I. PRA(SEBELUM) HUKUM ACARA PERDATA PERCERAIAN
1. membuat surat Gugatan
Isi gugatan:
a. Identitas para pihak
b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan).
c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)
Tuntutan tambahan supaya:
a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding (uitvoobaar bij voorad).
c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir (kealpaan) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250 BW)
d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama ia tidka memenuhi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.
I. PRA(SEBELUM) HUKUM ACARA PERDATA PERCERAIAN
1. membuat surat Gugatan
Isi gugatan:
a. Identitas para pihak
b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan).
c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)
Tuntutan tambahan supaya:
a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding (uitvoobaar bij voorad).
c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir (kealpaan) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250 BW)
d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama ia tidka memenuhi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.
Hukum perbankan (banking law), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut (Munir Fuady, 1999: 14).
Pengertian bank lengkap dari jenis dan fungsinya hingga undang undang perbankancekkembali dotcom
”Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap, disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberi pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana”..
Menjelaskan tentang Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Bank Sentral, dan OJK yang merupakan tugas bagi siswa-siswi kelas X dalam pelajaran Ekonomi semester 2.
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. JENIS JENIS LEMBAGA
PERBANKAN
Kelas : X-MIA 1
Nama Kelompok :
Adinata Setiawan (01)
Brivita Popy F. F. (09)
Desanto A. P. (11)
Firman Ramadhan P. (15)
Levira Brilianti P. (25)
2. Jenis - Jenis Lembaga Perbankan
Jenis lembaga perbankan dapat dikelompokkan antara lain
berdasarkan fungsinya, pemiliknya, penciptaan uang giral,
berdasarkan undang-undang, serta berdasarkan barang
yang disimpan dan disalurkan.
3. a. Berdasarkan fungsinya
Berdasarkan fungsinya, bank di Indonesia dikelompokkan
menjadi bank sentral, bank umum, bank umum syariah,
bank tabunan, bank pembangunan dan bank desa.
4. i. Bank sentral (central bank)
Bank sentral adalah bank yang berfungsi mengurus
peredaran uang dalam negeri, mengawasi bank lain, serta
memajukan lalu lintas pembayaran luar negeri. Bank ini
merupakan institusi pusat dari sistem moneter dan
keuangan sebuah negara. Setiap negara maju memiliki
sebuah bank sentral, namun tidak semua bank sentral
memiliki fungsi yang sama. Fungsi bank sentral di
Indonesia dijalankan oleh Bank Indonesia (BI).
5. ii. Bank umum (commercial bank)
Bank umum adalah bank yang memiliki fungsi utama
sebagai penghimpun dari penyalur dana masyarakat
serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan
utamanya adalah untuk mencari keuntungan yang
didapatkan dari selisih pendapatan dan biaya. Beberapa
contoh bank umum yang ada di Indonesia (BNI) 1946, Bank
Rakyat Indonesia (BRI) Bank Mandiri, Bank Central Asia
(BCA), Bank Danamon, dan Lippo Bank.
6. iii. Bank Perkreditan Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjalankan kegiatan usaha secara
konvensional atau syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran.
BPR memiliki kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat
berupa tabungan. Dana itu disalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit. Penyediaan jasa pembiayaan bagi masyarakat
dilakukan berdasarkan prinsip konvensional ataupun hasil bagi. Selain
untuk pembiayaan, dana masyarakat ditempatkan dalam bentuk
sertifikat bank Indonesia (SBI) atau deposito pada bank lain.
Praktiknya BPR tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaaha
antara lain menerima simpanan dalam bentuk giro, menjalankan
pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayaran, melaksanakan kegiatan
usaha valuta asing, serta melakukan usaha perasuransian.
7. b. Berdasarkan kepemilikannya
Berdasarkan kepemilikannya, bank di Indonesia
dikelompokkan menjadi bank milik negara, baik milik
swasta, bank milik pemerintah daerah dan bank koperasi
8. i. Bank milik negara (pemerintah)
Bank milik negara adalah bank yang seluruh modal/sahamnya berasal
dari pemerintah. Bank milik negara terdiri atas :
1) Bank Indonesia, sebagai pemegang kas pemerintah
2) Bank Mandiri, sebuah bank milik pemerintah yang diatur
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 1998 tanggal 1
Oktober 1998 tentang Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia
untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang perbankan.
3) Bank BNI 1946, bank milik pemerintah yang didirikan berdasarkan
UU No.17/1986.
4) Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan berdasarkan UU No.21/1968
untuk melakukan usaha bank umum.
5) Bank Tabungan Negara (BTN) didirikan dengan UU No.20/1968.
9. ii. Bank milik swasta
Bank milik swasta adalah bank yang seluruh modal/sahamnya berasal dari
pemodal swasta. Terdapat tiga kelompok bank milik swasta, yaitu bank
milikswasta nasional, bank milik swasta asing, dan bank milik campuran atau
kerja sama antara swasa nasional dapat berbentuk :
1) Bank milik swasta nasional, dapat berbentuk :
- Bank umum swasta,
- Bank tabungan swasta,
- Bank pembangunan swasta.
2) Bank milik swasta asing yaitu bank-bank yang seluruh sahamnya dimiliki
oleh pihak asing, baik oleh warga negara asing maupun badan hukum yang
pimpinan dan pesertanya warga negara asing. Contoh bank milik swasta asing
adalah Standard Chartered Bank (Inggris), European Asia Bank (Eropa), Bank
of Tokyo (Jepang), Bank of America, City Bank, Chese Manhattan Bank, dan
American Express Bank (USA).
3) Bank milik campuran atau kerja sama antara swasta nasional dan swasta
asing, yaitu bank yang berdiri di Indonesia yang modal sahamnya merupakan
gabungan antara pihak swasta Indonesia dan swasta asing.
10. iii. Bank milik pemerintah daerah
Keberadaan bank milik pemerintah daerah diatur dengan
UU No.13/1962. setiap daerah provinsi (daerah tingkat I)
milik bank pemerintah daerah yang lazim disebut Bank
Pembangunan Daerah (BPD).
11. iv. Bank koperasi
Bank koperasi adalah bank yang didirikan dengan modal
yang dihimpun dari perkumpulan koperasi. Bank koperasi
didirikan berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No.
Kep.800/MK/IV1969 tanggal 22 November 1969 serta
keputusan bersama antara Gubernur BI dan Mentranskop
No.19a/GBI/72 per 350/KPTS/Mentranskop/192 tanggal 16
Agustus 1972. pada tahun 1987 berdiri Bank Umum
Koperasi Indonesia (BUKOPIN).
12. c. Berdasarkan Organisasi
Bank hanya memiliki satu organisasi dan tidak memiliki
cabang di daerah lain yang disebut unit banking,
sedangkan bank yang memiliki cabang di daerah lain
disebut branco banking. Perbankan yang melakukan
pemeriksaan dokumen ekspor impor disebut korespondensi
banking yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri.