Berikut merupakan Bahan tayang Materi kebijakan pengembangan jf tgm yang disampaikan oleh Kapuskat Mutu SDM Kesehatan

1. Kebijakan Pengembangan Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
Deri Pinesti, MKM
Analis SDM Sub Koordinator JFK
Pusat Peningkatan Mutu – Badan PPSDMK
Kementerian Kesehatan RI

2. Deri Pinesti, MKM.
• Analis SDM Sub Koordinator JFK
• Pusat Peningkatan Mutu SDMK
Kemenkes
• 081517481766
• pinesti23@gmail.com

3. LANDASAN YURIDIS
• Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 tahun 2017 tentang
Standar Kompetensi Jabatan ASN
• Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi
2010-2025
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13
tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37
tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut

8. Membangun Sistem Merit ASN
PP 11/2017 Manajemen PNS
• Performance dialogue
• Merit & performance
based incentives
Meningkatkan kinerja
berkelanjutan
• Aligning Anjab & ABK
thd Renstra K/L/D,
serta Audit
Kepegawaian
• Supervisi oleh JPT
Madya dan Pratama
Menyesuaikan arah
pembangunan nasional
PURNABHAKTI
PENGORGANISASIAN
P
E
R
E
K
R
U
IT
A
N
&
O
R
IE
N
T
A
S
I
PENGEMBANGAN
KAPASITAS
P
R
O
M
O
S
I
&
R
O
T
A
S
I
PENILAIAN
KINERJA & AWARDS
6P
• Training Need Analysis
(TNA)
• Diklat, Coaching &
Mentoring berbasis
Mengurangi kesenjangan
kompetensi
• Talent Mapping,
Succession &
Career Planning
• Rotasi nasional
(perekat NKRI)
Menuju ASN
yang dinamis • Rekrutmen
berbasis
jabatan
(diversifikasi
tes) &
sertifikasi TKD
• Orientasi &
engagement
utk setiap
penugasan
pada jabatan
baru
Mendapatkan talenta
terbaik
• Sistem pensiun &
JHT
• Sistem kompensasi
Mengapresiasi
secara layak
BUDAYA KERJA &
KEPEMIMPINAN
BUDAYA KERJA &
KEPEMIMPINAN
SISTEM &
INFRASTRUKTUR
SISTEM &
INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN &
PROSES
KEBIJAKAN &
PROSES

11. UTAMA
MADYA
PRATAMA
JABATAN
PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRATO
R
Eselon III
PENGAWAS
Eselon IV
PELAKSANA
Eselon V dan
JF umum
JABATAN ADMINISTRASI
USI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)
JABATAN FUNGSIONAL
(TUSI-PELAYANAN
FUNGSIONAL)
KEAHLIAN/KETRAMPILAN
 Utama
 Madya
 Muda
 Pertama
 Utama
 Madya
 Muda
 Pertama
KEAHLIAN
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
KETERAMPILAN
JABATAN
ASN
UU 5/2014
1
3
2

13. JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN DI INDONESIA

14. 14
NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB
(JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
Saat ini revisi
1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 S1 KES -
2 APOTEKER 13/2021 APOTEKER -
3 ASST.APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 SAA,D-III
FAR
D III
4 BIDAN 36/2019 D-III/Profesi -
5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - DOKTER -
6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - DRG -
7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - DR.SPES -
8 ENTOMOLOG 18/2000 396/2001 1201/2004 D-I/D-III/S1 DIII/S1
9 EPIDEMIOLOG 17/2000 395/2001 1200/2004 D-I/-/D-IV/S1 D-III/D-IVS1
10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 S1 FISMED -
11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 D-III/D-IV
FIS
-
12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 D-III/S1 GIZI -
13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 D-III OKUP -
14 ORTOTIS PROSTETIK 122/2005 100//2006 993/2006 D-III -
Sebagian besar
sudah tidak update
dan perlu
disesuaikan dengan
Peraturan
Perundang-
Undangan yang
terbaru dan
perkembangan
IPTEK
Regulasi Jabfung
Kesehatan

15. 15
15
NO NAMA JAFUNG PERMENPAN
SKB
(JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
Saat ini revisi
15 PENYULUH KESMAS 58/2000 1811/2000 66/2001 D-III/S-1 -
16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 D-III/S-1 -
17 PERAWAT 35/2019 - - D-III/Ners -
18 TERAPIS GIGI DAN MULUT 37/2019 - - D-III/DIV -
19 PRANATA LABKES 08/2006 611/2006 413/2007 SLA-S1 DIII/S1
20 PSIKOLOG KLINS 11/2008 1112/2008 613/2010 S1 -
21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 D-III/DIV -
22 REFRAKSIONIS 47/2005 1368/2005 994/2006 D-III REFRAK -
23 SANITARIAN 10/2006 18/2001 153/2006 D1-S1 DIII/S1
24 TEKNISI ELEKTROMEDIS 28/2013 46/23/2014 51/2015 D-III/DIV -
25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 D-III TG -
26 TEKNISI TRANFUSI DARAH 05/2007 1147/2007 364/2008 D-1 TD DIII
27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 D-III TW -
28 PEMBIMBING KESJA 13/2013 (47/2013) 50/18 -2013 62/2014 D-IV-S1 -
29 ASISTEN PENATA ANESTESI 10/2017 3/2018 21/2019 DIII -
30 PENATA ANESTESI 11/2017 3/2018 22/2019- D-IV/S1 -
Regulasi Jabfung
Kesehatan
Sebagian besar
sudah tidak update
dan perlu
disesuaikan dengan
Peraturan
Perundang-
Undangan yang
terbaru dan
perkembangan
IPTEK

16. 19 Tugas Instansi Pembina
(Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017)
a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas JF;
b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis JF
c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF
d menyusun standar kualitas hasil kerja dan
pedoman penilaian KHK
m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok
e menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya
ilmiah yg inovatif
n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik
profesi & kode perilaku
g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional
h membina penyelenggaraan pelatihan
fungsional pada lembaga pelatihan
q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi
Pemerintah Pengguna; dan
i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
jabfung
s
.
Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan

17. Unit Pembina Jabfung
Kesehatan
No Unit Pembina No Jabatan Fungsional
1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan
2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
2
3
Apoteker
Asisten Apoteker
3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter
5 Dokter Gigi
6 Dokter Pendidik Klinis
7 Fisioterapis
8 Okupasi Terapis
9 Ortotis Prostetis
10 Perawat
11 Perawat Gigi
12 Perekam Medis
13 Teknisi Gigi
14 Refraksionis Optisien
15 Terapis Wicara
4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 16 Bidan
17 Teknisi Transfusi Darah
5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 18 Fisikawan Medis
19 Pranata Labkes
20 Radiografer
21 Teknisi Elektromedis

18. Insert Your Image
Insert Your Image
Insert Your Image
Insert Your Image
NO UNIT PEMBINA NO JABATAN FUNGSIONAL
6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik,
Ditjen P2P
22 Entomolog Kesehatan
7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA,
Ditjen P2P
23 Psikolog Klinis
8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 24 Epidemiolog Kesehatan
9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 25 Sanitarian
10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 26 Nutrisionis
11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 27 Pembimbing Kesehatan Kerja
12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen
Kesmas
28 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Unit Pembina Jabfung
Kesehatan

19. Mutasi /
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Penugasan Khusus
Bagan Pengelolaan Jabatan Fungsional
Kesehatan
Pengangkatan
Pertama
Bekerja PAK  SKP
Tunjangan
PNS
Pengembangan Karir
Formasi
Penilaian
Kinerja
Uji
Kompeten
si Kualifikasi
Formasi
Ukom
Inpassing/
Promosi/
Perpindahan
Jabatan
Pengembangan
Kompetensi
Pendidikan (Tubel) dan /
Pelatihan (bimtek, e-
learning, pelatihan jarak
jauh, magang)
Perencanaan Pengangkatan
Berhenti Alih
Puncak Karir
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Pengembangan
Satker
Sistem Informasi
Panev
Formasi
Latsar
CPNS
Satker
Pengembangan
Kompetensi
1
2

20. PENGEMBANGAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL
PENGEMBANGAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL
• Pemenuhan Angka
Kredit
• SKP
• Formasi
• Pengembangan
Kompetensi dan Uji
Kompetensii
• Kualifikasi pendidikan
sesuai persyaratan yang dibutuhkan
< D III atau > D IV/S1
(rekrutmen,tubel atau ibel)
1
.
K
u
a
l
i
f
i
k
a
s
i
2. Kom
petensi
4. Kebutuhan 3. Penilaian
Kinerja

21. PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil
- Pasal 11 ayat 1
Kinerja utama bagi PJF  akumulasi pelaksanaan butir-butir kegiatan JF
sesuai penjabaran sasaran unit/organiasai dan atau kegiatan atasan
langsung
- Pasal 19
SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung
dan organisasi/unit kerja, salah satunya dengan memperhatikan butir-
butir kegiatan JF
-Pasal 20
SKP bagi pejabat fungsional disetujui atasan langsung dan dapat
diberikan dengan mempertimbangkan pendapat dari Tim Penilaian AK
-Pasal 21
• PJF yang tidak dapat menyusun kinerja utama, harus dimutasikan
atau diberikan tugas ke instansi yang mempunyai kegiatan yang
sesuai jenjang fungsionalnya
• PJF diberikan tugas ke instansi lain apabila beban tugas JF tidak
memenuhi persyaratan AK pertahun yang wajib dikumpulkan

22. Pengembangan Karier, Kompetensi,
Pola Karier, Promosi dan Mutasi
• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi,
kinerja dan profesionalitas PNS.
• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yang merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN
• Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi
• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi,
kinerja dan profesionalitas PNS.
• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yang merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN
• Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi
Pengembangan Karier Pengembangan Kompetensi Pola Karier Promosi dan Mutasi
• Kejelasan dan kepastian
karier kepada PNS
• Berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian
kinerja, dan kebutuhan
instansi pemerintah
• Dilakukan melalui mutasi
dan/atau promosi
• Diklat, seminar, kursus,
penataran sekolah/
pelatihan kader dan magang
• Paling kurang 20 jam
pelajaran dalam 1 tahun
• Prinsip dasar: PNS memiliki
hak dan kesempatan yang
sama didasarkan pada
penilaian kinerja dan
penilaian kompetensi
• Diklat Pim (Madya, Pratama,
Administrator, Pengawas)
• Diklat tingkat nasional
• Berdasarkan standar jabatan
dan standar kompetensi
jabatan
• Pola karier nasional dan
instansional
• Berbentuk horizontal, vertikal
dan diagonal
• Prinsip Dasar : untuk
menjamin keselarasan
potensi PNS dengan
penyelenggaraan tugasnya
• Instansi menyusun
perencanaan mutasi
• Atas dasar kesesuaian antara
kompetensi PNS dengan
persyaratan jabatan,
klasifikasi jabatan dan pola
karier
• Paling cepat 2 tahun dan
paling lama 5 tahun
• Mutasi antar kab/kota dalam
provinsi oleh Mendagri
dengan pertimbangan BKN
• Mutasi prov/kab/kota ke pusat
dan antar instansi pusat oleh
BKN
• Mutasi Pusat ke Prov/Kab/
Kota oleh Kanreg BKN

23. Pengangkatan Dalam JFK
Inpassing/ Penyesuaian
Pengangkatan Pertama
Promosi
Pengangkatan Perpindahan
dari Jabatan Lain
Keterampilan
Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya
Terampil
Ahli Pertama
Keterampilan
Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
Pengangkatan dalam jabatan fungsional dan
kenaikan satu tingkat jenjang jabatan fungsional
dalan satu kategori jabatan

25. KEWAJIBAN
PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN
KEWAJIBAN PEJABAT
FUNGSIONAL
Melaksanakan
tugas pokok
Mencatat dan
menginventarisir
Mengumpulkan bukti fisik hasil
pelaksanaan kegiatan
pelayanan/pekerjaan sehari-hari
sebagai dasar untuk pengumpulan
angka kredit
MENGIKUTI
KETENTUAN
LAINNYA !
KEWAJIBAN
Tugas lain yang
diperintahkan
oleh atasan

26. Kompetensi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Pasal 68 ayat (1) dan (2)
• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.
• Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan
dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
Pasal 69 ayat (1)
• Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan
kebutuhan Instansi Pemerintah
Pasal 72 ayat (1)
• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama,
kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan
jender, suku, agama, ras, dan golongan

27. Kompetensi ASN yang dibutuhkan (UU No. 5/2014)
Kompetensi ASN yang dibutuhkan (UU No. 5/2014)
Teknis
Sosio-
Kultural
Manajerial
1.Kompetensi
manajerial,
diukur dari
tingkat
pendidikan,
pelatihan
struktural atau
manajemen,
dan
pengalaman
kepemimpinan.
2.Kompetensi Teknis,
diukur dari tingkat
dan spesialisasi
pendidikan,
pelatihan teknis
fungsional, dan
pengalaman
bekerja secara
teknis.
3.Kompetensi Sosial Kultural,
diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya sehingga memiliki
wawasan kebangsaan.

28. Standar Kompetensi Jabatan
ASN
Permenpan Nomor 38 Tahun
2017

29. TINGKAT PENGUASAAN KOMPETENSI
Proficiency Levels Competence
0
5
0
5
0
4
0
4
0
3
0
3
0
2
0
2
0
1
0
1  Tingkat memahami, mengerti
substansi
 pekerjaan sederhana dg pedoman/
panduan
 Mengevaluasi suatu proses pekerjaan
 Mengembangkan teknik metode kerja
 Memberi arahan atau tanpa panduan
 Menerapkan sesuai pedoman
 Berdasar pedoman/panduan dan
memerlukan bimbingan
 Menerapkan dg analisis
 Tdk memerlukan bimbingan
 Dapat membimbing orang lain
 memecahkan masalah teknis
operasional.
 Mengkreasikan mengembangkan, konsep,
teori, kebijakan
 Sebagai sumber rujukan utama (mentor)
Level
5
Level
4
Level
3
Level
2
Level
1

30. Di hapuskan sesuai PP
17/2020

31. UJI KOMPETENSI JFK

32. Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Update data 2 Juli 2021
320 Instansi :
 7
Kementerian/Lemb
aga
 30 Rumah Sakit
 34 Dinas Kesehatan
Provinsi
 249 Dinas
Kesehatan
Kab/kota
Total 20.759
Peserta Uji
Lulus : 19.689
Tidak Lulus: 1.070
Total 22.000 Peserta
Uji
Lulus : 21.164
Tidak Lulus: 836
394 Instansi :
4
Kementerian/Lemb
aga
41 Rumah Sakit
34 Dinas
Kesehatan Provinsi
315 Dinas
Kesehatan
Kab/Kota
Total 18.994 Peserta Uji
Lulus : 18.488
Tidak Lulus: 506
368 Instansi :
 18
Kementerian/Lemb
aga
 52 Rumah Sakit
 34 Dinas Kesehatan
Provinsi
 264 Dinas
Kesehatan
Kab/Kota
228 Instansi :
 4
Kementerian/Lemb
aga
 25 Rumah Sakit
 21 Dinas Kesehatan
Provinsi
 178 Dinas
Kesehatan
Kab/Kota
Total 9.246 Peserta Uji
Lulus : 9.025
Tidak Lulus: 221

33. Tujuan Umum Pengaturan Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi
Jabfungkes yang Implementatif,
Mampu Laksana dan Berkualitas
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi untuk
30 Jenis Jabfungkes dan Berbagai
Metode Pengangkatan/Perpindahan
Jabatan/Alih Kategori/Alih
Jenjang/Promosi
Permenpan 13/2019
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan
Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya,
menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3
(tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”
Paling
lambat Juli
2022

34. Seleksi &
Penetapan
Tim Penguji
Seleksi &
Penetapan Tim
Pelaksana Uji
Penyusunan
Materi Uji
1 2 3
Persiapan Uji Kompetensi JFK
Untuk mengidentifikasi pejabat
fungsional/ASN yang memenuhi
persyaratan untuk menjadi tim penguji.
Peserta seleksi berasal dari Instansi
Pemerintah
Seleksi untuk mendapatkan tim
penguji jabatan fungsional kesehatan
yang dapat diambil dari pejabat
fungsional kesehatan yang memiiki
jenjang tertinggi atau tim
penilaiangka kredit atau tim penguji
ukom inpasing, sepanjang memenuhi
persyaratan sbg penguji ukom jfk
Portofolio Wawancara
a. Bidang Perencanaan
b. Bidang Pembinaan &
Pengawasan
c. Bidang Sistem
Informasi
d. Sekretariat
a. Bidang Perencanaan
b. Bidang Pembinaan &
Pengawasan
c. Bidang Sistem
Informasi
d. Sekretariat
Penulisan
 Tim Penguji tingkat
Instansi ditetapkan
melalui SK pejabat
sekurangnya dipimpin

35. Peta Persebaran Penyelenggaraan Ukom
Sudah melakukan uji
Sudah terdapat
rekomendasi, namun belum
melaksanakan ukom

36. Peta Persebaran Instansi Penyelenggara yang
menyelenggarakan dengan Aplikasi E-Ukom (prosentase)

37. Tujuan Umum Pengaturan Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi
Jabfungkes yang Implementatif,
Mampu Laksana dan Berkualitas
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi untuk
30 Jenis Jabfungkes dan Berbagai
Metode Pengangkatan/Perpindahan
Jabatan/Alih Kategori/Alih
Jenjang/Promosi
Permenpan 13/2019
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan
Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya,
menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3
(tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”
Paling
Lambat juli
2022

38. SISTEM INFORMASI PENDUKUNG
PENGELOLAAN JABFUNGKES
E-UKOM
E-INPASSING
E-FORMASI
SI-
BANGJA
NGKRI

39. TERIMA KASIH