2. Daftar Materi
• Tinjauan umum hukum Jasa Konstruksi
• Klasifikasi Jasa Konstruksi & Pihak-pihak dalam Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi
• Usaha Jasa Konstruksi
• Larangan Pengguna Jasa Menggunakan Penyedia Jasa yang Terafiliasi
pada pembangunan untuk Kepentingan Umum
• Penyelenggaraan Jasa Konsultansi Konstruksi
• Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
• Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
• Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi Berdasarkan Permen BUMN No.
08/2019
• Penetapan Penyedia Jasa
• Komponen-komponen yang Harus Diperhatikan dalam
Perencanaan suatu Proyek
• Izin-izin terkait dalam Penyelenggaraan Konstruksi Kontrak
Kerja Konstruksi
• Jaminan dan Pengenaan Denda dalam Kontrak Kerja
Konstruksi
• Muatan Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia
• Risiko-risiko Hukum dalam Jasa Konstruksi
4. 4
Perencanaan Pengadaan Konstruksi Post-Konstruksi Operasi Pemeliharaan & Perbaikan
Evaluasi Konstruksi
Engagement
Pemangku
Kepentingan
Penganggaran
Status dan
Kepemlikan
Tanah & Aset
Perizinan,
Persetujuan,dan
Pemenuhan
Regulasi
Perikatan dan
Alokasi Risiko
Optimum
Dokumen dan
Ketentuan
Pengadaan
Governance
Kelembagaan &
Pengambilan
Keputusan
Aspek Hukum
Kegiatan
Kesesuaian dengan
program kerja institusi
dan Pemangku
Kepentingan yang
relevan
Keputusan
Penyelenggaraan
Proyek sesuai dengan
prosedur pengambilan
keputusan internal
institusi dan peraturan
perundang-undangan
Identifikasi pemangku
kepentingan Pemerintah
yang relevan
Dukungan dan persetujuan
pemangku kepentingan
Pemerintah yang relevan
(termasuk pelaksanaan
probity audit)
Penyusunan produk
hukum yang diperlukan
guna memberikan
landasan hukum
pengambilan kebijakan
Penyelenggaraan
koordinasi dan penyusunan
produk hukum yang
diperlukan
Keputusan penganggaran dan
pencairan telah/dapat ditetapkan
sesuai dengan peraturan
Perancangan
Besaran yang ditetapkan telah
mempertimbangkan aspek
konstruksi: Time, Cost,
Quality,Flexibility, dan Value for
Money
Penyusunan kontrak sesuai
dengan prinsip alokasi risiko
optimum
Kontrak Manajemen Konstruksi,
D&B atau EPC, Operasional,
Pemeliharaan & Perbaikan
Penentuan skema
pemanfaaatan tanah
dan/atau kerjasama
penggunaan aset dengan
Pemerintah
Pengajuan dan
perolehan perizinan
pelaksanaan konstruksi
dan operasional
infrastruktur
Kepastian bahwa Pengadaan
Konsultan dan kontraktor
telah sesuai dengan
ketentuan pengadaan
institusi
Pemenuhan persyaratan
penerbitan perizinan
Kepastian produk hukum
sebagai dasar penggunaan
aset Pemerintah untuk
Proyek
Syarat dan pemenuhan
kualifikasi kontraktor, serta
draft perjanjian
Tinjauan Umum Jasa Konstruksi
5. 5
Komponen-komponen Pokok yang Harus Diperhatikan
dalam Merencanakan suatu Proyek
Waktu Biaya Kualitas Fleksibilitas
Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) komponen
pokok yang harus diperhatikan dalam
merencanakan suatu proyek, yaitu:
namun terdapat 1 (satu)
komponen lagi yang patut
untuk dipertimbangkan, yaitu
merupakan kemampuan
Principal dalam mengubah
lingkup pekerjaan tanpa
mempengaruhi komponen
waktu, biaya, dan kualitas.
Pada umumnya, pelaksanaan pengadaan suatu proyek
cenderung mengutamakan salah satu atau beberapa
komponen saja, dan hal tersebut akan mempengaruhi proses
pelaksanaan serta hasil akhir dari pekerjaan konstruksi yang
bersangkutan.
Insight
6. 6
Regulatory Tree - Hukum Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana diubah oleh Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Negara
Permen BUMN No. PER-08/MBU/12/2019
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik
Negara (“Permen BUMN No. 8/2019”)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi sebagaimana diubah oleh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (“UU No. 2/2017”)
Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51,
Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4),
Pasal 88 ayat (7), Pasal 102, dan Pasal 87 UU No.2/2017
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (“PP No. 22/2020”).
Permen PUPR No. 1 Tahun 2020 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun
Melalui Penyedia
8. 8
Klasifikasi Jasa Konstruksi
Jasa Konstruksi
Jasa Konsultansi
Konstruksi
Pekerjaan
Konstruksi
Layanan keseluruhan atau
sebagian kegiatan yang meliputi
pengkajian, perencanaan,
perancangan, pengawasan, dan
manajemen penyelenggaraan
konstruksi suatu bangunan
Keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran,
dan pembangunan kembali suatu
bangunan
pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua)
Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi
gabungan
antara Jasa
Konsultansi
Konstruksi
dan Pekerjaan
Konstruksi
1 2
3
9. 9
Pihak-pihak dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Pengguna Jasa Penyedia Jasa
Sub-penyedia
Jasa
memberikan pekerjaan dan
upah atas Jasa Konstruksi
yang akan diterima
memberikan layanan Jasa
Konstruksi
Catatan
Pengguna Jasa dapat berupa (i) orang perorangan; (ii)
badan hukum; (iii) badan usaha milik negara; dan/atau (iv)
lembaga negara
Di dalam memberikan Jasa Konstruksi kepada Pengguna
Jasa, Penyedia Jasa dapat bekerja sama dengan Sub-
penyedia Jasa
Sub-penyedia Jasa pada dasarnya hanyalah pemberi
Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa. Oleh karenanya,
pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan Jasa
Konstruksi kepada Pengguna Jasa tetaplah Penyedia
Jasa
Penyedia Jasa dan Sub-penyedia Jasa dalam
penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus (i) sesuai
dengan perjanjian dalam kontrak; (ii) memenuhi standar
keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;
dan (iii) mengutamakan Warga Negara Indonesia sebagai
pimpinan tertinggi organisasi proyek
1
2
3
4
Ketentuan mengenai pengikatan di antara Pengguna
Jasa dengan Penyedia Jasa berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain
dalam UU No. 2/2017.
5
11. 11
Usaha Jasa Konstruksi
Usaha Jasa Konstruksi
Usaha Jasa Konsultansi
Konstruksi
Usaha Pekerjaan Konstruksi
Usaha Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi
Meliputi pemberian jasa:
• arsitektur;
• rekayasa;
• rekayasa terpadu; dan
• arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
Meliputi pemberian jasa:
• konsultansi ilmiah dan teknis; dan
• pengujian dan analisis teknis.
Meliputi Pekerjaan konstruksi atas:
• bangunan gedung; dan
• bangunan sipil.
Meliputi Pekerjaan:
• instalasi;
• konstruksi khusus;
• konstruksi prapabrikasi;
• Penyelesaian bangunan; dan
• Penyewaan peralatan.
Spesialis
Umum
Umum
Spesialis
Klasifikasi Usaha
Layanan Usaha
Bangunan gedung
Bangunan sipil
Rancang bangun
Perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan
12. Larangan Pengguna Jasa Menggunakan Penyedia Jasa yang Terafiliasi
pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum
12
13. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk
Pembangunan Kepentingan Umum
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
Kepentingan
bangsa dan negara
Kepentingan
masyarakat
Penyedia Jasa
Konstruksi
Penyedia Jasa
Konstruksi yang
Terafiliasi
dapat dilaksanakan
oleh
Pemilihan Penyedia Jasa
dipilih dengan cara
Pasal 44 UU No. 2/2017 mengatur
mengenai Pengguna Jasa dilarang
menggunakan Penyedia Jasa yang
terafiliasi pada pembangunan untuk
kepentingan umum tanpa melalui
tender, seleksi, atau katalog
elektronik.
Tender, Seleksi, atau
katalog elektronik
dasar hukum dipilih dengan
cara
13
Pasal 94 UU No. 2/2017 jo, Pasal 161 PP No.
22/2020 menentukan Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi (i)
peringatan tertulis dan (ii) sanksi penghentian
sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada
Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia
Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan
kepentingan umum tanpa melalui Tender atau
Seleksi, atau katalog elektronik.
Sanksi
Pasal 72 PP No. 22/2020 mengatur
pembangunan pembangkit, transmisi, gardu,
jaringan, dan distribusi tenaga listrik merupakan
pembangunan bangunan yang mempunyai
dampak terhadap
Sanksi penghentian sementara kegiatan
Jasa Konstruksi dikenakan sampai
terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender
atau Seleksi, atau katalog elektronik.
Pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik
dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga apabila
pengguna jasa akan memanfaatkan layanan jasa konstruksi penyedia jasa yang terafiliasi
pada pembangunan untuk kepentingan umum wajib melalui tender, seleksi, atau katalog
elektronik.
Insight
14. 14
Perusahaan Terafiliasi BUMN
Menurut Permen BUMN No. 08/2019
Pasal 13 ayat (1) Permen BUMN
No. 08/2019 megatur Pengadaan
Barang dan Jasa melalui
penunjukan langsung
dilakukan dengan menunjuk
langsung 1 (satu) Penyedia
Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk
dapat dilakukannya penunjukan langsung
yaitu:
- Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN,
Anak Perusahaan atau Perusahaan
Terafiliasi BUMN sepanjang kualitas,
harga, dan tujuannya dapat dipertanggung
jawabkan dan Barang dan Jasa yang
dibutuhkan merupakan produk atau layanan
sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia
Barang dan Jasa bersangkutan.
Merujuk pada Pasal 13 ayat (3)
Permen BUMN No. 08/2019,
Persyaratan penunjukan
langsung tersebut dituangkan
dalam ketentuan internal
dengan memperhatikan tujuan
dan prinsip Pengadaan Barang
dan Jasa.
Penunjukan langsung dilakukan
dengan ketentuan Barang dan Jasa
yang dibutuhkan merupakan produk
atau layanan sesuai dengan
bidang usaha dari penyedia
barang dan Jasa bersangkutan
dan dimungkinkan dalam
peraturan sektoral.
Pasal 1 Angka 7 Permen BUMN
No. 08/2019 Perusahaan
Terafiliasi BUMN adalah
perusahaan yang sahamnya lebih
dari 50% dimiliki oleh Anak
Perusahaan, gabungan Anak
Perusahaan, atau gabungan Anak
Perusahaan dengan BUMN.
Berdasarkan Pasal 13 Pemen BUMN No. 08/2018, penunjukan langsung dapat
dilakukan kepada penyedia jasa yang merupakan Perusahaan Terafiliasi BUMN.
Namun demikian, penunjukan langsung dilakukan dengan ketentuan barang dan
jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang
usaha dari penyedia barang dan Jasa bersangkutan serta dimungkinkan dalam
UU No. 2/2017 dan PP No. 22/2020.
Insight
15. 15
Mekanisme Penunjukan Langsung
Berdasarkan UU No. 2/2017 dan PP No. 22/2020
Penunjukan
Langsung
Penanganan darurat
untuk keamanan dan
keselamatan
masyarakat
Pekerjaan yang kompleks yang
hanya dapat dilaksanakan oleh
Penyedia Jasa yang sangat
terbatas atau hanya dapat
dilakukan oleh pemegang hak
Kondisi Tertentu
Pekerjaan yang
perlu dirahasiakan
yang menyangkut
keamanan dan
keselamatan
negara
Pekerjaan yang
berskala kecil
Penyedia Jasa yang
sangat terbatas, yaitu
apabila hanya ada satu
Penyedia Jasa yang
dapat menangani
Pekerjaan tersebut
Penyedia Jasa yang
sangat terbatas, yaitu
apabila hanya ada satu
Penyedia Jasa yang
dapat menangani
Pekerjaan tersebut
1 2 3 4 5
dilakukan
dalam hal
16. 16
Salah satu Kondisi Tertentu yang dapat
dilakukannya Penunjukan Langsung
penugasan pemerintah kepada BUMN/BUMD,
anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau
perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD.
penugasan pemerintah kepada BUMN/BUMD,
anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau
perusahaan terafiliasi BUMN/BUMD.
untuk Pekerjaan
Konstruksi
untuk Jasa
Konsultansi Konstruksi
Persyaratan Penunjukan Langsung
Berdasarkan PP No. 22/2020
Sesuai dengan Pasal 66 PP No. 22/2020, penugasan pemerintah kepada
BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau perusahaan terafiliasi
BUMN/BUMD dilaksanakan dengan ketentuan:
a. sepanjang layanan Jasa Konstruksi dimaksud merupakan produk atau Layanan
Usaha dari BUMN/BUMD, anak perusahaan BUMN/BUMD, dan/atau perusahaan
terafiliasi BUMN/BUMD; dan
b. sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
18. 18
Penyelenggaraan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi
Penyelenggaraan Usaha
Jasa Konsultansi Konstruksi
Pengkajian
Perencanaan
Perancangan
Pengawasan
Manajemen
Penyelenggaraan
Konstruksi
1
2
3
4
5
Kegiatan pengkajian dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang berisi (i)
identifikasi kebutuhan; (ii) tujuan kegiatan Pekerjaan konstruksi; (iii) sistem
penyelenggaraan konstruksi; dan (iv) strategi dan program penyelenggaraan
konstruksi
Kegiatan perencanaan meliputi (i) studi kelayakan bangunan konstruksi dan
analisis terkait dampak lingkungan; dan/atau (ii) analisis dampak lalu lintas
Kegiatan perancangan paling sedikit meliputi (i) pemilihan standar dan metode
perancangan; (ii) pelaksanaan perancangan; dan (iii) penyajian hasil
perancangan konstruksi
Kegiatan pengawasan dilakukan oleh Pengguna Jasa untuk memastikan (i)
terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan (ii) terpenuhinya persyaratan
administrasi kontrak
Manajemen penyelenggaraan konstruksi meliputi (i) manajemen proyek; (ii)
manajemen konstruksi; (iii) manajemen mutu; dan (iv) manajemen keselamatan
konstruksi
19. 19
Hasil Perancangan Konstruksi
Hasil Perancangan
Konstruksi
perhitungan
desain
spesifikasi
teknis
daftar kuantitas atau
daftar keluaran
perkiraan biaya
metode
pelaksanaan
lokasi lahan
rencana keselamatan
konstruksi
rencana penjaminan
mutu Pekerjaan
konstruksi
metode pengoperasian
dan pemeliharaan
bangunan
kebutuhan sumber
daya konstruksi beserta
rantai pasokannya
penetapan tingkat
kompleksitas Pekerjaan
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Hasil Perancangan Konstruksi
dapat diperiksa oleh
instansi yang berwenang
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan
usaha orang perseorangan
atau badan usaha
perancangan konstruksi
pemeriksa bertanggung jawab
memastikan hasil perancangan telah
memenuhi standar keteknikan serta
standar keamanan, keselamatan,
kesehatan, dan keberlanjutan
21. 21
Penyelenggaraan Usaha Pekerjaan Konstruksi
Penyelenggaraan
Usaha Pekerjaan
Konstruksi
Pembangunan Pemeliharaan
Pengoperasian Pembongkaran
Pembangunan
Kembali
1 2 3 4 5
merupakan kegiatan
pelaksanaan fisik yang
terencana dan dilakukan
dengan kesesuaian waktu,
mutu, dan biaya untuk
mewujudkan bangunan
konstruksi
dilaksanakan berdasarkan
Hasil Perancangan
Konstruksi
harus terdapat ketersediaan
lahan baik sebagian maupun
keseluruhan serta perizinan
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
kegiatan pengoperasian
dilakukan sesuai dengan
standar perancangan
bangunan dan standar
operasional prosedur
dilakukan untuk seluruh atau
sebagian bangunan dalam
rangka menjaga keandalan
bangunan konstruksi beserta
prasarana dan sarananya
agar selalu laik fungsi
penyelenggaraan
pemeliharaan dilaksanakan
dengan mempertimbangkan
hasil pemeriksaan berkala
pembongkaran meliputi
kegiatan penghancuran,
perobohan, pemindahan
seluruh atau sebagian
bangunan, komponen,
bahan bangunan, dan/atau
prasarana dan sarananya
meliputi kegiatan renovasi,
rehabilitasi, dan restorasi
bangunan
dilaksanakan melalui
tahapan (i) pengkajian; (ii)
perencanaan; (iii)
perancangan; (iv)
pelaksanaan pembangunan;
dan (iv) pengawasan
22. 22
Kegiatan Pembongkaran dalam Usaha Pekerjaan Konstruksi
Kegiatan
Pembongkaran
Bangunan
Persetujuan
pemerintah dalam
penyelenggaraan
pembongkaran
bangunan
Kriteria bangunan
yang dapat
dibongkar
Tahap-tahap
penyelenggaraan
pembongkaran
bangunan
Hal-hal yang perlu
dipertimbangkan
sebelum
menyelenggarakan
pembongkaran
bangunan
fungsinya tidak
diperlukan lagi
membahayakan
keselamatan umum
lahannya akan
dipergunakan untuk
keperluan lain
telah melampaui
rencana umur dan
secara teknis tidak
dapat diperpanjang
umur layanannya
tidak memiliki izin
Perencanaan
penetapan
pelaksanaan
1
2
3
mempertimbangkan keamanan
dan keselamatan masyarakat
dan lingkungannya
berdasarkan kriteria risiko
bahaya
Pemerintah
daerah
Pemerintah
pusat
untuk
bangunan
dengan fungsi
khusus
24. 24
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi
Rancang/
Design
1
Bangun/
Build
2
Perekayasaan/
Engineering
1
Pengadaan/
Procurement
2
Pelaksanaan/
Construction
3
1. Perekayasaan adalah kegiatan pengkajian, perencanaan,
perancangan, pengawasan, dan/atau manajemen
penyelenggaraan konstruksi sebagai bagian dari konsultansi
konstruksi.
2. Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa.
3. Pelaksanaan adalah pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan
pemeliharaan, pelaksanaan pengoperasian, pelaksanaan
pembongkaran, dan pelaksanaan pembangunan kembali.
merupakan metode penyelenggaraan
Konstruksi yang melibatkan satu entitas
perorangan atau badan usaha yang berkontrak
dengan penyelenggara pembangun
infrastruktur untuk menyediakan beberapa
layanan Jasa Konstruksi
Pekerjaan kontruksi terintegrasi
terdiri dari D&B dan EPC.
Insight
26. 26
Badan Usaha
Milik Negara
Pengadaan Penyedia
Jasa Konstruksi
Penyedia Jasa
Konstruksi
Cara Pengadaan
Pengadaan Jangka
Panjang
Penunjukan Langsung
1. Tender/Seleksi Umum, yaitu
diumumkan secara luas melalui
media massa;
2. Tender/Seleksi Terbatas, yaitu
pengadaan yang ditawarkan kepada
pihak terbatas, sekurang-kurangnya
2 (dua) penawaran;
3. Terdapat larangan menggunakan
Penyedia Jasa yang terafiliasi pada
pembangunan untuk kepentingan
umum tanpa melalui tender, seleksi,
atau katalog elektronik.
4. Penunjukan Langsung, yaitu
pengadaan yang dilakukan secara
langsung dengan menunjuk 1 (satu)
penyedia jasa atau penunjukan
melalui beauty contest; atau
5. Pengadaan Langsung, yaitu
pembelian terhadap barang yang
terdapat di pasar.
Kontrak Kerja
Konstruksi
Dapat dilakukan antara lain untuk:
1. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih
dari 12 (dua belas) bulan;
2. Pekerjaan yang memberikan manfaat
lebih apabila dikontrakkan untuk jangka
waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran
dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
3. Pekerjaan yang memerlukan investasi
jangka panjang; atau
4. Pekerjaan rutin yang harus tersedia di
awal tahun.
Pelaksanaan Pengadaan Jasa
Konstruksi harus dituangkan
dalam suatu kontrak yang
memuat:
1. prinsip Tata Kelola
Perusahaan yang Baik
(Good Corporate
Governance); dan
2. prinsip kehati-hatian dalam
pengambilan keputusan
bisnis (Business Judgement
Rule)
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
Berdasarkan Permen BUMN No. 08/2019
Direksi dapat membuat price
adjustment sesuai kondisi pasar dan
best practices (apabila diperlukan)
Dapat dilaksanakan apabila memenuhi
salah satu dari persyaratan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13
ayat (2) Permen BUMN No. 08/2019
28. 28
Penetapan Penyedia Jasa
Evaluasi
Kualifikasi
Evaluasi
Administrasi
Pemilihan
Penyedia Jasa
Penetapan
Penyedia Jasa
Evaluasi Teknis
Evaluasi Harga
1
2
3
4
dilakukan terhadap calon
Penyedia Jasa yang lulus
Penjelasan
Penetapan Penyedia Jasa untuk Penyedia Jasa
Konsultansi Konstruksi didasarkan pada (i) kualitas
terbaik; (ii) gabungan kualitas dan biaya terbaik;
dan/atau (iii) biaya terendah
Penetapan Penyedia Jasa untuk Penyedia Jasa
Pekerjaan Konstruksi didasarkan pada (i) harga
terendah terevaluasi; dan/atau (ii) gabungan kualitas
teknis dan harga terbaik di antara penawaran yang
telah memenuhi persyaratan serta tanggap terhadap
dokumen pemilihan
Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
Terintegrasi didasarkan pada nilai gabungan penilaian
teknis dan harga terbaik
1
2
3
Pemilihan Penyedia Jasa hanya dapat diikuti oleh
Penyedia Jasa yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan
Pasal 34 UU No. 2/2017.
4
29. 29
Proses Evaluasi untuk Menetapkan Penyedia Jasa
Evaluasi Kualifikasi
Evaluasi Administrasi
Evaluasi Teknis
Evaluasi Harga
Merupakan evaluasi terhadap kompetensi,
kemampuan usaha, dan pemenuhan
persyaratan sebagai Penyedia Jasa
Merupakan evaluasi terhadap
kelengkapan dan keabsahan syarat
administrasi yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan
Merupakan evaluasi terhadap pemenuhan
syarat teknis yang ditetapkan dalam
dokumen pemilihan
Merupakan evaluasi terhadap kewajaran
harga penawaran yang ditawarkan oleh
Penyedia Jasa
1
4
2
3
30. 30
Penetapan Penyedia Jasa setelah
Proses Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung
Pengguna Jasa Penyedia Jasa
negosiasi
Penetapan Penyedia
Jasa sebagai pemenang
dalam Pemilihan
Penyedia Jasa
32. Perizinan untuk Konstruksi
Perizinan di Bidang
Konstruksi
Analisis Dampak Lalu
Lintas
(ANDALALIN)
Persetujuan
Lingkungan
Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor
PM.75 Tahun 2015
tentang
Penyelenggaraan
Analisis Dampak Lalu
Lintas sebagaimana
diubah terakhir kali
oleh Peraturan
Menteri Perhubungan
Nomor PM.11 Tahun
2017
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun
2009 tentang
Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
sebagaimana
diubah dengan
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2020 tentang
Cipta Kerja
Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Nomor 05/PRT/M/2016
Tahun 2016 tentang Izin
Mendirikan Bangunan
Gedung sebagaimana
diubah terakhir kali oleh
Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Nomor 2 Tahun 2020
Izin Lokasi
Peraturan Menteri
Agraria dan Tata
Ruang/Kepala
Badan Pertanahan
Nasional Nomor 17
Tahun 2019 tentang
Izin Lokasi
32
Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan
(AMDAL)
Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor
P.38/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/7/2019 Tahun
2019 tentang Jenis
Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang
Wajib Memiliki AMDAL
Peraturan Menteri
Negara
Lingkungan Hidup
Nomor 16 Tahun
2012 tentang
Pedoman
Penyusunan
Dokumen
Lingkungan Hidup
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)
1 2
Perizinan-perizinan yang diperlukan untuk
pelaksanaan konstruksi adalah IMB, izin
lokasi, ANDALALIN, AMDAL, Izin Lingkungan.
Insight
34. Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Delivery System
Jenis-jenis Sistem Penyelenggaraan
Konstruksi (Delivery System)
rancang-
penawaran-
bangun
Rancang-
Bangun
perekayasaan-
pengadaan-
pelaksanaan
manajemen konstruksi
dengan risiko
manajemen konstruksi
sebagai agen
Pengguna Jasa
kemitraan/kerja
sama
34
merupakan metode
penyelenggaraan
konstruksi yang
melibatkan orang
perorangan atau badan
usaha yang berkontrak
dengan Pengguna Jasa
untuk menyediakan satu
jenis layanan Jasa
Konstruksi
merupakan metode
penyelenggaraan konstruksi
yang memisahkan antara
layanan desain
arsitektur/rekayasa dan manajer
konstruksi yang bertindak
sebagai kepanjangan tangan
dari Pengguna Jasa yang
kemudian menggunakan banyak
kontraktor spesialis sebagai
kontraktor utama yang
melaksanakan keseluruhan
Pekerjaan Konstruksi
merupakan metode penyelenggaraan
Konstruksi yang dilaksanakan oleh
seorang manajer konstruksi yang
bertindak sebagai konsultan bagi
Pengguna Jasa di dalam fase
perencanaan dan perancangan dengan
biaya lumsum, dan sampai tahap
perancangan tertentu di mana biaya
maksimum terjamin (Guaranteed
maximum price-GMP) telah dapat
ditetapkan, ia menjadi kontraktor umum
yang akan menanggung risiko kinerja
seluruh Pekerjaan Konstruksi termasuk
kinerja semua subkontraktornya dengan
biaya GMP
merupakan suatu metode
penyelenggaraan konstruksi
yang menyatukan Pengguna
Jasa-perencana/perancang dan
pelaksana konstruksi di dalam
suatu perjanjian kerja sama multi
pihak yang mengikat ke semua
pihak untuk dalam hal
pembiayaan, perencanaan,
perancangan, pengembangan
rancangan, dan pelaksanaan
konstruksi untuk menghasilkan
suatu bangunan secara efisien
melalui proses pengambilan
keputusan secara konsensus
Pasal 80 ayat (1) PP No. 22/2020 mengatur Pengguna Jasa
dalam menetapkan Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
(Delivery System) harus mempertimbangkan:
1. kapasitas Pengguna Jasa;
2. ketersediaan Penyedia Jasa Konstruksi; dan
3. rantai pasok
Insight
1 2 3 4 5 6
35. 35
Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan Sistem Pembayaran
Sistem Pembayaran
untuk Kontrak Kerja
Konstruksi
Pembayaran Per-Pekerjaan
(Bill of Quantities)
Pembayaran di Muka
Pembayaran Terima Jadi
(Turn Key)
• Pembayaran dilakukan berdasarkan milestone Pekerjaan yang telah
disepakati sebelumnya.
• Milestone Pekerjaan dapat berupa bangunan tertentu yang telah
selesai dibangun, penyelesaian Pekerjaan dalam jangka waktu
tertentu, atau berdasarkan volume/kuantitas Pekerjaan yang telah
diselesaikan.
• Pembayaran di Muka adalah pembayaran yang dilakukan secara
sekaligus dalam satu waktu, yaitu pada awal dilaksanakannya
Pekerjaan.
• Terdapat risiko Pekerjaan, yaitu Penyedia Jasa Konstruksi harus
menanggung seluruh biaya tak terduga yang timbul selama
pelaksanaan Pekerjaan.
• Pembayaran yang dilakukan secara sekaligus pada akhir masa
Pekerjaan atau pada saat penyerahan Pekerjaan dari Penyedia Jasa
Konstruksi kepada Pengguna Jasa Konstruksi.
• Terdapat risiko Pekerjaan, yaitu Penyedia Jasa Konstruksi harus
terlebih dahulu menanggung seluruh biaya yang timbul akibat dan
selama pelaksanaan Pekerjaan.
Insight
PP No. 22/2020 tidak mengenal istilah maupun mengatur mengenai Bill of Quantities. Namun
demikian, Pasal 81 ayat (1) PP No. 22/2020 menentukan bahwa jenis sistem pembayaran untuk
kontrak kerja konstruksi selain pembayaran di muka dan pembayaran terima jadi (turn key) adalah
sistem pembayaran: (i) progress/bulanan; dan (ii) milestone/tahapan/termin.
36. 36
Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan
Sistem Perhitungan Hasil Pekerjaan
Sistem Perhitungan Hasil
Pekerjaan untuk Kontrak Kerja
Konstruksi
Lumsum
Harga Satuan
Gabungan
Lumsum dan
Harga Satuan
Persentase Nilai
Cost
Reimbursable
Target Cost
1
2
3
4
5
6
perhitungan harga
tetap untuk Pekerjaan
yang sudah disepakati
antara Pengguna Jasa
dan Penyedia Jasa
perhitungan yang
didasarkan pada hasil
pengukuran bersama
atas volume
Pekerjaan yang
benar-benar telah
dilaksanakan oleh
Penyedia Jasa
perhitungan untuk
Pekerjaan yang
sebagian
mempergunakan
lumsum dan
untuk bagian yang
lain menggunakan
harga satuan
perhitungan berdasarkan
persentase dari nilai
Pekerjaan tertentu yang
didasarkan pada
tahapan produk/keluaran
yang dihasilkan sesuai
dengan isi kontrak
perhitungan
berdasarkan
pengeluaran biaya
ditambah imbalan jasa
yang telah disepakati
para pihak
perhitungan
berdasarkan harga
pasar yang ditetapkan
terlebih dahulu
kemudian dikurangi
laba yang diharapkan
38. 38
Jaminan dalam Kontrak Kerja Konstruksi
Kontraktor Pengguna Jasa
memberikan jaminan terkait
pelaksanaan pekerjaan
Jaminan
Pelaksanaan
Jaminan Uang
Muka
Jaminan
Pemeliharaan
Diberikan kepada Principal paling
lambar 14 (empat belas) hari kerja
setelah diterbitkannya Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Diberikan kepada
Principal dalam rangka
pengambilan uang
muka
Diberikan kepada Principal
setelah pekerjaan
dinyatakan selesai 100%
(seratus persen)
Masa berlaku Jaminan
Pelaksanaan paling
kurang sejak tanggal
penandatanganan
kontrak sampai
dengan serah terima
pertama pekerjaan
Masa berlaku Jaminan
Uang Muka paling kurang
sejak tanggal persetujuan
pemberian uang muka
sampai dengan tanggal
penyerahan pertama
pekerjaan
Masa berlaku Jaminan
Pemeliharaan paling
kurang sejak tanggal
serah terima pertama
pekerjaan sampai
dengan tanggal serah
terima akhir
Jaminan konstruksi dapat
diterbitkan oleh:
Bank
dalam Bentuk
Bank Guarantee
Perusahaan
Asuransi
dalam Bentuk
Surety Bond
Insight
Terdapat perbedaan mengenai cara untuk mendapatkan
Bank Guarantee dan Surety Bond, sebagai berikut:
a. Bank Guarantee hanya dapat diberikan apabila Principal
memiliki tabungan pada bank yang memberikan Bank
Guarantee; sedangkan
b. Untuk memperoleh Surety Bond, Principal harus
menandatangani Indemnity Letter.
Penentuan penggunaan Bank Guarantee atau Surety Bond
sesuai dengan SOP internal Pengguna Jasa. Umumnya akan
ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa.
39. 39
Pengenaan Denda dalam Kontrak Kerja Konstruksi
Kontraktor
Pengguna Jasa
Ketentuan Pengenaan Denda
Wanprestasi pada pengguna jasa, klaim dari kontraktor tidak
dalam bentuk denda. Dalam hal pengguna jasa tidak dapat
menyiapkan sarana dan prasarana tepat waktu, maka pada
praktiknya pengguna jasa dapat meminta tambahan hari untuk
dapat menyiapkan sarana dan prasarana untuk pekerjaan
konstruksi termasuk akses kontraktor ke lokasi proyek..
Wanprestasi pada kontraktor, merupakan kelalaian atau
ketidakmampuan kontraktor yang akibatnya penegenaan
denda kepada kontraktor. Apabila kontraktor tidak bisa
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu (wanprestasi) maka
kontraktor akan terkena potensi denda keterlambatan.
Insight
Denda keterlambatan pada kontrak kerja konstruksi hanya dikenakan kepada
kontraktor, apabila kontraktor lalai atau tidak mampu melaksanakan ketentuan-
ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi.
40. Muatan Kontrak Kerja Konstruksi Berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia
40
41. 41
Syarat-Syarat Minimum Kontrak Kerja Konstruksi
Kontrak Kerja
Konstruksi
Surat Perjanjian yang
ditandatangani oleh
Pengguna Jasa dan
Penyedia Jasa
Syarat Khusus
Kontrak
Syarat Umum
Kontrak
Dokumen
Pengguna Jasa
Usulan atau
penawaran yang
disusun oleh
Penyedia Jasa
berdasarkan
dokumen pemilihan
Berita acara Surat
Pernyataan dari
Pengguna Jasa
Surat
Pernyataan dari
Penyedia Jasa
Berisi
pertanyaan
kesanggupan
untuk
melaksanakan
Pekerjaan
Berisi
pertanyaan
untuk menerima
atau menyetujui
usulan atau
penawaran dari
Penyedia Jasa
Kesepakatan
yang terjadi
antara
Pengguna Jasa
dan Penyedia
Jasa selama
proses evaluasi
usulan
Penawaran oleh
Pengguna Jasa
berupa
klarifikasi atas
hal yang
menimbulkan
keraguan
harga
penawaran
jadwal
waktu
sumber
daya
metode
atau
uraian para pihak
konsiderasi
lingkup Pekerjaan
hal pokok seperti
harga kontrak
serta jangka waktu
pelaksanaan
kontrak
daftar dokumen
yang mengikat
beserta urutan
hierarki
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
Berisi data
informasi
Pekerjaan dan
ketentuan
perubahan yang
diizinkan oleh
syarat umum
kontrak
berdasarkan
karakteristik
khusus
Pekerjaan
Berisi ketentuan
umum yang
mengatur
perikatan
berdasarkan
sistem
penyelenggaraan,
lingkup Pekerjaan,
cara pembayaran,
dan sistem
perhitungan hasil
Pekerjaan
merupakan
bagian dari
dokumen
pemilihan yang
menjadi dasar
bagi
Penyedia Jasa
untuk menyusun
penawaran, yang
berisi lingkup
tugas dan
persyaratannya
meliputi,
persyaratan
spesifikasi
Pekerjaan,
gambar-gambar,
daftar keluaran/
kuantitas dan
harga
Insight
Isi Kontrak Kerja Konstruksi tetap
dapat mengatur ketentuan lain,
termasuk mengadopsi ketentuan-
ketentuan dalam buku-buku FIDIC,
karena syarat-syarat di atas hanya
merupakan syarat-syarat minimum
yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.
42. 42
Syarat-Syarat Umum Kontrak Kerja Konstruksi
Syarat-Syarat Umum
Kontrak Kerja Konstruksi
Ketentuan Umum
Pelaksanaan, penyelesaian, addendum, dan pemutusan kontrak
Hak dan kewajiban para pihak
Personil inti dan/atau peralatan penyedia
Kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen
Pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi
Pengawasan mutu
Penyelesaian perselisihan apabila timbul sengketa
paling sedikit
memuat
1
2
3
4
5
6
7
8
43. 43
Syarat-Syarat Khusus Kontrak Kerja Konstruksi
Syarat-Syarat Khusus
Kontrak Kerja Konstruksi
paling sedikit memuat
Korespondensi
Wakil sah para pihak
Jenis kontrak
Tanggal berlaku kontrak
Masa Pelaksanaan
Masa Pemeliharaan
Perbaikan cacat mutu
Umur Konstruksi
Pembayaran tagihan
Pencairan jaminan
tindakan penyedia yang mensyaratkan
persetujuan pengawas Pekerjaan
Pedoman pengoperasian dan perawatan/
pemeliharaan
Kepemilikan dokumen
Fasilitas
Peristiwa kompensasi
Sumber pembiayaan
Keselamatan dan kesehatan kerja
Pembayaran uang muka
Pembayaran prestasi Pekerjaan
Pembayaran peralatan dan/atau bahan baku
Serah terima
sebagian
Pekerjaan yang
telah selesai
Penyesuaian
harga
(eskalasi/de-
eskalasi)
Ketentuan
besaran denda
Usaha mikro, usaha kecil,
dan koperasi kecil
Penyelesaian
perselisihan/
sengketa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
45. 45
Risiko-Risiko Hukum dalam Jasa Konstruksi
Risiko-risiko dalam
Penyediaan Infrastruktur
Risiko lokasi baru yang membutuhkan proses pembebasan lahan
Risiko pendanaan, di mana terdapat kemungkinan kesulitan
mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan
Risiko kegagalan bangunan
Risiko terjadinya keadaan memaksa (force majeure)
Risiko penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan konstruksi
sesuai dengan perjanjian
Risiko dalam masa pemeliharaan, di mana penyedia jasa tidak
memberikan pemeliharaan infrastruktur sesuai dengan perjanjian
Risiko adanya pekerjaan-pekerjaan yang disubkontrakkan oleh
pemenang tender pengadaan
1
2
3
4
5
6
7
46. 46
Mitigasi Risiko-Risiko Hukum dalam Jasa Konstruksi
Oleh karena pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan yang dilakukan oleh IP adalah
untuk kepentingan umum, maka perlu dilakukan
kerja sama dengan pemerintah untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul
dalam proses pembebasan lahan.
Mitigasi Risiko
Hukum dalam Jasa
Konstruksi
Harus dipastikan mengenai cara penyediaan
infrastruktur, apakah dengan metode penugasan
atau tender. Hal ini berkaitan dengan skema
pendanaan proyek yang akan dibangun.
Pasal 86 PP No. 22/2020 mengatur bahwa
penyedia jasa bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
penyerahan akhir layanan jasa konstruksi.
Penentuan rencana umur Konstruksi harus secara
jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen
perancangan, serta dituangkan dalam kontrak
kerja Konstruksi untuk
Pekerjaan Konstruksi.
Harus diatur tegas dalam kontrak konstruksi terkait
mengenai kejadian-kejadian yang dapat
diklasifikasikan sebagai keadaan memaksa (force
majeure). Hal ini untuk menghindari pelepasan
tanggung jawab secara sepihak dari penyedia jasa
konstruksi.
Untuk mencegah tidak terselesaikannya pekerjaan
konstruksi oleh penyedia jasa, maka harus
dipastikan kembali bahwa jaminan uang muka
dan/atau jaminan pelaksanaan dapat dicairkan
secara seketika.
Untuk mencegah penyedia jasa tidak memberikan
pemeliharaan infrastruktur sesuai dengan perjanjian
konstruksi, maka harus dipastikan kembali bahwa
jaminan pemeliharaan dapat dicairkan secara
seketika.
1
2
3
4
5
6
Perlu diperjelas mengenai hak dan kewajiban serta alokasi risiko
antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi dalam kontrak
konstruksi. Hal ini untuk mencegah terjadinya pelepasan tanggung
jawab apabila terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan.
Apabila penyedia jasa dan/atau sub-penyedia jasa tidak menyerahkan
hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat
waktu, maka dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kontrak kerja
konstruksi.
7
47. 47
Alokasi Risiko dalam Kontrak Konstruksi
No. Bentuk Risiko Kontraktor Pengguna Jasa Catatan
1. Peningkatan biaya konstruksi
melalui Penyesuaian Harga
(Escalation/ FX)
- - Dibutuhkan analisis kasus per kasus
2. Perencanaan dan persetujuan ✓
3. Hubungan hukum dengan
kontraktor lainnya
- - Pengguna Jasa dapat melakukan negosiasi terkait hubungan hukum
dengan kontraktor lainnya, serta Pengguna Jasa dapat memitigasi
dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin yang timbul
4. Kondisi lokasi proyek ✓
5. Cuaca buruk - - Pada umumnya, terdapat batasan-batasan dalam pembagian
tanggung jawab antara Kontraktor dan Pengguna Jasa
6. Hubungan industrial - - Tergantung pada jenis tindakan, karena tiap proyek dan industri
memiliki karakteristik pembagian tanggung jawab masing-masing
7. Akses ke lokasi proyek ✓
8. Dokumen-dokumen/Laporan - ✓
9. Rancangan (Design) - Apabila pengadaannya adalah rancang dan bangun (D&B), maka
yang bertanggung jawab atas design adalah Kontraktor. Namun,
apabila pengadaannya hanya meliputi Konstruksi, maka yang
bertanggung jawab atas design adalah Pengguna Jasa
48. Menara Palma 15th floor, Jl. HR. Rasuna Said
Blok X2 Kav.6 Jakarta 12950
Phone: +6221 25983316
Fax: +6221 25983818
E-mail: office@ahrplaw.com
www.ahrplaw.com
We will continue to follow the developments on this topic and
provide additional information as it becomes available. If you have
any questions on this topic, please contact us:
This publication has been prepared by AHRP for educational and informational purposes only.
The information contained in this publication is not intended and should not be construed as
legal advice.
Due to the rapidly changing nature of law, AHRP makes no warranty or guarantee concerning
the accuracy or completeness of this content. You should consult with a legal consultant to
review the current status of the law and how it applies to your circumstances before deciding to
take any action.
M. Fadra Heryndra
fadra@ahrplaw.com
Wilkins H. Berkeley
wilkins@ahrplaw.com
Cut Farrah Dhiba
farrah@ahrplaw.com
Fatya Alesi
fatya@ahrplaw.com