4. Empowared
people and
communities
Multisectoral
policy and
action
Integrated health
services
prioritizing
essential public
health functions
and primary care
Complementary
domains
Relationship between quality primary health care and achievement of universal health coverage (World
Health Organization 2018)
5. RISIKO PELAYANAN YANG TIDAK BERMUTU
MENGGERUS
KEPERCAYAAN
PADA SISTEM
PELAYANAN
KESEHATAN
1
MENGUBAH
PERILAKU
DALAM
MEMILIH
PELAYANAN
KESEHATAN
2
MENGURANGI
MOTIVASI PEMBERI
PELAYANAN
KESEHATAN
3
MERUGIKAN
SECARA
FINANSIAL
4
RISIKO SERIUS
TIDAK
TERCAPAINYA
UNIVERSAL
HEALTH
COVERAGE
5
8. PP NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
1. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku
usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau
kegiatannya.
2. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha
berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
3. Klinik termasuk usaha dengan analisa tingkat risiko menengah
tinggi sehingga dokumen perizinan berusahanya meliputi Nomor
Induk Berusaha (NIB) + Sertifikat Standar.
4. NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran pelaku usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha
dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Mendaftar ke Sistem
OSS
5. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan usaha.
9. PERMENKES NO. 14 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR
KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN
Permenkes
No
14/2021
(mengatur
85
standar)
26 Standar Kegiatan Usaha
Farmalkes & Perbekkes
14 Standar Kegiatan
Usaha Pelayanan
Kesehatan
Standar Usaha
Klinik
1 Standar Usaha
Pengendalian Vektor &
Binatang Pembawa Penyakit
29 Standar Penunjang
Kegiatan Penunjang
Farmalkes & Perbekkes
12 Standar Penunjang
Kegiatan Usaha Pelayanan
Kesehatan
3 Standar Penunjang Kegiatan
Usaha Kesling
Standar ini mengatur kegiatan
Klinik dalam penyelenggaraan
perawatan kesehatan dan
pengobatan fisik yang
menyediakan pelayanan rawat
jalan dan/atau rawat inap, baik
di Klinik pemerintah maupun di
Klinik swasta
13. SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN
AKREDITASI FASYANKES
Kegiatan persiapan dan survei akreditasi
RS dan labkes mulai dilakukan setelah
status bencana dicabut
Fasyankes yang telah memiliki sertifikat
akreditasi :
• 1
• Masa berlaku berakhir sebelum dan
•2 sesudah bencana Nasional Covid -19 ,maka
• sertifikat akreditasi masih tetap berlaku
• selama 1 tahun terhitung sejak bencana
• dinyatakan dicabut oleh Pemerintah.
• Pimpinan fasyankes membuat pernyataan
• komitmen untuk menjaga dan melakukan
• upaya peningkatan mutu
1) persyaratan kerja sama BPJS
• Kesehatanatau lembaga lain; dan/atau
2) persyaratan untuk perpanjangan izin
Fasyankes yang belum dilakukan
akreditasi :
• membuat pernyataan komitmen untuk
menjaga dan melakukan upaya
menjaga mutu dan berlaku paling lama
1 tahun sejak bencana dicabut.
operasional / peningkatan kelas RS.
Pernyataan komitmen disampaikan
kepada Kemenkes melalui emailpaling
lambat 1 bulan sejak SEditetapkan.
3
4
5
Fasyankes wajib menerapkanstandar
dalam penyelenggaraan pelayanan
sebagai bagian budaya mutu dan
keselamatan pasien.
15. FKTPYANG MENGIRIMKAN SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
MUTU
PUSKESM A S K LINIK PRA TA M A
0
150
100
50
200
2022 2021 2020 2019 2018
165
12
38
4 1 0 1 0 0 0
MASA BERLAKU SERTIFIKAT
KLINIK PRATAMA MENGIRIM KOMITMEN
Terakreditasi179
Kerja sama denganBPJS
150
10.203
2.400
3.115
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
JUMLAH PKM JUMLAH PKM MENGIRIMJUMLAH PKM MENGIRIM
KOMITMEN TAHUN 2020 KOMITMEN TAHUN 2021
5515 (54.05%)
Pratama Pratama
Kerjasama
BPJS
Jumlah KlinikJumlah Klinik Mengirim di Mengirim di
Aplikasi email
1200
0
1000
0
8000
6000 10238
4000 667
2
2000
0
796
2828
3624 (35.39%)
2.932
3106
2982
1.347
1.727
2.012
104
81
2
0
0
0
0
0
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
HABIS MASA BERLAKU SERTIFIKAT PKM MENGIRIM KOMITMEN
5167 (56.45%)
16. TRENDPENGIRIM
AN SURAT PERNYATAANKOM
ITM
EN M
UTU
FKTP
TAHUN 2021
2589 2701
4432
4877 5294 5515
1000
0
3000
2000
4000
6000
5000
Januari Februari Maret April Mei sd26 Juni
Puskesmas
1768
2276
3278 3518
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Januari Februari Maret April Mei sd26 Juni
3621 3624
Klinik Pratama
19. Perbandingan Standar Akreditasi Klinik
Permenkes RI No. 46 th 2015 & Versi Revisi
Permenkes RI
No. 46 tahun 2015
4 Bab
Versi Revisi
3 Bab
20. PERBANDINGAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
Permenkes RI No. 46 Tahun 2015
POKJAADMINISTRASI DAN
MANAJEMEN (ADMEN)
VERSI REVISI
POKJATATA
KELOLA KLINIK
(TKK)
BAB I:
Kepemimpinan dan Manajemen Klinik
(KMK)
BAB I
Tata Kelola Klinik
(TKK)
21. PERBANDINGAN
STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
UKP
STANDAR VERSI TAHUN 2015
UKP, Lab dan Farmasi
STANDAR VERSI REVISI
Bab II – Layanan Klinis yang
Berorientasi Pasien (LKBP)
Bab 3 - Penyelenggaraan
Upaya Kesehatan
Perseorangan,
Laboratorium
dan Farmasi
Bab III – Manajemen Penunjang Layanan
Klinis (MPLK)
Bab IV – Peningkatan Mutu Klinis dan
Keselamatan Pasien (PMKP)
BAB II
PENINGKATAN
MUTU KLINIK
22. UKP - Standar Versi 2015 UKP - Standar Versi Revisi
Standar Isi Standar Isi
1.1 Persyaratan pendirian &
perijinan
- -
1.2 Persyaratan Ketenagaan 1.2 Tata Kelola SDM
1.3 Kegiatan Pengelolaan Klinik 1.1 Pengorganisaasian Klinik
1.4 Hak & Kewajiban Pengguna - -
1.5 Kontrak pihak ketiga 1.4. Tata Kelola Kerjasama
1.6 Pemeliharaan sarana dan
prasarana
1.3 Tata Kelola Fasilitas &
Keselamatan (MFK)
1.5 Tata Kelola Pengaduan &
Tindak Lanjut
PENJELASAN
STANDAR PERMENKES RI NO. 46 Th 2015 & VERSI REVISI
23. UKP - Standar Versi 2015 UKP - Standar Versi Revisi
Standar Isi Standar Isi
2.1 Proses pendaftaran pasien
3.1
3.2
3.3
Hak Pasien dan Keluarga
Pasien & Kel dlm proses asuhan
Penyelenggaraan Penerimaan
Pasien
2.2 Pengkajian 3.4
3.5
Pengkajian, rencana asuhan, dan
pemberian asuhan dilaksanakan
2.3 Keputusan layanan klinis asuhan secara paripurna
2.4 Rencana layanan klinis
2.5 Rencana rujukan 3.11 Pelayanan Rujukan
2.6 Pelaksanaan layanan
2.7 Pelayanan anestesi
lokal, sedasi, dan
pembedahan
3.8 Pelayanan anestesi dan
Bedah
2.8 Penyuluhan/pendidikan
kesehatan dan konseling
3.6 Promotif & Preventif
2.9 Makanan dan terapi nutrisi 3.x Pelayanan gizi
2.10 Pemulangan dan tindak lanjut 3.10
3.7
Pemulangan dan tindak lanjut
Pelayanan Pasien Resiko Tinggi dan
Penyediaan Pelayanan Resiko Tinggi
PENJELASAN
STANDAR PERMENKES RI NO. 46 TH 2015 & VERSI REVISI
24. UKP - Standar Versi 2015 Standar Versi REVISI
Standar Isi Standar Isi
3.1 Pelayanan laboratorium 3.9 Pelayanan laboratorium
3.2 Pelayanan obat 3.10 Pelayanan kefarmasian
3.3 Pelayanan radiodianostik 3.xx Pelayanan Radiologi Diagnostik
3.4 Kebutuhan data dan
informasi
3.12 Penyelenggaraan Rekam Medis
3.5 Lingkungan yang memenuhi
ketentuan 1.3
Bergabung di bab 1 standar
MFK
3.6 Peralatan
3.7 Perencanaan tenaga klinis 1.2 Bergabung di bab I
standar Tata Kelola
Sumber Daya Manusia
(KMK)
PENJELASAN
STANDAR PERMENKES RI NO. 46 TAHUN 2015 & VERSI REVISI
25. UKP - Standar Versi 2015 Standar Versi Revisi
Standar Isi Standar Isi
4.1
Peningkatan
Mutu dan
Keselamatan
pasien (12
kriteria)
2.1 Upaya Peningkatan Mutu
Keselamatan Pasien
2.2 Manajemen Risiko
2.2 Sasaran Keselamatan Pasien
2.4 Laporan Insiden
Keselamatan Pasien
2.3 Program Pencegaham dan
Pengendalian Infeksi (PPI)
PENJELASAN
STANDAR PERMENKES RI NO. 46 TAHUN 2015 & VERSI REVISI
26. Standar Akreditasi Klinik, tersusun
dalam 3 Bab, meliputi:
Bab I. Tata Kelola Klinik (TKK)
Bab II. Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien
(PMKP)
Bab III. Penyelenggaraan
Kesehatan Perseorangan
(PKP)
27. Bab I Tata Kelola Klinik (TKK) terdiri
dari 5 standar:
Pengorganisasian Klinik;
Tata Kelola Sumber Daya Manusia;
Tata Kelola Fasilitas dan
Keselamatan;
Tata Kelola Kerja Sama;
Tata Kelola Pengaduan dan Tindak
Lanjut.
28. Bab II Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien (PMKP) terdiri
dari 3 standar:
Upaya Peningkatan Mutu
Keselamatan Pasien;
Sasaran Keselamatan Pasien; dan
Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi (PPI).
29. Bab III Penyelenggaraan Kesehatan Perseorangan (PKP) terdiri dari
15 standard:
Hak Pasien dan Keluarga;
Pasien dan Keluarga Dalam Proses Asuhan;
Akses Pasien Klinik;
Pengkajian;
Rencana dan Pemberian Asuhan;
Promotif dan Preventif;
Pelayanan Pasien Resiko Tinggi dan Penyediaan Pelayanan
Resiko Tinggi;
Pelayanan Anestesi dan Bedah;
Pelayanan Gizi;
Pemulangan dan Tindak Lanjut Perawatan;
Pelayanan Rujukan;
Penyelenggaraan Rekam Medis;
Pelayanan Laboratorium;
Pelayanan Radiologi Diagnostik; dan
Pelayanan Kefarmasian
30. Pencabutan
SE Menkes No 455 Tahun 2020 Tentang
Akreditasi Fasyankes
SE Menkes RI No.
HK.02.01/MENKES/133/2022 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Bidang Pelayanan Kesehatan dan
Akreditasi Fasyankes
31. SE Menkes RI No. 133 th 2022 Halaman 4
No. 2. Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
a. Kegiatan persiapan dan survei akreditasi untuk fasilitas
pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara daring
(online) dan/atau luring dengan memperhatikan zona
risiko COVID-19 di provinsi/kabupateb/kota dan
penerapan protokol kesehatan
b. RS, puskesmas, klinik dan laboratorium kesehatan yg
sertifikat akreditasinya dinyatakan masih tetap berlaku
dan/atau telah memiliki pernyataan komitmen untuk
menjaga dan melakukan upaya peningkatan mutu
berdasarkan SE Menkes RI No. 455 tahun 2020 harus
segera melakukan persiapan dan survei akreditasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan mempertimbangkan berakirnya
jangka waktu berlaku sertifikat akreditasi dan
pernyataan komitmen untuk menjaga dan melakukan
upaya peningkatan mutu RS, puskesmas, klinik dan
laboratorium kesehatan sesuai ketentuan SE ini
33. Langkah Klinik untuk Persiapan Akreditasi
8 LANGKAH
1. Meminta pendampingan
2. Overview (1 hari)
3. Pelatihan pemahaman standar dan
instrument akreditasi dan
persiapan self assessment (2 hari)
4. Self assessment (1 hari)
5. Penyusunan dokumen yg
dipersyaratkan dan perbaikan
sistem manajemen, sistem
penyelenggaraan KMK, PMKP dan
sistem pelayanan UKP (3 bln)
6. Implementasi (perkiraan 3 bln)
7. Penilaian pra survei akreditasi (2
hari) oleh Pendamping
8. Pengajuan permohonan untuk
disurvei
LAMA/TINDAK LANJUT
1. PM
2. 1 hari
3. 4 hari (2 hari KMK & Mutu oleh
pendamping/surveior Admen & 2 hari UKPP
oleh pendamping/surveior UKP)
4. 1 hari “Awal pra pendampingan” – bisa dilakukan
ber-ulang2 oleh Klinik
5. (perkiraan 3 bulan)
6. (perkiraan 3 bulan) - selanjutnya Klinik
menyampaikan kepada pendamping, siap
diakreditasi
7. Penilaian pra survei akreditasi (2 hari) oleh
Pendamping/surveior
8. SURVEI
34. 8 Langkah Persiapan Klinik untuk Akreditasi
LANGKAH 1
1. Meminta pendampingan
URAIAN KEGIATAN L 1
1. Kepala Klinik mengajukan
permohonan meminta pendampingan
akreditasi
2. Kesepakatan penjadualan
pendampingan
LANGKAH 2
2. Lokakarya :
LOKAKARYA DI KLINIK/KLASIKAL
4 hari
URAIAN KEGIATAN L 2
1. Menggalang komitmen untuk
memberikan pelayanan yg bermutu &
menyiapkan akreditasi
2. Pemahaman tentang akreditasi
3. Pemahaman tentang Standar &
Instrument Akreditasi
4. Pembentukan Panitia/Tim Persiapan
Akreditasi Klinik, dan pembentukan
Kelompok Kerja, yaitu kelompok kerja
manajemen, kelompok kerja upaya
Mutu, dan kelompok kerja pelayanan
klinis
35. 8 Langkah Persiapan Klini untuk Akreditasi
LANGKAH 3
3. Pelatihan pemahaman
standar dan instrumen
(oleh pendamping)
4 hari
URAIAN KEGIATAN L 3
1. Pelatihan pemahanan standar &
instrumen akreditasi Klinik diikuti oleh
seluruh karyawan Klinik untuk
memahami secara rinci standar dan
instrument akreditasi Klinik dan
persiapan self-assessment.
2. Pelatihan dapat dilakukan oleh tim Klinik
yg telah dilatih atau oleh tim
pendamping
LANGKAH 4
4. Pelaksanaan self assessment oleh
staf Klinik didampingi pendamping
1 hari
URAIAN KEGIATAN L 4
1. Self assessment oleh staf Klinik
didampingi/dipandu oleh pendamping
(atau dilaksanakan oleh pendamping
bersama staf)
2. Panitia Persiapan Akreditasi Klinik
melakukan pembahasan hasil self
assessment bersama Tim Pendamping
Akreditasi Klinik & menyusun Rencana
Aksi untuk persiapan akreditasi
3. (Sebagai modal awal akreditasi Klinik)
36. 8 Langkah Persiapan Klinik untuk Akreditasi
LANGKAH 5
5. Penyiapan dokumen yang
dipersyaratkan dan
perbaikan sistem
manajemen, sistem
penyelenggaraan Mutu,
dan sistem pelayanan
UKP
URAIAN KEGIATAN L 5
1. Identifikasi dokumen2 yg dipersyaratkan
oleh standar akreditasi,
2. Penyiapan tata naskah penulisan dokumen
3. Penyiapan dokumen akreditasi
dokumen internal, meliputi :
- surat-surat keputusan (kebijakan)
- pedoman/manual mutu
- pedoman2 yg terkait dgn pelayanan,
upaya, program maupun kegiatan
- kerangka acuan
- standar prosedur operasional (SPO)
- rekaman2 (dokumen sbg
bukti telusur)
-dokumen eksternal yg perlu disediakan
4. Pengendalian dokumen akreditasi yg
meliputi pengaturan tentang kewenangan
pembuatan, pemanfaatan & penyimpanan
seluruh dokumen puskesmas.
5. Perbaikan sistem manajemen, sistem
penyelenggaraan Mutu, & sistem pelayanan
UKP
37. 8 Langkah Persiapan Klinik untuk Akreditasi
LANGKAH 6
6. Implementasi
URAIAN KEGIATAN L 6
1. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
standar akreditasi yang dipandu oleh
Regulasi Internal
(Document-dokumen yg telah disusun :
kebijakan,
kerangka acuan,
SPO, dsb)
2. Memastikan rekaman proses
(bukti kegiatan) dan hasil kegiatan
3. Penyediaan sumber daya untuk
implementasi (akan menunjang )
4. Melanjutkan Perbaikan Sistem
Manajemen Klinik, Sistem
Penyelenggaraan Mutu, Sistem
Pelayanan UKP
5. Surveior akan menanyakan dgn
pendekatan sistem, dengan melihat
input, proses, output ----- PDCA
Klinik jangan hanya mengutamakan UKP
38. 8 Langkah Persiapan Klinik untuk Akreditasi
LANGKAH 7
7. Penilaian pra survei
akreditasi
URAIAN KEGIATAN L 7
1. Penilaian Pra survei akreditasi oleh
Tim Pendamping Akreditasi Klinik,
untuk mengetahui kesiapan Klinik
untuk diusulkan dilakukan penilaian
akreditasi.
2. Tim pendamping akan membuat
rekomendasi hasil penilaian pra
survey akreditasi sebagai dasar bagi
Kepala Dinas Kesehatan setempat
untuk mengusulkan dilakukan
survei akreditasi ke lembaga
akreditasi melalui Dinas Kesehatan
Provinsi Jatim
3. (yg penting pendamping telah
menyiapkan klinik untuk
diakreditasi)
39. 8 Langkah Persiapan Klinik untuk Akreditasi
LANGKAH 8
8. Pengajuan penilaian
akreditasi
URAIAN KEGIATAN L 8
1. Berdasarkan hasil penilaian
pra survey akreditasi, Tim
pendamping membuat
rekomendasi kepada Kepala
Dinas Kesehatan setempat
2. Kepala Dinas Kesehatan
setempat mengajukan
permohonan survey
akreditasi Klinik kepada
Lembaga Akreditasi FKTP
melalui Dinas Kesehatan
Provinsi Jatim