Recommended
More Related Content
Similar to INPASSING JABFUNG
Similar to INPASSING JABFUNG (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
INPASSING JABFUNG
- 1. Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, 2017 PROSES PELAKSANAAN PENYESUAIAN / INPASSING JABFUNG KESEHATAN (PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 42 TAHUN 2017) Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional
- 3. LATAR BELAKANG & DASAR PEMIKIRAN •Adanya Penataan Organisasi yang berdampak pada penataan ASN-PNS pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. •Adanya Kebijakan Penguatan dan pengembangan PNS dalam Jabatan Fungsional. •Dalam rangka pengembangan karier dan profesionalisme serta peningkatan kinerja organisasi •Pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 4. PRINSIP PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INPASSING/PENYESUAIAN PENGANGKATAN PERTAMA PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN PROMOSI
- 5. PENYESUAIAN/INPASSING JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 1. Utama 2. Madya 3. Muda 4. Pertama UU NO. 5 TAHUN 2014 1. Ahli Utama 2. Ahli Madya 3. Ahli Muda 4. Ahli Pertama 1. Penyelia 2. Pelaksana Lanjutan 3. Pelaksana 4. Pelaksana Pemula 1. Penyelia 2. Mahir 3. Terampil 4. Pemula Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres No. 97 Tahun 2012
- 7. Penyesuaian/Inpassing • Proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu (PerMenkes No. 42/2017)
- 8. Tujuan Pengembangan karier dan profesionalisme PNS Peningkatan kinerja organisasi Memenuhi kebutuhan jabatan fungsional
- 9. Kategori dan Kualifikasi PNS PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang masih mengerjakan bidang jabatan fungsional yang akan diduduki minimal selama 2 (dua) tahun PNS yang memiliki dan mengerjakan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional tetapi belum diangkat, dengan syarat telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Pejabat pimpinan tinggi, admistrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya.
- 10. Pengecualian Pejabat Fungsional yang masih/sedang dalam masa Penyesuaian/Inpassing PNS yang sudah diberhentikan dari jabatan fungsional tertentu Perpindahan Jabatan Fungsional
- 11. Persyaratan Umum Kategori Keterampilan 1. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 2. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki; 5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 6. Syarat lain yang ditentukan oleh instansi Pembina.
- 12. Persyaratan Kategori Keahlian 1. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah Magister (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki; 2. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki; 3. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 tahun; 4. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki; 5. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 6. Syarat lain yang ditentukan oleh instansi Pembina.
- 13. USIA PALING TINGGI : KETERAMPILAN KEAHLIAN 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terkahir bagi administrator dan pengawas. 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana. 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas. 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya. 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
- 15. Organisasi pelaksana Instansi Pengusul (Kementerian/Lembaga/Pemda) Pejabat yang Berwenang Instansi Pembina (Kemenkes)
- 16. Instansi Pengusul Instansi Pusat dan Daerah (K/L/Pemda) Memiliki PNS calon Pejabat Fungsional Kesehatan yang akan mengikuti proses inpassing Dipimpin Pejabat Pimpinan Pratama/Setingkat (Eselon II)
- 17. Instansi pengusul •Tugas: Melakukan persiapan inpassing Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama Melakukan perhitungan kebutuhan formasi Melakukan seleksi administrasi Melaksanakan uji kompetensi inpassing Melakukan monev pelaksanaan inpassing Melaporkan hasil pelaksanaan inpassing secara berjenjang
- 18. 2. Pejabat yang Berwenang (PyB) Pejabat yang berwenang melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PyB Kementerian dan Lembaga: Satker yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian (Contoh Biro Kepegawaian Kemenkes) PyB Tingkat Daerah (Provinsi, Kab, Kota): Satker yang dipimpin pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pengelolaan kepegawaian di daerah (Contoh Sekretariat Daerah/Badan Kepegawaian Daerah/sejenisnya)
- 19. Tugas PyB Validasi dan Verifikasi Usulan Kebutuhan dari Instansi Pengusul Menyampaikan usulan kebutuhan formasi inpassing kpd KeMenPAN RB melalui e-formasi Menyampaikan surat resmi usulan keb formasi inpassing kpd KeMenPAN RB, tembusan Instansi Pembina Jabfungkes (Kemenkes), BKN & Instansi Pengusul Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan inpassing kpd Kemenkes melalui Badan PPSDMK cq. Pusat Penignkatan Mutu SDMK
- 20. 3. Instansi Pembina Jabfungkes PMK 60/2017 tentang Pembinaan Jabfung Kes dan Jabfung Non Kes di Lingkungan Kemenkes, pembinaan jabfungkes dilakukan oleh: Unit Pembina Jabfung Kes (tdd 12 Satker) Pusat Peningkatan Mutu SDMK Biro Kepegawaian Kemenkes Pusat Pelatihan SDMK
- 21. Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDMK • Tugas: 1. Menerima dan melakukan kompilasi usulan formasi inpassing yang berasal dari lingkungan Kemenkes melalui Biro Kepegawaian dan dari luar Kemenkes melalui Unit Pembina Jabfungkes 2. Menyampaikan hasil validasi dan verifikasi usulan formasi kebutuhan inpassing instansi pengusul atas nama Kemenkes kpd KeMenPAN RB, tembusan BKN, PyB instansi pengusul dan Instansi Pengusul 3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan inpassing yang berasal dari lingkungan Kemenkes dan luar Kemenkes (Kementerian/Lembaga/Pemda) kepada KeMenPAN RB dan BKN
- 22. Unit Pembina Jabfung Kes • Terdiri dari 12 Satker yang dipimpin Pejabat Tinggi Pratama yang berasal dari 5 unit Utama Kemenkes • Tugas: 1. Melakukan validasi dan verifikasi usulan formasi inpassing yang berasal dari instansi pengusul di luar Kemenkes 2. Menyampaikan hasil validasi dan verifikasi usulan formasi inpassing dari instansi pengusul di luar Kemenkes kpd Pusat Peningkatan Mutu SDMK 3. Mengelola pelaksanaan UK inpassing jabfung binaannya (jadwal, kebutuhan tim penguji, mekanisme uji kompetensi, proses uji kompetensi) 4. Melaporkan hasil pelaksanaan inpassing di lingkungan Kemenkes melalui Set. Unit Utama masing-masing kepada Biro Kepegawaian untuk disampaikan kpd Pusat Peningkatan Mutu SDMK
- 23. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Kesehatan NO UNIT PEMBINA NAMA JABATAN FUNGSIONAL 1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan 1. Administrator Kesehatan 2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 1. Apoteker dan 2. Asisten Apoteker 3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan 1. Dokter 2. Dokter Gigi 3. Dokter Pendidik Klinis 4. Fisioterapis 5. Okupasi Terapis 6. Ortotis Protetis 7. Perawat 8. Perawat Gigi 9. Perekam Medis 10. Refraksionis Optisien 11. Terapis Wicara 12. Teknisi Gigi PMK 60/2016
- 24. NO UNIT PEMBINA NAMA JABATAN FUNGSIONAL 4 Dit. Pelayanan Kesehatan Primer 1. Bidan 2. Transfusi Darah 5 Dit. Fasyankes 1. Fisikawan Medis 2. Pranata Labkes 3. Radiografer 4. Teknisi Elektromedis 6 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik 1. Entomolog Kesehatan 7 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA 1. Psikologi Klinis 8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 1. Epidemiolog Kesehatan 9 Direktorat Kesehatan Lingkungan 1. Sanitarian 10 Direktorat Gizi Masyarakat 1. Nutrisionis 11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga 1. Pembimbing Kesehatan Kerja 12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Penyuluh Kesehatan Masyarakat PMK 60/2016
- 25. TAHAPAN PELAKSANAAN INPASSING JABFUNG KES 4
- 26. Tahapan Inpassing Nasional jabfung Kesehatan Text in here Mar- April Nov - des 1. Penetapan Kebutuhan/Formasi 2. Seleksi Administrasi 3. Uji Kompetensi Inpassing 4. Penerbitan Sertifikat lulus UK 5. Pengangkatan
- 27. Alur Penetapan Kebutuhan •Menghitung keb jabfung kes •Menyampaikan keb kepada PyB Instansi Pengusul •Melakukan validasi & verifikasi keb •Memasukkan keb ke dalam e- formasi Menpan •Menyampaikan usulan keb kpd MenPAN, Instansi Pembina & Instansi Pengusul PyB •Validasi dan Verifikasi e-formasi •Menyampaikan Pertimbangan Teknis ke Menpan Instansi Pembina (Kemenkes) •Berdasarkan pertimbangan BKN dan Kemenkeu menetapkan keb yang disetujui untuk Inpassing MenPAN-RB
- 28. 1. PENETAPAN KEBUTUHAN •Setiap Satker di Instansi Pengusul WAJIB melakukan perhitungan kebutuhan formasi jabatan fungsional kesehatan yang akan mengikuti Inpassing , misalnya ; 1) Puskesmas Cimanggis melakukan perhitungan kebutuhan formasi jabfung ahli teknologi laboratorium medik, perawat, bidan, dokter, dokter gigi, teknis kefarmasian, kesehatan masyarakat, nutrisionis, sanitarian yang dibutuhkan dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota Depok 2) Puskat Mutu SDMK melakukan perhitungan keb adminkes untuk mengikuti inpassing dan menyampaikan kpd Set. Badan PPSDMK 3) RS. Hasan Sadikin melakukan perhitungan keb jabfungkes untuk mengikuti inpassing dan menyampaikan kpd Set. Ditjen Yankes 4) Set. Badan PPSDMK, Set. Ditjen Yankes menyampaikan usulan kebutuhan Satker Unit Utama ke Biro Kepegawaian Kemenkes
- 29. Lanjutan Penetapan Kebutuhan 1 • Satker menyampaikan usulan kebutuhan kepada PyB di Instansi Pengusul 1)Dinkes kota Depok menyampaikan usulan seluruh UPTD di wilayahnya kpd SETDA/BKD kota Depok 2)Set. Badan PPSDMK menyampaikan usulan seluruh satker/UPT di lingkungannya kpd Biro Kepegawaian Kemenkes • PyB instansi pengusul melakukan validasi, verifikasi dan penetapan kebutuhan formasi Jabfungkes • PyB mengisi e-formasi dan menyampaikan usulan (melalui surat resmi) keb formasi jabfungkes kpd KeMenPAN RB, Kemenkes, tembusan kpd Kepala BKN dan Instansi Pengusul 1)Setda/BKD kota Depok mengisi e-formasi dan mengirim surat resmi usulan keb formasi 2)Biro Kepegawaian mengisi e-formasi dan mengirim surat resmi usulan keb formasi
- 30. Lanjutan Penetapan Kebutuhan 2 • Kemenkes melakukan validasi dan verifikasi atas usulan kebutuhan dari Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Daerah (Prov/kab/kota) 1) Usulan Satker/UPT Kemenkes: Biro Kepegawaian bekerjasama dengan Biro Hukor 2) Usulan Kementerian/Lembaga (luar Kemenkes): Unit Pembina Jabfungkes 3) Usulan Provinsi/Kab/Kota: Unit Pembina Jabfungkes 4) Hasil validasi dan verifikasi disampaikan kpd Pusat Peningkatan Mutu SDMK • Kemenkes melalui Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDMK menyampaikan hasil validasi dan verifikasi (melalui surat Resmi) kpd KeMenPAN RB, tembusan kpd BKN, PyB, Instansi Pengusul
- 31. PENETAPAN FORMASI (UPT/SATKER DAERAH) SATKER/UPT DAERAH DINKES PROV/KAB/KOTA PyB Penetapan formasi Kemenkes Unit Pembina Jabfungkes Feed back Koordinasi BKN & KEMENKEU (pertimbangan) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN & RB) Persetujuan formasi
- 32. 2. SELEKSI ADMINISTRASI Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Pelaksana di Instansi Pengusul Dilakukan setelah mendapatkan hasil validasi dan verifikasi dari Kemenkes Kelulusan seleksi administrasi memiliki bobot 25% penilaian dan penetapan kelulusan
- 33. A. DOKUMEN SELEKSI ADMINISTRASI FC ijazah pendidikan sesuai persyaratan jabfungkes yang akan diduduki dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang FC SK CPNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang FC SK Pengangkatan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang FC SK KP terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang SPMT di bidang jabfung yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja Surat Rekomendasi Pimpinan sesuai format dalam PMK 42/2017 Surat Pernyataan Bersedia diangkat jabfungkes FC Nilai Prestasi Kerja bernilai “baik” dalam 1 tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Daftar Riwayat Hidup dan Dok penilaian portofolio sesuai format PMK 42/2017 FC SK Pembebasan Sementara dari jabfungkes sebelumnya
- 34. B. KETENTUAN TAMBAHAN: • PNS latar belakang Pendidikan di bawah Diploma III yang diangkat ke dalam jabfungkes DIWAJIBKAN meningkatkan Pendidikan ke jenjang Diploma III yang sesuai dengan persyaratan kualifikasi Pendidikan jabfungkes yang akan diduduki paling lambat tahun 2020 (Bab II huruf B.a.1) sesuai UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan • Apabila PNS tersebut yang telah diangkat ke dalam jabfungkes tidak meningkatkan pendidikannya ke jenjang Diploma III maka akan diberhentikan dari jabatan fungsional yang diduduki • Dalam mentepakan kelulusan seleksi administrasi, instansi pengusul melalukan pemeringkatan/rangking PNS dengan mempertimbangkan: Pangkat dan golongan ruang paling tinggi sampai paling rendah Masa kerja dalam jabfungkes yang akan diduduki paling panjang sampai paling pendek Usia paling tua sampai paling muda Hal lain yang diatur dan menjadi kebijakn di instansi pengusul seperti prestasi kerja, penghargaan dll • Instansi pengusul pusat dan daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi administrasi dalam bentuk Berita Acara kepada PyB dengan tembusan kpd instansi Pembina sesuai dengan formulir pada PMK
- 35. 3. Uji Kompetensi Inpassing Pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan Instansi Pengelola Dilakukan setelah menetapkan Tim Penguji & sarpras lainnya Menetapkan kelulusan
- 36. A. Persyaratan Peserta • Peserta adalah calon pejabat fungsional kesehatan yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh pimpinan instansi pengusul • Peserta wajib membawa dokumen yang dipersyaratkan pada saat uji kompetensi inpassing
- 37. B. Metode Uji Kompetensi Inpassing •Metode UK Inpassing: Portofolio •Jika diperlukan, atas pertimbangan tim penguji dapat dilakukan dengan tatap muka •Dokumen UK Inpassing tediri atas: 1) Dokumen seleksi administrasi 2) Dokumen unsur utama jabfungkes sesuai dengan persyaratan masing-masing jabfungkes •Penilaian unsur utama adalah penilaian atas dokumen pendukung/bukti fisik pelaksanaan butir kegiatan utama dan pengembangan profesi yang sesuai jenjang jabatan fungsional kesehatan kesehatan masing-masing •Format dokumen portofolio sesuai PMK 42/2017
- 38. C. Kelulusan UK Inpassing Penetapan kelulusan berdasarkan hasil sidang tim penguji Hasil penilaian dari tim penguji mutlak dan tidak dapat diganggu gugat Hasil penilaian tim penguji disampaikan kpd pimpinan instansi pengusul sebagi dasar penerbitan sertifikat lulus UK inpassing Penetapan hasil kelulusan adalah LULUS/TIDAK LULUS Daftar peserta lulus UK inpassing dinyatakan dalam peringkat/rangking nilai batas lulus tertinggi sampai terendah
- 39. D. Tempat Uji Kompetensi Inpassing • TUK inpassing: instansi pengusul atau tempat lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pengusul dan atau unit Pembina jabfungkes • Persyaratan TUK: 1) Instansi setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama/Ess. 2 2) Memiliki tim penguji 3) Memiliki jumlah calon peserta uji kompetensi minimal 5 orang untuk satu jenjang jabfungkes 4) Memiliki ruangan khusus tempat pelaksanaan UK inpassing • Apabila Unit Pembina jabfungkes menilai tidak memungkinkan pelaksanaan UK inpassing di instansi pengusul, maka Unit Pembina jabfungkes dapat menetapkan pelaksanaan inpassing digabung dengan instansi pengusul lainnya atau dilaksanakan di Unit Pembina jabfungkes
- 40. E. Persyaratan Tim Penguji • Instansi pengusul membentuk tim penguji sesuai dengan jenis dan jenjang jabfungkes yang akan di inpassing (sesuai kebutuhan) • Tim Penguji ditetapkan dengan SK pimpinan instnasi pengusul setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama / Ess. 2 • Tim penguji berjumlah paling sedikit 3 orang • Unsur tim penguji: 1) Tim penilai jabfungkes (pusat/daerah) atau pejabat fungsional kesehatan yang ada dan memiliki jenjang jabatan paling rendah setingkat calon pejabat fungsional yang akan diuji 2) Pejabat struktural/atasan langsung/pimpinan unit kerja 3) Pengelola kepegawaian unit kerja dan atau unsur Pejabat Pembina Kepegawaian instnasi pengusul
- 41. Persyaratan tim penguji.....lanjutan •Apabila sudah terbentuk tim penguji kompetensi untuk kenaikan jenjang, maka tim tersebut dapat menjadi tim penguji kompetensi inpassing •Apabila instansi pengusul tidak dapat membentuk tim penguji, maka instansi pengusul melaporkan kpd Unit Pembina jabfungkes masing-masing •Unit Pembina jabfungkes dapat membentuk tim penguji kompetensi inpassing untuk menguji di Pusat/Daerah •Apabila peserta uji lebih dari 30 orang dapat dibentuk lebih dari satu tim penguji
- 42. Sertifikat Lulus UK Inpassing Instansi pengusul menerbitkan sertifikat lulus UK Inpassing yang ditandatangani oleh pimpinan instansi pengusul paling rendah setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama Format sertifikat UK Inpassing sesuai formulir 10 pada PMK 42/2017 Instansi pengusul menyampaikan hasil pelaksanaan UK Inpassing dalam bentuk BA dengan melampirkan FC sertifikat lulus UK Inpassing seluruh peserta yang dilegalisasi oleh pejabat yang bewenang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instnasi Pengusul denhan tembusan kepada Kemenkes dan Unit Pembina
- 43. 4. Pengangkatan Jabatan Fungsional Menerbitkan Sertifikat Kelulusan oleh Instansi Pengusul Pengangkatan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan (jenis JFK , katagori & jenjang JFK) Laporan Kegiatan secara berjenjang
- 44. 5. PELAPORAN PELAKSANAAN INPASSING A. Di Kemenkes : Unit Pembina melaporkan kpd sekretariat unit utama Sekretariat melaporkan kepada Biro Kepegawaian Kemenkes Biro Kepegawaian melaporakan kpd Badan PPSDMK Badan PPSDMK melaporkan kpd Menkes B. Di Luar Kemenkes : PyB instansi pengusul melaporkan kpd Badan PPSDMK, tembusan kpd KeMenPANRB dan BKN Badan PPSDMK atas nama Instansi Pembina melaporkan kpd Menkes, MenPAN RB dan Ka.BKN C. Dokumen Pelaporan : BA pelaksanaan UK Inpassing Daftar penetapan kebutuhan formasi jabfungkes yang ditetapkan KeMenPAN RB Daftar rekapitulasi jumlah SK inpassing yang diterbitkan D. Waktu Pelaporan : s/d Des 2018
- 45. 6. PELAPORAN INSTANSI PEMBINA, kepada : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing.
- 46. 8. JADWAL TENTATIF : No Kegiatan Waktu Pelaksana 1 Sosialisasi Inpassing Jabfung Kesehatan Januari-Desember 2017 1) Kemenkes 2) PPK dan PyB Kementerian/ Lembaga 3) PPK dan PyB Pemerintah Daerah 2 Perhitungan kebutuhan calon peserta inpassing September-Desember 2017 1) PPK dan PyB Kemenkes 2) PPK dan PyB Kementerian/ Lembaga 3) PPK dan PyB Pemerintah Daerah 3 Penyampaian e-formasi KeMenPAN-RB September-Desember 2017 1) PPK Kemenkes 2) PPK Kementerian/ Lembaga 3) PPK Pemerintah Daerah 4 Seleksi Administrasi Inpassing Januari-April 2018 1) Satker/UPT Kemenkes 2) Satker/UPT Kementerian/ Lembaga 3) Satker/UPT Pemerintah Daerah 5 Uji Kompetensi Inpassing Mei-Agustus 2018 1) Satker/UPT Kemenkes 2) Satker/UPT Kementerian/ Lembaga 3) Satker/UPT Pemerintah Daerah 6 Proses Pengangkatan September-Oktober 2017 1) PPK dan PyB Kemenkes 2) PPK dan PyB Kementerian/ Lembaga 3) PPK dan PyB Pemerintah Daerah 7 Pelaporan November-Desember 2018 1) PPK dan PyB Kemenkes 2) PPK dan PyB Kementerian/ Lembaga 3) PPK dan PyB Pemerintah Daerah