Regulasi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut memberikan ketentuan mengenai kedudukan, tanggung jawab, kewenangan, peran, fungsi, kategori, jenjang, tunjangan, dan mekanisme pengangkatan jabatan fungsional terapis gigi dan mulut.
Buku pedoman perencanaan tingkat puskesmasFendy dc
Â
Perencanaan tingkat Puskesmas disusun untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, baik upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan, maupun upaya kesehatan penunjang. Perencanaan ini disusun untuk kebutuhan satu tahun agar Puskesmas mampu melaksanakannya secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan ini disusun oleh Puskesmas sebagai rencana tahunan Puskesmas yang dibiayai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat serta sumber dana lainnya.
Tujuan Khusus :
a) Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas untuk tahun berikutnya dalam upaya mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat
b) Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah diterimanya alokasi sumber daya untuk kegiatan tahun berjalan dari berbagai usulan.
Buku pedoman perencanaan tingkat puskesmasFendy dc
Â
Perencanaan tingkat Puskesmas disusun untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, baik upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan, maupun upaya kesehatan penunjang. Perencanaan ini disusun untuk kebutuhan satu tahun agar Puskesmas mampu melaksanakannya secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan ini disusun oleh Puskesmas sebagai rencana tahunan Puskesmas yang dibiayai oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat serta sumber dana lainnya.
Tujuan Khusus :
a) Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas untuk tahun berikutnya dalam upaya mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat
b) Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah diterimanya alokasi sumber daya untuk kegiatan tahun berjalan dari berbagai usulan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
CV. Karya Brillian Nusantara menjual produk DAK BKKBN dan salah satunya adalah PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Tujuan dilaksanakannya pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan Program KB di Lini Lapangan, pengembangan berbagai kegiatan Operasional di wilayah kerjanya dan meningkatkan motivasi dan kinerja Kader PPKBD / Sub PPKBD. Materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan Kader PPKBD / Sub PPKBD adalah Organisasi dan ketatalaksanaan Badan KB , PP dan PA. Pengetahuan Kontrasepsi Reproduksi Sehat Delapan Fungsi Keluarga Pengertian, Peran dan Tugas Pokok PPKBD Lima Pola Pembinaan PPKBD Pendataan Keluarga ( R/ I / KS ) Praktek kegiatan Pencatatan dan Pelaporan, dengan Narasumber dari Badan / Dinas / Instansi terkait. Dengan dilaksanakannya Pelatihan kader PPKBD / Sub PPKBD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan Program KB kedepan yang tentunya akan berpengaruh terhadap Pembangunan di Daerah
1 Set PPKBD terdiri dari :
• Tas Kerja
• Rompi
• Buku Agenda
• Payung lipat 3
• Seragam Kerja
• Lembar Balik Alat Konseling KB
• Plang Papan Nama PPKBD/SUB PPKBD
Untuk pertanyaan dan info lebih lanjut dapat menghubungi kami di No. Tlp 085100711754 / 081382068883
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR TEKNIS PEMENUHAN MUTU PELAYANAN DASAR
PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
CV. Karya Brillian Nusantara menjual produk DAK BKKBN dan salah satunya adalah PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) Tujuan dilaksanakannya pelatihan Kader PPKBD dan Sub PPKBD adalah sebagai upaya meningkatkan kemampuan manajerial pengelolaan Program KB di Lini Lapangan, pengembangan berbagai kegiatan Operasional di wilayah kerjanya dan meningkatkan motivasi dan kinerja Kader PPKBD / Sub PPKBD. Materi yang disampaikan pada kegiatan pelatihan Kader PPKBD / Sub PPKBD adalah Organisasi dan ketatalaksanaan Badan KB , PP dan PA. Pengetahuan Kontrasepsi Reproduksi Sehat Delapan Fungsi Keluarga Pengertian, Peran dan Tugas Pokok PPKBD Lima Pola Pembinaan PPKBD Pendataan Keluarga ( R/ I / KS ) Praktek kegiatan Pencatatan dan Pelaporan, dengan Narasumber dari Badan / Dinas / Instansi terkait. Dengan dilaksanakannya Pelatihan kader PPKBD / Sub PPKBD diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam melaksanakan Program KB kedepan yang tentunya akan berpengaruh terhadap Pembangunan di Daerah
1 Set PPKBD terdiri dari :
• Tas Kerja
• Rompi
• Buku Agenda
• Payung lipat 3
• Seragam Kerja
• Lembar Balik Alat Konseling KB
• Plang Papan Nama PPKBD/SUB PPKBD
Untuk pertanyaan dan info lebih lanjut dapat menghubungi kami di No. Tlp 085100711754 / 081382068883
Mata pelatihan ini membahas kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan fungsi Jabfung TGM; kategori, jenjang dan tunjangan jabfung TGM; penilaian kinerja TGM.
disusun oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Kemenkes
Disusun Oleh PTGM dan Puslat SDM Kesehatan tahun 2020
Mata pelatihan ini membahas tentang unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut, yang akan menguraikan tentang unsur utama, unsur penunjang dan pengembangan profesi. Mata pelatihan ini juga akan membahas tentang uraian kegiatan Jabatan fungsional kesehatan Terapis Gigi dan Mulut yang akan diuraikan berdasarkan definisi operasional, hasil kerja dan kualitas hasil kerja.
Paparan Dasar - Dasar Jabfung Adminkes dan Materi Jabatan Fungsional Adminkes pada Pelatihan Jabatan Fungsional Adminkes di BBPK Ciloto
Credit : dr. Agung Romilian
Modul mpi 7 PERSIAPAN UKOM JABATAN FUNGSIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT WiandhariEsaBBPKCilo
Â
Mata pelatihan ini membahas tentang penyelenggaraan uji kompetensi, hak dan kewajiban peserta uji kompetensi, persiapan peserta uji kompetensi jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut.
Disusun oleh Puslat SDM Kesehatan dan PTGMI
Sumber : SIAKPEL
Merupakan Modul Pelatihan Yang disusun Oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan PTGMI
Mata pelatihan ini membahas tentang prinsip perhitungan formasi Jabfung TGM rencana pengembangan karier jabfung TGM
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Penghitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK
Credit : Puslat SDMK
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Karya Tulis Ilmiah
Credit : Puslat SDMK
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi Kerangka Acuan dan Laporan Kegiatan
Credit : Puslat SDMK
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi Penyusunan kerangka acuan dan laporan kegiatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Sertifikasi di Bidang Kesehatan
Credit : Puslat SDMK
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan po...WiandhariEsaBBPKCilo
Â
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program program kesehatan pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Perijinan
Credit : Puslat SDMK
Bahan Tayang Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Program Kesehatan
Merupakan Bahan tayang pada pelatihan JF Adminkes yg diselenggarakan di BBPK Ciloto, disusun oleh Widyaiswara BBPK Ciloto dr. Eddy Siswanto, MPHM
Credit : dr. Eddy Siswanto, MPHM
Berikut Ini adalah Paparan Bahan tayang materi penyusunan kebijakan program kesehatan pada pelatihan jabatan fungsional Adminkes Jenjang Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Berikut Ini adalah Paparan Bahan tayang materi penyusunan kebijakan program kesehatan pada pelatihan jabatan fungsional Adminkes Jenjang Ahli di BBPK Ciloto
Credit : Etna Saraswati, SKM, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Berikut ini adalah bahan tanyang untuk materi Persiapan Pelayanan Adminkes pada pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Ahli di BBPK Ciloto
Credit : dr. Yan Bani Luza, MKM (Widyaiswara BBPK Ciloto)
Modul yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur pada Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, untuk materi inti Akreditasi Institusi
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. LANDASANYURIDIS
 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tenang Aparatur Sipil Negera
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan ASN
 Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain
Reformasi Birokrasi 2010-2025
 Permenkes Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Uji
Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan
 Peraturan Menteri PAN-RB nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang
Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil
 Peraturan Menteri PAN-RB nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
4. Tujuan Khusus
Kedudukan, tanggungjawab, kewenangan,
peran dan fungsi Jabfung TGM
kategori, jenjang dan tunjangan Jabfung
TGM
mekanisme pengangkatan dalam Jabfung
TGM penilaian kinerja TGM.
Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat
menjelaskan:
5. Materi Pokok 1.
Kedudukan,
tanggungjawab,
kewenangan, peran dan
fungsi jabfung TGM
Materi Pokok 2
Kategori, jenjang dan
tunjangan Jabfung
TGM
Materi Pokok 3
Mekanisme
Pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional
TGM
III. MATERI POKOK DAN SUB MATERI POKOK
Sub materi pokok:
• Kedudukan
• Tanggung jawab
• Kewenangan
• Peran
• Fungsi
• Pelantikan dan
pengambilan
sumpah/janji
Sub materi pokok:
• Kategori
• Jenjang jabatan
• Tunjangan
jabatan TGM
Sub materi pokok:
• Pengangkatan
pertama
• Perpindahan dari
jabatan lain
• Promosi
Materi Pokok 4
Penilaian Kinerja
Sub materi pokok:
• SKP
• Perilaku kerja
• Target angka
kredit
• Angka kredit
pemeliharaan
6. Ceramah Interaktif
Bahan tayang, modul,
laptop, LCD,
Flipchart, Spidol
Langkah 1.
Pengkondisian
Langkah 2.
Pembahasan per
Mata Pelatihan
V. M E D I A D A N A L AT
B A N T U
IV. METODE
VI. LANGKAH-LANGKAH
KEGIATAN
PEMBELAJARAN
9. INSTANSI PEMBINA JABFUNG DI LINGKUNGAN KEMENKES RI
(PMK No.60 THN 2016)
Kemenkes
Puskat
Mutu
Unit
pembina
Unit
kepegawai-
an
Unit
Pelatih-
an
1. Menyusun naskah
akademik dan matriks butir
kegiatan;
2. Mensosialisasikan
jabfungkes;
3. Melakukan pembinaan;
4. memfasilitasi ukom;
5. Memutakhirkan data
jabfungkes;
6. Memonev Jabatan
Fungsional yang menjadi
binaannya;
1. Menyusun & melaksanakan kebijakan
teknis jabfungkes
2. Memonev pengembangan
jabfungkes;
3. Mengoordinasikan hasil
binwas jfk
1. Merencanakan kebutuhan pelatihan
dan pengembangan program
pelatihan Jabfungkes;
2. Menyusun kurikulum dan modul
pelatihan jabfungkes
3. Mengevaluasi pasca pelatihan jfk
1. Usul formasi CASN;
2. Usul & Tetapkan ASN dalam
Jabfungke
3. Susun usul mutasi Jabfung
kes;
4. Susun usulan jenis dan jumlah
kebutuhan jabfungkes
5. Sharing data
10. 19 Tugas Instansi Pembina
(Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 11 tahun 2017)
a menyusun pedoman formasi JF j menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di
bidang tugas JF;
b Menyusun Standar Kompetensi JF k melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis JF
c menyusun juklak dan juknis l mengembangkan sistem informasi JF
d menyusun standar kualitas hasil kerja dan
pedoman penilaian KHK
m memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok
e menyusun pedoman penulisan karya
tulis/karya ilmiah yg inovatif
n memfasilitasi pembentukan organisasi profesi
f menyusun kurikulum pelatihan o memfasilitasi penyusunan & penetapan kode etik
profesi & kode perilaku
g menyelenggarakan pelatihan p melakukan akreditasi pelatihan fungsional
h membina penyelenggaraan pelatihan
fungsional pada lembaga pelatihan
q melakukan panev penerapan JF di seluruh Instansi
Pemerintah Pengguna; dan
i menyelenggarakan uji kompetensi r Melakukan koordinasi dengan instansi pengguna
jabfung
s Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi
11. Unit Pembina Jabfung Kesehatan
No Unit Pembina No Jabatan Fungsional
1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan
2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
2
3
Apoteker
Asisten Apoteker
3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter
5 Dokter Gigi
6 Dokter Pendidik Klinis
7 Fisioterapis
8 Okupasi Terapis
9 Ortotis Prostetis
10 Perawat
11 Terapis Gigi dan Mulut
12 Perekam Medis
13 Teknisi Gigi
14 Refraksionis Optisien
15 Terapis Wicara
4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 16 Bidan
17 Teknisi Transfusi Darah
5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 18 Fisikawan Medis
19 Pranata Labkes
20 Radiografer
21 Teknisi Elektromedis
12. NO UNIT PEMBINA NO JABATAN FUNGSIONAL
6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik,
Ditjen P2P
22 Entomolog Kesehatan
7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa &
NAPZA, Ditjen P2P
23 Psikolog Klinis
8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 24 Epidemiolog Kesehatan
9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 25 Sanitarian
10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 26 Nutrisionis
11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 27 Pembimbing Kesehatan Kerja
12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen
Kesmas
28 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Unit Pembina Jabfung Kesehatan
13. Mutasi /
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Penugasan Khusus
Bagan Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengangkatan
Pertama
Bekerja PAK ïƒ SKP
Tunjangan
PNS (JFU/JFT/JA)
Pengembangan Karir
Formasi
Penilaian
Kinerja
Uji
Kompeten
si Kualifikasi
Formasi
Ukom
Inpassing/
Promosi/
Perpindahan
Jabatan
Pengembangan
Kompetensi
Pendidikan (Tubel) dan /
Pelatihan (bimtek, e-
learning, pelatihan jarak
jauh, magang)
Perencanaan Pengangkatan
Berhenti Alih
Puncak Karir
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Pengembangan
Satker
Sistem Informasi
Panev
Formasi
Latsar
CPNS
Satker
Pengembangan
Kompetensi
1
2
15. Uraian Materi
01
Terapis Gigi dan Mulut berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional di bidang
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau
Fasilitas Kesehatan Lainnya di lingkungan
Instansi Pemerintah
02
Kedudukan Terapis Gigi dan Mulut
sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam peta
jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi
unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban
kerja dilaksanakan sesuai Ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Materi Pokok 1. Kedudukan, tanggungjawab, kewenangan, peran dan fungsi jabfung TGM
KEDUDUKAN
16. Tanggung Jawab
Terapis Gigi dan Mulut bertanggung jawab
secara langsung kepada Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat
Administrator, atau Pejabat Pengawas
yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Terapis Gigi dan Mulut.
Kewenangan
Pejabat fungsional TGM diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai
dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan
peraturan yang berlaku.
Peran
Dengan kompetensi yang dimiliki, Terapis
Gigi dan Mulut dapat berperan sebagai
sumber daya manusia kesehatan gigi yang
mempunyai peran dalam pelayanan asuhan
kesehatan gigi dan mulut dalam aspek
promotif, dan preventif pelayanan asuhan
kesehatan gigi dan mulut.
Fungsi
Terapis Gigi dan Mulut, sesuai dengan
pengetahuan dan kemampuan profesionalnya,
berfungsi memberikan layanan asuhan
kesehatan gigi dan mulut kepada individu,
keluarga dan masyarakat.
17. Materi Pokok 2. Kategori, Jenjang dan Tunjangan Jabfung
TGM
Kategori
â—¦ Jabatan fungsional Terapis Gigi dan Mulut
merupakan jabatan fungsional yang terdiri
dari kategori keterampilan dan keahlian
Jenjang Jabatan
1. Jenjang jabatan fungsional Terapis
Gigi dan Mulut kategori keterampilan
:
- Terampil
- Mahir
- Penyelia
2. Jenjang jabatan fungsional Terapis
Gigi dan Mulut kategori keahlian :
- Ahli Pertama
- Ahli Muda
- Ahli Madya
Tunjangan Jabtan Fungsional TGM
â—¦ Dalam penetapan tunjangan jabatan fungsional terapis
gigi dan mulut proses evaluasi jabatan dilaksanan
dengan berpedoman pada Peraturan yang berlaku.
â—¦ Berdasarkan ketentuan, terdapat 9 kriteria yang
digunakan untuk menilai jabatan fungsional terapis gigi
dan mulut yaitu : Pengetahuan, Pengawasan Penyelia,
Pedoman, Kompleksitas, Ruang Lingkup dan Dampak,
Hubungan Personal, Tujuan Hubungan, Tuntutan Fisik,
Kondisi Lingkungan
18. PANGKAT/JENJANG JABATAN TERAPIS GIGI DAN MULUT
JABATAN
FUNGSIONAL JENJANG JABATAN JENJANG KEPANGKATAN
GOLONGAN/
RUANG
TGM
Keterampilan
Terampil
a. Pengatur Muda II/b
b. Pengatur II/c
c. Pengatur Tingkat I II/d
Mahir
a. Penata Muda III/a
b. Penata Muda Tingkat I III/b
Penyelia
a. Penata III/c
b. Penata Tingkat I III/d
19. PANGKAT/JENJANG JABATAN TERAPIS GIGI DAN MULUT
JABATAN
FUNGSIONAL JENJANG JABATAN JENJANG KEPANGKATAN
GOLONGAN/
RUANG
TGM Ahli
Pertama a. Penata Muda Tingkat I III/b
Muda a. Penata III/c
b. Penata Tingkat I III/d
Madya
a. Pembina IV/a
b. Pembina Tingkat I IV/b
c. Pembina Utama Muda IV/c
20. Materi Pokok 3. Mekanisme Pengangkatan dalam Jabfung TGM
Pengangkatan Pertama
• Pengangkatan
pertama merupakan
pengangkatan yang
diperuntukan untuk
mengisi lowongan
kebutuhan Jabatan
Fungsional Terapis
Gigi dan Mulut dari
Calon PNS.
Perpindahan dari Jabatan
Lain
• Pengangkatan Jabatan
Fungsional melalui
perpindahan dari
jabatan lain harus
mempertimbangkan
ketersediaan lowongan
jenjang jabatan
fungsional yang akan
diduduki.
Promosi
Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan
Mulut melalui Promosi,
dilaksanakan dalam hal:
• PNS yang belum
menduduki Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan
Mulut; atau
• kenaikan jenjang Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan
Mulut satu tingkat lebih
tinggi dalam satu kategori
Jabatan Fungsional Terapis
Gigi dan Mulut.
21. Persyaratan jabatan untuk pengangkatan pertama
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah Diploma III Keperawatan Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut bagi
kategori keterampilan;
e. berijazah paling rendah Diploma IV Keperawatn Gigi/Kesehatan Gigi/Terapis Gigi dan Mulut
bagi kategori keahlian;
f. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) Terapis Gigi dan Mulut;
g. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial
kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; (DIHAPUS
sesuai PP 17 tahun 2020) dan
h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
22. Alih Kategori
a. Tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut keahlian;
b. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi
sosial kultural sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi
Pembina;
c. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan ketentuan pangkat Jabatan
Fungsional Terapis Gigi dan Mulut kategori keahlian
d. berusia paling tinggi sesuai ketentuan
23. Pengangkatan Perpindahan
dari Jabatan Lain
 lulus uji kompetensi
 pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
asuhan kesehatan gigi dan mulut paling singkat 2 (dua) tahun
 berusia paling tinggi:
 53 (lima puluh tiga) tahun: Jabatan Fungsional TGM kategori
keterampilan, Jabatan Fungsional TGM Ahli Pertama, dan
Jabatan Fungsional TGM Ahli Muda;
 55 (lima puluh lima) tahun: Jabatan Fungsional TGM Ahli
Madya
24. • SKP
Target kinerja Terapis Gigi dan Mulut berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan dan untuk masing-masing jenjang diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan
sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
• Perilaku Kerja
Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Terapis
Gigi dan Mulut
• Target Angka Kredit
Berisi tentang target angka kredit untuk masing-masing jenjang baik kategori keahlian maupun
keterampilan
• Angka Kredit Pemeliharaan
Angka kredit pemeliharaan diperuntukan bagi Terapis Gigi dan Mulut Kategori Keterampilan
dan Keahlian yang telah memenuhi jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia
lowongan jabatan.
Materi Pokok 4. Penilaian Kinerja
25. TARGET ANGKA KREDIT
JENJANG
ANGKA KREDIT
MINIMAL
TERAMPIL 5
MAHIR 12,5
PENYELIA 25
Target Angka kredit bagi TGM kategori
keterampilan setiap tahun ditetapkan
paling sedikit
KETERAMPILAN
KETERAMPILAN
KEAHLIAN
Target Angka kredit bagi TGM kategori
keahlian setiap tahun ditetapkan paling
sedikit
JENJANG
ANGKA KREDIT
MINIMAL
PERTAMA 12,5
MUDA 25
MADYA 37,5
Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud
tidak berlaku bagi TGM Penyelia dan TGM
Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi
dalam jenjang jabatan yang didudukinya
27. REFERENSI
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017
tentang Manajemen PNS
1
2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang
Manajemen PNS
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37
tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional
Terapis Gigi dan Mulut
Rancangan SKB Menkes dan BKN
tentang Juklak Jabfung TGM
5
6 Rancangan Juknis Jabfung TGM
Rancangan Perpres Tunjangan
Jabfung TGM
7
3