Ppt acara ini merupakan izin tempat usaha atau bisnis terapi alternatif

1. Hukum Acara Perdata
Evalina Alissa

2. Sumber hukum acara perdata
• Hukum Warisan Belanda :
– HIR ( Het Herziene Indonesche Reglement )
– RBG ( Het Rechtreglement Buitengewesten
– RV ( Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
– BW ( Kitap Undang Hukum Perdata )
– WvK [ Kitap Undang_Undang Hukum Dagang]

3. • Praktek Peradilan :
– Yurisprudensi
– SEMA dan PERMA
– Perjanjian Internasional
– Doktrin

4. • Undang-Undang yang berkaitan :
– UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan
– UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
– UU No. 2/1986 jo No. 5/2004 jis No. 3/2009 ttg
Mahkamah Agung
– UU No. 2/1986 jo 8/2004, 49/2009 ttg Peradilan
Umum
– UU No.7/1989 jo 3/2006, 50/2009 ttg Peradilan
Agama
– UU No. 18/2003 ttg Advokat

5. UU No. 37 Tahun 2004 ttg Kepailitan dan PKPU
UU No. 30 Tahun 1999 ttg Arbitrase dan PSA
UU No I Tahun 1974 ttg Perkawinan
UU No. 14/2001 ttg Paten
UU No. 15/2001 ttg Merk
UU No. 19/2002 ttg Hak Cipta
UU No. 28/2004 ttg Yayasan
UU No. 4/1996 ttg Hak Tanggungan
UU No. 40/2007 ttg PerseroanTerbatas
UU No. 42/2009 ttg Jaminan Fidusia

6. TUNTUTAN HAK
Pengertian :
Tindakan yang bertujuan memperoleh
perlindungan hak yang diberikan oleh
pengadilan untuk mencegah perbuatan main
hakim sendiri (eigenrechting)
Tuntutan hak di dalam Pasal 118 ayat 1 RBg disebut
sebagai tuntutan perdata ( Burgerlijk Vordering)

7. • PERMOHONAN ( Jurisdictio Voluntaria ) :
– Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa, di
ajukan kepengadilan untuk mendapatkan PENETAPAN.
– Penjelasan Pasal 2(1) UU No. 14/1970
– Tertulis/lisan
– Upaya hukum Kasasi
– DitentukanUndang-Undang misalnya :
• Pengangkatan Anak ( Adopsi ) Pasal 47-51 UU 23/2006, Pasal
12 UU 4/1974, Pasal 39,40, 41 UU No. 23/2002, PP. No.
54/2007, SEMA 6/1983, SEMA 4/1989

8. Perwalian, Pasal 47 UU No. 1/1974 , Ps I UU
3/1997, Ps I UU 23/2002
Pengampuan, Izin Jual, Perbaikan Akte CatatanSipil
Dispensasi nikah Pasal 7 UU No. 1/1974
Perwasitan Pasal 7 UU No.1/1974
Ganti Nama Pasal 52(1) UU No. 23/2006
Izin Nikah Pasal 6(5) UU No. I/1974
Keadaan Tidak Hadir ( 463 BW dan dinyatakan
meninggl dunia (457 BW)

9. • Permohonan dilarang untuk menetapkan
status kepemilikan atas suatu benda, status
keahliwarisan, keabsahan dokumen atau akta
HARUS DENGAN GUGATAN
• Permohonan dalam Pasal 70 UU No./1999 dan
Pasal 138-146 UU PT No. 40/2007 harus
diperiksa Ex PARTE DENGAN GUGATAN dan
harus ditarik termohon/pihak-pihak yang
berkepentingan

10. GUGATAN (Jurisdictio Contentiosa)
• Tuntutan hak yang mengandung sengketa
diajukan kepengadilan untuk mendapatkan
KEPUTUSAN
– Tertulis/Lisan
– GUGATAN BIASA, mis : Perceraian, warisan ,
wanpestasi, perbuatan melawan hukum.
– GUGATAN CLASS ACTION/ GUGATAN PERWAKILAN
KELOMPOK
– GUGATAN ORGANISASI/LEGAL STANDING
– GUGATAN WARGA NEGARA ( CITIZEN LAW SUIT)

11. • Gugatan Partai Politik ( Ps.32-33 UU 2/2008)
• Gugatan Sengketa Informasi Publik (Ps 47-50
UU 14/2008)
– GUGATAN :
• Gugatan biasa (cerai, waris, wanpretasi, PMH)
• Classs ACtion
• Legal Standing
• Citizen Law Suit
• Gugatan Partai Politik
• Keberatan Atas Kept. KPPU dan BPSK?

12. 1. Hakim bersifat pasif:
--Mengadili seluruh tuntutan
– Mengejar kebenaran formal
– Para pihak bebas untuk mengajukan/tidak Verzet,
Banding dan Kasasi
2. Sidang Pengadilan Terbuka Untuk Umum
3. Hakim wajib mendamaikan para pihak.
4. Mendengar kedua belah pihak
5. Tidak ada keharusan mewakilkan.
Asas Hukum Acara Perdata

13. 6. Putusan harus disertai alasan-alasan
7. Beracara perdata dikenakan biaya.
– KEKUASAAN KEHAKIMAN :
a. Bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar
kekuasaan kehakiman.
b. Badan peradilan negara
c. Azas objektifitas
d. Lingkungan peradilan
e. Mahkamah Agung puncak peradilan
f. Pemeriksaan dalam 2 tingkat.

14. g. Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan YME
h. Susunan Persidangan :-) Majelis
i. Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan
j. Hak menguji tidak dikenal
TUNTUTAN HAK : Merupakan tindakan yang bertujuan
Untuk :
- memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh
pengadilan.
- Diajukan oleh yang berkepentingan
- Dengan cara mengajukan surat gugatan

15. SYARAT SURAT GUGATAN
• Syarat Materiil Surat Gugatan(Ps.8(3) RV) :
1. Identitas Para Pihak
2. Posita
3. Petitum
:-) POSITA : Duduk perkaranya _ peristiwa
Tentang hukumnya
Teori tentang kejadian ( POSITA) :
SUBSTANTIERINGS TEORI : Hrs menyebutkan peristiwa
INDIVIDUALISERINGS THEORI : Tentang hukumnya saja

16. KEWENANGAN MENGADILI
-Kewenangan Mutlak/Absolut (ATTRIBUTE VAN RECHT
MACHT) : menyangkut pembagian kekuasaan antar
badan peradilan dilihat dr macamnya peradilan
(kewenangan Absolut). Mis: PA->Perceraian Islam.
-Kewenangan Relatif ( DISTRIBUTIE VAN RECHT MACHT )
: menyangkut pembagian kekuasaan antar badan
peradilan yang sama/serupa tergantung tempt tinggal
tergugat (Ps 118 HIR).
Kewengan Relatif :-) Pasal 118 HIR / 142 RBg
Gugatan di ajukan/dimasukkan di Pengadilan tempat tinggal
Tergugat ( AZAS ACTOR SEQUITOR FORUM REI )
Tempat tinggal ( Ps. 17 BW), pusat kediaman = KTP, penduduk.

17. PENGECUALIAN DARI PASAL 118 HIR
• Actor Sequitur Forum Rei dengan hak Opsi
• Actor Sequotur Forum Rei tanpa hak opsi
• Tempat tinggal penggugat
• Forum Rai Sitae
• Forum Rai Sitae dengan hak opsi
• Domisili pilihan.

18. SYARAT FORMIL GUGATAN
1. Melanggar Kompetensi
2. ERROR IN PERSOONA : -Disqualikasi in Persoon
- Gemis Aan Hoedaning Heid
- Plurium Litis Consurtium
3.OBSCUR LIBELS ( gugatan kabur/tdk jelas )
4. NEBIS IN IDEM(apa yg digugat sdh pernh d perkarakan
dan tlh ada putusannya, objek,subjek, materi sama)
5. GUGATAN PREMATUR : blm waktunya digugat
Bila syarat Formil tidak dipenuhi, gugatan cacat,tidak dapat
diterima.

19. PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN
• Gugatan :
1. Didaftarkan :
-Pengadilan
-Persekot perkara
-No. Perkara
-Penetapan Ketua PN menentukan: - Hari sidang
- Majelis HAkim
2. Pemanggilan :-) tiga (3) hari sebelum persidangan
• Pasal 122 HIR, 390 RBg ; dg Surat Panggilan ( Relaas)
– Syarat Formil: - Patut ( Ps. 324 HIR )
- Resmi :-) dng surat,salinan gugatan,oleh juru sita

20. 3.Tata cara penyampaian surat Gugatan:
• Aturan Pokok : - disampaikan pd tergugat, in persoon,
ditempat : kediaman/keluarga terdekat,
meninggal pd ahli warisnya.
. Aturan Tambahan: bila tdk dijumpai diserahkan pada:
Lurah/Kades atau Panggilan Umum atau mass
media.
.
– Kekuatan otentik panggilan :
» ditanda tangani oleh pihak yang dipanggil
» ditanda tangani oleh juru sita

21. SURAT KUASA
• Kuasa pada umumnya (Pasal 1792)
• Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan
dengan mana seorang memberikan kekuasaan
kepada orang lain, yang menerimanya untuk dan
atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
SIFAT PERJANJIAN KUASA:
-Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil
pemberi kuasa.
-Pemberian kuasa bersifat konsesual
-Berkarakter garansi kontrak.

22. Berakhirnya Kuasa
• Pemberi kuasa menarik kembali secara
sepihak.
• Salah satu pihak meninggal.
• Penerima kuasa melepas kuasa.
JENIS KUASA :
1. Kuasa Umum ( 1795 KUHPer )
2. Kuasa Khusus
3. Kuasa Istimewa/aksidental

23. Bentuk Kuasa di depan pengadilan :
• Kuasa secara lisan : 123(1) HIR / 147(1) RBg, 120
HIR.
• Bentuk Kuasa lisan : -dinyatakan secara lisan
oleh penggugat dihadap
an Ketua PN.
-Kuasa yang ditunjuk dalam
surat Gugatan
-Surat Kuasa Khusus

24. Acara Istimewa
• Putusan verstek:
– Diatur dalam pasal 124-125 HIR:
• Keseluruhan tergugat (yang mewakili) tidak hadir
• Penggugat tidak hadir, gugatan gugur
• Tergugat tidak hadir, putusan Verstek.
– Pasal 125 HIR:
• Putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya
syarat-syarat:
– Tergugat tidak datang pada hari sidang
– Tidak mengirim kuasanya
– Dipanggil secara patut
– Petitun tidak melawan hak
– Petitum tidak beralasan
• Perkara diputus verstek tetapi gugat ditolak  kesalahan formal

25. • Pada azasnya:
– Putusan verstek yang mengabulkan seluruh gugatan
penggugat tidak boleh dilaksanakan setelah 14 hari
diberitahukan kepada pihak yang kalah.
– Dapat mengajukan perlawanan verzet, diatur dalam
pasal 129 HIR
• Tenggang waktunya:
– Sampai hari ke 8 setelah teguran, apabila datang sita
eksekutorial tidak dilakukan
– Tidak datang setelah ditegur hari ke-8 barulah
dilakukan sita eksekutial

26. • Verzet adalah :
– perlawanan terhadap putusan verstek
– Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat
– Diajukan hanya 1 kali
– Upaya hukum putusan verstek adalah verzet
• Bersikap upaya biasa  banding
 kasasi
• Tidak dipergunakan
– Putusan verstek kekuatan tetap
– Tidak bisa banding / kasasi
– Hanya putusan kasasi

27. • Perdamaian
– Di kursi sidang  kekuatan  persidangan kedua
belah pihak
– Proses peradilan
– Dalam sidang oleh hakim
• Upaya hak putusan verstek adalah verzet:
– Putusan verstek langsung kekuatan tetap
– Tidak bisa banding / kasasi
– Hanya peringatan kembali

28. Perdamaian  Pasal 130 HIR
(Perihal Acara Biasa)
Perdamaian
– Sangsi mendamaikan:
• Bersikap super aktif hakim wajib mengupayakan perdamaian
• Bersifat optimal pemeriksaan pertama, putusan dijatuhkan
Tata cara:
• Kata sepakat ( ps.1320)
• Kesepakatan dirumuskan sendiri
– Ada kata perdamaian ( ps 1851)
– Ditandatangani
Syarat formil :
• Harus semua pihak yang terlibat
• Sudah sidang, tidak ikut, batal dari hak dan tidak mengikat
• Plurium litis consersium, tidak hanya pihak yang terlibat
Putusan perdamaian :
• Diakuntan/ditandatangani
• putusan oleh hakim
• hakim tidak boleh menambah/mengurangi
• Tidak ada upaya hukum

29. Perubahan Gugatan
– (Tidak diatur dalam HIR / RBG, RV)
• Pasal 127 RV:
– Sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak
merobah/menambah petikan tuntutan pihak
– Isi tuntutan/menambah tuntutan
Pencabutan gugatan
– Tidak diatur dalam HIR/RBG, RV)
• Pasal 271 RV
– Boleh dicabut asal tergugat memberi jawaban
– Agar keputusan tergugat jangan dirugikan
Proses jawab menjawab:
– Putusan perdata menyangkut kepentingan pihak yang berperkara
– Dalam UU tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat menjawab
gugatan
– Tidak menjawab memikul segala akibat dari segala sikapnya
– Jika Menjawab boleh secara lisan maupun tertulis,berupa:
• Pengakuan, membenarkan isi gugatan penggugat,
• Bantahan,memihak/tidak membenarkan isi gugatan tergugat,

30. Pembuktian perdata
• Perkara (pidana, TUN, Perdata), proses jawab-menjawab di PN, harus
dibuktikan hubungan hukum, peristiwa-peristiwa, dasarnya, untuk
menguatkan haknya dan membantah pihak lain.
• Yang dibuktikan adalah peristiwanya, dikemukakan boleh tertulis atau
lisan, berupa bukti-bukti yang sah menurut hukum (pembuktian Yuridis).
• Pembuktian  Penyajian alat bukti yang sah menurut hukum yang
memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran
peristiwa yang dikemukakan.
• Peristiwa:
– relevan (penting), perlu dibuktikan
– Irrelevan (tidak penting), tidak perlu dibuktikan, berupa:
• Diakui pihak lawan
. Dilihat sendiri oleh hakim
• Dianggap diketahui oleh umum
• Diketahui oleh karena pengetahuan
• Membuktikan (pengertian)
– Arti logis kepastian yang bersifat mutlak
– Arti konvensional  yang relatif
– Arti yuridis  pihak-pihak yang berperkara, memperoleh hak dari mereka

31. Beban Pembuktian
• Diatur dalam pasal 163 HIR, 283 RBG, 1365 BW ( Barang siapa yg mendalilkan suatu hak, maka ia
harus membuktikan, barang siapa yang membantah hak tersebut ia juga harus membuktikan juga)
• Prinsip hukum pembuktian:
– Mencari kebenaran, diminta oleh para pihak kebenaran formil, tidak diperlukan keyakinan hakim
– Pemeriksaan perkara berakhir karena salah satu pihak memberi pengakuan
– Pembuktian perkara bukan pembuktian logis
• Bukti lawan
– Definisi bukti yang diajukan untuk membantah dan melumpuhkan bukti yang diajukan oleh pihak lawan
– Prinsip:
• semua alat bukti bisa disangkal dengan alat bukti lawan
• Tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (ketentuan UU: sumpah)
– Syarat bukti lawan mempunyai nilai:
• Apabila mutu dan kadarnya sama dengan bukti yang di lawan
• Kesempurnaan dan daya nilai kekuatan pembuktiannya sama kuat
– Alat-alat bukti (Pasal 164 HIR, 284 RBG, 1866 KUHPerdata) yaitu :
• Tulisan
• Saksi-saksi
• Persangkaan
• Pengakuan
• sumpah
– Dalam praktek dan diatur dalam RV ada: saksi ahli dan pemeriksaan setempat.
Menurut UU : -> hanya bisa dibuktikan dengan tulisan.
Misalnya : Perjanjian pendirian PT.ddantara pesero harus dibuktikan dengan akta notaris -> ps 22 KUHD
Asuransi berdasarkan Polis -> Ps. 258 KUHD.

32. • Alat bukti tulisan / surat t.d.:
1. Surat biasa/bukan akta
2. Akta:
• Akta otentik :akta yang dibuat oleh pejabat( Acte Ambtelijk & akta yang
dibuat dihadapan pejabat ( Acte Partij )
• Akta dibawah tangan : akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang
berkepentingan tanpa bantuan pejabat
• AKTA OTENTIK ( Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW ) :
- Mengikat : apa yang dicantumkan dalam akta tersebut
harus dipercaya/dianggap sebagai suatu yang benar
- Sempurna : dengan akta otentik tsb sdh cukup utk membuktikan
suatu peristiwa/tanpa perlu menambah pembuktian alat-alat lain.
3. Kekuatan Pembuktian :
1. Formil: benar-benar apa yang dituliskan dalam akta
2. Materil : apa yang diterangkan tersebut benar-benar terjadi

33. PERSANGKAAN
- Diatur dalam Pasal : - 164, 173 HIR
- 284, 310 RBg
- 1866,1922 BW
- Definisi : kesimpulan yang ditarik dari suatu
peristiwa yang dianggap terbukti
kearah peristiwa yang belum terbukti
- Macam-macam:
- Persangkaan UU
Persangkaan Hakim ( kekuatan bukti bebas ):
- peristiwa, keadaan dlm sidang, bahan-bahan yg
didapatkan dlm pemeriksaan perkara, sikap salah satu
pihak.
Yuriprudensi : perceraian dgn alasan perzinahan.

34. .Persangkaan UU :
- Benda bergerak ->menguasai-dianggap
pemiliknya(PS. 1977 BW)
- Tembok batas->tembok bersama(633BW)
- Tiga bukti pembayaran->dianggap tlh
melakukan pembayaran (PS. 1394 BW )
- Anak lahir dlm perkawinan->suami diang-
gap bapak (Ps.250 BW)

35. Pengakuan
Diatur :- Pasal 174-176 HIR
- Pasal 311-313 RBg
- Pasal 1923-1928 BW
Definisi : Merupakan keterangan baik tertulis maupun lisan yang
membenarkan peristiwa.
Macam-macam Pengakuan :
- Pengakuan di depan sidang ( bukti sempurna )
- Pengakuan di luar sidang-> kebijaksanaan hakim
(bukti bebas)

36. Sumpah
• Diatur : Pasal 155-158 HIR
Pasal 182-185 RBg
Pasal 1929-1945 BW
Definisi : suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu
memberikan keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa Tuhan.
Macam –macam Sumpah :
1. Sumpah Penambah-> sumpah yg diperintahkan oleh
hakim, karena jabatannya kepada salah satu pihak
yg berperkara untuk menambah pembuktian.
Merupakan penaksir oleh hakim kepada penggugat
untuk menentukan jumlah uang pengganti kerugian.
2. Sumpah Pemutus-> sumpah yg dibebankan atas
permintaan salah satu pihak yg berperkara (perbuatan
yg dibolehkan )
Pemeriksaan Setempat-> dpt melihat/mengetahui scr langsung bgmn
keadaan/fakta2 suatu perkara.( Ps 153/180 RV)
Keterangan Ahli ( Pasal 154/181 RV )

37. PUTUSAN PENGADILAN
1. Pengertian : Pernyataan hakim yg ditetapkan
pd sidang pengadilan yg terbuka
untuk umum utk menyelesaikan
/mengakhiri perkara perdata.
2. Susunan dan Isi Putusan :
1. Kepala Keputusan
2. Identitas pihak-pihak yg berperkara
3. Pertimbangan (alasan-alasan) dan
4. Amar Putusan

38. • 3. Macam-macam Putusan Pengadilan .
Pasal 185(1) HIR, Pasal 196(1) RBg ), membedakan putusan
pengadilan atas 2 macam:
a. Putusan Sela ( Tussenvonnis )-> putusan yg dijatuhkan sebelum
putusan akhir yg diadakan dengan tujuan utk memungkinkan/
mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.
Macam-macam Putusan Sela :
1. Putusan Preparatoir
2. Putusan Interlocutoir
3. Putusan Insidentieel
4. Putusan Provisioneel
b. Putusan Akhir ( Eindvonnis )-> putusan yg mengakhiri perkara perda-
ta pada tingkat pemeriksaan tertentu.

39. Perkara perdata dapat diperiksa pada tiga(3)
tingkatan pemeriksaan yaitu :
1. Pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan
Negeri
2. Pemeriksaan di tingkat banding di
Pengadilan Tinggi
3. Pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah
Agung.

40. Macam Putusan Akhir Menurut Sifat Amarnya(Diktum)
ada 3 yaitu :
1. Putusan Condemnatoir -> putusan yang bersifat menghukum pihak yg
dikalahkan utk memenuhi prestasi (berbunyi: “Menghukum....dst “)
2. Putusan Constitutief -> putusan yang menciptakan suatu keadaan
hukum yg baru (berbunyi: “ Menyatakan.....dst”.)
3. Putusan Declaratoir -> putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai
suatu keadaan yang sah menurut hukum (berbunyi: Menyatakan......sah
menurut hukum “ )
• Dari ke tiga macam sifat putusan akhir di atas, maka putusan yang
memerlukan pelaksanaan (Executie) hanyalah yang bersifat Condemnatoir.
Sedangkan yg Constitutief dan
Declaratoir tdk memerlukan pelaksanaan dan upaya pemaksa, karena sdh
mempunyai akibat hukum, tanpa bantuan pihak yg kalah untuk
melaksanakannya, sehingga hanya mempunyai kekuatan mengikat.

41. Kekuatan Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan dlm perkara perdata mempunyai 3 macam
kekuatan yaitu :
1. Kekuatan mengikat (karena pihak2 yg mau menyelesaikan
perkaranya ke pengadilan, maka pihak2 yg berperkara akan
tunduk dan patuh pd putusan yg dijatuhkan pengadilan)
2. Kekuatan pembuktian( Putusan dibuat tertulis merupakan
Akte Otentik, digunakan sbg alat bukti oleh pihak- pihak utk
mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya)
3. Kekuatan Eksekutorial -> mempunyai kekuatan utk
dilaksanakan scr paksa terhadap pihak yg tdk melaksanakan
putusan tersebut secara sukarela. Putusan pengadilan
mempunyai irah-irah “Demi Keadila berdasarkan Ketuhanan
YME”. Kata ini yg memberi kekuatan eksekutorial pd
putusan2 pengadilan.

42. Putusan Pengadilan Yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu
(Uit Voerbaar Bij Voorraad )
Diatur : Pasal180(1) HIR / 191(1) RBg menentukan bahwa Pengalan Negeri
dpt memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu
walau ada perlawanan ( verzet ) atau banding jika:
a. Ada surat otentik/tulisan dibawah tangan yg menurut UU
mempunyai kekuatan bukti.
b. Ada putusan pengadilan sebelumnya yg sdh mempunyai
kekuatan tetap yg menguntungkan pihak penggugat dan ada
hubungannya dgn gugatan ybs.
c. Ada gugatan provisional yg dikabulkan.
d. Dalam sengketa2 mengenai bezitrecht.
Jadi bila salah satu syarat diatas dipenuhi, maka baru dpt dijatuhkan
putusan yg dapat dilaksanakn lebih dahulu.

43. Upaya Hukum Melawan Putusan
Dalam hukum acara perdata diatur 2 macam
upaya hukum yaitu :
1. Upaya hukum biasa terdiri dari :
– -Perlawanan ( Verzet )
– -Banding
– -Kasasi
2. Upaya Hukum Luar Biasa:
- Peninjauan kembali putusan pengadilan yg telah memperoleh
kekuatan hukum yg tetap
- Derden Verzet.

44. Pelaksanaan Putusan Pengadilan