (1) RBg).
7. Putusan sela, hanya dapat diajukan banding bersama-sama
dg putusan akhir (Ps.9 ayat (1) UU No. 20/1947).
15. REKONVENSI
(Gugat Balik / Gugat Balasan)
1. Menurut Psl 132a HIR dpt diajukan dlm setiap perkara kecuali:
• Penggugat dlm gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedang
gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
• Pengadilan Agama tdk berwenang memeriksa tuntutan balik itu
berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
• Dalam perkara tentang menjalankan putusan Hakim.
2. Harus diajukan ber-sama2 dg jawaban sblm tahapan pembuktian,
baik jawaban tertulis / lisan (Ps.132b HIR / Ps. 158 RBg).
3. Jika dlm Tk.I tdk diajukan rekonvensi, maka dlm Tk. banding tdk dpt
diajukan rekonvensi. (Ps.132a (2) HIR / Ps.156 (2) RBg).
4. Rekonvensi diperiksa & diputus dlm satu putusan kecuali jika
menurut pdpt Hakim salah 1 dari gugatan dpt diputus lebih dulu.
5. Rekonvensi boleh diterima jika berhubungan dg gugatan konvensi.
6. Jika konvensi dicabut, maka rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.
16. Penggugat / Tergugat Wafat
1. Jika Penggugat setelah mengajukan
gugatan wafat, maka ahli warisnya dapat
melanjutkan perkara.
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara
Tergugat wafat, maka ahli warisnya
dapat melanjutkan perkara.
3. Dalam perkara cerai, jika suami atau
isteri wafat, maka gugatan perceraian
digugurkan. (Ps.25 PP. 9 /1975).
17. Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
1. Rapat permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia.
2. Jika dipandang perlu dan mendapat persetujuan Majelis Hakim, Panitera
sidang dapat mengikuti rapat permusyaratan Majelis Hakim.
3. Dalam rapat permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan
pertimbangan/pendapatnya tertulis thd perkara yg sedang diperiksa.
4. Ketua Majelis mempersilahkan Hakim Anggota II untuk mengemukakan
pendapatnya, disusul oleh Hakim Anggota I dan terakhir Ketua Majelis.
5. Semua pendapat harus dikemukakan secara jelas dg menunjuk dasar
hukumnya, kemudian dicatat dalam buku agenda sidang.
6. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka yang pendapatnya berbeda tsb
(dissenting opinion) dimuat dalam akhir pertimbangan putusan.
Contoh:
• Menimbang, bhw namun demikian seorang hakim bernama .....
berbeda pendapat dengan pertimbangan tsb, yang pendapatnya sbb:
• Bahwa, ....... dst.
• Menimbang, bhw meskipun berbeda pendapat, demi keadilan &
kepastian hukum, hakim tsb sepakat bahwa perkara tsb diputus .....
