[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, mencakup ketentuan penyelenggara uji, kompetensi yang diuji, proses penyelenggaraan uji, serta harapan pengembangan uji kompetensi untuk berbagai jenis jabatan fungsional kesehatan di masa depan.

1. KEBIJAKAN
UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL
KESEHATAN

2. DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
PMK No 5 Tahun 2022
(Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan)

3. Fungsi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan
(PMK No 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan)
penyiapan perumusan kebijakan di bidang
pengembangan karier, perlindungan, dan
kesejahteraan tenaga kesehatan;
A
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga
kesehatan
B
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang pengembangan karier, perlindungan,
dan kesejahteraan tenaga kesehatan
C
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan karier, perlindungan, dan
kesejahteraan tenaga kesehatan
D
pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan
di bidang tenaga kesehatan;
E
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
F
pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.
G
UU 36 tahun 2014
(Tentang Tenaga Kesehatan)

4. 1. PENGEMBANGAN KARIR
TENAGA KESEHATAN
ASN Non ASN
Jabfungkes Pola Karir Nakes dan
Sertifikasi
SDMK BERMUTU,
PROFESIONAL DAN
BERDAYA SAING
INTERNASIONAL
KKNI Perpres 8/2012
RPermenpan 38/2017)
Permenpan 34/2011
bridging
Ahli Utama
Ahli Madya
Ahli Muda
Ahli Pertama
Penyelia
Mahir
Terampil
Ahli
Utama
Ahli
Penyelia
Mahir
Terampil
• SKKNI
•Stankom
Profesi
• Stankom
JFK
Kompetensi Internasional
LSP
2. PENJAMINAN KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN
Tunjangan, Pemberian Penghargaan, Perlindungan Hukum
bridging
KKNI Perpres 8/2012
Permenpan 38/2017
Permenpan 34/2011
bridging
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
ASN
Jabfungkes
Non ASN
Pola Karir Nakes dan
Sertifikasi
ASN
Jabfungkes
3. PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN
Tim Pengawas/ Penyidik,Tindak lanjut hasil pengawasan

5.  Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tenang Aparatur Sipil
Negera
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan ASN
 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010-2025
LANDASAN YURIDIS
 Permenkes Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
 Peraturan Menteri PAN-RB nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil

6. UTAMA
MADYA
PRATAMA
JABATAN
PIMPINAN TINGGI
ADMINSTRATOR
Eselon III
PENGAWAS
Eselon IV
PELAKSANA
Eselon V dan
JF umum
JABATAN ADMINISTRASI
(TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM)
JABATAN FUNGSIONAL
(TUSI-PELAYANAN FUNGSIONAL)
KEAHLIAN/KETRAMPILAN
 Utama
 Madya
 Muda
 Pertama
KEAHLIAN
 Penyelia
 Mahir
 Terampil
 Pemula
KETERAMPILAN
1
3
2

8. 19 Tugas Instansi Pembina
(Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017)
a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang
tugas JF;
b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis JF
c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF
d menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian KHK
m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok
e menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya
ilmiah yg inovatif
n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik profesi
& kode perilaku
g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional
h membina penyelenggaraan pelatihan fungsional
pada lembaga pelatihan
q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi
Pemerintah Pengguna; dan
i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna jabfung
s. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
jabatan

9. Mutasi /
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Penugasan Khusus
Bagan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengangkatan
Pertama
Bekerja PAK  SKP
Tunjangan
PNS
Pengembangan Karir
Formasi
Penilaian
Kinerja
Uji
Kompetensi Kualifikasi
Formasi
Ukom
Inpassing/
Promosi/
Perpindahan
Jabatan
Pengembangan
Kompetensi
Pendidikan (Tubel) dan /
Pelatihan (bimtek, e-
learning, pelatihan jarak
jauh, magang)
Perencanaan Pengangkatan
Berhenti Alih
Puncak Karir
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Pengembangan
Satker
Sistem Informasi
Panev
Formasi
Latsar
CPNS
Satker
Pengembangan
Kompetensi
1
2

10. PENGEMBANGAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL
• Pemenuhan
Angka Kredit
• SKP
• Formasi
•Pengembangan
Kompetensi dan Uji
Kompetensii
• Kualifikasi
pendidikan
sesuai persyaratan
yang dibutuhkan < D III
atau > D IV/S1
(rekrutmen,tubel atau
ibel)

11. KEWAJIBAN
PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN
KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL
Melaksanakan tugas
pokok Mencatat dan menginventarisir
Mengumpulkan bukti fisik hasil
pelaksanaan kegiatan
pelayanan/pekerjaan sehari-hari sebagai
dasar untuk pengumpulan angka kredit
MENGIKUTI
KETENTUAN LAINNYA
!
KEWAJIBAN
Tugas lain yang
diperintahkan
oleh atasan

12. Kompetensi dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
Pasal 68 ayat (1) dan (2)
• PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.
• Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan
oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
Pasal 69 ayat (1)
• Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan
kebutuhan Instansi Pemerintah
Pasal 72 ayat (1)
• Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama,
kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa
membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan

13. TEXT HERE
KEBIJAKAN
PENYELENGARAAN UJI
KOMPETENSI JFK

14. Penyelenggara Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Adalah Instansi Pemerintah Pengguna
Jabatan Fungsional Kesehatan di Pusat
dan Daerah yang sekurangnya dipimpin
oleh pejabat pimpinan tinggi pratama
(japimti pratama) setelah diberikan
rekomendasi penyelenggaraan uji dari
Kementerian Kesehatan.

15. Di hapuskan sesuai PP
17/2020

16. UjiKompetensi Jabatan
Fungsional Kesehatan
Uji Kompetensi adalah proses
pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis,
manajerial dan/atau sosial
kultural dari seorang ASN dalam
melaksanakan tugas dan fungsi
dalam jabatan.
Permenpan 13 tahun 2019

17. 1.Kompetensi
manajerial,
diukur dari tingkat
pendidikan,
pelatihan struktural
atau manajemen,
dan pengalaman
kepemimpinan.
2.Kompetensi
Teknis,
diukur dari tingkat
dan spesialisasi
pendidikan,
pelatihan teknis
fungsional, dan
pengalaman
bekerja secara
teknis.
3.Kompetensi Sosial
Kultural,
diukur dari pengalaman
kerja berkaitan dengan
masyarakat majemuk
dalam hal agama, suku,
dan budaya sehingga
memiliki wawasan
kebangsaan.
KOMPETENSI
ASN

18. Standar Kompetensi
Jabatan ASN
Permenpan Nomor 38
Tahun 2017

19. UJI KOMPETENSI JFK

20. 2016
“ Terbentuknya Bidang yang bertugas
khusus untuk pengembangan
Jabatan Fungsional Kesehatan “
“ Teridentifikasi kebutuhan regulasi
penyelenggaraan uji kompetensi bidang
kesehatan yang harus ditetapkan oleh
Instansi Pembina Jabfungkes yaitu
Kementerian Kesehatan “
2017
“ Ditetapkannya Permenkes Nomor
18 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatann Fungsional Kesehatan “
“ Tersosialisasi ke Seluruh Instansi
Pengguna JF“
“Instansi Pengguna JF di daerah tidak
semua mau menyelenggarakan karena
alasan biaya, menambah pekerjaan dll”

21. Kondisi Penyelenggaraan Ukom Jabfungkes
2018-
2021
“ Instansi Pengguna Jabfungkes di Pusat
dan Daerah Memerlukan Panduan/Juknis
Penyelenggaraan ukom untuk naik
jenjang, alih kategori, perpindahan
jabatan, promosi, pengangkatan pertama
“
“Penyelenggaran Uji Kompetensi sudah
mampu Laksana di 34 Provinsi dan
±400 Kabupaten Kota, RS, K/L, Instansi
lainya “
“Sudah sekitar 72.000 peserta uji dan
69.000 pejabat fungsional kesehatan yang
lulus ujikom kenaikan jenjang jabfungkes “
(data 2 Juli 2021)
“ Permenkes penyelenggaraan ukom
saat ini perlu menyesuaikan dengan
PP 17/2020 dan Permenpan 13/2019
“
“Sudah terbentuk tim penguji 6 jenis Jabfungkes
(Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Teknisi
Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing
Kesja di Pusat/Provinsi/Kab/Kota/RS “

22. Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan
Update data 31 Desember 2021
Tahun
2018
391 INSTANSI
7 Kementerian/Lembaga
43 Rumah Sakit
34 Dinas Kesehatan Provinsi
307 Dinas Kesehatan
Kab/kota
Total 20.759 Peserta Uji
Lulus : 19.689
Tidak Lulus: 1.070
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021

23. Harapan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi Jabfungkes yang
Implementatif, Mampu Laksana dan Berkualitas
Penyelenggaaraan Uji Kompetensi untuk 30 Jenis
Jabfungkes dan Berbagai Metode
Pengangkatan/Perpindahan Jabatan/Alih
Kategori/Alih Jenjang/Promosi
Permenpan 13/2019
“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF
yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan”
Paling Lambat
Pada juli 2022

24. SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN UKOM 30 JFK

25. RAPAT KOORDINASI SOSIALISASI UKOM 30 FJK
18-23 MARET 2022

26. DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI SOSIALISASI UKOM 30 FJK

27. Seleksi &
Penetapan
Tim Penguji
Seleksi &
Penetapan Tim
Pelaksana Uji
Penyusunan
Materi Uji
1 2 3
Persiapan Uji Kompetensi JFK
Untuk mengidentifikasi pejabat
fungsional/ASN yang memenuhi
persyaratan untuk menjadi tim
penguji.
Peserta seleksi berasal dari Instansi
Pemerintah
Seleksi untuk mendapatkan tim
penguji jabatan fungsional kesehatan
yang dapat diambil dari pejabat
fungsional kesehatan yang memiiki
jenjang tertinggi atau tim
penilaiangka kredit atau tim penguji
ukom inpasing, sepanjang memenuhi
persyaratan sbg penguji ukom jfk
Portofolio Wawancara
a. Bidang Perencanaan
b. Bidang Pembinaan &
Pengawasan
c. Bidang Sistem
Informasi
d. Sekretariat
Penulisan
 Tim Penguji tingkat Instansi
ditetapkan melalui SK
pejabat sekurangnya
dipimpin japimti pratama

28. Pelaksanaan Uji Kompetensi Daring
Pelaksanaan dengan metode
portofolio, peserta
menyampaikan berkas kepada
tim penguji sebelum pelaksanaan
Uji Kompetensi
Pelaksanaan verifikasi berkas oleh
Tim Penguji pada pelaksanaan Uji
Kompetensi dengan melakukan zoom
meeting bersama peserta uji
Proses pelaksanaan uji melalui
daring/online di dokumentasikan
dan dilaporkan dalam Berita Acara
Pelaksanaan uji
Permohonan dan pemberian
rekomendasi penyelenggaraan uji
dan nomor sertifikat disampaikan
melalui alamat email
ujikom.jabfungkes@gmail.com
1
2
3
4
Surat Edaran Kepala Badan Nomor
DM.03.01/V/0668/2020 pada
tanggal 27 April 2020

29. Tim Penguji Tingkat Pusat yang Sudah Dibentuk (10 JFK)
1.Prof. Dr. dr. Badriul Hegar Syarif, Sp.A(K),
PhD
2.Prof.Dr. dr. Siti Setiati, Sp.PD
KGer.,M.Epid.FINASIM
3.Prof. Dr. dr. Imam Subekti, Sp.PD-KEMD
4.Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, SpA(K)
5.Prof. Dr. dr. Hanifah Oswari, Sp.A(K)
6.Prof. Dr.dr. Czeresna Heriawan Soejono,
Sp.PD,K.Ger, M. Epid, MPH
7.Dr.dr. Sonar Soni Panigoro, Sp.B-
Onk(K),M.Epid, MARS
TIM PENGUJI JF DOKDIKNIS
1. DR. dr. AGUS SUSANTO KOSASIH, Sp.PK, MARS
2. dr. Eva Jeumpa Soelaeman, Sp.A
3. dr. Yucca Rosemeilya
TIM PENGUJI JF DOKTER
1. Drg.Muhammad Syafrudin Hak Sp.BM(K), MPH.Ph.D
2. Drg.Dian Bahagiarni Sp.Ortho.
3. Drg.Itja Risanti Sp.KG
TIM PENGUJI JF DOKTER GIGI
1. MG. Enny Mulyatsih, M.Kep, Sp.KMB
2. Dr. Rita Sekarsari, S.Kp, MHS
3. Cori Tri Suryani, S.Kp, M.Kep
TIM PENGUJI JF PERAWAT
1. Amalia Widyawati, S.ST
2. Salwa S.ST
3. Riamin Sitorus, S.ST, SKM, M.Kes
TIM PENGUJI JF BIDAN
1. Dra.Kurniasih,Apt., M.Pharm
2. Dra.Debby Daniel ,Apt.M.Epid
3. Dra. Nuryalis,Apt. M.Si
TIM PENGUJI JF APOTEKER
1. Emita Ajis, SKM, MPH
2. Eka Muhairyah, SPd, MKM
3. Abdurrahman, SKM, M.Kes
TIM PENGUJI JF ENTOKES
1. Marsuli
2. Heni
3. Drg. Widyawati
TIM PENGUJI JF TPKIP
1. Dr. Suwito, SKM, M. Kes
2. 2. Palge Hutagaol, SKM, MECH
3. 3. Bambang Siswanto, SKM, M. Kes
TIM PENGUJI JF ENTOKES
1. Ely Setyawati, SKM, MKM
2. Sofwan, ST, MM
3. Donal Simanjuntak, SKM, MKM
TIM PENGUJI JF TSL
NEXT  20
TIM PENGUJI
KOMPETENSI
JFK LAINNYA

30. PERSIAPAN
AKREDITASI
UKOM JFK

31. AKREDITASI UKOM JFK
Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 11
tahun 2017 tentang Manajemen PNS
“Penyelenggaraan ukom dapat dilaksanakan
oleh Instansi Pemerintah pengguna jabfung
setelah mendapat akreditasi dari Instansi
Pembina”
1
2
3
5
Peran Direktorat Binwas Tenaga Kesehatan Ditjen Nakes
Sesuai Permenkes 18 tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Kesehatan
1
2
1. Menyusun Regulasi Ukom
2. Mensosialisasikan kebijakan uji kompetensi secara berkesinambungan
3. Mengarahkan penyelenggara dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan
uji kompetensi
4. Menjadi koordinator penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional
5. Memverifikasi dan merekomendasikan penyelenggaraan uji kompetensi
6. Melakukan akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional
kesehatan
7. Membuat dan mengembangkan sistem informasi terkait uji kompetensi
8. Menerbitkan nomor sertifikat kepada peserta yang telah dinyatakan lulus
berdasarkan rekomendasi penyelenggara uji dan unit Pembina
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi
TUJUANAKREDITASI
1. Terselenggaranya uji kompetensi jabatan fungsional
kesehatan sesuai standar;
2. Memberikan penjaminan kualitas Pejabat Fungsional
Kesehatan dan penyelenggaraan uji kompetensi

32. Komponen Akreditasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
32
Tim
Penyelenggara
Materi Uji
Tim Penguji
Permenkes 18 tahun 2017
instansi/fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas
pelayanan kesehatan lainnya yang dipimpin oleh
pejabat pimpinan tinggi pratama dan tim
penyelenggara sudah dibentuk sesuai ketentuan
Uji portofolio merupakan satu metode wajib dalam pelaksanaan
uji kompetensi. Namun untuk metode uji tulis, uji lisan atau uji
praktik merupakan metode uji pilihan
1) Tim penguji adalah tenaga yang kompeten
sesuai dengan peraturan perundangan
2) Tersedia tim penguji dari satu atau lebih
jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai
dengan kebutuhan peserta uji
3) Kejelasan tugas, peran, dan tanggung
jawab tim penguji
4) Keanggotaan tim penguji

33. TERIMA KASIH
Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan