TUGAS POKOK RUKUN TANGGA DAN RUKUN WARGA

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
RW / RT

2. PENGERTIAN LKD
Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya
disingkat LKD
adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai
mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa

3. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LKD
 LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat
 Syarat pembentukan LKD :
a. Berasaskan Pancasila dan UUD 1945
b. Berkedudukan di Desa setempat
c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa
d. Memiliki kepengurusan yang tetap
e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap
f. Tidak berafiliasi kepada partai politik

4.  Pengurus LKD terdiri atas :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara, dan
d. Bidang sesuai dengan kebutuhan
 Pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
 Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun
 Pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa
jabatan secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut.
 Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya, dan
dilarang menjadi anggota salah satu partai politik

5. JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA
Pasal 6 Permendagri 18/2018 ttg LKD dan LAD
Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 Rukun Tetangga ( RT )
 Rukun Warga ( RW )
 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 Karang Taruna
 Pos Pelayanan Terpadau (Posyandu)
 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
CATATAN : Pemdes dan masyarakat dapat membentuk LKD selain di atas,
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

6. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 4 Permendagri 18/2018 ttg LKD dan LAD
Tugas LKD :
a. Melakukan memberdayakan masyarakat Desa.
b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa
Catatan :
“ Dalam melaksanakan tugas huruf “b”, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada
Pemerintah Desa “

7. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pasal 4 Permendagri 18/2018 ttg LKD dan LAD
Fungsi LKD :
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. Meningkatkan kualitas dan memcepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan
secara partisipatif;
e. Menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong
masyarakat;
f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

8. PENGERTIAN RW
 Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau
sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/desa
dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau
Lurah.

9. PENGERTIAN RT
 Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT
atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam
rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa atau Lurah.

10. Tugas RT/RW
 Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.
 Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan
dan perizinan.
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
(Pasal 7 Permendagri No.18/2018 ttg LKD dan LAD)

11. REFLEKSI TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
RW/RT
 DISKUSIKAN PER KELOMPOK
TOPIK
KELOMPOK I : “PENGGALIAN DANA UNTUK KEGIATAN RT”
KELOMPOK II : “ PENYELESAIAN MASALAH/KENDALA DI
RT”

12. PENGGALIAN DANA UNTUK KEGIATAN
RT
NO Kegiatan Sumber Dana Cara Memperoleh
Sumber Dana
Kendala/Masalah
yg dihadapi

13. PENYELESAIAN MASALAH/KENDALA DI
RT
NO Permasalahan/Kendala Solusi yg sdh
dilaksanakan
Hasil Solusi yang
Telah dilaksanakan

14. 5 KEWENANGAN DESA
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 penetapan dan penegasan batas Desa;
 pendataan Desa;
 penyusunan tata ruang Desa;
 penyelenggaraan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa;
 pengelolaan informasi Desa;
 penyelenggaraan perencanaan Desa;
 penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan
Desa;
 penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

15. B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DESA
1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 tambatan perahu;
 jalan pemukiman;
 jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

16. 2. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan
Prasarana Kesehatan Antara Lain:
 air bersih berskala Desa;
 sanitasi lingkungan;
 pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi
Desa.

17. 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana pendidikan antara lain:
 taman bacaan;
 pendidikan anak usia dini;
 pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya
sesuai kondisi Desa.

18. 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
ekonomi antara lain:
 pasar Desa;
 BUM desa;
 pembibitan tanaman pangan;
 penggilingan padi;
 lumbung desa;
 pembukaan lahan pertanian;
 pengelolaan usaha hutan Desa;
 kolam ikan dan pembenihan ikan;
 kapal penangkap ikan;
 cold storage (gudang pendingin);
 tempat pelelangan ikan;
 tambak garam;
 kandang ternak;
 instalasi biogas;
 mesin pakan ternak;
 sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

19. 5. Pelestarian lingkungan hidup
 penghijauan;
 pembuatan terasering;
 pemeliharaan hutan bakau;
 perlindungan mata air;
 pembersihan daerah aliran sungai;
 perlindungan terumbu karang; dan
 kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

20. C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 pembinaan kerukunan umat beragama;
 pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 pembinaan lembaga adat;
 pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
dan
 kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

21. D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
• pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
• pelatihan teknologi tepat guna;
• pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan
Pemusyawaratan Desa;
• peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 kelompok usaha ekonomi produktif;
 kelompok perempuan,
 kelompok tani,
 kelompok masyarakat miskin,
 kelompok nelayan,
 kelompok pengrajin,
 kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 kelompok pemuda; dan
 kelompok lain sesuai kondisi Desa.

22. E. PENANGGULANGAN BENCANA,
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA.
penanggulangan bencana,
keadaan darurat dan
mendesak Desa.

23. ADMINISTRASI RT/RW
Untuk mendukung administrasi kegiatan LPM, terdapat 11
buku wajib yang harus dimiliki oleh RT/RW, yaitu:
 1. MODEL A.1 BUKU DAFTAR PENGURUS RT/RW
 2. MODEL A.2 BUKU RENCANA PROGRAM KERJA RT/RW
 3. MODEL A.3 BUKU KEGIATAN RT/RW
 4. MODEL A.4 BUKU KEGIATAN PEMBANGUNAN RT/RW
 5. MODEL A.5 BUKU PERMOHONAN PENGANTAR RT/RW
 6. MODEL A.6 BUKU IVENTARIS / KEKAYAAN RT/RW
 7. MODEL B.1 BUKU INDUK WARGA RT/RW
 8. MODEL B.2 BUKU MUTASI WARGA RT/RW
 9. MODEL B.3 BUKU REKAPITULASI JUMLAH WARGA RT/RW
 10. MODEL B.4 BUKU DATA WARGA PENYANDANG DISABILITAS RT/RW
 11. MODEL B.5 BUKU WARGA SEMENTARA RT/RW