Dokumen tersebut membahas tentang peraturan jabatan fungsional rumpun kesehatan dan unit pembina jabatan fungsional bidang kesehatan menurut Permenkes 72 Tahun 2014.

1. PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL
RUMPUN KESEHATAN
Oleh: Drg.TITIN SUMARLIK. M.Kes
KASI P3SDMKes
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI JAWA TIMUR

2. SISTEM KESEHATAN NASIONAL
2
SDM K
Farmasi, Alkes dan
makanan
Litbang
Pemberdayaan
Masyarakat
Manajemen
Kesehatan
Pembiayaan
Kesehatan
(termasuk JKN)
Upaya
Kesehatan
•Derajat
Kesehatan yang
setinggi
tingginya.
(Perpres No 72/2012)

3. ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
RPJMN I
2005 -2009
UPAYA PROMOTIF, PREVENTIF
Arah pengembangan upaya kesehatan, dari kuratif bergerak ke arah promotif,
preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
Penyiapan SDMK mengikuti pengembangan upaya
kesehatan
RPJMN II
2010-2014
RPJMN III
2015 -2019
RPJMN IV
2020 -2024
VISI:
MASYARAKAT
SEHAT
YANG
MANDIRI
DAN
BERKEA
DILAN
PENTAHAPAN RPJPK

4. Kebutuhan SDMK utk
DTPK sebagian besar
telah terpenuhi
termasuk daerah
perbatasan dan
kepulauan.
Program distribusi dan
rencana penguatan
manajemen karir
dilaksanakan sesuai
rencana
Pemenuhan
Kebutuhan berbagai
SDMK berkualitas utk
seluruh DTPK
Percepatan
pelaksanaan program
distribusi dan
Penguatan
manajemen karir
Pemenuhan seluruh
kebutuhan SDMK yg
berkualitas dpt tercapai
melalui pengembangan
dan pemberdayaan
SDMK.
Pelaksanaan program
distribusi dan
manajemen karir SDMK
telah mantap.
2010-2014
2015-2019
2020-2025
SDM KESEHATAN DALAM TAHAPAN RPJPK
Target Seluruh Penduduk Memperoleh
akses Pelayanan oleh SDM Kes. yg
berkualitas”

5. SDM KESEHATAN :
- TENAGA KESEHATAN
- NON TENAGA KESEHATAN

6. UU NO 5/2014  APARATUR SIPIL
NEGARA
• PEGAWAI ASN :
- PNS
- PEGAWAI PEMERINTAH DG PERJANJIAN
KERJA (PPPK)
6

7. JABATAN ASN
MADYA
KETRAMPILAN
PRATAMA
PELAKSANA
PENGAWAS
JABATAN
PIMPINAN
TINGGI
JABATAN
DMINISTRASI
ADMINISTRATOR KEAHLIAN
JABATAN
FUNGSIONAL
UTAMA

8. PEJABAT FUNGSIONAL
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada:
1.pejabat pimpinan tinggi pratama,
2.pejabat administrator,
3.pejabat pengawas yg memiliki keterkaitan dgn
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
KEDUDUKAN JABATAN FUNGSIONAL

9. JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN FUNGSIONAL:
SEKELOMPOK JABATAN YG BERISI FUNGSI DAN TUGAS YG
BERKAITAN DGN PELAYANAN FUNGSIONAL YG BERDASARKAN
PADA KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TERTENTU.
PEJABAT FUNGSIONAL:
PEGAWAI ASN YG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PADA
INSTANSI PEMERINTAH
UU No. 5 Tahun 2014
 Pasal 1 angka 11 dan 12,
 Pasal 13,
 Pasal 18.

10. JABATAN FUNGSIONAL
KEAHLIAN
JABATAN FUNGSIONAL
KETERAMPILAN

11. JABATAN FUNGSIONAL
Jab fung TRAMPIL :
a.Penyelia;
b.Mahir ;
c. Trampil; dan
d.Pemula
Jab fung KEAHLIAN :
a.Ahli utama;
b.Ahli madya;
c. Ahli muda; dan
d.Ahli Pertama.
Jabatan
fungsional yg
telah di tetapkan
28 Jabatan
fungsional
kesehatan

12. 1. JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN
a. pengembangan pengetahuan,
b. penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni utk
pemecahan masalah, dan
c. pemberian pengajaran dgn cara yg sistematis
2. JABATAN FUNGSIONAL KETRAMPILAN
a. pelaksanaan kegiatan teknis yg berkaitan dgn
penerapan konsep dan metoda operasional di bidang
ilmu pengetahuan tsb, serta
b. pemberian pengajaran di tk. pendidikan tertentu

13. RUMPUN JABFUNG KESEHATAN
• 6 RUMPUN UKM ( sanitarian, adminkes,
epidemiolog , entemolog, penyuluh,
pembimbing kes kerja)
• 22 RUMPUN UKP
13

14. Jabatan Fungsional Kesehatan terdiri dari
NO JENIS JABFUNG NO JENIS JABFUNG
1 DOKTER 15 SANITARIAN
2 DOKTER PEND KLINIS 16 EPIDEMIOLOG KES
3 DOKTER GIGI 17 ENTOMOLOG
4 PERAWAT 18 PENYULUH KESMAS
5 BIDAN 19 ADMINKES
6 RADIOGRAFER 20 PERAWAT GIGI
7 FISIOTERAPI 21 TEKNISI GIGI
8 PEREKAM MEDIS 22 TEKNISI TRANSFUSI DARAH
9 TEKNISI ELEKTROMEDIS 23 OKUPASI TERAPI
10 NUTRISIONIS 24 ORTHOTIK PROSTETIK
11 APOTEKER 25 TERAPI WICARA
12 ASISTEN APOTEKER 26 FISIKAWAN MEDIS
13 PRANATA LABKES 27 REFRAKSIONIS OPTISIEN
14 PSIKOLOG KLINIS 28 PEMBIMBING KES. KERJA

15. 15
DASAR HUKUM
UU No. 8 Tahun 1974 Jo
UU No. 43 Tahun 1999
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
PP No. 16 Tahun 1994
Tentang Jabatan Fungsional PNS
UU No. 36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan
Keppres No. 87 Tahun 1999
Tentang Rumpun Jabatan Fungsional
1
2
3
4

16. 16
Per Ka. BKN no 28/2005
Ttg Ketentuan Pelaksanaan Permenpan
no 60/Men.Pan/2005
Kep. Menkes no 1243 a/Men.Kes/SK/VIII/2005
Ttg Pedoman Mutasi Jabfung Kesehatan
Surat Edaran Karo. Hukum & Organisasi
no OT.02.01.4.2007 tgl 13 April 2006
Ttg Penyampaian Keputusan Men.Pan
Perubahan Syarat Diklat 8 Jabfung Kesehatan
5
6
7

17. 17
Kep MENPAN / Peraturan MENPAN dan Reformasi
Birokrasi ttg masing-masing Jabatan Fungsional dan
Angka Kreditnya
Peraturan Bersama Menkes dan Ka BKN ttg Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) masing-masing Jabatan Fungsional
Keputusan Menkes ttg Petunjuk Teknis (juknis) Jabatan
Fungsional dan Angka Kreditnya
5
6
7

18. PERMENPAN DITERBITKAN TH 2013 dan th 2014
1. Per. Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 13 thn 2013 ttg Jabfung
Pembimbing Kes. Kerja
2. Per Menpan dan Reformasi Birokrasi No 28 th 2013 ttg jabfung
Teknisi Elektromedis dan AK nya
3. Per Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 29 th 2013 ttg Jabfung
Radiografer dan Angka Kreditnya
4. Per Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 30 th 2013 ttg Jabfung
Perekam Medis dan Angka Kreditnya
5. Per Menpan dan Reformasi Birokrasi No. 25 th 2014 ttg Jabfung
Perawat dan Angka Kreditnya

19. PERMENKES DAN KEPALA. BKN THN 2014
1. Peraturan Bersama Menkes dan BKN No : 22 th 2014 dan Ka. BKN No.
15 ttg Juklak Jabfung pembimbing Kes. Kerja
2. Peraturan Bersama Menkes dan BKN No : 46 th 2014 dan Ka BKN No
: 23 Th 2014 Ttg Juklak Jabfung Teknisi Elektromedis dan AK nya
3. Peraturan Bersama Menkes dan BKN No : 47 Th 2014 dan dan Ka
BKN No : 21 TH 2014 Ttg Juklak Jabfung Radiografer dan AK nya
4. Peraturan Bersama Menkes dan BKN No : 48 Th 2014 dan Ka BKN No
: 22 TH 2014 Ttg Juklak Jabfung Perekam Medis dan AK nya

20. PENGEMBANGAN KARIR PNS JABFUNG
KESEHATAN
CPNS
FORMASI
PNS
JABATAN
STRUKTURAL
JABATAN
FUNGSIONAl
KES
Lain-
lain
ESELON
Jafung
trampil
/ahli
Tunjangan
Umum
PENSIUN

21. UU 5/2014 ASN
Batas Usia Pensiun JABFUNG KES( PP21 / 2014 ) :
JABFUNG TERAMPIL : 58 TH
JABFUNG AHLI (PERTAMA S/D MUDA) : 58 TH
JABFUNG AHLI (MADYA, UTAMA) : 60 TH
21

22. 22
Jabatan Fungsional Kesehatan
Utk pengangkatan pertama
dibebaskan dari Persyaratan Diklat :
No Jabfung Kep. Menpan
1. Dokter 139/Kep/M.PAN/11/2003
7 Nopember 2003
2. Dokter Gigi 141/Kep/M.PAN/11/2003
7 Nopember 2003
3. Apoteker Per/07/M.PAN/4/2008
15 April 2008
4. Nutrisionis 23/Kep/M.Pan/4/2001
04 April 2001
5. Perawat 25/Per/M.PAN/VIII/2014
4 Agustus 2014

23. 23
No Jabfung Per. Menpan
Nomor Tanggal
6 Teknisi
Elektromedis
28/Per/M.Pan/3/2013
7 Sanitarian Per/10/M.Pan/3/2006 29 Maret 2006
8 Bidan 01/PER/M.PAN/1/2008 28 Jan 2008
9 Fisioterapis Per/12/M.Pan/3/2006
Perub Kepmenpan No
04/2004
29 Maret 2006
10 Perawat Gigi Per/14/M.Pan/3/2006 29 Maret 2006
11 Perekam Medis 30/Per/M.Pan/3/2013 14 Agustus
2013
12 Radiografer 29/Per/M.Pan/VIII/2013 14 Agustus
2013
13 Asisten Apoteker Per/08/M.Pan/4/2008 15 April 2008
14 Pranata Labkes Per/08/M.Pan/3/2006 28 Maret 2008

24. 24
No Jabfung Per. Menpan
Nomor Tanggal
15 Ref. Optisien Per/47/M.Pan/4/2005 21 April 2005
16 Terapis Wicara Per/48/M.Pan/4/2005 21 April 2005
17 Okupasi Terapis Per/123/M.Pan/12/2005 30 Des. 2005
18 Ortotis Prostetis Per/122/M.Pan/12/2005 30 Des. 2005
19 Tek. Transfusi Darah Per/05/M.Pan/4/2007 30 April 2007
20 Teknisi Gigi Per/06/M.Pan/4/2007 30 April 2007
21 Fisikawan Medik Per/12/M.Pan/5/2008 26 Mei 2008
22 Psikolog Klinik Per/11/M.Pan/5/2008 26 Mei 2008
23 Dokter Pendidik Per/17/M.Pan/9/2008 16 Sept. 2008

25. 25
Jabatan Fungsional Kesehatan
untuk pengangkatan pertama
diharuskan persyaratan Diklat
No Jabfung Kep. Menpan
1. Epidemiolog
Kesehatan
17/Kep/M.Pan/11/2000
30 Nopember 2000
2. Entomolog
Kesehatan
18/Kep/M.Pan/11/2000
30 Nopember 2000
3. Penyuluh Kesmas 58/Kep/M.Pan/8/2000
14 Agustus 2000
4.
5
Adminkes
Pembimbing Kes Kerja
42/Kep/M.Pan/12/2000
22 Desember 2000
13/Per/M.Pan/2013

26. 26
Adlh instansi Pemerintah yg ber-
tugas membina suatu jabatan fungsional
menurut peraturan perundang-undangan
yg berlaku.
Instansi Pembina Jabfung

27. Unit Pembina Jabfung Bidang Kesehatan
Permenkes 72 Tahun 2014
a. Direk. Bina Upaya Kesehatan Dasar  jabfung Dokter Gigi dan
Teknisi Transfusi Darah;
b. Direk. Bina Upaya Kesehatan Rujukan  Dokter dan Dokter
Pendidik Klinis;
c. Direk. Bina Kesehatan Jiwa  Psikolog Klinis;
d. Direk. Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
 Pranata Laboratorium Kesehatan dan Radiografer;
e. Direk. Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik 
Bidan, Fisikawan Medis, Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis,
Fisioterapis, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Refraksionis
Optisien, Teknisi Elektromedis, Teknisi Gigi, dan Terapis Wicara;

28. Unit Pembina Jafung bidang Kesehatan
Permenkes 72 Tahun 2014
F. Sekret. Direk. Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan 
Apoteker dan Asisten Apoteker;
g. Direk. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang  Entomolog
Kesehatan
h. Direk. Penyehatan Lingkungan  Sanitarian;
i. Direk. Bina Gizi  Nutrisionis;
j. Direk.Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga Pembimbing Kesehatan
Kerja;
k. Direk. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra 
Epidemiolog Kesehatan;
l. Pusat Promosi Kesehatan  Penyuluh Kesehatan Masyarakat; dan
m. Biro Hukum dan Organisasi  Administrator Kesehatan.

29. MUTASI JABATAN FUNGSIONAl KESEHATAN
1. PENGANGKATAN PERTAMA
2. INPASSING
3. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
4. KENAIKAN JABATAN
5. KENAIKAN PANGKAT
6. PEMBEBASAN SEMENTARA
7. PEMBERHENTIAN JABATAN
8. PENGANGKATAN KEMBALI
9. ALIH JENJANG DARI TRAMPIL KE AHLI

30. 30
Siklus Pengangkatan ke dalam Jabfung Kesehatan
Bertugas Sebelum
Terbit Kep.Menpan
I
II
Bertugas Setelah
Terbit Kep.Menpan
Pengangkatan
Pertama Kali
Inpassing
1. Pendidikan
2. Pangkat
3. Diklat
4. DP-3
1. Pendidikan
2. Pangkat
3. DP-3
Jenjang Jab. dan
AK pada Tabel Kumulatif
( SK Inpassing )
Jenjang Jab. ditentukan
perolehan ak stlah PAK-nya
ditetapkan olh Pejabat ybw.
( SK Pengk. Pertama )
DUPAK
PAK
DUPAK
Pembebasan Sementara
Pengangkatan Kembali
Pemberhentian
Naik Jenjang
Jabatan/Pangkat

31. 31
1. PENGANGKATAN PERTAMA
Persyaratan Umum
. Formasi/Kebutuhan
. Status PNS
.
Ijazah sesuai dgn syarat Kep. Menpan masing-masing
Jabatan Fungsional.
.
Diklat fungsional sesuai dgn Peraturan Menpan
masing-masing.

32. 32
. Setiap unsur penilaian pekerjaan / SKP sekurang-
kurangnya bernilai baik dlm satu thn terakhir.
. Surat pernyataan memilih jabatan fungsional.
. Memenuhi AK kumulatif minimal utk pengangkatan
pertama.
. Kualifikasi pendidikan sesuai dgn bidang tugas
(profesinya)

33. 33
KELENGKAPAN BERKAS
. FC SK PNS atau SKKP terakhir.
. DUPAK disertai bukti fisiknya
. SPMT di bidang tugas pokoknya yg di-tandatangani oleh Kepala
Unit kerja ybs.
. Surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas pokoknya dari
PNS ybs.
. DP-3 1 (satu) tahun terakhir “Baik”
. FC Kartu Pegawai
Pangkat sesuai dgn pangkat yg dimiliki, sedangkan jenjang
jabatan sesuai dgn perolehan angka kredit yg berasal dari
Unsur Utama dan Penunjang, setlh ditetapkan Pak-nya oleh
pejabat ybw.

34. 34
2. PENGANGKATAN MELALUI
INPASSING/PENYESUAIAN
Inpassing diberikan kpd PNS yg telah
melaksanakan tugas/kegiatan, berdasarkan
SPMT dari Pejabat ybw. dan pada saat dite-
tapkan Kep.Menpan tentang Penyesuaian/
Inpassing sdh melaksanakan tugas sesuai
dgn bidang profesinya,  dpt diangkat
ke dlm Jabatan fungsional
melalui Inpassing

35. 35
Persyaratan Inpassing
1. Memperhatikan formasi yg ada.
2. Berstatus sebagai PNS
3. Berijazah sesuai dgn bidang dan rumpun jabfung
yg ditentukan.
4. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda - II/a
(sesuai syarat yg ditentukan masing-masing
jabfung ).
5. Setiap unsur penilaian dlm DP-3 bernilai baik dlm
satu thn terakhir.

36. 36
6. Tdk sedang menduduki jabatan struktural/
fungsional lainnya.
7. SPMT dari atasan langsung.
8. Surat pernyataan memilih Jabatan Fungsional yg
akan didudukinya.
CATATAN :
Pangkat sesuai dgn pangkat yg dimiliki, sedangkan
jenjang jabatan dan angka kredit sesuai dgn angka
kredit pada Tabel Kumulatif.

37. 37
Contoh AK Kumulatif utk Penyesuaian/Inpassing
Bagi Jabatan Fungsional Terampil :
No Gol
STTB/IJAZAH ATAU
YG SETINGKAT
ANGKA KREDIT DAN MASA KERJA KEPANGKATAN
< 1 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun/ >
1 2 3 4 5 6 7 8
1 II/a SLTA/D.I 25 28 31 35 40
2 II/b SLTA/D.I 40 45 50 55 60
3 II/c SLTA/D.I/D.III 60 65 70 75 80
SARJANA MUDA 60 66 72 78 80
4 II/d SLTA/D.I/D.III 80 83 87 91 100
SARJANA MUDA 80 85 90 95 100
5 III/a SLTA/D.I/D.III 100 110 120 130 150
SARJANA MUDA 100 111 122 133 150
6 III/b SLTA/D.I/D.III 150 160 170 180 190
SARJANA MUDA 150 161 172 183 200
7 III/c SLTA/D.I/D.III 200 222 244 267 290
SARJANA MUDA 200 223 247 271 295
8 III/d SLTA/D.I/D.III 300 300 300 300 300
SARJANA MUDA 300 300 300 300 300

38. 38
3. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN
( Alih Tugas dari jab Struktural atau Jabfung lain ke dlm jabfung lain )
III
Struktural/Jabfung Lain
( Pernah menduduki
Jabfung Kesehatan )
SK
Pengangkatan kembali
Pangkat sesuai dgn pangkat yg
Dimiliki. sedangkan jenjang jab
sesuai dgn AK yg pernah dimiliki
( SK Pembebasan Sementara )
Struktural/Jabfung Lain
( Blm pernah menduduki
Jabfung Kesehatan )
1. Memenuhi syarat Peng.Pertama
2. Pengalaman 2 tahun
3. Usia 5 thn sblm BUP
Pangkat sesuai dgn pangkat yg
Dimiliki. sedangkan jenjang jab
ditentukan perolehan AK stlh
PAK-nya ditetapkan oleh Pejabat ybw.
DUPAK
MP. Dupak -Nyambung
MP. Dupak –Putus
(dimulai dari SPMT/
Pengangkatan kembali)
Naik Jenjang
Jabatan/Pangkat

39. 39
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
Penetapan
Angka Kredit
digunakan sebagai
dasar utk mempertim-
bangkan kenaikan jabatan
dan /atau pangkat sesuai
ketentuan yg Berlaku
atau utk membuktikan ybs
Msh menduduki jabfung

40. 40
4. KENAIKAN JABATAN
Sekurang-kurangnya tlh
1 ( satu ) tahun dlm Jabatan terakhir
Memenuhi angka kredit yg ditentukan
utk kenaikan jabatan setingkat lbh tinggi
DP-3 nilai baik dlm satu thn terakhir
1
2
3
Kenaikan Jabatan dpt dipertimbangkan
setiap kali dgn ketentuan :

41. 41
5.KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan Pangkat dpt dipertimbangkan
setiap kali dgn ketentuan :
Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) thn
dalam pangkat terakhir
Memenuhi angka kredit yg ditentukan
utk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.
Setiap unsur penilaian dlm DP-3
sekurang-kurangnya bernilai
baik dlm dua thn terakhir
1
2
3

42. 42
PADA TAHUN PERTAMA
Pejabat fungsional yg tlh mencapai AK utk kenaikan
jabatan/ pangkat pd. tahun pertama dlm masa jabatan
/pangkat yg didudukinya  pd. thn berikutnya wajib
mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 20 % dari jmlh
AK yg disyaratkan utk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lbh tinggi yg berasal dari keg. Pelayanan
/Tugas pokoknya.

43. 1. Tdk Dpt Mengumpulkan Angka Kredit
2. Karena alasan lain :
- Dijatuhi hukuman Disiplin.
- Diberhentikan sementara sbg. PNS
- Ditugaskan secara penuh diluar jabatan
- Cuti diluar tanggungan negara
- Tugas belajar lbh dri enam bln

44. 44
PEMBEBASAN SEMENTARA
1. Blm mencapai pangkat maksimal :
Dlm jangka waktu 5 (lima) thn tdk dpt mengumpulkan AK yang
ditentukan utk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
Tk. Terampil : Gol. III/c ke bawah
Tk. Ahli : IV/b ke bawah.
2. Sudah mencapai pangkat maksimal :
Dalam jangka waktu 1 (satu) thn tdk dpt mengumpulkan AK dari
unsur Utama :
Tk. Terampil – III/d 10 AK
Tk. Ahli - IV/c 20 AK

45. 45
3. Karena Alasan lain :
a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional.
b. Hukuman Disiplin ( PP No.30/1980 )
c.
Diberhentikan sementara sebagai PNS (PP No.4/1966)
d. CTLN
e. Tubel > 6 (enam) bulan
f. Dibebaskan sementara menunjukkan AK terakhir yang
dimiliki.
g. Diberhentikan tunjangan jabatan fungsionalnya mulai
bln berikutnya.

46. 46
2
7. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN
A. Apabila tdk dapat memenuhi AK
1.
2.
3.
Dlm jangka 1 (satu) thn sejak ditetapkan Pembebasan
sementara, tdk dpt mengumpulkan AK kumulatif minimal
utk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lbh tinggi.
Bagi : Jabfung Trampil – II/C s/d
Jabfung Penyelia - III/c
Dlm jangka 1 thn sejak ditetapkan pembebasan
sementara, tdk dpt mengumpulkan sekurang kurangnya 10
AK dari unsur utama utk pangkat III/d
Dlm jangka wkt 1 (satu) thn sejak pembebasan sementara,
tdk dapt mengumpulkan AK sekurang-kurangnya 20 yg
berasal dari Unsur Utama.
Bagi : Jabfung Madya – IV/c

47. 47
b. Karena alasan lain
1. Dijatuhi hukuman disiplin tkt berat berupa
pemberhentian sbg PNS ( PP No. 30 Thn 1980 ) tlh
mempunyai kekuatan hukum yg tetap
2. Pemberhentian sementara sbgi PNS berdasarkan PP No.
4 Thn 1966 yg tlh mempunyai kekuatan hukum tetap
berdasarkan keputusan pengadilan, ybs. dinyatakan
bersalah.

48. 48
8. PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
. Karena angka kredit,
Stlh mengumpulkan AK yg ditentukan utk kenaikan pangkat.
. Karena alasan lain,
Stlh Selesai melaksanakan :
 Tugas diluar jabfung tertentu.
 Hukuman disiplin sedang, berat berupa penuruan pangkat
 Cuti diluar Tanggungan Negara.
 Pemeriksaan pengadilan dan dinyatakan tdk bersalah.
 Selesai Tubel lbh dari 6 (enam) bln.

49. Persayaratan :
1. Tersedia formasi
2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda Gol. Ruang III/a
3. Memiliki ijazah S1 / D IV sesuai bidang kompetensinya
4. Utk alih ke jenjang ahli hrs mengumpulkan AK min 6 bln
5. Setelah lulus diklat, diterbitkan SPMT Kemudian ybs.
Mengumpulkan min 6 bln
6. Masa kerja dlm pangkat minimal 1 (satu) thn
7. Memperoleh Angka Kredit minimal 100 dari unsur utama dan
unsur lain
8. diusulkan untuk alih jenjang jabatan Ahli
9. ALIH JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AHLI

50. PERSYARATAN PENDIDIKAN UNTUK ALIH
JENJANG
• LINIER DG JAFUNG YANG DISANDANG
• ADA IJIN / TUGAS BELAJAR
• IJASAH DIMASUKAN SETELAH DIKLAT AHLI
• NILAI IJASAH SESUAI SE KA BKN NO 28/2005
50

51. PENDIDIKAN YG LINIER UNTUK ALIH
JENJANG KE AHLI
1. Jafung Asisten APT  APT
2. Jafung Nutrisionis  SI/DIV Gizi
3. Jafung Sanitarian  SI/DIV Bid/Tek Kesling
4. Jafung Perawat  SI Kep Ners/DIV
Keperawatan
1. Jafung Bidan  SI/DIV Kebidanan
2. Jafung Fisioterapi  DIV Fisioterapi
3. Jafung Epidemolog  SI kesehatan
51

52. ANGKA KREDIT JABFUNG KES
AHLI
PERSEN-
TASE
(%) III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c
I UTAMA  80% 80 120 160 240 320 440 560
A. PENDIDIKAN
B. PELAYANAN KES.
C. PENGEMBANGAN PROFESI
UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang yang
mendukung pelaksanaantugas
JUMLAH 100% 100 150 200 300 400 550 700
NO. UNSUR JABFUNG
PERTAMA
JABFUNG
MUDA
JABFUNG MADYA
II  20% 20 30 40 60 80 110 140

53. 53
AK YANG DIBUTUHKAN UNTUK
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
NO JENJANG
JABATAN
JENJANG
JABATAN
GOL/
RUANG
AK YANG
DIBUTUH-
KAN
1. TINGKAT
AHLI
MADYA
MUDA
PERTAMA
IV/a–IV/b-IV/c
III/c – III/d
III/a – III/b
150
100
50
2. TINGKAT
TERAMPIL
PENYELIA
P. LANJUTAN
PELAKSANA
III/c - III/d
III/a –III/b
II/b-II/c–II/d
100
50
20

54. 54
PENAMBAHAN ANGKA YANG DIBUTUHKAN UNTUK
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
NO JENJANG
JABATAN
JENJANG
JABATAN
GOL/
RUANG
AK YANG
DIBUTUH-
KAN
1. TINGKAT
TERAMPIL
PELAKSANA /
TRAMPIL
P. LANJUTAN /
MAHIR
PENYELIA
II/c–II/d
III/a –III/b
III/c - III/d
20
50
100
2. TINGKAT
AHLI
PERTAMA
MUDA
MADYA
III/a – III/b
III/c – III/d
IV/a–IV/b-IV/c
50
100
150

55. 55
KOMPOSISI JUMLAH AK
Unsur Utama
Minimal 80 % dari
Meliputi :
. Pendidikan :
a. Pendidikan sekolah ( Ijazah/Gelar)
b. Diklat fungsional ( STTPL)
. Kegiatan/Pelayanan tugas pokok
. Pengabdian pada masyarakat.
. Pengembangan Profesi

56. 56
KOMPOSISI JUMLAH AK
Unsur Penunjang
Maksimal 20 %
Meliputi :
. Mengajar/melatih dlm. bidang kesehatan.
. Mengikuti seminar/lokakarya
. Menjadi anggota organisasi profesi
. Menjadi anggota Tim Penilai
. Memperoleh gelar kesarjanaan lain ( diluar bidang tugas )
. Memperoleh tanda jasa/piagam penghargaan

57. 57
KELEBIHAN ANGKA KREDIT
Pejabat fungsional
yg telah memiliki
Angka kredit melebihi angka
kredit yg telah ditentukan
utk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebh tinggi, ke-
lebihan angka kredit tsb
diperhitungkan utk kenaikan
jabatan/pangkat
berikutnya

58. 58
Periode Kenaikan Pangkat
( April - Oktober )
Kenaikan pangkat periode April,
angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bln
Januari,
thn yg bersangkutan.
Kenaikan pangkat periode Oktober,
angka kredit ditetapkan
selambat-lambatnya pada bln
Juli
thn yg bersangkutan.

59. 59
Penetapan Angka kredit
untuk kenaikan pangkat ditetapkan
selambat-lambatnya 3 ( tiga )
bln sebelum periode
kenaikan pangkat
Tiga bulan
sebelum Periode Kenaikan
Pangkat

60. 60
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
1. Utk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap pejabat fung. Wajib mencatat dan
menginventarisasi seluruh keg yg dilakukan
2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit thd Pejab.
Fung. Dilak paling kurang 1 th satu kali
3. Pejab. Fung. Yg dpt dipertimbangkan KP nya,
penilaian dan penetapan angka kredit dilak 3 bln
seblm periode KP PNS.

61. 61
Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
1. Utk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit,
setiap pejabat fung. Wajib mencatat dan
menginventarisasi seluruh keg yg dilakukan
2. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit thd Pejab.
Fung. Dilak paling kurang 1 th satu kali
3. Pejab. Fung. Yg dpt dipertimbangkan KP nya,
penilaian dan penetapan angka kredit dilak 3 bln
seblm periode KP PNS.

62. 62
Peraturan Kepala BKN
Nomor 28 Tahun 2005
Tanggal 28 Desember 2005
ANGKA KREDIT PENDIDIKAN
TINGKAT AHLI
No Pendidikan
Angka Kredit
Lama Baru
1. Sarjana (S1)/D-IV 75 100
2.
Dokter/Apoteker/
Magister (S2)
100 150
3. Doktor (S3 ) 150 200

63. 63
Peraturan Kepala BKN
Nomor 28 Tahun 2005
Tanggal 28 Desember 2005
ANGKA KREDIT PENDIDIKAN
TINGKAT TERAMPIL
No Pendidikan
Angka Kredit
Lama Baru
1. SLTA/Diploma I 25 25
2. Diploma II 50 40
3. Diploma III/Sarjana Muda 50 60

64. 64
PENUGASAN TERTULIS
Apabila pada suatu unit
kerja tidak terdpt Pejabat
fungsional yg sesuai dgn jenjang
jabatannya utk melak. kegiatan
/ tugas pokoknya, maka jabatan
fungsional yg berada pd. satu tingkat
diatas atau di bawah jenjang jaba-
tannya dpt melakukan kegiatan tsb
berdasarkan Penugasan tertulis
dari pimpinan unit kerja ybs.

65. 65
MELAKSANAKAN TUGAS
DI ATAS JENJANG JABATANNYA
Pejabat fungsional yg melak. tugas satu tingkat di atas
jenjang jabatannya, A K yg diperlh ditetapkan sebesar
80 % dari setiap butir keg. yg dilakukan.
MELAKSANAKAN TUGAS
DI BAWAH JENJANG JABATANNYA
Pejabat fungsional yg melak. tugas satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yg diperoleh
ditetapkan sama dgn angka kredit dari setiap butir keg.
yg dilakukan.

66. 66
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
TERAMPIL
JENJANG
JABATAN
Kepres
No. 5/2004
Per. Pres
No.47/2006
Per. Pres
No. 54/2007
Rp. Rp. Rp.
Penyelia 400.000,- 440.000,- 500.000,-
Pel.Lanjutan 220.000,- 242.000,- 265.000,-
300.000,-
(Tek.El)
Pelaksana 150.000,- 197.000,- 240.000,-
Pel.Pemula 120.000,- 183.000,- 220.000,-
TMT 1 Feb. 2004 1 Jan. 2006 1 Jan. 2007
Perawat, Bidan, Fisioterapis, Per. Gigi, Ass.Apoteker, Nutrisionis, Pr.Labkes,
Sanitarian, Epid-Kes, Entomolog-Kes, PKM, Radiografer,
Rekam Medis, ( Tek. Elektromedis Rp.300.000,-)

67. 67
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
TINGKAT AHLI ( s/d Jenjang Madya )
JENJANG
JABATAN
Kepres
No. 5/2004
Per. Pres
No.47/2006
Per.Pres
No. 54/2007
Rp. Rp. Rp.
Madya 650.000,- 715.000,- 850.000,-
Muda 450.000,- 495.000,- 600.000,-
Pertama 230.000,- 253.000,- 300.000,-
TMT 1 Feb. 2004 1 Jan. 2006 1 Jan. 2007
Perawat, Adminkes, PKM, Nutrisionis, Pr-Labkes, Sanitarian,
Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan.

68. SAAT PERMENPAN 25 THN 2014 ditetapkan :
A. Prwt ijazah D4 hrs mengikuti dan lulus prog.
Penyetaraan Pengakuan Pembelajaran Lalu ( PPL )  Dpt
diangkat ke AHLI plng lambat 2 thn stlh prog PPL
B. Sarjana keperawatan ( S.Kep )  hrs mengikuti dan
lulus pendidikan profesi Ners
C. Kuwajiban mengikuti lulus prog Penyetaraan Pengakuan
Pembelajaran lalu ( PPL ) dan Profesi Ners selesai paling
lambat tgl 31 Des 2018.
D. prwt ijazah SPK dpt melaksanakan tugas sbg perawat sesuai
jenjang yg diduduki unt jangka wkt 6 thn stlah permen
ditetapkan.
68

69. Terima Kasih