Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk pemerintahan secara umum, mulai dari pengertian, aliran, contoh negara, dan jenis pemerintahan seperti aristokrasi, otokrasi, emirat, plutokrasi, oligarki, demokrasi, monarki, dan republik."
2. PENGERTIAN BENTUK PEMERINTAHAN
Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah
yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian
institusi politik yang digunakan untuk
mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan
kekuasaannya atas suatu komunitas politik
Bentuk pemerintahan menyatakan struktur
organisasi dan fungsi pemerintahan dengan tidak
menyinggung struktur daerah
maupun bangsanya.
3. ALIRAN BENTUK PEMERINTAHAN
Ajaran Klasik
Berdasarkan ajaran klasik, bentuk pemerintahan dapat
dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Monarki, Aristokrasi dan
Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kreteria jumlah orang yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara. Pembagian bentuk
pemerintahan menjadi 3 golongan tersebut mula pertama kali
berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan
dikembangkan oleh Plato(249 – 347 SM), Aristoteles(384 – 322 SM)
dan Polybios(204 – 122 M).
Teori Modern
Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara
bentuk Monarkhi dan Republik. Pembagian bentuk pemerintahan
menjadi Monarkhi dan Republik mula pertama kali dikemukakan
oleh Nicollo Machiavelli. Dalam bukunya yang berjudul “Il Principe”.
4. ARISTOKRASI
Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno,
aristo berarti “terbaik” dan kratia berarti “untuk
memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan
menjadi sebuah sistem pemerintahan yang di-
pimpin oleh individu yang terbaik.
Contoh Negara Aristokrasi: Yunani
5. OTOKRASI
Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan
yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu
orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani
autokratôr yang secara literal berarti “berkuasa
sendiri” atau “penguasa tunggal”.
Otokrasi biasanya dibandingkan dengan
oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok
kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas,
oleh rakyat).
Contoh Negara: Uni Soviet dan Afrika Selatan.
6. EMIRAT
Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat)
adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang
emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut
dapat merujuk secara umum kepada provinsi
apapun dari sebuah negara yang diperintah
anggota kelompok pemerintah. Contoh
penggunaan dalam arti yang terakhir disebut
adalah Uni Emirat Arab, yang merupakan sebuah
negara yang terdiri dari tujuh emirat federal yang
masing-masing diperintah seorang emir.
Contoh Negara lain: Afghanistan.
7. PLUTOKRASI
Plutokrasi merupakan suatu sistem
pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan
atas dasar kekayaan yang mereka miliki.
Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos
berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan.
Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik
kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk
kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia.
8. OLIGARKI
Oligarki (Bahasa Yunani: Oligarkhía) adalah bentuk
pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif
dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik
dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata
ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk “sedikit” (óligon)
dan “memerintah” (arkho).
System ini muncul karena terjadinya Monarki
absolut. Monarki absolut menyebabkan tindakan
kesewenangan raja yang mengakibatkan sekumpulan
kaum bangsawan mengambil alih pemerintahan.
Contoh Negara : Uni Soviet, Afrika Selatan
9. DEMOKRASI
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía)
"kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari (dêmos) "rakyat"
dan (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan".
Merupakan Pemerintahan yang bersandarkan pada
kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada
pilihan rakyat malalui mekanisme pemulihan Umum
(pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan
adil. System ini muncul setelah Oligarki.
Contoh Negara : Amerika Serikat, Indonesia, India.
10. MONARKI
Monarki berasal dari kata mono yang
berarti satu dan archien yang berarti
memerintah. Monarki atau sistem
pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di
dunia.
Merupakan bentuk pemerintahan yang
penguasanya biasanya memiliki garis
keturunan dengan penguasa terdahulu (hak
waris) dengan penguasa menjabat sampai
meninggal. Penguasanya disebut kaisar,
raja,ratu, dsb.
11. Secara umum para sarjana membagi bentuk monarki kedalam
tiga kategori yaitu:
1) Monarki mutlak (absolut)
- Seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja.
- Raja memiliki kekuasaan dan wewenang raja tidak terbatas ( kekuasaan
mutlak).
- Perintah raja adalah Undang-Undang ( Le rois dest lois) yang harus
dilaksanakan karena kehendak raja adalah kehendak rakyat.
2) Monarki Terbatas (konstitusional)
- Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar).
- Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi
dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi
konstitusi.
3) Monarki parlementer (Kerajaan Parlementer)
- Terdapat suatu parlemen. Pada parlemen inilah dewan para menteri baik
perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya.
- Raja hanya sebagai simbol kepala negara adalah lambang kesatuan negara
yang tidak dapat diganggu gugat.
- Yang bertanggung jawab/kebijaksanaan pemerintah adalah para menteri
baik perseorangan maupun keseluruhan.
12. REPUBLIK
Republik berasal dari kata res
publica yang artinya kepentingan umum. Republik
adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya
dipilih oleh rakyat (secara langsung maupun melalui
perwakilan).
Masa jabatan kepala negaranya dibatasi
(misalnya: empat tahun seperti di Amerika Serikat;
atau lima tahun seperti di Indonesia). Dalam
perkembangan modern, pemerintahan ini dipimpin
oleh presiden.
Contoh negara: Swiss, Roma.
13. Bentuk Pemerintahan secara garis
besar dibagi dalam 3 kelompok.
Diantaranya:
Republik absolut
- Pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan.
Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi
kekuasaannya digunakanlah partai politik.
- Parlemen memang ada, namun tidak berfungsi.
Republik konstitusional
- Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi.
- Pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
Republik parlementer
- Presiden hanya sebagai kepala negara dan tidak dapat diganggu – gutat.
Sedangkan kepala pemerintah berada di tangan perdana menteri yang
bertanggung jawab kepada parlemen.
- Kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.