1. Program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung dengan meminimalkan risiko infeksi nosokomial.
2. Setiap rumah sakit dan fasilitas kesehatan wajib melaksanakan program PPI sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan dan membentuk Komite serta Tim PPI.
3. Untuk mendukung pelaksanaan program PPI yang berhasil, rum
2. UUD NEGARA RI TAHUN 1945
UU NO 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN
UU NO 44 TAHUN 2009 TENTANG RS
2
3. Peningkatan kasus-2 penyakit infeksi
(new emerging, emerging- dan re-
emerging diseases)
RS dan Fas. Yan. Kes lainnya harus
mampu memberikan pelayanan yg
bermutu, akuntabel serta
meminimalkan risiko infeksi kepada
nakes, pengunjung dan pasien RS
KLB unpredictable
Gambaran mutu yan RS
3
9. 9
Meningkatkan mutu layanan RS dan
fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya
Melindungi nakes & masy dari
penularan penyakit menular
(Emerging Infectious Diseases)
Menurunkan angka penularan HAIs
(Hospital Acquired Infections)
10.
11. SK Menkes No 270/MENKES/2007 ttg Pedoman
Manajerial PPI di RS dan Fas Yankes Lainnya
SK Menkes No 382/Menkes/2007 ttg Pedoman
PPI di RS dan Fas. Yankes Lainnya
SK Menkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 ttg SPM
RS
SE Dirjen Bina Yanmed No.HK.03.01/III/3744/08
ttg Pembentukan Komite PPI RS & Tim PPI RS
utk memutus siklus penularan, dan
melindungi petugas, pasien dan pengunjung di
fasyankes
Instrumen akreditasi
11
12. 12
1. Setiap RS & Fas. Yan Kes lainnya harus melaksanakan
PPI
2. Pelaksanaan PPI yang dimaksud sesuai dgn :
• Pedoman Manajerial PPI di RS & Fas. Yan. Kes
Lainnya (SK Menkes no.270/Menkes/SK/III/2007)
• Pedoman PPI di RS & Fas. Yan. Kes Lainnya(SK
Menkes no.382/Menkes/2007) serta
• Pedoman PPI lainnya yang dikeluarkan oleh Kemkes
RI (SE Dirjen Bina Yanmed No.HK.03.01/III/3744/08 ttg
Pembentukan Komite PPI RS & Tim PPI RS
3. Direktur RS dan Fas. Yan. Kes lainnya membentuk :
1.Komite PPI
2.Tim PPI
dibawah koordinasi Direktur.
13. 4. Komite dan Tim PPI mempunyai tugas, fungsi
dan kewenangan yg jelas.
5. Setiap RS dan Fas Yan Kes lainnya wajib
memiliki IPCN (Infection Prevention and
Control Nurse).
6. Pelaksanaan program PPI di evaluasi secara
berkala
13
KEBIJAKAN KEMKES (Lanjutan)
15. DIREKTUR
KOMITE PPI
•Ketua
•Wakil Ketua
ANGGOTA KOMITE
•IPCO.
•SMF Dalam
•SMF Bedah.
•SMF Anak
•SMF Obsgyn
•SMF Anasthesi
•SMF Paru.
•Laboratorium.
•Farmasi
•CSSD
•Laundry
•IPSRS
•House Keeping
•K3
•Petugas kamar jenazah
•Gizi
•Keperawatan
TIM PPI
•IPCO.
•IPCN
•IPCLN
SEKRETARIS / IPCN
16. 1. Ketua : Dokter (IPCO/Infection
Prvention and Control Officer)
2. Sekretaris : IPCN
3. Anggota :
Dokter wakil dari tiap SMF
Dokter ahli epidemiologi
Dokter Mikrobiologi/Patologi klinik
Petugas Lab
Petugas farmasi
Perawat PPI/IPCN
Petugas CSSD
Petugas Laundry
Petugas IPSRS/Maintenance
Petugas Sanitasi
Petugas House keeping
Petugas K-3 RS
Petugas Kamar Jenazah
BUAT
PROGRAM PPI
17. KRITERIA:
1. Mempunyai minat dalam PPI.
2. Pernah mengikuti Diklat dasar PPI.
17
• Ketua, sebaiknya dokter (ICD), berminat,
peduli, memiliki pengetahuan, pengalaman,
mendalami masalah infeksi, mikrobiologi klinik,
atau epidemiologi klinik.
• Wakil Ketua
• Sekretaris, sebaiknya perawat senior (ICN),
disegani, berminat, mampu memimpin, aktif.
• Anggota
18. Tim PPI terdiri dari Perawat PPI IPCN dan
1 (satu) dokter PPI setiap 5 (lima) Perawat PPI.
18
RS diwajibkan memiliki IPCN purna waktu,
dgn rasio 1 (satu) IPCN utk tiap 100 - 150 TT.
IPCN dpt dibantu beberapa IPCLN (Infection
Prevention and Control Link Nurse) dari tiap
Unit.
19. 19
Antara lain :
1. Membentuk Komite & Tim PPIRS dgn SK.
2. Mendukung penyelenggaraan upaya PPI
3. Menyediakan fasilitas sarana, prasarana dan
anggaran.
4. Menentukan kebijakan PPI .
5. Mengesahkan SOP utk PPIRS.
6. Mengevaluasi kebijakan PPI atas saran
Komite PPIRS
20. Antara lain :
• Membuat dan mensosialisasikan kebijakan
PPI - RS.
• Melakukan investigasi dan penanggulangan
masalah / KLB infeksi nosokomial bersama
tim PPI.
• Mengusulkan pengadaan alat dan bahan
yg sesuai dengan prinsip PPI dan aman
bagi yg menggunakan.
• Menerima laporan Tim PPI & membuat
laporan kepada Direktur.
20
22. Monitoring
◦ Dilakukan oleh IPCN, IPCLN
◦ Dilakukan setiap hari check list
◦ Ada fomulir
Evaluasi
◦ Dilakukan oleh Tim PPIRS setiap 1 bulan
◦ Dilakukan oleh Komite PPIRS setiap 3 bulan
Pelaporan
◦ Laporan tertulis kepada Direktur 1 bulan
◦ Laporan rutin harian, mingguan, bulanan,
triwulan, semester, tahunan.
22
23. 23
SK Menkes No. 129/Menkes/SK/II/2008 ttg
SPM RS :
1. Tersedianya anggota Tim PPI yang terlatih
(standar 75%)
2. Tersedianya Alat Pelindung Diri
(standar 60%)
3. Terlaksananya kegiatan pencatatan
dan pelaporan infeksi nosokomial
di RS (standar 75%)
24. Agar semua RS segera menindaklanjuti :
Kepmenkes No: 270/Menkes/SK/III/2007
tentang “Pedoman Manajerial PPI di RS &
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya” , serta
Kepmenkes No : 382/Menkes/SK/III/2007
tentang “Pedoman PPI di RS dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Lainnya”
dengan membentuk Komite PPI dan
Tim PPI di RS.
24
25. Memperpendek waktu pasien berada di
fasyankes dengan mempercepat pelayanan
Membuat SOP terkait upaya PPI
Diklat bagi petugas PPIRS dan sosialisasi SOP
Menyediakan APD yang sesuai dan siap pakai
bagi petugas dan pasien
MCU berkala bagi petugas yang dicurigai
terinfeksi / bekerja di wilayah infeksi
Monev
25
26.
27.
28.
29.
30. Program PPI mrpkn program yg sangat penting untuk
mendukung keselamatan pasien, petugas &
pengunjung thd kemungkinan terjadinya HAIs (Hospital
Acquired Infections).
Setiap RS & fasilitas kes. lainnya wajib melaksanakan PPI
karena mendukung keberhasilan pelayanan
kesehatan di seluruh bidang pelayanan di RS
Untuk keberhasilan program PPI, RS hrs memiliki IPCN
purna waktu
Perlu pembentukan Tim PPI sebagai pelaksana program
Perlu kerjasama internal RS (antar SMF) dan eksternal
antar RS, Dinkes , profesi dan stakeholder terkait
lainnya. c/ In House Training, Monev
30