Downloaded 26 times
More Related Content
![Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempembiayaanbpjskesehatan2015kapitasiberbasiskinerja-150531003720-lva1-app6892-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Similar to BAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptx
BAHAN KEBIJAKAN UKOM (1).pptx
- 1.
- 2. DIREKTORAT PEMBINAAN DANPENGAWASAN TENAGA KESEHATAN PMK No 5 Tahun 2022 (Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan)
- 3. Fungsi Direktorat Pembinaandan Pengawasan Tenaga Kesehatan (PMK No 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan; A pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan B penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan C pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan D pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan; E pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan F pelaksanaan urusan administrasi Direktorat. G UU 36 tahun 2014 (Tentang Tenaga Kesehatan)
- 4. 1. PENGEMBANGAN KARIR TENAGAKESEHATAN ASN Non ASN Jabfungkes Pola Karir Nakes dan Sertifikasi SDMK BERMUTU, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL KKNI Perpres 8/2012 RPermenpan 38/2017) Permenpan 34/2011 bridging Ahli Utama Ahli Madya Ahli Muda Ahli Pertama Penyelia Mahir Terampil Ahli Utama Ahli Penyelia Mahir Terampil • SKKNI •Stankom Profesi • Stankom JFK Kompetensi Internasional LSP 2. PENJAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KESEHATAN Tunjangan, Pemberian Penghargaan, Perlindungan Hukum bridging KKNI Perpres 8/2012 Permenpan 38/2017 Permenpan 34/2011 bridging PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN ASN Jabfungkes Non ASN Pola Karir Nakes dan Sertifikasi ASN Jabfungkes 3. PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN Tim Pengawas/ Penyidik,Tindak lanjut hasil pengawasan
- 5. Undang-undang Nomor5 tahun 2014 tenang Aparatur Sipil Negera Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 LANDASAN YURIDIS Permenkes Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Peraturan Menteri PAN-RB nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- 6. UTAMA MADYA PRATAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI ADMINSTRATOR Eselon III PENGAWAS EselonIV PELAKSANA Eselon V dan JF umum JABATAN ADMINISTRASI (TUSI PELAYANAN PUBLIK & ADM-PEM) JABATAN FUNGSIONAL (TUSI-PELAYANAN FUNGSIONAL) KEAHLIAN/KETRAMPILAN Utama Madya Muda Pertama KEAHLIAN Penyelia Mahir Terampil Pemula KETERAMPILAN 1 3 2
- 8. 19 Tugas InstansiPembina (Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017) a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF; b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF d menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian KHK m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok e menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yg inovatif n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik profesi & kode perilaku g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional h membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah Pengguna; dan i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna jabfung s. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan
- 9. Mutasi / Promosi/ Kenaikan Jenjang/ PerpindahanJabatan/ Penugasan Khusus Bagan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan Pengangkatan Pertama Bekerja PAK SKP Tunjangan PNS Pengembangan Karir Formasi Penilaian Kinerja Uji Kompetensi Kualifikasi Formasi Ukom Inpassing/ Promosi/ Perpindahan Jabatan Pengembangan Kompetensi Pendidikan (Tubel) dan / Pelatihan (bimtek, e- learning, pelatihan jarak jauh, magang) Perencanaan Pengangkatan Berhenti Alih Puncak Karir Promosi/ Kenaikan Jenjang/ Perpindahan Jabatan/ Pengembangan Satker Sistem Informasi Panev Formasi Latsar CPNS Satker Pengembangan Kompetensi 1 2
- 10. PENGEMBANGAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL •Pemenuhan Angka Kredit • SKP • Formasi •Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensii • Kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan yang dibutuhkan < D III atau > D IV/S1 (rekrutmen,tubel atau ibel)
- 11. KEWAJIBAN PEJABAT FUNGSIONAL KESEHATAN KEWAJIBANPEJABAT FUNGSIONAL Melaksanakan tugas pokok Mencatat dan menginventarisir Mengumpulkan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan/pekerjaan sehari-hari sebagai dasar untuk pengumpulan angka kredit MENGIKUTI KETENTUAN LAINNYA ! KEWAJIBAN Tugas lain yang diperintahkan oleh atasan
- 12. Kompetensi dalam UUNomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 68 ayat (1) dan (2) • PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. • Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Pasal 69 ayat (1) • Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah Pasal 72 ayat (1) • Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan
- 13.
- 14. Penyelenggara Uji Kompetensi JabatanFungsional Kesehatan Adalah Instansi Pemerintah Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan di Pusat dan Daerah yang sekurangnya dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama (japimti pratama) setelah diberikan rekomendasi penyelenggaraan uji dari Kementerian Kesehatan.
- 15. Di hapuskan sesuaiPP 17/2020
- 16. UjiKompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan UjiKompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan. Permenpan 13 tahun 2019
- 17. 1.Kompetensi manajerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihanstruktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. 2.Kompetensi Teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. 3.Kompetensi Sosial Kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. KOMPETENSI ASN
- 18. Standar Kompetensi Jabatan ASN PermenpanNomor 38 Tahun 2017
- 19.
- 20. 2016 “ Terbentuknya Bidangyang bertugas khusus untuk pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan “ “ Teridentifikasi kebutuhan regulasi penyelenggaraan uji kompetensi bidang kesehatan yang harus ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabfungkes yaitu Kementerian Kesehatan “ 2017 “ Ditetapkannya Permenkes Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatann Fungsional Kesehatan “ “ Tersosialisasi ke Seluruh Instansi Pengguna JF“ “Instansi Pengguna JF di daerah tidak semua mau menyelenggarakan karena alasan biaya, menambah pekerjaan dll”
- 21. Kondisi Penyelenggaraan UkomJabfungkes 2018- 2021 “ Instansi Pengguna Jabfungkes di Pusat dan Daerah Memerlukan Panduan/Juknis Penyelenggaraan ukom untuk naik jenjang, alih kategori, perpindahan jabatan, promosi, pengangkatan pertama “ “Penyelenggaran Uji Kompetensi sudah mampu Laksana di 34 Provinsi dan ±400 Kabupaten Kota, RS, K/L, Instansi lainya “ “Sudah sekitar 72.000 peserta uji dan 69.000 pejabat fungsional kesehatan yang lulus ujikom kenaikan jenjang jabfungkes “ (data 2 Juli 2021) “ Permenkes penyelenggaraan ukom saat ini perlu menyesuaikan dengan PP 17/2020 dan Permenpan 13/2019 “ “Sudah terbentuk tim penguji 6 jenis Jabfungkes (Perawat, Perawat Gigi, Perekam Medis, Teknisi Elektromedis, Radiografer dan Pembimbing Kesja di Pusat/Provinsi/Kab/Kota/RS “
- 22. Penyelenggaraan Uji Kompetensi JabatanFungsional Kesehatan Update data 31 Desember 2021 Tahun 2018 391 INSTANSI 7 Kementerian/Lembaga 43 Rumah Sakit 34 Dinas Kesehatan Provinsi 307 Dinas Kesehatan Kab/kota Total 20.759 Peserta Uji Lulus : 19.689 Tidak Lulus: 1.070 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
- 23. Harapan Penyelenggaraan UjiKompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Penyelenggaaraan Uji Kompetensi Jabfungkes yang Implementatif, Mampu Laksana dan Berkualitas Penyelenggaaraan Uji Kompetensi untuk 30 Jenis Jabfungkes dan Berbagai Metode Pengangkatan/Perpindahan Jabatan/Alih Kategori/Alih Jenjang/Promosi Permenpan 13/2019 “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan” Paling Lambat Pada juli 2022
- 24. SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAANUKOM 30 JFK
- 25. RAPAT KOORDINASI SOSIALISASIUKOM 30 FJK 18-23 MARET 2022
- 26. DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASISOSIALISASI UKOM 30 FJK
- 27. Seleksi & Penetapan Tim Penguji Seleksi& Penetapan Tim Pelaksana Uji Penyusunan Materi Uji 1 2 3 Persiapan Uji Kompetensi JFK Untuk mengidentifikasi pejabat fungsional/ASN yang memenuhi persyaratan untuk menjadi tim penguji. Peserta seleksi berasal dari Instansi Pemerintah Seleksi untuk mendapatkan tim penguji jabatan fungsional kesehatan yang dapat diambil dari pejabat fungsional kesehatan yang memiiki jenjang tertinggi atau tim penilaiangka kredit atau tim penguji ukom inpasing, sepanjang memenuhi persyaratan sbg penguji ukom jfk Portofolio Wawancara a. Bidang Perencanaan b. Bidang Pembinaan & Pengawasan c. Bidang Sistem Informasi d. Sekretariat Penulisan Tim Penguji tingkat Instansi ditetapkan melalui SK pejabat sekurangnya dipimpin japimti pratama
- 28. Pelaksanaan Uji KompetensiDaring Pelaksanaan dengan metode portofolio, peserta menyampaikan berkas kepada tim penguji sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Pelaksanaan verifikasi berkas oleh Tim Penguji pada pelaksanaan Uji Kompetensi dengan melakukan zoom meeting bersama peserta uji Proses pelaksanaan uji melalui daring/online di dokumentasikan dan dilaporkan dalam Berita Acara Pelaksanaan uji Permohonan dan pemberian rekomendasi penyelenggaraan uji dan nomor sertifikat disampaikan melalui alamat email ujikom.jabfungkes@gmail.com 1 2 3 4 Surat Edaran Kepala Badan Nomor DM.03.01/V/0668/2020 pada tanggal 27 April 2020
- 29. Tim Penguji TingkatPusat yang Sudah Dibentuk (10 JFK) 1.Prof. Dr. dr. Badriul Hegar Syarif, Sp.A(K), PhD 2.Prof.Dr. dr. Siti Setiati, Sp.PD KGer.,M.Epid.FINASIM 3.Prof. Dr. dr. Imam Subekti, Sp.PD-KEMD 4.Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, SpA(K) 5.Prof. Dr. dr. Hanifah Oswari, Sp.A(K) 6.Prof. Dr.dr. Czeresna Heriawan Soejono, Sp.PD,K.Ger, M. Epid, MPH 7.Dr.dr. Sonar Soni Panigoro, Sp.B- Onk(K),M.Epid, MARS TIM PENGUJI JF DOKDIKNIS 1. DR. dr. AGUS SUSANTO KOSASIH, Sp.PK, MARS 2. dr. Eva Jeumpa Soelaeman, Sp.A 3. dr. Yucca Rosemeilya TIM PENGUJI JF DOKTER 1. Drg.Muhammad Syafrudin Hak Sp.BM(K), MPH.Ph.D 2. Drg.Dian Bahagiarni Sp.Ortho. 3. Drg.Itja Risanti Sp.KG TIM PENGUJI JF DOKTER GIGI 1. MG. Enny Mulyatsih, M.Kep, Sp.KMB 2. Dr. Rita Sekarsari, S.Kp, MHS 3. Cori Tri Suryani, S.Kp, M.Kep TIM PENGUJI JF PERAWAT 1. Amalia Widyawati, S.ST 2. Salwa S.ST 3. Riamin Sitorus, S.ST, SKM, M.Kes TIM PENGUJI JF BIDAN 1. Dra.Kurniasih,Apt., M.Pharm 2. Dra.Debby Daniel ,Apt.M.Epid 3. Dra. Nuryalis,Apt. M.Si TIM PENGUJI JF APOTEKER 1. Emita Ajis, SKM, MPH 2. Eka Muhairyah, SPd, MKM 3. Abdurrahman, SKM, M.Kes TIM PENGUJI JF ENTOKES 1. Marsuli 2. Heni 3. Drg. Widyawati TIM PENGUJI JF TPKIP 1. Dr. Suwito, SKM, M. Kes 2. 2. Palge Hutagaol, SKM, MECH 3. 3. Bambang Siswanto, SKM, M. Kes TIM PENGUJI JF ENTOKES 1. Ely Setyawati, SKM, MKM 2. Sofwan, ST, MM 3. Donal Simanjuntak, SKM, MKM TIM PENGUJI JF TSL NEXT 20 TIM PENGUJI KOMPETENSI JFK LAINNYA
- 30.
- 31. AKREDITASI UKOM JFK Pasal99 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS “Penyelenggaraan ukom dapat dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah pengguna jabfung setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina” 1 2 3 5 Peran Direktorat Binwas Tenaga Kesehatan Ditjen Nakes Sesuai Permenkes 18 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi JF Kesehatan 1 2 1. Menyusun Regulasi Ukom 2. Mensosialisasikan kebijakan uji kompetensi secara berkesinambungan 3. Mengarahkan penyelenggara dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan uji kompetensi 4. Menjadi koordinator penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional 5. Memverifikasi dan merekomendasikan penyelenggaraan uji kompetensi 6. Melakukan akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan 7. Membuat dan mengembangkan sistem informasi terkait uji kompetensi 8. Menerbitkan nomor sertifikat kepada peserta yang telah dinyatakan lulus berdasarkan rekomendasi penyelenggara uji dan unit Pembina 9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan uji kompetensi TUJUANAKREDITASI 1. Terselenggaranya uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar; 2. Memberikan penjaminan kualitas Pejabat Fungsional Kesehatan dan penyelenggaraan uji kompetensi
- 32. Komponen Akreditasi PenyelenggaraanUji Kompetensi Jabatan Fungsional 32 Tim Penyelenggara Materi Uji Tim Penguji Permenkes 18 tahun 2017 instansi/fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dan tim penyelenggara sudah dibentuk sesuai ketentuan Uji portofolio merupakan satu metode wajib dalam pelaksanaan uji kompetensi. Namun untuk metode uji tulis, uji lisan atau uji praktik merupakan metode uji pilihan 1) Tim penguji adalah tenaga yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan 2) Tersedia tim penguji dari satu atau lebih jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai dengan kebutuhan peserta uji 3) Kejelasan tugas, peran, dan tanggung jawab tim penguji 4) Keanggotaan tim penguji
- 33. TERIMA KASIH Pusat PeningkatanMutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Jl. Hang Jebat III, Blok F.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Editor's Notes
- #5 Peningkatan Mutu SDM Kesehatan memiliki peran dalam Mengembangkan Karir SDM Kesehatan dan Mengembangkan Kualifikasi SDM Kesehatan. Pengembangan Karir SDM Kesehatan dilakukan baik untuk ASN maupun Non ASN, Pengembangan Karir untuk ASN melalui Jabatan Fungsional Kesehatan dengan jenjang terampil, mahir, penyeliam ahli pertama, muda, madya dan utama. Sedangkan Pengembangan Karir untuk Non ASN dengan Pola Karir Nakes dan Sertifikasi dengan TKK 1, 2, 3, 4, 5. Pengembangan Karir ASN dan Non ASN dijembatani oleh KKNI Perpres 8/201, RCL (Required Competency Level) (Permenpan 38/2017, FES (Factor Evaluating System) Permenpan 34/2011. Kedua pengembangan karir ini didasari oleh SKKNI, Stankom profesi, Standkom JFK 2. Pengembangan Kualifikasi SDM Kesehatan dapat melalui Tubel, Bantuan Pendidikan, Fellowship serta P2KB Pengembangan Karir dan Pengembangan Kualifikasi SDM kesehatan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menghasilkan SDMK bermutu dan profesional