SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 1 | 3
Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait :
1. Tulis dan jelaskan;
a. apakah yang dimaksud dengan hukum acara (Procedur law) dan hukum material
(substantive law) dan dalam HPI ketentuan mana yang dapat menggunakan
hukum asing?
Jawaban:
1) Hukum Acara adalah Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang
mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum
materiil/peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya
mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan bagaimana cara-cara hakim
memberikan putusan.
Contoh: Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1981.
2) Hukum Materiil adalah hukum yang mengatur isi hukum. Hukum materiiil
mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan
larangan.
Contoh : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana dan lain-lain
3) Dalam HPI ketentuan yang dapat menggunakan hukum asing yaitu
substantive law dimana hukum yang digunakan dipilih dari huku m salah satu
negara yangs eharusnya berlaku.
ketentuan yang menggunakan hukum asing adalah berdasarkan Hukum acara
perdata:
➢ HIR
➢ RV
➢ KUHPerdata
➢ KUHD
b. Peradilan manakah yang berwenang mengadili perkara HPI?
Pengadilan yang berwenang adalah hukum dari tempat kedudukan dimulainya
suatu hubungan HPI. Oleh karena itu, penggugat melakukan gugatan ke
pengadilan dimana dia berada (lex fori).
DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 2 | 3
2. Selesaikan dan diskusikan kasus HPI di bawah ini
Mrs. Rejoice, seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Indonesia
mengajukan gugatan ganti rugi di Indonesia terhadap Mr. Delight yang berdomisili di
Thailand.. Pertanyaanya adalah;
a. Indonesia dan Thailand telah memiliki perjanjian kerjasama internasional (The
hague convention on talking evidence abroad of evidence abroad in civil or
commercial matters Tahun 1970) , maka Pengadilan Indonesia memiliki
kewenangan/yurisdiksi untuk mengadili perkara ini karena sesuai prinsip maka
Gugatan Perdata oleh Mrs. Rejoice dapat disampaikan ke pengadilan Negeri Mr.
Delight yaitu di Thailand.
Berdasarkan praktek HPI, Pengadilan Yang Memiliki Yurisdiksi Untuk Mengadili
Adalah Pengadilan Dimana Tergugat Tinggal/Sebenarnya Tinggal (Habitual
Residence) Kewarga Negaraan Tidak Menjadi Titik Taut.
b. Jika pengadilan Indonesia memiliki kewenangan, maka hukum negara manakah
yang akan diberlakukan terhadap peristiwa HPI di atas?
Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia berdasarkan domisili Mrs. Rejoice.
Hakim akan menggunakan Hukum Acara Indonesia (lex fori)
c. Pada proses penyelesaian perkara dibutuhkan alat bukti yang berasal dari luar
Indonesia, bagaimanakah cara mengesahkannya?
Berdasarkan Perjanjian Internasional antara Indonesia dengan Thailand (The
hague convention on talking evidence abroad of evidence abroad in civil or
commercial matters Tahun 1970) maka bukti yang berasal dari Thailand dapat
difasilitasi pengiriman dan pelaksanaan dari letter of reguest untuk
memperoleh pembuktian dalam persidangan termasuk saksi-saksi, para pihak
atau ahli terhadap dokuman dan benda. Pengesahan dilakukan oleh
Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia di Thaildan
REFERENSI:
1) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional
HKUM4304. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, 2020.
2) Pilihan Forum dan Hukum Acara Perdata Internasional. Modul 7 Buku Materi
Pokok Hukum Perdata Internasional. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan.
2020.
3) https://hukamnas.com/perbedaan-hukum-formil-dan-materil
4) https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/
DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 3 | 3
Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan
terima kasih.
Hormat Saya
Indra Sofian
NIM : 042051183

More Related Content

Similar to Diskusi 7 HPI Hukum Acara Materiil Formil Peradilan Perdata Internasional.pdf

Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
sesukakita
 
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
pebrianazril6478
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
zahraayu24
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
zahraayu24
 

Similar to Diskusi 7 HPI Hukum Acara Materiil Formil Peradilan Perdata Internasional.pdf (20)

Acaraperdata
AcaraperdataAcaraperdata
Acaraperdata
 
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
Dasar Hukum Tata Usaha Negara (TUN)
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukumPenggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
Hukum acara perdata
Hukum acara perdataHukum acara perdata
Hukum acara perdata
 
Hukum ac perdata
Hukum ac perdataHukum ac perdata
Hukum ac perdata
 
Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx
Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptxHukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx
Hukum_Acara_Perdata_update_15_Nov_pptx (1).pptx
 
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptxHAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
 
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxHUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
 
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptAZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
 
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptxPERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
PERBEDAAN HUKUM ACARA FORMIL.pptx
 
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
Hukumacaraperdata 120110132115-phpapp01
 
hukum bisnis
hukum bisnishukum bisnis
hukum bisnis
 
Uu 18 2003+Pjls
Uu 18 2003+PjlsUu 18 2003+Pjls
Uu 18 2003+Pjls
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
A
AA
A
 
VI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptxVI. Pembagian Hukum.pptx
VI. Pembagian Hukum.pptx
 
Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01
Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01
Hukumperdatainternasional1 130417174828-phpapp01
 

More from Indra Sofian

More from Indra Sofian (20)

Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 3 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdfTugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
Tugas Tutorial 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.pdf
 
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 1 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 6 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdfTugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
Tugas Tutorial 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc.pdf
 
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 4 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 5 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 2 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdfDiskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
Diskusi 7 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183.doc - Copy.pdf
 
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdfDiskusi  8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
Diskusi 8 Teori Kriminologi 4302 Indra Sofian 042051183 - Copy.pdf
 
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
Diskusi 3 Hukum Perdata kewajiban mantan suami kepada Isteri dan Anak Pasca P...
 
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdfDiskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
Diskusi 8 Hukum Perdata pemberian Kuasa, Pinjam mengganti atau Pinjam Pakai.pdf
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
Tugas Tutorial 3 Hukum Perdata Ingkar janji tuntutan ganti rugi perjanjian se...
 
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdfDiskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
Diskusi 1 Hukum Perdata kondisi stress tindakan hukum jual beli tanah.pdf
 
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
Tugas Tutorial 1 Hukum Perdata pernikahan tersebut SAH secara hukum Indonesia...
 
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
Diskusi 2 Hukum Perdata menikah warga negara asing sah di mata hukum indonesi...
 
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
Diskusi 7 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Pemeriksaan SPT Pajak oleh Pemerin...
 
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan  Upaya yang paling tepat dilakukan...
Diskusi 2 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan Upaya yang paling tepat dilakukan...
 
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
Diskusi 6 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan menyaksikan video melalui internet...
 

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docxpdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx
 

Diskusi 7 HPI Hukum Acara Materiil Formil Peradilan Perdata Internasional.pdf

  • 1. DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 1 | 3 Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait : 1. Tulis dan jelaskan; a. apakah yang dimaksud dengan hukum acara (Procedur law) dan hukum material (substantive law) dan dalam HPI ketentuan mana yang dapat menggunakan hukum asing? Jawaban: 1) Hukum Acara adalah Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil/peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan bagaimana cara-cara hakim memberikan putusan. Contoh: Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR) dan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1981. 2) Hukum Materiil adalah hukum yang mengatur isi hukum. Hukum materiiil mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. Contoh : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain 3) Dalam HPI ketentuan yang dapat menggunakan hukum asing yaitu substantive law dimana hukum yang digunakan dipilih dari huku m salah satu negara yangs eharusnya berlaku. ketentuan yang menggunakan hukum asing adalah berdasarkan Hukum acara perdata: ➢ HIR ➢ RV ➢ KUHPerdata ➢ KUHD b. Peradilan manakah yang berwenang mengadili perkara HPI? Pengadilan yang berwenang adalah hukum dari tempat kedudukan dimulainya suatu hubungan HPI. Oleh karena itu, penggugat melakukan gugatan ke pengadilan dimana dia berada (lex fori).
  • 2. DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 2 | 3 2. Selesaikan dan diskusikan kasus HPI di bawah ini Mrs. Rejoice, seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Indonesia mengajukan gugatan ganti rugi di Indonesia terhadap Mr. Delight yang berdomisili di Thailand.. Pertanyaanya adalah; a. Indonesia dan Thailand telah memiliki perjanjian kerjasama internasional (The hague convention on talking evidence abroad of evidence abroad in civil or commercial matters Tahun 1970) , maka Pengadilan Indonesia memiliki kewenangan/yurisdiksi untuk mengadili perkara ini karena sesuai prinsip maka Gugatan Perdata oleh Mrs. Rejoice dapat disampaikan ke pengadilan Negeri Mr. Delight yaitu di Thailand. Berdasarkan praktek HPI, Pengadilan Yang Memiliki Yurisdiksi Untuk Mengadili Adalah Pengadilan Dimana Tergugat Tinggal/Sebenarnya Tinggal (Habitual Residence) Kewarga Negaraan Tidak Menjadi Titik Taut. b. Jika pengadilan Indonesia memiliki kewenangan, maka hukum negara manakah yang akan diberlakukan terhadap peristiwa HPI di atas? Hukum yang berlaku adalah Hukum Indonesia berdasarkan domisili Mrs. Rejoice. Hakim akan menggunakan Hukum Acara Indonesia (lex fori) c. Pada proses penyelesaian perkara dibutuhkan alat bukti yang berasal dari luar Indonesia, bagaimanakah cara mengesahkannya? Berdasarkan Perjanjian Internasional antara Indonesia dengan Thailand (The hague convention on talking evidence abroad of evidence abroad in civil or commercial matters Tahun 1970) maka bukti yang berasal dari Thailand dapat difasilitasi pengiriman dan pelaksanaan dari letter of reguest untuk memperoleh pembuktian dalam persidangan termasuk saksi-saksi, para pihak atau ahli terhadap dokuman dan benda. Pengesahan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di Thaildan REFERENSI: 1) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. 2) Pilihan Forum dan Hukum Acara Perdata Internasional. Modul 7 Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan. 2020. 3) https://hukamnas.com/perbedaan-hukum-formil-dan-materil 4) https://www.jurnalhukum.com/sumber-sumber-hukum/
  • 3. DISKUSI 7 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183) H a l 3 | 3 Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan terima kasih. Hormat Saya Indra Sofian NIM : 042051183