3. DASAR HUKUM AKREDITASI
UU RS PASAL 40
1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan
Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi
secara berkala menimal 3 (tiga) tahun sekali
2) Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu
lembaga independen baik dari dalam maupun
dari luar negeri berdasarkan standar
akreditasi yang berlaku.
3) Lembaga independen sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
5. ISQUA (INTERNATIONAL SOCIETY FOR QUALITY IN
HEALTHCARE)
“EVALUASI MUTU EKSTERNAL UNTUK RUMAH SAKIT TERBAIK
ADALAH AKREDITASI”
Standar yang dipakai spesifik untuk pelayanan
kesehatan
Pengembangan standar dilakukan oleh pakar
kesehatan/perumahsakitan
Pengembangan standar dilakukan dalam dunia
perumahsakitan
Asesmen elemen-elemen akreditasi terlengkap:
struktur-proses-hasil/outcome lebih diarahkan
pada output /outcome
Surveior: pakar/praktisi kesehatan/rumah sakit
Keunggulan Akreditasi:
6. PERUBAHAN PARADIGMA
STANDAR AKREDITASI BARU
1. Tujuan akreditasi adalah peningkatan mutu
pelayanan RS bukan semata-mata sertifikat
kelulusan
2. Standar akreditasi harus memenuhi krieria –
kriteria internasional dan bersifat dinamis
3. Pelayanan berfokus pada pasien
4. Keselamatan Pasien menjadi standar utama
5. Kesinambungan pelayanan harus dilakukan ,
baik saat merujuk keluar maupun serah terima
pasien di dalam RS ( antar unit, antar sift, antar
petugas)
7. LANJUTAN………..
6. Proses akreditasi : tidak semata mata meneliti
secara cross sectional tetapi juga longitudinal
7. Proses akreditasi : dan mencari bukti –bukti
terhadap penerapan dan pengembangan standar
mutu pelayanan dan keselamatan pasien
metode telusur
8. Hasil survey merupakan upaya pencapaian RS
terhadap skoring yang ditentukan berupa level
level pencapaian DASAR, MADYA, UTAMA,
PARIPURNA
8. Standar Akreditasi Rumah Sakit yang Baru
8
I. Kelompok Standar Pelayanan Berfokus pada Pasien
Bab 1. Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
Bab 3. Asesmen Pasien (AP)
Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)
Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
Bab 6. Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)
Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
II. Kelompok Standar Manajemen Rumah Sakit
Bab 1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Bab 3. Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan (TKP)
Bab 4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
Bab 6. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
9. 9
III. Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Sasaran I : Ketepatan identifikasi pasien
Sasaran II : Peningkatan komunikasi yang efektif
Sasaran III : Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai
(high-alert)
Sasaran lV : Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien
operasi
Sasaran V : Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
Sasaran VI : Pengurangan risiko pasien jatuh
IV. Sasaran Milenium Development Goals
Sasaran I : Penurunan Angka Kematian Bayi dan Peningkatan
Kesehatan Ibu
Sasaran II : Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS
Sasaran III : Penurunan Angka Kesakitan TB
Standar Akreditasi Rumah Sakit yang Baru
10. KELOMPOK STANDAR PELAYANAN BERFOKUS
PADA PASIEN
Bab 1. Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)
Bab 2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK)
Bab 3. Asesmen Pasien (AP)
Bab 4. Pelayanan Pasien (PP)
Bab 5. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)
Bab 6. Manajemen dan Penggunaan Obat (MPO)
Bab 7. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)
ASKEP
BERKESINAMBUNGAN
11. II. KELOMPOK STANDAR MANAJEMEN
RUMAH SAKIT
Bab 1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
Bab 2. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
Bab 3. Tata Kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan (TKP)
Bab 4. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)
Bab 5. Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS)
Bab 6. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)
MANAJEMEN KEPERAWATAN
12. III. SASARAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT
Sasaran I : Ketepatan identifikasi pasien
Sasaran II : Peningkatan komunikasi yang efektif
Sasaran III : Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai
(high-alert)
Sasaran lV : Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien
operasi
Sasaran V : Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan
Sasaran VI : Pengurangan risiko pasien jatuh
KOMTER,MOBILISASI FISIK
13. IV. Sasaran Milenium Development Goals
Sasaran I : Penurunan Angka Kematian Bayi dan Peningkatan
Kesehatan Ibu
Sasaran II : Penurunan Angka Kesakitan HIV/AIDS
Sasaran III : Penurunan Angka Kesakitan TB
ASKEP MATERNITAS, ASKEP KOMPREHENSIF
20. YanKep :
•Pelayanan Professional
•Bagian Integral dari Pelayanan Kesehatan
•Berdasarkan Ilmu dan Kiat Keperawatan
•Bio psiko sosio spiritual
•Holistik dan Komprehensif
•Sistem Klien
•Sakit-Sehat
•Sepanjang proses kehidupan
21. KECENDERUNGAN GLOBAL BIDANG
KESEHATAN
Pola penyakit infeksi & akut ke kronik
Reemerging diseases (a.l. TB, Malaria)
Penyakit Baru (HIV/AIDS, SARS, Flu
Burung)
Lansia meningkat dengan permasalahannya
Masalah kesehatan jiwa meningkat
Perilaku hidup sehat & masalah lingkungan
Multidisiplin dalam kolaborasi dan
kordinasi
Penekanan upaya promotif dan preventif
Masyarakat berorientasi kualitas pelayanan
Peran advokasi kesehatan & pemberdayaan
22. KECENDERUNGAN GLOBAL
KEPERAWATAN
Yankes komprehensif terhadap sistem
klien
Penekanan pada upaya promotif &
preventif
Pelayanan berkualitas & memiliki
akuntabilitas
Standarisasi kompetensi & praktik
professional
Cross border nursing regulation
23. KEHIDUPAN KEPROFESIAN
KEDUDUKAN & PERAN OP PPNI
Mempertahankan dan mengawal
Standar pendidikan tinggi dengan
Lulusan berkualitas
Mempertahankan dan mengawal
praktik professional bagi
kesejahteraan masyarakat
Mempercepat proses
profesionalisasi
24. UPAYA MEWUJUDKAN KEPERAWATAN
SEBAGAI PROFESI
PERAN PPNI
Pendidikan
Vokasional
Bagian pelayanan/
asuhan medis
Pendidikan Profesi
Pelayanan/asuhan
mandiri keperawatan
Perkumpulan orang
dengan pekerjaan
sejenis
Perhimpunan Profesi
dengan berbagai
tanggung jawab
Procedures were laid down for documenting hospitalisation for other illnesses whether cardiac or non-cardiac, and for events requiring the stopping of trial medication.
Procedures were also defined for cases of worsening heart failure or renal function. For the former, sequential options included increasing the dose of diuretics, decreasing or discontinuing calcium channel blockers, adjustment of the digoxin dose, increasing the dose of other non-ACE inhibitor vasodilators and increasing the background lisinopril dose from 2.5 to 5 mg. For the latter, decreasing or discontinuing diuretics or calcium channel blockers or non-ACE inhibitor vasodilators was considered together with a decrease in background lisinopril therapy.
Detailed procedures also existed for the starting and stopping of trial medication following an acute myocardial infarction. A listing of allowed and disallowed concomitant medication was provided and the procedure for recording serious adverse events was detailed.
Procedures were laid down for documenting hospitalisation for other illnesses whether cardiac or non-cardiac, and for events requiring the stopping of trial medication.
Procedures were also defined for cases of worsening heart failure or renal function. For the former, sequential options included increasing the dose of diuretics, decreasing or discontinuing calcium channel blockers, adjustment of the digoxin dose, increasing the dose of other non-ACE inhibitor vasodilators and increasing the background lisinopril dose from 2.5 to 5 mg. For the latter, decreasing or discontinuing diuretics or calcium channel blockers or non-ACE inhibitor vasodilators was considered together with a decrease in background lisinopril therapy.
Detailed procedures also existed for the starting and stopping of trial medication following an acute myocardial infarction. A listing of allowed and disallowed concomitant medication was provided and the procedure for recording serious adverse events was detailed.
