pengadaan pegawai

1. LAPORAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Disusun Oleh:
Kelompok 2
1. Arif Ihsan NIT. 17263011
2. Mega Milova L. Tjan NIT. 17263029
3. Made Yudha Indrawan NIT. 17263065
4. Pandu Kuncoro Admaja NIT. 17263075
Semester V/ Perpetaan
Dosen Pengampu :
Dwi Wulan Titik Andari, A.Ptnh.,M.Pd
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2019

2. PENGADAAN PEGAWAI
A. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OI7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 60371;
c. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2013 Nomor 128);
d. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
12821;
e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
f. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
B. LATAR BELAKANG
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Banyaknya
kebutuhan profesi jabatan untuk masing-masing instansi pemerintah
sehingga perlu adanya pengadaan pegawai untuk memenuhi
kebutuhan masing-masing Instansi Pemerintah.
Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pengadaan
Aparatur Sipil Negara merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan

3. jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu Instansi
Pemerintah. Pengadaan ASN ini bertujuan untuk menjalankan roda
pemerintahan agar suatu negara dapat mencapai tujuannya.
Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintah, dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat-syarattertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu kegiatan yang
dilakukan untuk mengisi formasi yang kosong, artinya formasi kosong
tersebut disebabkan karena adanya Pegawai Negeri Sipil yang berhenti,
pensiun, meninggal dunia atau perluasan organisasi yang kemudian
ditetapkan kedalam putusan Menteri yang bertanggung jawab di
bidang pendayagunaan aparatur negara. Karena tujuan dari
pengadaan PNS ini untuk mengisi formasi yang kosong maka
pengadaannya harus berdasarkan dengan kebutuhan, baik dalam
jumlah maupun kompetensi jabatan yang diperlukan.
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang
sama untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, syarat-syarat
tersebut tidak boleh didasarkan atas jenis kelamin, suku, agama, ras,
golongan, ataua daerah asalnya karena pengadaan PNS ini
menggunakan sistem merit yang mana sistem ini berdasarkan pada
obyektivitas dalam pengelolaan ASN yang menjadikannya pilihan bagi
berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Didalam pengadaannya,
Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam batasan formasi yang
telah ditetapkan dengan memprioritaskan para pegawai
pelimpahan/penarikan dari Departemen/Lembaga Pemerintahan, Non
Departemen/Pemerintahan Daerah yang kelebihan pegawai, para
siswa/mahasiswa ikatan dinas yang telah lulus, tenaga kesehatan yang
telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap,
dan tenaga lain yang sangat dibutuhkan.
Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan
bagi mereka yang sudah melebihi usia 35 tahun tetapi tidak boleh
melebihi usia 40 tahun. Pengangkatan tersebut dilaksanakan

4. berdasarkan dengan kebutuhan khusus dan dilaksanakan secara
selektif bagi yang telah mengabdi pada Pemerintah baik dalam
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan sekurang-
kurangnya 5 tahun berturut-turut sebelum diundangkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
melaksanakan pengadaan CPNS mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil yang ketentuan pelaksanaannya diatur didalam Keputusan Kepala
BKN Nomor 11 Tahun 2002.
Pengadaan dilakukan dalam rangka untuk mengisi kebutuhan
Jabatan Administrasi (khususnya pada Jabatan Pelaksana), Kabatan
Fungsional Keahlian (khususnya pada Jabatan Fungsional ahli pertama
dan Jabatan Fungsional ahli muda), dan Jabatan Fungsional
Keterampilan (khususnya pada Jabatan Fungsional pemula dan
terampil). Dalam menjamin keobyektivitasnya dalam pengadaan PNS
secara nasional, Menteri membentuk panitia seleksi nasional yang
diketuai olek Kepala BKN. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS
memliki tugas untuk mendesain sistem seleksi pengadaan PNS,
menyusun soal seleksi kompetensi dasar, mengoordinasikan instansi
pembina Jabatan Fungsional dalam penyusunan materi seleksi
kompetensi bidang, merekomendasikan kepada Menteri tentang
ambangbatas kelulusan seleksi kompetensi dasar untuk setiap Instansi
Pemerintah, melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-sama
dengan Instansi Pemerintah, mengolah hasil seleksi kompetensi dasar,
mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi
kompetensi bidang, menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi
dasae dan mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan seleksi
kompetensi bidang, dan mengevaluasi dan mengembangkan sistem
pengadaan PNS.
C. RUMUSAN MASALAH
1. Apa yang dimaksud dengan pengadaan pegawai?
2. Bagaimana penyelenggaraan pengadaan pegawai dilakukan? Siapa
yang melaksanakan penyelenggaraan pengadaan pegawai serta
tugasnya?

5. 3. Bagaimana prosedur dan tahapan penyelenggaraan pengadaan
pegawai?
D. PEMBAHASAN
1. Pengadaan Pegawai
PengadaanPNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan
Jabatan Administrasi pada jabatan pelaksana, Jabatan Fungsional
Keahlian untuk jabatan fungsional ahli pertama dan jabatan
fungsional ahli muda, serta jabatan fungsional keterampilan pada
jabatan fungsional pemula dan terampil dalam suatu Instansi
Pemerintah.
Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan
penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan
penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS yang
didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja.
Pengadaan PNS dilakukan secara nasional untuk menjamin
kualitas PNS dan obyektifitas pengadaan PNS.
2. Penyelenggaraan pengadaan pegawai
Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi
Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh
jabatan.
Dalam rangka penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS
Menteri membentuk panitia seleksi nasional pengadaan PNS yang
diketuai oleh Kepala BKN. Panitia seleksi nasional terdiri atas unsur:
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparaturnegara
b. Kementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di
bidangpemerintahan dalam negeri
c. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan
d. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan
e. BKN
f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan/atau
g. Kementerian atau lembaga terkait.

6. Tugas panitia seleksi pengadaan PNS antara lain:
a. Mendesain sistem seleksi pengadaan PNS
b. Menyusun soal seleksi kompetensi dasar
c. Mengoordinasikan instansi pembina JF dalam penyusunan
materi seleksi kompetensi bidang
d. Merekomendasikan kepada Menteri tentang ambang batas
kelulusan seleksi kompetensi dasar untuk setiap Instansi
Pemerintah
e. Melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersamasama dengan
Instansi Pemerintah
f. Mengolah hasil seleksi kompetensi dasar
g. Mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi
kompetensi bidang
h. Menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar
dan mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan
seleksi kompetensi bidang
i. Mengevaluasi dan mengembangkan system pengadaan PNS.
Dalam rangka pelaksanaan PNS di Instansi Pemerintah, PPK
membentuk panitia seleksi instansi pengadaan PNS yang diketuai
oleh pejabat yang bersangkutan.
Panitia seleksi instansi pengadaan PNS terdiri atas unsur:
a. unit kerja yang membidangi kepegawaian
b. unit kerja yang membidangi pengawasan
c. unit kerja yang membidangi perencanaan
d. unit kerja yang membidangi keuangan
e. unit kerja lain yang terkait.
Panitia seleksi instansi pengadaan PNS di Instansi Pemerintah
mempunyai tugas:
a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS;
b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PNS yang
dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan
dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam
pengumuman;
d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan
seleksi kompetensi bidang;

7. e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersamasama dengan
panitia seleksi nasional pengadaan PNS;
f. melaksanakan seleksi kompetensi bidang;
g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi
kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang; dan
h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada
panitia seleksi nasional.
3. Prosedur dan Tahapan pengadaan pegawai
Tahapan pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan:
a. Perencanaan
Panitia seleksi nasional pengadaan PNS dan panitia seleksi
instansi pengadaan PNS menyusun dan menetapkan
perencanaan pengadaan PNS. Perencanaan pengadaan PNS
meliputi jadwal pengadaan PNS dan prasarana dan sarana
pengadaan PNS.
b. Pengumuman lowongan
Panitia seleksi nasional pengadaan PNS mengumumkan
lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat.
Pengumuman tersebut memuat:
1) nama Jabatan;
2) jumlah lowongan Jabatan;
3) kualifikasi pendidikan; dan
4) Instansi Pemerintah yang membutuhkan Jabatan PNS.
Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan
lowongan Jabatan PNS secara terbuka kepada masyarakat
berdasarkan pengumuman lowongan oleh panitia seleksi
nasional pengadaan PNS. Pengumuman dilaksanakan paling
singkat 15 (lima belas) hari kalender. Pengumuman tersebut
memuat:
1) nama Jabatan;
2) jumlah lowongan Jabatan;
3) unit kerja penempatan;
4) kualifikasi pendidikan;
5) alamat dan tempat lamaran ditujukan;
6) jadwal tahapan seleksi; dan
7) syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

8. c. Pelamaran
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan
yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling
tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.;
2) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan
pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak
dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit
Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia;
5) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau
terlibat politik praktis;
6) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan
Jabatan;
7) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan
Jabatan yang dilamar;
8) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh
Instansi Pemerintah; dan
9) persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan
oleh PPK.
Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua
persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi
pengadaan PNS dari Instansi Pemerintah yang akan dilamar.
Penyampaian semua persyaratan pelamaran diterima paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi.

9. d. Seleksi
Seleksi pengadaan PNS terdiri atas 3 (tiga) tahap:
1) Seleksi administrasi
Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan
antara persyaratan administrasi dengan dokumen
pelamaran yang disampaikan oleh pelamar
2) Seleksi kompetensi dasar
Seleksi kompetensi dasar dilakukan untuk menilai
kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh
pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. Standar
kompetensi dasar meliputi karakteristik pribadi,
intelegensia umum, dan wawasan kebangsaan.
3) Seleksi kompetensi bidang
Seleksi kompetensi bidang dilakukan untuk menilai
kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh
pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan
kebutuhan Jabatan
Panitia seleksi instansi pengadaan PNS melaksanakan
seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran
yang diterima. Panitia seleksi instansi pengadaan PNS wajib
mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka. Jika
dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi,
pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi
kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar dilaksanakan oleh
panitia seleksi instansi pengadaan PNS bersama panitia seleksi
nasional pengadaan PNS. Pelamar dinyatakan lulus seleksi
kompetensi dasar apabila memenuhi nilai ambang batas
minimal kelulusan yang ditentukan dan berdasarkan peringkat
nilai.
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar
mengikuti seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi
bidang dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan
PNS. Jumlahpeserta yang mengikuti seleksi kompetensi bidang
ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan
masing-masing. Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi
kompetensi dasar.

10. Hasil seleksi kompetensi bidang disampaikan oleh panitia
seleksi instansi pengadaan PNS kepada panitia seleksi nasional
pengadaan PNS. Panitia seleksi nasional pengadaan PNS
menetapkan hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dari hasil
seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang.
Jika diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan PNS
dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau
kesehatan jiwa dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang
sesuai dengan persyaratan Jabatan pada Instansi Pemerintah.
e. Pengumuman hasil seleksi
PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi
pengadaan PNS secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil
akhir seleksi
f. Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat dan
ditetapkan sebagai calon PNS oleh PPK setelah mendapat
persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pegawai dari
Kepala BKN. Calon PNS wajib menjalani masa percobaan
selama 1 (satu) tahun. Masa percobaan merupakan masa
prajabatan. Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses
pendidikan dan pelatihan. Proses pendidikan dan pelatihan
dilakukan secara terintegrasi untuk membangun integritas
moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta
kompetensi bidang. Pendidikan dan pelatihan hanya dapat
diikuti 1 (satu) kali. Pembinaan pendidikan dan pelatihan
dilakukan oleh Kepala LAN. Calon PNS yang mengundurkan diri
pada saat menjalani masa percobaan dikenakan sanksi tidak
boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu
tertentu.
g. Pengangkatan menjadi PNS.
Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi
persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan dan sehat jasmani

11. dan rohani. Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan
iangkat menjadi PNS oleh PPK ke dalam Jabatan dan pangkat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CalonPNS yang tidak memenuhi prasaratanlulusdiberhentikan
sebagai calon PNS. Selain pemberhentian karena tidak
memenuhi persyaratan, calon PNS diberhentikan apabila:
1) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
2) Meninggal dunia
3) Merbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang
atau berat
4) Memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada
waktu melamar
5) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang
tetap;
6) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
7) Tidak bersedia mengucapkan sumpah/janji pada saat
diangkat menjadi PNS.
Jika calon PNS yang sudah memenuhi persyaratan lulus
tewas, maka diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
E. KESIMPULAN
Pengadaan dilakukan dalam rangka untuk mengisi kebutuhan
Jabatan Administrasi (khususnya pada Jabatan Pelaksana), Kabatan
Fungsional Keahlian (khususnya pada Jabatan Fungsional ahli pertama
dan Jabatan Fungsional ahli muda), dan Jabatan Fungsional
Keterampilan (khususnya pada Jabatan Fungsional pemula dan
terampil). Dalam menjamin keobyektivitasnya dalam pengadaan PNS
secara nasional, Menteri membentuk panitia seleksi nasional yang
diketuai olek Kepala BKN.
Panitia seleksi nasional pengadaan PNS memliki tugas untuk
mendesain sistem seleksi pengadaan PNS, menyusun soal seleksi
kompetensi dasar, mengoordinasikan instansi pembina Jabatan
Fungsional dalam penyusunan materi seleksi kompetensi bidang,
merekomendasikan kepada Menteri tentang ambang batas kelulusan
seleksi kompetensi dasar untuk setiap Instansi Pemerintah,
melaksanakanseleksi kompetensi dasarbersama-sama dengan Instansi

12. Pemerintah, mengolah hasil seleksi kompetensi dasar, mengawasi
pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang,
menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi dasar dan
mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan seleksi
kompetensi bidang, dan mengevaluasi dan mengembangkan sistem
pengadaan PNS.
Sedangkan panitia seleksi instansi pengadaan PNS di Instansi
Pemerintah mempunyai tugas untuk menyusun jadwal pelaksanaan
seleksi pengadaan PNS, mengumumkan jenis Jabatan yang lowong,
jumlah PNS yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;, melakukan
seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen
persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman,
menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi
kompetensi bidan, melaksanakan seleksi kompetensi dasar
bersamasama dengan panitia seleksi nasional pengadaan PNS,
melaksanakan seleksi kompetensi bidang, mengumumkan hasil seleksi
administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi
kompetensi bidang dan mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi
bidang kepada panitia seleksi nasional.
Tahapan pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan:
a. Perencanaan
b. Pengumuman lowongan
c. Pelamaran
d. Seleksi
e. Pengumuman hasil seleksi
f. Pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS
g. Pengangkatan menjadi PNS.