SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
BAB 3
BENTUK PEMERINTAHAN
ANGGOTA KELOMPOK 7 :
AURA DIAH MEITASARI
BELLA SASKIA PUTRI
IMANDA MEYLANA
NOVIA KRISTINA
KELAS 10 IIS 3
PENGERTIAN BENTUK PEMERINTAHAN
Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah
yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian
institusi politik yang digunakan untuk
mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan
kekuasaannya atas suatu komunitas politik
Bentuk pemerintahan menyatakan struktur
organisasi dan fungsi pemerintahan dengan tidak
menyinggung struktur daerah
maupun bangsanya.
ALIRAN BENTUK PEMERINTAHAN
Ajaran Klasik
Berdasarkan ajaran klasik, bentuk pemerintahan dapat
dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Monarki, Aristokrasi dan
Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kreteria jumlah orang yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara. Pembagian bentuk
pemerintahan menjadi 3 golongan tersebut mula pertama kali
berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan
dikembangkan oleh Plato(249 – 347 SM), Aristoteles(384 – 322 SM)
dan Polybios(204 – 122 M).
Teori Modern
Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara
bentuk Monarkhi dan Republik. Pembagian bentuk pemerintahan
menjadi Monarkhi dan Republik mula pertama kali dikemukakan
oleh Nicollo Machiavelli. Dalam bukunya yang berjudul “Il Principe”.
ARISTOKRASI
Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno,
aristo berarti “terbaik” dan kratia berarti “untuk
memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan
menjadi sebuah sistem pemerintahan yang di-
pimpin oleh individu yang terbaik.
Contoh Negara Aristokrasi: Yunani
OTOKRASI
Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan
yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu
orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani
autokratôr yang secara literal berarti “berkuasa
sendiri” atau “penguasa tunggal”.
Otokrasi biasanya dibandingkan dengan
oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok
kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas,
oleh rakyat).
Contoh Negara: Uni Soviet dan Afrika Selatan.
EMIRAT
Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat)
adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang
emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut
dapat merujuk secara umum kepada provinsi
apapun dari sebuah negara yang diperintah
anggota kelompok pemerintah. Contoh
penggunaan dalam arti yang terakhir disebut
adalah Uni Emirat Arab, yang merupakan sebuah
negara yang terdiri dari tujuh emirat federal yang
masing-masing diperintah seorang emir.
Contoh Negara lain: Afghanistan.
PLUTOKRASI
Plutokrasi merupakan suatu sistem
pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan
atas dasar kekayaan yang mereka miliki.
Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos
berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan.
Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik
kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk
kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia.
OLIGARKI
Oligarki (Bahasa Yunani: Oligarkhía) adalah bentuk
pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif
dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik
dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata
ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk “sedikit” (óligon)
dan “memerintah” (arkho).
System ini muncul karena terjadinya Monarki
absolut. Monarki absolut menyebabkan tindakan
kesewenangan raja yang mengakibatkan sekumpulan
kaum bangsawan mengambil alih pemerintahan.
Contoh Negara : Uni Soviet, Afrika Selatan
DEMOKRASI
Demokrasi berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía)
"kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari (dêmos) "rakyat"
dan (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan".
Merupakan Pemerintahan yang bersandarkan pada
kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada
pilihan rakyat malalui mekanisme pemulihan Umum
(pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan
adil. System ini muncul setelah Oligarki.
Contoh Negara : Amerika Serikat, Indonesia, India.
MONARKI
Monarki berasal dari kata mono yang
berarti satu dan archien yang berarti
memerintah. Monarki atau sistem
pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di
dunia.
Merupakan bentuk pemerintahan yang
penguasanya biasanya memiliki garis
keturunan dengan penguasa terdahulu (hak
waris) dengan penguasa menjabat sampai
meninggal. Penguasanya disebut kaisar,
raja,ratu, dsb.
Secara umum para sarjana membagi bentuk monarki kedalam
tiga kategori yaitu:
1) Monarki mutlak (absolut)
- Seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja.
- Raja memiliki kekuasaan dan wewenang raja tidak terbatas ( kekuasaan
mutlak).
- Perintah raja adalah Undang-Undang ( Le rois dest lois) yang harus
dilaksanakan karena kehendak raja adalah kehendak rakyat.
2) Monarki Terbatas (konstitusional)
- Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar).
- Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi
dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi
konstitusi.
3) Monarki parlementer (Kerajaan Parlementer)
- Terdapat suatu parlemen. Pada parlemen inilah dewan para menteri baik
perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya.
- Raja hanya sebagai simbol kepala negara adalah lambang kesatuan negara
yang tidak dapat diganggu gugat.
- Yang bertanggung jawab/kebijaksanaan pemerintah adalah para menteri
baik perseorangan maupun keseluruhan.
REPUBLIK
Republik berasal dari kata res
publica yang artinya kepentingan umum. Republik
adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya
dipilih oleh rakyat (secara langsung maupun melalui
perwakilan).
Masa jabatan kepala negaranya dibatasi
(misalnya: empat tahun seperti di Amerika Serikat;
atau lima tahun seperti di Indonesia). Dalam
perkembangan modern, pemerintahan ini dipimpin
oleh presiden.
Contoh negara: Swiss, Roma.
Bentuk Pemerintahan secara garis
besar dibagi dalam 3 kelompok.
Diantaranya:
Republik absolut
- Pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan.
Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi
kekuasaannya digunakanlah partai politik.
- Parlemen memang ada, namun tidak berfungsi.
Republik konstitusional
- Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan.
Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi.
- Pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
Republik parlementer
- Presiden hanya sebagai kepala negara dan tidak dapat diganggu – gutat.
Sedangkan kepala pemerintah berada di tangan perdana menteri yang
bertanggung jawab kepada parlemen.
- Kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.
THANK
YOU

More Related Content

What's hot

Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBayu Rizky Aditya
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Cha-cha Taulanys
 
Presentasi demokrasi Indonesia
Presentasi demokrasi IndonesiaPresentasi demokrasi Indonesia
Presentasi demokrasi Indonesia'kopral Jontit
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaHera Fitra
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangananik1985
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaFaza Fuadina
 
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10 SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10 Ainun Nida
 
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di IndonesiaPPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di Indonesiawisnuwms
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiPower point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiNoshadiba Frisya Rahma
 
Kisi kisi-n-soal-dasar-negara-konstitusi
Kisi kisi-n-soal-dasar-negara-konstitusiKisi kisi-n-soal-dasar-negara-konstitusi
Kisi kisi-n-soal-dasar-negara-konstitusiapotek agam farma
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negaranurul khaiva
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Siti Hardiyanti
 

What's hot (20)

Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Ppt Pentingnya Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
 
Presentasi demokrasi Indonesia
Presentasi demokrasi IndonesiaPresentasi demokrasi Indonesia
Presentasi demokrasi Indonesia
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10 SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
SISTEM POLITIK PKN KELAS 10
 
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di IndonesiaPPT PKN Demokrasi di Indonesia
PPT PKN Demokrasi di Indonesia
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Sistem pemerintahan
Sistem pemerintahanSistem pemerintahan
Sistem pemerintahan
 
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri DemokrasiPower point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
Power point Pengertian dan Ciri-ciri Demokrasi
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
Kisi kisi-n-soal-dasar-negara-konstitusi
Kisi kisi-n-soal-dasar-negara-konstitusiKisi kisi-n-soal-dasar-negara-konstitusi
Kisi kisi-n-soal-dasar-negara-konstitusi
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara1. hukum administrasi negara
1. hukum administrasi negara
 
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
Perbandingan 3 UU (UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950)
 
Sistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RISistem Administrasi Negara RI
Sistem Administrasi Negara RI
 

Similar to Bentuk Pemerintahan - PKn kelas 10

Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai NegaraSistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai NegaraStikes Yarsis
 
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negaraMakalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negaraMuhammad Agung
 
Ppkn tendri
Ppkn tendriPpkn tendri
Ppkn tendrireskaka
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementeramrinarosada7x
 
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasiDemokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasiAriz Frends
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)ayu lestari
 
Bentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasikBentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasikMOSES HADUN
 
Siti rohmah, isi, riyana kel tiga
Siti rohmah, isi, riyana kel tigaSiti rohmah, isi, riyana kel tiga
Siti rohmah, isi, riyana kel tigaYasir Abdulloh
 
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan RezaPengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan Rezaomcivics
 
Aristotelas konsep negara
Aristotelas konsep negaraAristotelas konsep negara
Aristotelas konsep negaraMuhammad Idris
 
Bentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraBentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraFazrin Heros
 
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negaraBentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negaraAnnisa Nafiya
 
HTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptxHTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptxKurniasaleh
 
Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk - Bentuk Negara dan PemerintahanBentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk - Bentuk Negara dan PemerintahanGarnis Mitafahrany
 
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2nurazizahdanu
 

Similar to Bentuk Pemerintahan - PKn kelas 10 (20)

Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai NegaraSistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
 
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negaraMakalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
Makalah Bentuk Republk, berdasarkan Pancasila, dan kedaulatan negara
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Bentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahanBentuk negara dan pemerintahan
Bentuk negara dan pemerintahan
 
Ppkn tendri
Ppkn tendriPpkn tendri
Ppkn tendri
 
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan NegaraBentuk bentuk Pemerintahan Negara
Bentuk bentuk Pemerintahan Negara
 
Win
WinWin
Win
 
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementerSistem pemerintahan presidensial dan parlementer
Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer
 
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasiDemokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
Demokrasi di indonesia pasca reformasi adalah demokrasi
 
Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)Bentuk negara (tugas pancasila)
Bentuk negara (tugas pancasila)
 
Bentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasikBentuk pemerintahan klasik
Bentuk pemerintahan klasik
 
Siti rohmah, isi, riyana kel tiga
Siti rohmah, isi, riyana kel tigaSiti rohmah, isi, riyana kel tiga
Siti rohmah, isi, riyana kel tiga
 
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan RezaPengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
 
Aristotelas konsep negara
Aristotelas konsep negaraAristotelas konsep negara
Aristotelas konsep negara
 
Bentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negaraBentuk bentuk negara
Bentuk bentuk negara
 
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negaraBentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
Bentuk, sistem pemerintahan dan kedaulatan negara
 
HTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptxHTN Pasca UTS.pptx
HTN Pasca UTS.pptx
 
185699775 sistem-pemerintahan
185699775 sistem-pemerintahan185699775 sistem-pemerintahan
185699775 sistem-pemerintahan
 
Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk - Bentuk Negara dan PemerintahanBentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk - Bentuk Negara dan Pemerintahan
 
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
Kelompok 3 SMAN 1 rengasdengklok ppkn x mia 2
 

Recently uploaded

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxekahariansyah96
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanDIVISIPENCEGAHAN
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumekahariansyah96
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahayunitahatmayantihafi
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggissuser8b8170
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxmuhammadrezza14
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaastrinovianti699
 

Recently uploaded (7)

interpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptxinterpretasi literal and purposive .pptx
interpretasi literal and purposive .pptx
 
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapanPotensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
Potensi Pelanggaran pemilu 2024 kesiapan
 
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forumpilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
pilihan hukum dan perjanjian internasional dan pilihan forum
 
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usahamateri hukum bisnis hukum persaingan usaha
materi hukum bisnis hukum persaingan usaha
 
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggimateri hukum perbankan di Indonesia  untuk perguruan tinggi
materi hukum perbankan di Indonesia untuk perguruan tinggi
 
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptxPPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
PPT-UEU-Manajemen-Logistik-Pelayanan-Kesehatan-Pertemuan-5.pptx
 
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niagaaspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
aspek hukum ttg kepailitan, pkpu, pengadilan niaga
 

Bentuk Pemerintahan - PKn kelas 10

  • 1. BAB 3 BENTUK PEMERINTAHAN ANGGOTA KELOMPOK 7 : AURA DIAH MEITASARI BELLA SASKIA PUTRI IMANDA MEYLANA NOVIA KRISTINA KELAS 10 IIS 3
  • 2. PENGERTIAN BENTUK PEMERINTAHAN Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik Bentuk pemerintahan menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsanya.
  • 3. ALIRAN BENTUK PEMERINTAHAN Ajaran Klasik Berdasarkan ajaran klasik, bentuk pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Monarki, Aristokrasi dan Demokrasi. Pembagian itu berdasarkan kreteria jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi 3 golongan tersebut mula pertama kali berasal dari Herodotus yang kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Plato(249 – 347 SM), Aristoteles(384 – 322 SM) dan Polybios(204 – 122 M). Teori Modern Dalam teori modern, bentuk pemerintahan dibedakan antara bentuk Monarkhi dan Republik. Pembagian bentuk pemerintahan menjadi Monarkhi dan Republik mula pertama kali dikemukakan oleh Nicollo Machiavelli. Dalam bukunya yang berjudul “Il Principe”.
  • 4. ARISTOKRASI Aristokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, aristo berarti “terbaik” dan kratia berarti “untuk memimpin”. Aristokrasi dapat diterjemahkan menjadi sebuah sistem pemerintahan yang di- pimpin oleh individu yang terbaik. Contoh Negara Aristokrasi: Yunani
  • 5. OTOKRASI Otokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokratôr yang secara literal berarti “berkuasa sendiri” atau “penguasa tunggal”. Otokrasi biasanya dibandingkan dengan oligarki (kekuasaan oleh minoritas, oleh kelompok kecil) dan demokrasi (kekuasaan oleh mayoritas, oleh rakyat). Contoh Negara: Uni Soviet dan Afrika Selatan.
  • 6. EMIRAT Emirat (bahasa Arab: imarah, jamak imarat) adalah sebuah wilayah yang diperintah seorang emir, meski dalam bahasa Arab istilah tersebut dapat merujuk secara umum kepada provinsi apapun dari sebuah negara yang diperintah anggota kelompok pemerintah. Contoh penggunaan dalam arti yang terakhir disebut adalah Uni Emirat Arab, yang merupakan sebuah negara yang terdiri dari tujuh emirat federal yang masing-masing diperintah seorang emir. Contoh Negara lain: Afghanistan.
  • 7. PLUTOKRASI Plutokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang mendasarkan suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Mengambil kata dari bahasa Yunani, Ploutos berarti kekayaan dan Kratos yang berarti kekuasaan. Riwayat keterlibatan kaum hartawan dalam politik kekuasaan memang berawal di kota Yunani, untuk kemudian diikuti di kawasan Genova, Italia.
  • 8. OLIGARKI Oligarki (Bahasa Yunani: Oligarkhía) adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk “sedikit” (óligon) dan “memerintah” (arkho). System ini muncul karena terjadinya Monarki absolut. Monarki absolut menyebabkan tindakan kesewenangan raja yang mengakibatkan sekumpulan kaum bangsawan mengambil alih pemerintahan. Contoh Negara : Uni Soviet, Afrika Selatan
  • 9. DEMOKRASI Demokrasi berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang terbentuk dari (dêmos) "rakyat" dan (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan". Merupakan Pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan rakyat malalui mekanisme pemulihan Umum (pemilu) yang berlangsung secara jujur, bebas, aman, dan adil. System ini muncul setelah Oligarki. Contoh Negara : Amerika Serikat, Indonesia, India.
  • 10. MONARKI Monarki berasal dari kata mono yang berarti satu dan archien yang berarti memerintah. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Merupakan bentuk pemerintahan yang penguasanya biasanya memiliki garis keturunan dengan penguasa terdahulu (hak waris) dengan penguasa menjabat sampai meninggal. Penguasanya disebut kaisar, raja,ratu, dsb.
  • 11. Secara umum para sarjana membagi bentuk monarki kedalam tiga kategori yaitu: 1) Monarki mutlak (absolut) - Seluruh kekuasaan negara berada di tangan raja. - Raja memiliki kekuasaan dan wewenang raja tidak terbatas ( kekuasaan mutlak). - Perintah raja adalah Undang-Undang ( Le rois dest lois) yang harus dilaksanakan karena kehendak raja adalah kehendak rakyat. 2) Monarki Terbatas (konstitusional) - Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar). - Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi. 3) Monarki parlementer (Kerajaan Parlementer) - Terdapat suatu parlemen. Pada parlemen inilah dewan para menteri baik perseorangan maupun secara keseluruhan bertanggung jawab sepenuhnya. - Raja hanya sebagai simbol kepala negara adalah lambang kesatuan negara yang tidak dapat diganggu gugat. - Yang bertanggung jawab/kebijaksanaan pemerintah adalah para menteri baik perseorangan maupun keseluruhan.
  • 12. REPUBLIK Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya dipilih oleh rakyat (secara langsung maupun melalui perwakilan). Masa jabatan kepala negaranya dibatasi (misalnya: empat tahun seperti di Amerika Serikat; atau lima tahun seperti di Indonesia). Dalam perkembangan modern, pemerintahan ini dipimpin oleh presiden. Contoh negara: Swiss, Roma.
  • 13. Bentuk Pemerintahan secara garis besar dibagi dalam 3 kelompok. Diantaranya: Republik absolut - Pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. - Parlemen memang ada, namun tidak berfungsi. Republik konstitusional - Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. - Pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. Republik parlementer - Presiden hanya sebagai kepala negara dan tidak dapat diganggu – gutat. Sedangkan kepala pemerintah berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. - Kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.