4. LISENSI
• LISENSI ADALAH ; PROSES PENDELEGASIAN
WEWENANG SERTIFIKASI PROFESI DARI BNSP
KEPADA LSP MELALUI PROSES AKREDITASI.
• AKREDITASI ADALAH ; PROSES PEMBERIAN
PENGAKUAN FORMAL YANG MENYATAKAN
BAHWA SUATU LEMBAGA TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN UJI KOMPETENSI PROFESI.
5. LANDASAN HUKUM
UU
NO.
17 Th
2023
Pasal
220
1
2
3
Dalam menilai pencapaian standar kompetensi Tenaga Medis
atau Tenaga Kesehatan, peserta didik program spesialis/sub
spesialis baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan, Harus
mengikuti uji Kompetensi bertandar Nasional
Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1)
Diselenggarakan oleh Penyelenggara
Pendidikan bekerja sama dengan Koligium.
Standar kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1)
disusun oleh Koligium dan ditetapkan oleh Menteri
4
Peserta didik yg Menyelesaikan program spesialis/sub
spesialis yg lulus uji kompetensi pada akhir masa pendi
dikan memperoleh sertifikat kompetensi & sert. Profesi
5,
6
Sertifikat kompetensi sebagaiman dimaksud ayat (4)
diterbitkan oleh Koligium dan Sertifikat Profesi sebagai
mana dimaksud ayat (4) diterbitkan oleh Penyelenggara
Pendidikan
6. LANJUTAN
UU
NO.
20 Th
2003
Pasal
61
1
2
Sertifikat berbentuk Ijazah dan Sertifikat kompetensi
Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai
pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus
ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan
yang Terakreditasi
3
Sertifikat Kompetensi diberikan oleh penyelenggara
pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik
dan warga masyarakat, sebagai pengakuan terhadap
kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah
lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh
satuan pendidikan yang terakreditasi atau Lembaga
Sertifikasi
7. UU No.
12
Tahun
2012
pasal
44
Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi
atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam
cabang ilmunya dan/atau miliki prestasi di luar program
studinya
Sertifikat profesi diterbitkan oleh PT
bersama dengan OP, lembaga pelatihan
atau lembaga sertifikasi yang
terakreditasi kepada lulusan yang lulus
uji kompetensi
Sertifikat kompetensi dimaksud dapat
digunakan sebagai syarat untuk
memperoleh pekerjaan tertentu
Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat
kompetensi di atur dalam Peraturan
Pemerintah
1
2
3
5
Perseorangan, organisasi, atau
penyelenggara PT yang tanpa hak
dilarang memberikan sertifikat profesi
LANJUTAN
8. LANJUTAN
PERPRES NO. 68 TAHUN 2022 TTG. REVITALISASI
PENDIDIKAN VOKASI
PERPRES
NO. 68
TH 2022
PASAL 16
AKREDITASI LEMBAGA SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1)
HURUF A DITETAPKAN OLEH BADAN/LEMBAGA AKREDITASI
NASIONAL MASING-MASING KEMENTRIAN/LEMBAGA YANG
MENGACU PADA KEKHUSUSAN KOMPETENSI LUARAN LEMBAGA
PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
SERTIFIKASI KOMPETENSI/PROFESI BAGI PESERTA DIDIK
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 1 HURUF B
DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI YANG TELAH
MEMILIKI LISENSI DARI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
( BNSP )
PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI/PROFESI
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT 3 DAPAT
DILAKUKAN MELALUI SALING MENGAKUI ANTAR NEGARA
SERTIFIKASI YANG MENGACU PADA STANDAR KOMPETENSI
KERJA INTERNASIONAL ATAU STANDAR KOMPETENSI
KERJA KHUSUS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (3) MELAKSANAKAN UJI KOMPETENSI DENGAN
MELIBATKAN ASESOR DARI DUNIA USAHA, DUNIA
INDUSTRI, DAN DUNIA KERJA
9. STANDAR
PENDIDIKAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN (CP)
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
STANDAR PENILAIAN
PEMBELAJARAN
STANDAR KOMPETENSI KERJA
PROFESI
2. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
DAN MASALAH UTAMA
PERAWAT BIDAN
4 Jenis Kompetensi
Perawat
1. Kepmenkes
425/2020 : 531
BUTIR
2. Kepmenaker 148/
2007 : 85 Unit
Kompetensi/ KKNI
3. Buku Pedoman
Praktek Keperawatan
2017 untuk perawat
65 Unit Kompetensi
4. Komite Nasional : 7
3 Jenis
Kompetensi
Bidan
1. IBI/AIPKIND
2. Konsil IBI/
Menkes
Kepmenkes
320/2020 :
26 lingkup
asuhan
3. Komite
nasional
Ukom : 7
Tugas
KOLIGIUM
Ditetapkan
oleh MENTERI
MASALAH
UTAMA SAAT
INI
10. Unjuk Kerja
Pengetahuan Sikap
Keterampila
n
Permendikbud No 3
Tahun 2020 Tentang SNPT
Observa
si
Unjuk
Kerja
Ujian
Tulis
Ujian
Lisan
Angket
Standar Penilaian
digunakan untuk Mengukur
Pencapaian standar
kompetensi lulusan
Kompetensi
(Keterampilan
Umum & Khusus)
1. Orientasi
Lulusan:
Kompeten dan
Belum Kompeten
Program
Pembelajaran
1.Orientasi Lulus
Semua Mata
Pelajaran.
2.SKS : IPK
Sertifikat
Kompetensi
Ijazah
KOMPETENSI
11. TOTAL PESERTA UJI KOMPETENSI
DARI TAHUN 2016-2022
Program Studi
Jumlah
Peserta
Lulus Tidak Lulus
Profesi Ners 217.986 org
178.082
org
39.904 org
Profesi Bidan 16.032 org 15.470 org 292 org
D3 Keperawatan 241.157 org 204.924 org 36.654 org
D3 Kebidanan 267.504 org 218.411 org 48. 513 org
D3 Fisioterapi 4.147 org 3.610 org 537 org
Total 746.826 org
621.077
org
125.749 org
125.749 orang yang dinyatakan tidak lulus, saat ini
menjadi penganggur atau bekerja diluar bidang
Kesehatan.
16.85%
12. PELAKSANAAN UKOM SAAT
INI
1. Berdasarkan Permendikbud No. 2
Tahun 2020
2. Pelaksanaan Uji Kompetensi
dilakukan dengan membentuk
Komite Nasional Uji Kompetensi dgn
Kepmendikbud No. 62/P/2022 yang
terdiri dari :
- Kementerian riset dan teknologi
- Kementerian Kesehatan
- Perguruan Tinggi.
-Organisasi Profesi/Lembaga
Pelatihan /Lembaga Sertifikasi
Catt: Ujikom dilaksanakan secara CBT
1. Mengabulkan gugatan para
penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Kepmendikbud RI
No. 62/P/2022 tanggal 11 Februari
2022 tentang Komite Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Bidang
Kesehatan.
3. Mewajibkan tergugat untuk
mencabut Kepmendikbud RI No.
62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022
tentang Komite Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Bidang
Kesehatan.
4. Saat ini masih tahap Kasasi di MA
Putusan PTUN Jakarta No.
185/g/2022/ptun-jkt
3. Pelaksanaan Ukom Nasional Saat ini
dan Hasil Putusan PTUN
13. HARMONISASI
1. PERBEDAAN LEMBAGA KERJASAMA PERGURUAN TINGGI
ITU : DI UU KESEHATAN YAITU DENGAN KOLIGIUM,
SEDANGKAN DI DIKTI BEKERJASAMA DENGAN OP ATAU
LEMBAGA SERTIFIKASI.
2. PERLU DIBEDAKAN UJI KOMPETENSI : MAHASISWA
KESEHATAN DENGAN TENAGA KESEHATAN ITU SENDIRI
3. PERLU DIBEDAKAN PROSES UJI KOMPETENSI DALAM
RANGKA MEMBANGUN KOMPETENSI BAGI MHS DI PT.
DENGAN MEMELIHARA KOMPETNSI TENAGA KESEHATAN
DI DUNIA KERJA
14. SOLUSI
( MEKANISME UJI KOMPETENSI )
1. Uji Kompetensi dilakuakan oleh Lembaga
sertifikasi terakreditasi
2. Uji kompetensi mahasiswa kesehatan
dikembalikan ke PERGURUAN TINGGI
bekerjasama dengan Koligium atau
Organisasi Profesi (Clinikal Instruction),
DENGAN METODE OSCE, dimana Dikti/LLDikti,
Kemenkes sebagai Regulator/Wasdalbin
3. Metode uji kompetensi yang berbagi fungsi
sesuai sesuai dgn kewenangan yang diatur
Undang undang.
15. SOLUSI 1.
LEMBAGA SERTIFIKASI YANG TERAKREDITASI
1. PERGURUAN TINGGI MENDIRIKAN LEMBAGA
SERTIFIKASI YANG TERAKREDITASI UNTUK
MENGUKUR CAPAIAN KOMPETENSI
LULUSANNYA
2. Tempat Uji Kompetensi bisa dilakukan
pada laboratorium klas atau di Unit
Pelayanan langsung/ tempat Mahasiswa
praktek
16. Solusi 2.
Uji kompetensi mahasiswa kesehatan
dikembalikan kepada Pergruruan Tinggi
Kesehatan
1. Uji kompetensi mahasiswa kesehatan
dikembalikan ke PT. Kesehatan
bekerjasama dengan organisasi profesi
(Anggota OP/ Clinikal Instruktur)
2. Oleh Dosen atau Tim Dosen Pengampu
dengan mengikut sertakan pemangku
kepentingan yang relevan /OP terkait (
Permendikbud No. 3 Th 2020 psl 27 ttg
SNPT.)
3. Ciinikal Istruktur yang telah memenuhi
persyaratan Pendidikan dan Pelatiahan
17. SOLUSI 3
BADAN PENYELENGGARA UKOM NASIONAL
1. MENYUSUN STANDAR KOMPETENSI KERJA PROFESI (NATIONAL BOARD) DISUSUN KOLIGIUM DITETAPKAN
OLEH MENTERI
2. WASDALBIN DAN MONEV ( MENRISTEKDIKTI / L2DIKTI + MENKES / DINAS KESEHATAN PROPINSI, )
3. MENYUSUN DAN MENETAPKAN STANDAR NASIONAL KOMPETENSI LULUSAN (DIKTI)
4. MENYUSUN KISI-KISI MATERI UJI KOMPETENSI DAN STANDAR TUK ( OP + PPTKes/PT )
5. MENETAPKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN ( PERGURUAN TINGGI )
6. MEKANISME UJI KOMPETENSI ( PERGURUAN TINGGI )
7. MENYELENGGARAKAN UJI KOMPETENSI (PERGURUAN TINGGI DAN KOLIGIUM/OP. )
8. MENETAPKAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA UJI KOMPETENSI ( PT )
9. MENETAPKAN KRITERIA PENGUJI ( DIKTI + PPTKes + OP )
10. MENETAPKAN KELULUSAN UJI KOMPETENSI ( PERGURUAN TINGGI BERSAMA KOLIGIUM / OP PROPINSI /
DAERAH )
11. MENETAPKAN KELULUSAN DARI PERGURUAN TINGGI ADALAH PERGURUAN TINGGI
12. MENERBITKAN SERTIFIKAT KOMPETENSI/PROFESI ( PERGURUAN TINGGI )
`
18. METODE UJI KOMPETENSI YANG SESUAI DAN MAMPU
MENGUKUR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN ADALAH
OSCE
1. SUATU METODE UNTUK MENGUJI KOMPETENSI KLINIK SECARA
OBJEKTIF DAN TERSTRUKTUR DALAM BENTUK ROTASI STATION
DENGAN ALOKASI WAKTU TERTENTU.
2. OBJEKTIF KARENA MAHASISWA DI UJI DENGAN YANG INDIKATOR
SAMA
3. TERTSTRUKTUR KARENA YANG DIUJI KETERAMPILAN KLINIK
YANG MENDEKATI SITUASI NYATA.
4. UJIAN DILAKUKAN DI TEMPAT PRAKTEK ATAU DI
LABORATORIUM SESUAI SITUASI NYATA.
5. SETIAP STATION TERDAPAT TUGAS ATAU SOAL YANG HARUS
DIJAWAB ATAU DIDEMONSTRASIKAN, DAN DINILAI OLEH
PENGUJI DISETIAP STATION
6. PENILAIAN OSCE BERDASARKAN KEPUTUSAN YANG SIFATNYA
MENYELURUH DARI BERBAGAI KOMPONEN KOMPETENSI.
19. PERSIAPAN PELAKSANAAN OSCE
1. BLUEPRINT OSCE
2. PENENTUAN JUMLAH
STATION ( DISESUAIKAN
DENGAN PEMETAAN CORE
COMPETENSY)
3. SETTING STATION
4. FORMAT PENULISAN SOAL.
Format penulisan
soal
20. PERSYARATAN PENGUJI OSCE
PERSYARATAN PENGUJI DARI PERGURUAN TINGGI
PENDIDIKAN MINIMAL SETARA S2 KESEHATAN
DENGAN PENGALAMAN KERJA MINIMAL 5 TAHUN
MEMILIKI JABATAN AKADEMIK
MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI (STR)
BERPENGALAMAN MENJADI INSTRUKTUR
KETERAMPILAN KLINIK DAN PENGUJI OSCE DI
INSTITUSINYA
TELAH MENGIKUTI PELATIHAN OSCE
MEMATUHI TATA TERTIB DAN KODE ETIK PENGUJI
OSCE
PERSYARATAN PENGUJI DARI UNSUR ORGANISASI PROFESI
MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN SETINGKAT
LEBIH TINGGI ATAU PENDIDIKAN SETARA DENGAN
22. JENIS LSP
LSP-P3 LSP-P2 LSP-P1 ind LSP-P1 LP
Profesi:
•Memenuhi bukti
kompetensi &
terpelihara
•Memenuhi
permintaan klien
•Memenuhi
regulasi
Profesi di
perusahaan
•Memenuhi
permintaan
asesmen dari
klien
Profesi selama di
perusahaan/lemba
ga tempat kerja :
•Memastikan &
memelihara
kompetensi tenaga
kerjanya
Peserta didik selama di sekolah
:
•Memastikan & memelihara
kompetensi peserta didiknya
L I S E N S I
S e r t i f i k a s i K o m p e t e n s i
1. KELEMBAGAAN SERTIFIKASI PROFESI
23. LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
KOMITE TEKNIK*
TIM ASSESSOR LISENSI
MEMBENTUK 5
ASSESSMEN/
RE-ASSESSMEN
3
7
SURVAILEN 8
LAPORAN
ASSESSMEN 4
MENUNJUK
ASSESSOR
2
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
REKOMENDASI
6
PROSES PEMBERIAN LISENSI LSP oleh BNSP
BADAN NASIONAL
SERTIFIKASI PROFESI
24. Memilih TUK
2
LSP
PESERTA di TUK
KOMITE TEKNIK
TIM ASSESSOR KOMPETENSI
MEMBENTUK 6
ASSESSMEN
4
8
SURVAILEN 9
LAPORAN
ASSESSMEN
5
MENUNJUK
ASSESSOR
3
MENGAJUKAN
PERMOHONAN
1
REKOMENDASI
7
6. SISTEM SERTIFIKASI KOMPETENSI NASIONAL
ISO 17024
PESERTA UJI KOMPETENSI
25. 25
Dewan Pengarah
Direktur
Manajer Bidang
Manajemen Mutu
Manajer Bidang
Sertifikasi
Asesor Lisensi
Asesor
Kompetensi
Manajer Bidang
Administrasi dan
Keuangan
Manajer Bidang
Standardisasi
Komite Skema
Staf
Administrasi
dan Keuangan
Tata Kelola Ukom Nasional Di Perguruan Tinggi
oleh Lembaga Independen Perguruan Tinggi (LSP-P1)
Pimpinan
Pergurua
n Tinggi
26. 01 02
0
3
0
4
05
06
Standar Kompetensi Kerja
(SKKNI, SKK Khusus, SKK
Internasional)
Tempat Uji Kompetensi
(TUK)
Labor, Rumah sakit
Materi Uji Kompetensi
Mengacu kepada standar
kompetensi
Asesor Kompetensi
Dosen dan OP
Skema Sertifikasi
Dosen dan OP
Standar kompetensi
Lembaga Sertifikasi
Profesi(LSP)
SUMBER DAYA SERTIFIKASI
KOMPETENSI KERJA
27. BAHWA UNTUK MEMELIHARA MUTU TENAGA KESEHATAN,
PEMERINTAH MEMBAGI DUA HAL :
1. BAGI YANG MAHASIWA KESEHATAN VOKASI DAN PROFESI,
OLEH PERGURUAN TINGGI ( Pasal 61 UU. No. 20 Th 2003,
pasal 44 UU No. 12 Th 2012 dan Pasal 21 UU. No. 36 Th.
2014. )
2. YANG TELAH MENJADI TENAGA KESEHATAN, OLEH
PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEMBENTU
LEMBAGA SERTIFIKASI YANG TERAKREDITASI ( Pasal 5 UU.
No. 36 Th 2014 )
