File ini berisi tentang Skema Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

1. FR. SKEMA-02
Ditetapkan tanggal : 31 Mei 2018 Disahkan tanggal : 4 Juni 2018
Oleh : Oleh :
Lusia Rakhmawati, S.T., M.T. Drs. Soeparno, M.T
Ketua Komite Skema Ketua LSP Unesa
Nomor Dokumen : 035/FPM/UN38.1.3/2018
Nomor Salinan :
Status Distribusi :
Terkendali
Tak terkendali
2018
FASILITATOR PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Skema Sertifikasi Okupasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat merupakan Skema Sertifikasi Okupasi yang
dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
(LSP UNESA). Kemasan Kompetensi dibuat mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomer 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rencangan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang pemberdayaan Masyarakat untuk
Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
Skema Sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi Mahasiswa Program Studi S1 di Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dan sebagai acuan bagi LSP UNESA dan Asesor Kompetensi dalam
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan
Masyarakat
.

2. FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2018
2
1. Latar Belakang
1.1. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan
yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi yang
dimilikinya
1.2. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan
yang menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki 2 sertifikat yakni Ijazah dan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (Diploma Supplement) yang di dalamnya meliputi Kualifiasi Kompetensi
1.3. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja fasilitator pemberdayaan
masyarakat Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan sertifikasi lulusan Program Studi S1
di Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA dengan memperhatikan acuan normatif yang diuraikan bagian
bawah berikut ini
2. Ruang lingkup Skema Sertifikasi
2.1. Ruang lingkup: Sektor Jasa kemasyarakatan - Bidang Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
2.2. Lingkup penggunaan Sertifikat:
 Pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi Coorporate Social
Responsibility (CSR)
 Program Pemberdayaan Masyarakat lainya yang mengunakan tenaga kerja
konsultan/fasilitator; baik yang dikembangkan pemerintah, swasta maupun NGO/LSM
3. Tujuan Sertifikasi
3.1. Memastikan kompetensi kerja pada bidang Pemberdayaan Masyarakat
3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi oleh LSP UNESA dan Asesor Kompetensi
4. Acuan Normatif:
4.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
4.2. Undang-UndangNomor 12Tahun2012tentangPendidikan Tinggi
4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistim Pelatihan Kerja
Nasional.
4.4. PeraturanPemerintahNomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi
Profesi.
4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia.
4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem
Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
4.8. Peraturan Menteri KetenagakerjaanRepublikRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016
TentangTatacaraPenetapanStandarKompetensiKerja Nasional Indonesia.
4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomer 81 Tahun 2012 Tentang Penetapan
Rencangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Kemasyarakatan Bidang
pemberdayaan Masyarakat untuk Jabatan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
4.10.KKNI Nomor 223 Tahun 2016 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang
Pelatihan Subbidang Metodologi Pelatihan
4.11.Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 / BNSP / III / 2014 tentang Pedoman Penilaian
Kesesuaian Persyaratan Lembaga Sertifikasi Profesi.
4.12.Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1 / BNSP / VIII / 2017 tentang Pedoman
Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi.
5. Kemasan / Paket Kompetensi
5.1. Jenis Skema : Okupasi
5.2. Nama Skema : Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
5.3. Rincian Unit Kompetensi:

3. FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2018
3
NO Kode Unit Judul Unit Kompetensi Inti
1. SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial
2. SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat
3.
SJK.PM01.003.01
Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju
Kehidupan yang Lebih Baik
4. SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
5. SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
6. SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
NO Kode Unit Judul Uni t Kompetensi Inti
7. SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan
8. SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial
9. SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan
Lokal
10. SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat
11. SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
12. SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
13. SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
14. SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
15. SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
16. SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
NO Kode Unit Judul Uni t Kompetensi Khusus (Pilihan)
17. SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
18. SJK.PM03.002.01 Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu
5.4. Pencapaian Kompetensi:
Skema Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dapat dicapai melalui pendekatan
pengelompokan. Pengelompokan yang digunakan adalah sebagai berikut:
5.4.1. Klaster 1 : Pembelajaran dan penyadaran Masyarakat (Semester III)
NO KodeUnit Judul Unit Kompetensi
1. SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial
2. SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat
3.
SJK.PM01.003.01
Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju
Kehidupan yang Lebih Baik
4. SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
5. SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
6. SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
5.4.2. Klaster 2 : Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat (Semester VI)
NO KodeUnit Judul Unit Kompetensi
7. SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan

4. FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2018
4
8. SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial
9. SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan
Pemerintahan Lokal
10. SJK.PM02.004.01 Memperkuat Posisi Tawar Masyarakat
11. SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
12 SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
13 SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
14 SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
15 SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
16 SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
17 SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
18
SJK.PM03.002.01
Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu
6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi
Pemohon sertifikasi disyaratkan:
6.1. Mahasiswa Aktif Program Studi S1 di Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA yang memiliki salah satu
persyaratan berikut:
6.1.1. Telah lulus mata kuliah yang berkaitan dengan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan
menunjukan Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi
6.1.2. Telah mengikuti pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di UNESA yang dibuktikan
dengan Sertifikat Pelatihan.
6.2. Institusi lain dan masyarakat yang telah mengikuti Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di UNESA,
yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan
7. Hak Pemohon Sertifikasi & Kewajiban Pemegang Sertifikat
7.1. Hak pemohon:
7.1.1. Calon Peserta (Pemohon) Sertifikasi berhak mendapatkan gambaran tentang Skema
Sertifikasi yang akan diambilnya melalui media informasi yang disediakan oleh LSP UNESA.
7.1.2. Bagi Pemohon Sertifikasi yang telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran berhak
mendapatkan kartu tanda peserta dan buku panduan peserta uji dan sertifikasi.
7.1.3. Peserta yang lulus dalam asesmen kompetensi dan dinyatakan kompeten akan diberikan
sertifikat kompetensi.
7.1.4. Memperoleh hak banding atas keputusan sertifikasi.
7.2. Berhak menggunakan Sertifikasi Kompetensi sebagai alat promosi diri sebagai Fasilitator
Pemberdayaan Masyarakat Kewajiban Pemegang Sertifikat:
7.2.1. Melaksanakan keprofesian sebagai Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dengan
tetap menjaga kode etik profesi.
7.2.2. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan bukti yang dikumpulkan adalah benar
7.2.3. Membayar biaya sertifikasi.
7.2.4. Tidak menyalahgunakan sertifikat untuk hal-hal yang tidak bertanggungjawab dan yang dapat
mencemarkan LSP UNESA.
7.2.5. Memelihara dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat
kompetensinya.
8. Biaya Sertifikasi
8.1. Biaya sertifikasi kompetensi ditetapkan secara wajar, dengan memperhatikan biaya langsung antara
lain honor asesor dan biaya TUK, biaya tidak langsung antara lain transportasi, akomodasi, dan biaya
lain yang diperlukan.

5. FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2018
5
8.2. Sumber dana pembiayaan sertifikasi dapat berasal dari peserta uji, industri, Yayasan, APBD, APBN,
dan biaya lain yang tidak mengikat.
8.3. Nominal biaya sertifikasi terlampir.
9. Proses Sertifikasi
9.1. Persyaratan Pendaftaran
9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen dari Skema Sertifikasi okupasi tenaga Fasilitator
Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup Persyaratan dan Lingkup Sertifikasi, Proses
Penilaian, Hak Pemohon, Biaya Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat.
9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (FR-APL-01) yang dilengkapi dengan bukti:
9.1.2.1. Fotokopi KTP (bila ada) atau Fotokopi KTM
9.1.2.2. Transkrip Nilai atau Kartu Hasil Studi
9.1.2.3. Fotokopi sertifikat pelatihan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
9.1.2.4. Curriculum Vitae pengalaman kerja dari industri mitra yang kerjasama dengan
UNESA (bila ada)
9.1.2.5. Pasfoto 3 x 4 sebanyak 4 lembar
9.1.2.6. Fotokopi Sertifikat Kompetensi bidang Pemberdayaan Masyarakat (bila ada)
9.1.2.7. Bukti-bukti rekaman hasil produk kerja dalam portofolio (bila ada)
9.1.3. Pemohon mengisi formulir asesmen mandiri (FR-APL-02) yang dilengkapi dengan bukti
pendukung
9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi
9.1.5. LSP UNESA menelaah berkas pendaftaran untuk mengkonfimasi bahwa pemohon sertifikasi
memenuhi persyaratan.
9.2. Proses Asesmen
9.2.1. Asesmen Okupasi Sertifikat Fasilitator Peberdayaan Masyarakat direncanakan dan disusun
dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan
secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi
9.2.2. LSP UNESA menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
9.2.3. Asesor memilih perangkat dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan
dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan diases.
9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas, dan mensepakati rencana asesmen dan proses asesmen
dengan Peserta Sertifikasi.
9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang
disampaikan pada lampiran dokumen FR-APL-02 untuk memastikan bahwa bukti tersebut
mencerminkan yang diperlukan.
9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan kompeten dan
yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses
uji kompetensi
9.2.7. Proses asesmen bisa dilakukan secara formatif (bertahap) sesuai pengelompokan unit
kompetensi pada poin 5.5, setelah menyelesaikan dan lulus mata kuliah yang relevan dengan
unit kompetensi.
9.3. Proses Uji Kompetensi
9.3.1. Uji Kompetensi Okupasi Sertifikat Fasilitator Peberdayaan Masyarakat dirancang untuk menilai
kompetensi secara praktek, tertulis, lisan atau cara lain yang andal dan objektif
9.3.2. Uji Kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang telah ditetapkan
9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tertulis, lisan diperiksa dan dievaluasi untuk
memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan
kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti.
9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi persyaratan aturan bukti direkomendasikan
kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan belum kompeten.
9.4. Keputusan Sertifikasi

6. FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2018
6
9.4.1. Rekomendasi hasil uji kompetensi dari Tim Asesor Kompetensi disampaikan kepada LSP
UNESA, untuk selanjutnya dibahas pada rapat pleno komite sertifikasi LSP UNESA.
9.4.2. Hasil rapat pleno komite sertifikasi LSP UNESAdituangkan dalam Berita Acara, untuk
selanjutnya disampaikan kepada KetuaLSP UNESAuntuk dapat ditetapkan.
9.4.3. KetuaLSP UNESAmenerbitkan Surat Keputusan Sertifikasi Kompetensi
9.4.4. LSP UNESA menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi yang sudah dinyatakan kompeten pada
keseluruhan unit kompetensi yang ada dalam Skema Sertifikasi ini dalam bentuk Surat atau
Kartu yang ditandatangani dan disahkan oleh Personil yang ditunjuk LSP UNESA dengan
masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
9.4.5. LSP UNESA menerbitkan Sertifikat Kompetensi bagi yang sudah dinyatakan kompeten pada
tiap kelompok pada poin 5.5 dalam bentuk Surat atau Kartu yang ditandatangani dan disahkan
oleh Personil yang ditunjuk LSP UNESA dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.
9.4.6. LSP UNESA menerbitkan Skill Passport yang berisi Unit-Unit Kompetensi yang sudah
dinyatakan kompeten dalam bentuk Surat atau Kartu yang ditandatangani dan disahkan oleh
Personil yang ditunjuk LSP UNESA dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat
9.5.1. LSP UNESAakan melakukan pembekuan apabila:
9.5.1.1. pemegang sertifikat melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
9.5.1.2. pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
9.5.1.3. pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP.
9.5.2. LSP UNESAakan melakukan pencabutan sertifikat apabila Penyalahgunaan setifikat dan
pelanggaran telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan.
9.6. Pemeliharaan Sertifikat
LSP UNESA tidak melakukan pemeliharaan terhadap Sertifikat Kompetensi
9.7. Proses Sertifikasi Ulang
LSP UNESA tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui
LSP P3 atau LSP P1 Industri.
9.8. Penggunaan Sertifikat
Profesi yang disertifikasi harus menandatangani persetujuan untuk:
9.8.1. memenuhi ketentuan skema sertifikasi;
9.8.2. menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
9.8.3. tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP UNESA dan tidak memberikan
persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP UNESA dianggap dapat
menyesatkan atau tidak sah;
9.8.4. menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang
memuat acuan LSP UNESAsetelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta
mengembalikan sertifikat kepada LSP UNESAyang menerbitkannya, dan
9.8.5. tidak menyalahgunakan sertifikat.
9.9. Banding
9.9.1. Peserta Uji Kompetensi dapat mengajukan banding terhadap hasil asesmen jika
mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari asesor. Perlakuan tidak adil tersebut meliputi
diskriminasi, mempersulit dalam pembuktian asesmen dan konflik kepentingan.
9.9.2. Prosedur pengajukan banding atas keputusan hasil asesmen adalah sebagai berikut :
9.9.2.1. Berilah komentar perlakuan tidak adil di dalam formulir umpan balik. Jika Peserta Uji
Kompetensi tidak dapat memberikan komentar maka Peserta Uji Kompetensi tidak
diwajibkan menanda tangani persetujuan hasil asesmen tersebut.
9.9.2.2. Mengajukan surat permohonan banding kepada Ketua LSP UNESA
9.9.2.3. Ketua LSP UNESA akan menunjuk Bagian Sertifikasi untuk melaksanakan
pengkajian terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh peserta uji kompetensi.

7. FASILITATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2018
7
9.9.2.4. Jika terbukti ditemukan perlakuan tidak adil, maka peserta uji kompetensi akan diberi
kesempatan melakukan asesmen ulang untuk membuktikan bahwa peserta uji
kompetensi kompeten.
9.9.3. Proses di atas akan diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 45 hari sejak tanggal
penerimaan permohonan banding