Downloaded 173 times
Uploaded byNisa Ell
Bank indonesia
Dokumen ini menjelaskan sejarah dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berfungsi menjaga stabilitas moneter, sistem pembayaran, dan sistem keuangan di Indonesia. Dengan adanya perubahan regulasi, Bank Indonesia beralih menjadi otoritas makroprudensial setelah pengalihan pengawasan perbankan kepada OJK, serta melaksanakan tugas sebagai lembaga negara yang independen. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kestabilan nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
More Related Content
![Modul Ajar KBC Al-Qur’an Hadis Kelas 9 MTs [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkbcal-quranhadiskelas9mtsmodulkelas-260124161811-c72fa7d6-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Bank indonesia
- 1. REGULATOR DAN SUPERVISOR LEMBAGAKEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA “BANK INDONESIA” Khaerunnisa HES 6
- 2. De Javasche Bank didirikanoleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai bank sirkulasi yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang. 1828 1953 1968 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya. Diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu Pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
- 3. Merupakan Babak baru dalamsejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No. 23 /1999 yang menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Undang-Undang Bank Indonesia diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan governance. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek dari Bank Indonesia. 1999 2004 2008
- 4. Perpu nomor 2Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang bank indonesia ditetapkan sebagai Undang-Undang bank indonesia. dengan demikian, terhitung sejak 13 januari 2009, berlaku Undang-Undang nomor 6 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 23 Tahun 1999 tentang bank indonesia. 2009 2013 Terhitung sejak 31 desember 2013, Bank Indonesia mengalihkan tugas pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ke ojK. dengan pengalihan tugas tersebut, bank indonesia melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan makroprudensial, sementara ojK melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan mikroprudensial.
- 5. Merupakan tahun awalbagi bank indonesia menjalankan peran baru sebagai otoritas makroprudensial. Dengan peran tersebut, bank indonesia memperkuat stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial oleh bank indonesia untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik dan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang bagi sektor perekonomian. Kebijakan makroprudensial juga untuk meningkatkan akses dan efisiensi sistem keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung stabilitas moneter dan stabilitas sistem pembayaran. 2014
- 6. Status dan KedudukanBank Indonesia Dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Sebagai Lembaga Negara yang Independen Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Sebagai Badan Hukum
- 7. Menjadi lembaga banksentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil. 1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional. 4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (governance) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU. MISI VISI
- 8.
- 9. Untuk mewujudkan Visi,Misi dan Nilai-nilai Strategis tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran strategis jangka menengah panjang, yaitu : 1. Memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran 2. Menjaga stabilitas nilai tukar 3. Mendorong pasar keuangan yang dalam dan efisien Menjaga SSK yang didukung dengan penguatan surveillance SP 4. Mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis 5. Memelihara SP yang aman, efisien, dan lancar 6. Memperkuat pengelolaan keuangan BI yang akuntabel 7. Mewujudkan proses kerja efektif dan efisien dengan dukungan SI, kultur, dan governance 8. Mempercepat ketersediaan SDM yang kompeten 9. Memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif BI 10. Memantapkan kelancaran transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK Sasaran Strategis
- 10. Tujuan Bank Indonesia 10 Mencapaidan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. terhadap barang & jasa (harga) Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 11. Menetapkan dan melaksanakankebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Mengatur dan mengawasi bank Tiga Pilar Tunggal
- 12. Sesuai amanat UUNo 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK secara resmi mengawasi kinerja seluruh bank yang ada di Indonesia, mengambil alih tugas perbankan yang selama ini dilakukan BI. Stabilitas Moneter Stabilitas Sistem Pembayaran Stabilitas Sistem Keuangan Memahami Tugas Bank Indonesia Pasca Terbentuknya OJK
- 13. Sesuai dengan UUNo. 23 Tahun 1999 pimpinan Bank Indonesia disebut dengan Dewan Gubernur. Dewan Gubernur ini terdiri dari seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang- kurangnya 4 (empat) dan sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputi Gubernur selama- lamanya lima tahun, dan mereka hanya dapat dipilih untuk sebanyak- banyaknya dua kali masa tugas. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau melakukan tindak pidana kejahatan. Organisasi
- 14.
- 15. Kebijakan Moneter Otoritas Moneter Adalahsuatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Jenis-jenis Kebijakan Moneter Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy) Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy) Kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar
- 16. Instrumen Kebijakan Moneter Operasi Pasar Terbuka (Open MarketOperation) Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Imbauan Moral (Moral Persuasion)
- 17. Peran Bank Indonesiadalam Stabilitas Keuangan Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah : 1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. 2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. 3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (failure to settle) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. 4. Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. 5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistim keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR).
- 18. Peran Bank Indonesiadalam Stabilitas Sistem Pembayaran Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran Sistem Pembayaran Nasional (SPN). Kelancaran SPN ini juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal (robust). Jadi, semakin lancar dan hadal SPN, maka akan semakin lancar pula transmisi kebijakan moneter yang bersifat time critical. Bila kebijakan moneter berjalan lancar maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.
- 19. Pembeli (Payor) Penjual (Payee) Flow pembayaran Flow barang/jasa BankBBank A Settlement di Bank Sentral Instrumen Pengirim Penerima Kliring Tunai Non- Tunai Aliran Transaksi dalam Sistem Pembayaran
- 20. Akuntabilitas Audit Kinerja 1. Penyampaianlaporan tugas 2. Laporan bhn evaluasi kinerja BI dan Dewan Gubernur oleh DPR 3. DPR meminta penjelesan pelaks tugas & wewenang BI Audit Anggaran • Penyampaian anggaran operasional & kebijakan khusus ke DPR • Pemeriksaan keuangan oleh BPK • Penyampaian laporan keuangan tahunan ke masyarakat Bank Indonesia UU No.23/1999 sbgmn diubah Terakhir dgn UU No.6/2009 Pengawasan Lain Badan Supervisi Transparansi • Informasi evaluasi pelaks kebijakan • Komunikasi keputusan RDG • Penerbit publikasi • Laporan triwulan & tahunan ke pemerintah • Forum diskusi pakar,masyarakat, pemerintah • Kurikulum kebanksentralan Independensi, Akuntabilitas, & Transparansi Bank Indonesia
- 21. Hubungan Bank Indonesia denganLembaga Lain Hubungan dengan Pemerintah Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 adalah sebagai berikut : a. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah b. Untuk dan atas nama Pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. c. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.
- 22. Hubungan Bank Indonesia denganLembaga Lain Hubungan dengan Pemerintah e. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-sirat hutang Negara , Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan Pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. f. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat hutang Negara yang diterbitkan Pemerintah. g. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada Pemerintah. h. Hubungan dengan kantor Menteri Sekretaris Negara untuk pemuatan PBI dalam Lembaran Negara RI.
- 23. Hubungan Bank Indonesia denganLembaga Lain Hubungan dengan Dunia Internasional Dalam hal hubungan Bank Indonesia dengan Dunia Internasiaonal, maka Bank Indonesia: a. Dapat melakukan kerja sama dengan: Bank Sentral Negara lain. Organisasi dan Lembaga Internasional. b. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota Internasional atau lembaga multilateral adalah Negara maka Bank Indonesia dapt bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.
- 24. Hubungan Bank Indonesia denganLembaga Lain Hubungan dengan Presiden sebagai Kepala Negara Presiden Berwenang a. Mengusulkan dan mengangkat Gubernur & Deputi Senior. b. Mengangkat Deputi Gubernur. c. Mengusulkan calon Gubernur & Deputi Senior kepada DPR. d. DPR menyampaikan hasil persetujuannya kepada Presiden untuk diangkat. e. Memberikan persetujuan tertulis jika anggota Dewan Gubernur akan menjalani proses hukum. Hubungan dengan Mahkamah Agung Mahkamah Agung bertugas mengambil sumpah atau janji anggota dewan gubernur.
- 25. Hubungan Bank Indonesia denganLembaga Lain Hubungan dengan Badan Pemeriksa Keuangan a. Menerima dan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan BI. b. Melakukan pemeriksaan khusus terhadap BI apabila diminta oleh DPR. c. BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada DPR. Hubungan dengan Bea & Cukai dalam hal larangan membawa uang rupiah keluar atau ke dalam wilayah pabean RI : a. BI mengelola cadangan devisa milik Negara. b. Pemerintah dapat hadir dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter dengan hak bicara tanpa hak suara. c. BI sebagai pemegang kas pemerintah. d. Untuk dan atas Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri.
- 26. Hubungan Bank Indonesia denganLembaga Lain e. Pemerintah wajib meminta pendapat atau mengundang BI dalam siding cabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan & keuangan, atau masalah lain yang berkaitan tugas dan wewenang BI. f. Pemerintah wajib konsultasi dengan BI & DPR dalam penerbitan surat-surat utang Negara. g. BI dapat membantu Pemerintah dalam penerbitan surat-surat utang Negara. h. Menerima sisa surplus hasil kegiatan BI. i. Pemerintah denga persetujuan DPR wajib menutup kekurangan dalam hal modal BI menjadi kurang dari Rp 2 triliun.
- 27. Hubungan Bank Indonesia denganLembaga Lain Hubungan dengan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang Independen yang akan Datang. Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan yang akan datang mempunyai kewajiban melakukan koordinasi & kerja sama dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kerja sama tersebut akan diatur dalam UU Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan atau Organisasi Jasa Keuangan yang akan datang, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 UUBI.
- 28.