Disampaikan oleh Aba Subagja, S.Sos. M.AP. (Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN-RB) dalam Diskusi Publik Kepustakawanan dengan topik "Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Inpassing" yang diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional bekerjasama dengan Forum Perpusdokinfo LPNK Ristek. Jakarta, 29 Maret 2017

1. Aba Subagja
Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Jakarta, 2017
MENUJU ASN YANG PROFESIONAL
BERBASIS SISTEM MERIT MELALUI
PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
Disampaikan dalam Diskusi Publik Kepustakawanan dengan Topik
"Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pustakawan melalui Inpassing"
yang Diselenggarakan oleh Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, BSN
bekerjasama dengan Forum Perpusdokinfo LPNK Ristek
Jakarta, 29 Maret 2017

2. Sistem Karier Berbasis
Merit System1

3. UU
ASN
UU ASN
SALAH SATU PILAR REFORMASI BIROKRASI
RPP
Manajemen
PPPK
RPP
Manajemen
PNS
RPP
Kinerja &
Disiplin
RPP
Penggajian
& Tunjangan
RPP Jaminan
Pensiun &
Jaminan Hari
Tua
RPP KORPS
PROFESI
PEGAWAI
ASN
3/29/2017 3
PNS DIANGKAT DALAM
PANGKAT DAN JABATAN

4. MANAJEMEN PNS & PPPK
penyusunan dan
penetapan
kebutuhan;
pengadaan;
pangkat dan jabatan;
pengembangan
karier;
pola karier;
promosi;
mutasi;
Penilaian kinerja
penggajian dan
tunjangan;
penghargaan;
disiplin;
pemberhentian;
pensiun dan
tabungan hari tua;
dan
perlindungan.
penetapan
kebutuhan;
pengadaan;
penilaian
kinerja;
penggajian dan
tunjangan;
pengembangan
kompetensi;
pemberian
penghargaan;
disiplin;
pemutusan
hubungan
perjanjian kerja;
dan
perlindungan.
SISTEM MERIT
1
2

5. 3/29/2017
• Jabatan ASN
terdiri dari
Jabatan
Administrasi,
Jabatan
Fungsional
dan Jabatan
Pimpinan
Tinggi
Pasal 13
Undang-
Undang
Nomor 5
Tahun 2014
tentang
Aparatur
Sipil Negara
(ASN),

6. JABATAN DALAM UNDANG-UNDANG
APARATUR SIPIL NEGARA

7. VERTIKAL
HORIZONTAL
DIAGONAL
1.JPT
2.JA
3.JF

8. PENGEMBANGAN KARIER PEJABAT ASN
1. Kualifikasi
2. Kompetensi
3. Penilaian kinerja,
dan;
4. Kebutuhan Instansi
Pemerintah
1. Integritas dan;
2. Moralitas
BERDASARKAN
MEMPERTIMBANGKAN

9. Rumpun Jabatan
Kesesuaian
Kualifikasi-
Kompetensi
Kebutuhan
Organisasi/Formasi
Waktu Menduduki
Jabatan
Pengisian
Jabatan

10. KOMPOSISI ASN
JFT Guru 1.675.562 37,43 %
JFT Kesehatan 194.515 4,34 %
JFT Teknis 448.302 10,02 %
JF U
(Administrasi)
1.687.089 37,69 %
J Struktural 470.529 10,51 %
TOTAL PNS 4.475.997 100 %
JUMLAH
PNS (BKN)
PER
JANUARI 2017
JFU
Administrasi
= 64%
Asal Jumlah Pengangkatan
Persentase
(%)
RasioTerhadap
thd Total PNS
Tenaga Honorer 1.103.861* 58.8% 24.6%
Pelamar Umum 775.884 41.2% 17.3%
PENGANGKATAN CPNS NASIONAL
TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014)
Sumber: BKN, *Oktober 2016

11. Didominasi Guru
(1.319.002 orang)

12. Kebijakan Penguatan
Jabatan Fungsional
(PERATURAN MENTERI PANRB NO.
26 TAHUN 2016)
2

13. DASAR HUKUM
1
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
2
• Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah
• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor
40 Tahun 2010
• Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Presiden
Nomor 97 Tahun 2012
• Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia
Pensiun Bagi Pejabat Fungsional

14. PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN
PERPINDAHAN DARI JABATAN
LAIN
3/29/2017 14
PELANTIKAN DAN
PENGAMBILAN SUMPAH
JABATAN

15. PENYESUAIAN/INPASSING JF
1
•PEMBENTUKAN
JABATAN
FUNGSIONAL
BARU
3
•PERUBAHAN
KUALIFIKASI/PENA
MBAHAN
KATEGORI ATAU
JENJANG JABATAN
4
•KEBUTUHAN YANG
SANGAT
MENDESAK
SECARA
NASIONAL/AMAN
AT PERATURAN
PUU
JF DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMBINA
JF INSTANSI
PEMBINA LAINNYA
Penataan Organisasi
Pemerintah
Pemenuhan Kebutuhan
JF berdasar Tusi
Organisasi
Wadah Pengembangan
Karier

16. 16
1. Auditor
2. Analis Kebijakan
3. Arsiparis
4. Widyaiswara
5. Analis Kepegawaian
6. Auditor Kepegawaian
7. Assesor SDM Aparatur
8. Perencana
9. Penerjemah
10.Pranata Komputer
11.Peneliti
12.Dokter
13.Dokter Gigi
14.dsb
• JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN INSTANSI
PEMBINA
• JABATAN FUNGSIONAL DI LUAR
INSTANSI PEMBINA

17. Inpassing/Penyesuaian JF
2
1
3
Mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan bulan
Desember 2018
Penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna
memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan
perundangan dalam jangka waktu tertentu.
Menyusun Pedoman Pengangkatan
Inpassing/Penyesuaian JF5
Melakukan Pemetaan Kebutuhan baik Nasional
maupun Instansional (IP)4
Didasarkan pada kebutuhan organisasi/formasi
5

18. PNS Yang Dapat Disesuaikan
Dalam Jabatan Fungsional
PNS yang telah dan masih
menjalankan tugas di bidang
jabatan fungsional yang akan
diduduki berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang
PNS yang masih menjalankan tugas
jabatan sesuai dengan formasi
jabatan fungsional dan telah
mendapatkan kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi
Pejabat Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas yang
memiliki kesesuaian antara jabatan
terakhir yang diduduki dengan jabatan
fungsional yang akan didudukinya
PNS yang dibebaskan sementara dari
jabatannya, karena dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak diangkat dalam
jabatan/pangkat terakhir tidak dapat
memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi3/29/2017

19. PNS Yang Dapat Disesuaikan
Dalam Jabatan Fungsional (s.d.
Desember 2018
PELAKSANA
FORMASI
JABATAN
FUNGSIONAL
JPT
ADMINISTRATOR
DAN PENGAWAS
ADMINISTRATOR
JF YANG BS DAN
BELUM BT3/29/2017
3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun (terampil &
Ahli)
2 (dua) tahun sebelum BUP
(Mahir dan
Penyelia/Pertama & Muda)
Sudah Mutasi Pangkat
1 (satu) tahun
sebelum BUP
(Madya)
1 (satu) tahun sebelum BUP

20. Persyaratan Pengangkatan Dalam Jabatan
Fungsional VS Inpassing (Ahli & Terampil)
Kualifikasi Pendidikan
Kepangkatan
Pendidikan dan Pelatihan
Pengalaman
Uji Kompetensi/Sertifikasi
Pencapaian Prestasi Kerja
Penetapan Kebutuhan/Formasi Jabatan
Dapat dikecualikan
Dapat dikecualikan
Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam jabatan
fungsional berdasarkan
angka kredit kumulatif
untuk penyesuaian/
inpassing

21. AK Inpassing
(Pendidikan +
Pangkat)
AK
Pengangkatan
Dalam
Jenjang
Jabatan
Pengangkatan
Dalam
Jabatan
Fungsional
PENGANGKATAN INPASSING/PENYESUAIAN
DALAM JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
PENYESUAIAN PANGKAT DAN
JENJANG JABATAN

22. PERTAMA MUDA MADYA UTAMA
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
100 100 100 100 100 100 100 100 100
40 80 160 240 360 480 600 760
10 20 40 60 90 120 150 190
100 150 200 300 400 550 700 850 1050
PERTAMA MUDA MADYA UTAMA
III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
150 150 150 150 150 150 150 150
40 120 200 320 440 560 720
10 30 50 80 110 140 180
150 200 300 400 550 700 850 1050
MUDA MADYA UTAMA
III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
200 200 200 200 200 200 200
80 160 280 400 520 680
20 40 70 100 130 170
200 300 400 550 700 850 1050
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT DENGAN PENDIDIKAN S-1/DIV, S-2 & S-3

23. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN VERSI PERMENPAN NO 26 TAHUN 2016

24. 1. Menetapkan Tata
Cara Penyesuaian/
Inpassing
2. Penetapan
Kebutuhan
3. Menentukan Jadwal
4. Meyusun Instrumen
Uji Kompetensi
5. Melaksanakan Uji
Kompetensi
6. Pelaporan
1. Menghitung
Kebutuhan
2. Memetakan JF yang
dibutuhkan
3. Memetakan PNS
yang Memenuhi
Syarat
4. Menayampaikan
Usulan Pengangkatan
JF & Uji
Kompetensinya
5. Pelaporan
PEMBINAJF
PENGGUNAJF

25. PENDATAAN PNSYANG DIPROYEKSI INPASSING
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
NO NAMA KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
PANGKAT/
GOL RUANG
PENGALAMAN ANGKA
KREDIT
JENJANG
JABATAN

26. Agenda Kegiatan
Rapat Koordinasi
dengan Instansi
Pembina
•1 Februari
2017
Penyusunan
Juknis, Kebutuhan
dan Instrumen Uji
Kompetensi
•Mulai
Februari 2017
Pelaksanaan Uji
Kompetensi &
Rekomendasi
•Mulai Maret
2017
Pengangkatan
Dalam Jabatan
Fungsional
• Mulai April s.d.
Desember 2018
KEMENPANRB
DAN IP
INSTANSI PEMBINA
JABATAN FUNGSIONAL
PPK KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTANSI
PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL

27. PELAPORAN
Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
dalam bentuk
rekapitulasi.
Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kantor Regional Badan
Kepegawaian Negara dalam
bentuk rekapitulasi dan surat
keputusan pengangkatan dalam
jabatan fungsional melalui
penyesuaian/inpassing.

28. Penutup3

29. 1
• Kejelasan Kedudukan Dalam Organisasi
2
• Prestasi Kerja Terkait Dengan Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan
3
• Batas Usia Pensiun Lebih Tinggi
4
• Kesejahtaraan Yang Lebih Baik (Tunjangan Fungsional dan Kelas Jabatan)
5
• Mendorong Profesionalisme (Keahlian & Keterampilan Tertentu)
6
• Mewujudkan ASN Sebagai Profesi
7
• Pelaksanaan Tugas Lebih Terstruktur
Mengapa harus
Jabatan Fungsional

30. TERIMA KASIH
Semoga Sukses