SlideShare a Scribd company logo
1 of 41
PEMENUHAN KEBUTUHAN
ASN KEMENKES
TAHUN 2019
Disampaikan pada:
Pertemuan Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Ropeg - Kemenkes
Yogyakarta, 25 April 2019
oleh :
Kepala Bagian Pengadaan Pegawai – Biro Kepegawaian
UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 56,
PP 11 Tahun 2017 dan PP 49 tahun 2018
“Setiap Instansi Pemerintah WAJIB menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan PNS dan PPPK BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA”
“ Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci tiap tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan, memperhitungkan dinamika
organisasi, peta jabatan dan kegiatan yg mendukung pencapaian tujuan
instansi pemerintah”
“Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan
penyusunan kebutuhan PNS”
PEMENUHAN KEBUTUHAN ASN
2
KEBIJAKAN
NASIONAL
Anjab, ABK, Peta
Jabatan, dan
kebutuhan yg
ditetapkan PPK
Minus Growth
JF dan Jab Teknis
yg mendukung
core business
Nawacita
Jabatan terkait
pengelolaan
keuangan
negara dari
lulusan PKN
STAN
KEBIJAKAN KEMENKES
Jabatan
mendukung
Core
Business
JF Kesehatan
untuk
mendukung
Nawacita
Penguatan
Sistem
Rujukan
Peningkatan
Kompetensi
Pendidik di
Poltekkes
PenguatanP
enelitian
Penguatan
cegah
tangkal
penyakit
Menunjang
WTP
Penguatan
Pengelolaan
BLU
PEMENUHAN ASN TAHUN 2015-2019
3
FORMASI ASN MEMPERTIMBANGKAN
4
Susunan organisasi dan tata kerja;
Jenis dan sifat urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab instansi;
Jumlah dan komposisi PNS yang ada (Bezetting) menurut jabatan;
Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Batas Usia Pensiun;
Rasio antara jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator dan
Pengawas dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan
jabatan pelaksana;
Rasio belanja pegawai.
TANTANGAN DAN
RENCANA TINDAK LANJUT
5
6
Fokus Perbaikan Manajemen ASN
di Era Industri 4.0
Peren
canaan
Perekrutan
dan Seleksi
Pengem
bangan
Kompe
tensi
Penilaian
Kinerja
dan Peng
hargaan
Promosi,
Rotasi dan
Karir
Purna
bakti
Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya
12
PejabatPimpinan
Tinggi Pratama
199
50.314
119.852
(Per Feb 2019)
1.938
PEMETAAN KEBUTUHAN PEGAWAI KEMENKES
M
O
R
A
T
O
R
I
U
M
M
O
R
A
T
O
R
I
U
M
M
O
R
A
T
O
R
I
U
M
Alokasi
Formasi
Pemenuhan
SIMKA Feb 2019
1.487
Pejabat
Administrasi
2037
JabPelaksana 22401
JabFungsional 25665
KONDISI TENAGA NON PNS DI KEMENKES
• Rumah Sakit vertikal
• Poltekkes
• Balai Besar
• Jumlah Tenaga Tetap BLU :
8.456
• Rumah Sakit Vertikal
• Poltekkes
• Balai Besar
• Jumlah Tenaga Kontrak BLU :
4.394
• Terdiri dari pengemudi, pramubakti,
petugas keamanan dan petugas
kebersihan
• Jumlah Tenaga PPNPN : 5.298
TETAP
BLU
KONTRAK
BLU
PPNPN
*Jumlah Tenaga Non PNS Per Maret 2019 : 18.148
8
10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF KESEHATAN JENJANG AHLI
No Jabatan Jumlah
ABK Eksisting +/-
1 Perawat 8998 3464 5534
2 Dokter Pendidik Klinis 5760 1141 4619
3 Dokter 4672 1374 3298
4 Epidemiolog Kesehatan 937 142 795
5 Apoteker 933 285 648
6 Pranata Laboratorium Kesehatan 779 282 497
7 Sanitarian 669 171 498
8 Administrator Kesehatan 654 9 645
9 Nutrisionis 588 277 311
10 Entomolog Kesehatan 473 44 429
9
10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
ABK Eksisting +/-
1 Perawat 15454 8309 7145
2 Asisten Apoteker 2460 690 1770
3 Pranata Laboratorium Kesehatan 2287 816 1471
4 Perekam Medis 1929 616 1313
5 Bidan 1076 490 586
6 Sanitarian 985 174 811
7 Radiografer 825 318 507
8 Teknisi Elektromedis 734 195 539
9 Epidemiolog Kesehatan 694 67 627
10 Entomolog Kesehatan 549 21 528
Jumlah
No Jabatan
10
10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF NON KESEHATAN JENJANG AHLI
No Jabatan Jumlah
ABK Eksisting +/-
1 Dosen 5678 3488 2190
2 Pranata Lab Pendidikan 1147 33 1114
3 Auditor 798 219 579
4 Perencana 741 12 729
5 Analis Kepegawaian 672 62 610
6 Peneliti 660 383 277
7 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 645 67 578
8 Arsiparis 555 8 547
9 Pranata Komputer 513 31 482
10 Analis Kebijakan 364 1 363
11
10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF NON KESEHATAN JENJANG TERAMPIL
ABK Eksisting +/-
1 Pranata Lab Pendidikan 1256 19 1237
2 Arsiparis 1242 37 1205
3 Analis Kepegawaian 885 52 833
4 Pranata Komputer 720 22 698
5 Pranata Hubungan Masyarakat 460 33 427
6 Pustakawan 282 36 246
7 Teknisi Litkayasa 241 95 146
8 Auditor 60 4 56
9 Pekerja Sosial 58 21 37
10 Statistisi 1 0 1
Jumlah
No Jabatan
12
EVALUASI ANJAB
DAN ABK
EVALUASI PETA
JABATAN DAN
KEBUTUHAN
PENATAAN NON-PNS
PENINGKATAN
KOMPETENSI
Upaya yang
perlu
dilakukan
PENGANGKATAN
DALAM JABATAN
REDISTRIBUSI
Penataan
Pegawai
e-Formasi
SOTK
Perubahan
kelembagaan
13
STRATEGI PEMENUHAN
DOKTER SPESIALIS DAN DOSEN
323
15
92
197
12
60
189
8
59
11 4 1
8 4 1
Dokter Ahli Pertama (Dokter
Spesialis)
Dokter Gigi Ahli Pertama
(Dokter Gigi Spesialis)
Dosen (Asisten Ahli)
FORMASI REALISASI SK CPNS MENGUNDURKAN DIRI TIDAK BERSEDIA MENJADI CPNS
55.11%
26.67%
63.04%
Dokter Ahli
Pertama (Dokter
Spesialis)
Dokter Gigi Ahli
Pertama (Dokter
Gigi Spesialis)
Dosen (Asisten
Ahli)
% PEMENUHAN FORMASI
228
20
144
106
10
133
89
9
131
18 1 2
17 1 2
Dokter Ahli Pertama (Dokter
Spesialis)
Dokter Gigi Ahli Pertama
(Dokter Gigi Spesialis)
Dosen (Asisten Ahli)
FORMASI REALISASI SK CPNS MENGUNDURKAN DIRI TIDAK BERSEDIA MENJADI CPNS
31.14%
40.00%
89.58%
Dokter Ahli
Pertama (Dokter
Spesialis)
Dokter Gigi Ahli
Pertama (Dokter
Gigi Spesialis)
Dosen (Asisten
Ahli)
% PEMENUHAN FORMASI
FORMASI TAHUN 2017 - SATKER
FORMASI TAHUN 2018 - PENGELOMPOKAN
DISKUSI
“
Untuk Formulir 1 telah diisi dengan data sebagai berikut:
1. Susunan jabatan dan ABK berdasarkan peta jabatan terakhir yang telah diverifikasi oleh Biro
Hukum dan Organisasi – Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
2. Data Keberadaan Pegawai (PNS, CPNS STAN, CPNS Umum) berdasarkan SIMKA per bulan Februari
2019
3. Data BUP berdasarkan SIMKA per bulan Februari 2019.
4. Formasi Inpassing berdasarkan KepmenPAN-RB Nomor 719 Tahun 2018.
5. Data Non-PNS merupakan eksisting tahun 2019 (per Februari 2019) yang telah dilaporkan.
6. Kekurangan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK selama 5 tahun, yang dirinci per tahun.
7. Usul kebutuhan ASN tahun 2019 (CPNS dan PPPK) diisi sesuai dengan jumlah BUP ditambah 30%,
yang dirinci menjadi: CPNS dan PPPK, kecuali bagi satuan kerja yang tidak memiliki BUP maka
dapat mengusulkan maksimal 2 orang. Untuk jumlah BUP paling banyak 2 dapat mengusulkan
maksimal BUP+2 orang.
17
Petunjuk Umum…(1)
“
8. Jabatan PPPK meliputi jabatan fungsional kecuali jabatan di bidang rahasia negara, hankam,
pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan SDA, pengelolaan keuangan
negara, dan hubungan luar negeri.
9. Usul Inpassing Tahun 2019 harus memperhatikan kebutuhan, peta jabatan, dan PNS yang akan
KP reguler atau KP fungsional satu jenjang di bawahnya.
10.Untuk kolom 1 – 29 pada Formulir 1 tidak boleh dirubah, kecuali terdapat beberapa data yang
kurang tepat dengan disertai penjelasan. Apabila terdapat perubahan maka:
a) penambahan jabatan di luar jabatan yang tersedia agar ditambahkan pada baris paling
bawah dan kolom diberi warna merah; dan
b) perubahan angka agar kolom diberi warna merah.
18
Petunjuk Umum…(2)
BEZETTING DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
19
Formulir 1
PNS
(data
feb 19)
CPNS
STAN
(THN
2018)
CPNS
UMUM
(THN
2018)
Utama
Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Mahir
Terampil
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
CPNS
2019
PPPK
2019
INPASSIN
G
2019
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2
NO
UNIT UTAMA
SATUAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN PELAKSANA
ABK
KEBERADAAN
TOTAL
(4+5+6)
FORMASI
INPASSING
2018
JF Ahli JF Terampil
JP
Non
PNS
(data
feb
19)
BUP
Kekurangan
(3-7-8+BUP per thn)
Usul Kebutuhan
ASN 2019
20
Formulir 1
CONTOH BEZETTING
DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA
TAHUN 2019
PNS
(data
feb 19)
CPNS
STAN
(THN
2018)
CPNS
UMUM
(THN
2018)
Utama
Madya
Muda
Pertama
Penyelia
Mahir
Terampil
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2019
2020
2021
2022
2023
2024
CPNS
2019
PPPK
2019
INPASSIN
G
2019
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta 3,929 1,812 2 100 1,914 25 13 181 137 67 0 199 97 773 0 92 89 70 79 56 95 2,107 2,196 2,266 2,345 2,401 2,496
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Administrator Kesehatan Pertama 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Data dan Informasi 21 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1 0 0 0 0 4 5 5 5 5 5 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Kebijakan Barang Milik Negara 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Kepegawaian 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Kepegawaian Ahli 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Kepegawaian Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Kepegawaian Mahir 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 5 5 6 6 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Kepegawaian Muda 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Kepegawaian Penyelia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Kepegawaian Pertama 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Kepegawaian Terampil 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Analis Keuangan 55 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 51 51 51 51 52 53 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Apoteker 0 6 0 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 -21 -21 -21 -21 -21 -21 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Apoteker Madya 13 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9 9 10 10 10 12 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Apoteker Muda 9 9 0 0 9 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Apoteker Pertama 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Apoteker Utama 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Arsiparis 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Arsiparis Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Arsiparis Mahir 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Arsiparis Muda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Arsiparis Penyelia 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Arsiparis Pertama 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
Arsiparis Terampil 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 1
ABK
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
2
KEBERADAAN
Kekurangan
(3-7-8+BUP per thn)
FORMASI
INPASSING
2018
Usul Kebutuhan
ASN 2019
TOTAL
(4+5+6)
JF Ahli JF Terampil
JP
Non
PNS
(data
feb 19)
BUP
NO
UNIT UTAMA
SATUAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN PELAKSANA
“
Formulir 1 merupakan Bezetting Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk
pengisian sbb:
1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan.
2. Kolom 2, diisi unit utama, satuan kerja, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
3. Kolom 3, diisi data jumlah Analisis Beban Kerja (ABK) yg telah direview terakhir oleh Biro Hukum
dan Organisasi - Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
4. Kolom 4, diisi data jumlah PNS (per bulan Februari 2019).
5. Kolom 5, diisi data jumlah CPNS STAN yang diangkat tahun 2018.
6. Kolom 6, diisi data jumlah CPNS Umum yang diangkat tahun 2018.
7. Kolom 7, jumlah total PNS (kolom 4), CPNS STAN (kolom 5), dan CPNS Umum (kolom 6).
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1
21
“
8. Kolom 8, diisi data formasi inpassing tahun 2018.
9. Kolom 9 – 12, diisi data jumlah Jabatan Fungsional sesuai jenjang keahlian.
10. Kolom 13 – 15, diisi data jumlah Jabatan Fungsional sesuai jenjang keterampilan.
11. Kolom 16, diisi data jumlah Jabatan Pelaksana.
12. Kolom 17, diisi data jumlah Non-PNS (per bulan Februari 2019).
13. Kolom 18, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2019.
14. Kolom 19, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2020.
15. Kolom 20, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2021.
16. Kolom 21, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2022.
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1
22
“
17. Kolom 22, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2023.
18. Kolom 23, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2024.
19. Kolom 24, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2019 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 +
kolom 18).
20. Kolom 25, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2020 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 +
kolom 19).
21. Kolom 26, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2021 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 +
kolom 20).
22. Kolom 27, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2022 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 +
kolom 21).
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1
23
“
23. Kolom 28, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2023 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 +
kolom 22).
24. Kolom 29, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2024 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 +
kolom 23).
25. Kolom 30, diisi data jumlah usulan CPNS 2019 (rincian sesuai Formulir 2).
26. Kolom 31, diisi data jumlah usulan PPPK 2019 (rincian sesuai Formulir 3) hanya untuk jabatan
fungsional.
27. Kolom 32, diisi data jumlah usulan Inpassing 2019 (rincian sesuai Formulir 4).
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1
24
REVISI USUL KEBUTUHAN CPNS
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
25
Formulir 2
SATUAN KERJA:
1 2 3 4 5 6
1
2
3
NO NAMA JABATAN
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
USUL
KEBUTUHAN
UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN
JUMLAH
REVISI USUL KEBUTUHAN CPNS
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
26
Formulir 2
SATUAN KERJA: Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
1 2 3 4 5 6
1 Dokter Gigi Pertama Spesialis Bedah Mulut 2 KSM Bedah Mulut
2 Asisten Apoteker Terampil D-III Farmasi 1 Instalasi Farmasi
3 Dokter Pendidik Klinis Ahli
Pertama
Spesialis Anestesi 1 Departemen Medik Anestesiologi
dan Terapi Intensif
4 Pranata Laboratorium
Kesehatan Terampil
D-III Analis Kesehatan 1 Unit Pelayanan Rawat Jalan
Terpadu
5 Nutrisionis Pertama D-IV/S-1 Gizi 1 Instalasi Gizi
6 Analis Keuangan S-1 Akuntansi 1 Subbagian Keuangan
7 Analis Data dan Informasi S-1 Statistik 1
Komite Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi Rumah Sakit
8
KETERANGAN
JUMLAH
NO NAMA JABATAN
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
USUL
KEBUTUHAN
UNIT KERJA PENEMPATAN
“
Formulir 2 merupakan Revisi Usul Kebutuhan CPNS tiap Satker di lingkungan Kementerian
Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb:
1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan.
2. Kolom 2, diisi nama jabatan, nomenklatur jabatan harus sesuai dengan Permenkes
Nomor 17 Tahun 2017 dan ada di peta jabatan (Permenkes Nomor 556 Tahun 2017
untuk Kantor Pusat dan Permenkes yang sudah divalidasi Biro Hukor untuk UPT); usul
kebutuhan CPNS dapat mengisi Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Terampil,
serta Jabatan Pelaksana yang tidak memiliki jenjang jabatan fungsional dan sangat
dibutuhkan.
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 2
27
“
3. Kolom 3, diisi kualifikasi pendidikan, jenjang kualifikasi pendidikan ditulis sbb:
a) D-III/ D-IV/ S-1/ S-2/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Spesialis/Ners/Apoteker;
b) Nomenklatur kualifikasi pendidikan dapat di cek pada: https://banpt.or.id/
direktori/prodi/pencarian_prodi;
c) Untuk kualifikasi pendidikan yang berasal dari peminatan tertentu maka dituliskan dalam kurung
setelah pendidikan utamanya, misal S-1 Kesehatan Masyarakat (peminatan epidemiologi).
d) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang membutuhkan basic pendidikan tertentu dapat dituliskan
dengan menambahkan (basic ...) setelah pendidikan magisternya, misal S-2 Kesehatan Masyarakat
(basic S-1 Keperawatan/Ners); dan
e) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang basic pendidikannya tidak linear dengan pendidikan
magisternya, harus dapat memastikan ada lulusannya.
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 2
28
“
4. Kolom 4, diisi jumlah usul kebutuhan CPNS, jumlah yang diusulkan berdasarkan kebutuhan untuk satu
jabatan.
5. Kolom 5, diisi unit kerja penempatan, satuan kerja terkecil (bisa eselon 4, eselon 5 atau non-struktural).
6. Kolom 6, diisi keterangan, melengkapi kolom 2, 3, 4, dan 5.
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 2
29
USUL KEBUTUHAN PPPK
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
30
Formulir 3
SATUAN KERJA:
1 2 3 4 5 7
2 … dst
6
NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
USUL
KEBUTUHAN
UNIT KERJA
PENEMPATAN
KETERANGAN
RENCANA
MASA KERJA
USUL KEBUTUHAN PPPK
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
31
Formulir 3
SATUAN KERJA: Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
1 2 3 4 5 7
1 Analis Kepegawaian
Madya
S-2 Manajemen 1 Bagian….. 3 tahun - Pengalaman kerja di
bidang pengelolaan /
manajemen SDM
minimal 5 tahun
- Pengalaman
melakukan assessment
pegawai
2 … dst
RENCANA
MASA KERJA
NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
USUL
KEBUTUHAN
UNIT KERJA
PENEMPATAN
6
KETERANGAN
“
Formulir 3 merupakan Usul Kebutuhan PPPK tiap Satker di lingkungan Kementerian
Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb:
1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan.
2. Kolom 2, diisi nama jabatan, nomenklatur jabatan harus sesuai dengan Permenkes
Nomor 556 Tahun 2017 untuk Kantor Pusat dan Permenkes yang sudah divalidasi Biro
Hukor untuk UPT; PPPK hanya dapat mengisi Jabatan Fungsional (baik jenjang
Keterampilan maupun Keahlian).
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3
32
“
3. Kolom 3, diisi kualifikasi pendidikan, jenjang kualifikasi pendidikan ditulis sbb:
a) D-III/ D-IV/ S-1/ S-2/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Spesialis/Ners/Apoteker;
b) Nomenklatur kualifikasi pendidikan dapat di cek pada: https://banpt.or.id/
direktori/prodi/pencarian_prodi;
c) Untuk kualifikasi pendidikan yang berasal dari peminatan tertentu maka dituliskan dalam
kurung setelah pendidikan utamanya, misal S-1 Kesehatan Masyarakat (peminatan
epidemiologi).
d) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang membutuhkan basic pendidikan tertentu dapat
dituliskan dengan menambahkan (basic ...) setelah pendidikan magisternya, misal S-2
Kesehatan Masyarakat (basic S-1 Keperawatan/Ners); dan
e) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang basic pendidikannya tidak linear dengan pendidikan
magisternya, harus dapat memastikan ada lulusannya.
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3
33
“
4. Kolom 4, diisi jumlah usul kebutuhan PPPK berdasarkan kebutuhan untuk satu jabatan.
5. Kolom 5, diisi unit kerja penempatan, satuan kerja terkecil (bisa eselon 4, eselon 5 atau non-
struktural).
6. Kolom 6, diisi lama rencana penempatan, minimal 1 tahun, dan dapat di tetapkan lebih dari 1
tahun sesuai kebutuhan satker.
7. Kolom 7, diisi keterangan tentang kualifikasi/keahlian khusus seperti pengalaman, sertifikat
khusus, atau kriteria lain yang dibutuhkan (melengkapi kolom 2, 3, 4, dan 5). Persyaratan
pengalaman minimal untuk jabatan dimaksud sebagai berikut:
a) Jenjang fungsional Pertama/Terampil minimal pengalaman 2 (dua) tahun;
b) Jenjang fungsional Muda/Mahir minimal pengalaman 4 (empat) tahun;
c) Jenjang fungsional Madya/Penyelia minimal pengalaman 6 (enam) tahun; dan
d) Jenjang fungsional Utama minimal pengalaman 8 (delapan) tahun.
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3
34
“
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3
35
JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PPPK SESUAI DENGAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG JENIS JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA YANG DAPAT DIISI OLEH
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
NO JABATAN FUNGSIONAL NO JABATAN FUNGSIONAL
1 Administrator Kesehatan 25 Peneliti
2 Analis Kebijakan 26 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
3 Analis Kepegawaian 27 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
4 Apoteker 28 Perawat
5 Arsiparis 29 Perawat Gigi
6 Dokter 30 Perekam Medis
7 Dokter Gigi 31 Perencana
8 Asisten Apoteker 32 Pranata Hubungan Masyarakat
9 Asisten Penata Anestesi 33 Pranata Komputer
10 Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur 34 Pranata Laboratorium Kesehatan
11 Auditor Kepegawaian 35 Pranata Laboratorium Pendidikan
12 Bidan 36 Psikolog Klinis
13 Dokter Pendidik Klinis 37 Pustakawan
14 Dosen 38 Radiografer
15 Entomolog Kesehatan 39 Refraksionis Optisien
16 Epidemiolog Kesehatan 40 Sanitarian
17 Fisikawan Medis 41 Statistisi
18 Fisioterapis 42 Teknisi Elektromedis
19 Nutrisionis 43 Teknisi Gigi
20 Okupasi Terapis 44 Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
21 Ortotis Prostetis 45 Teknisi Transfusi Darah
22 Pekerja Sosial 46 Terapis Wicara
23 Pembimbing Kesehatan Kerja 47 Widyaiswara
24 Penata Anestesi
USUL KEBUTUHAN INPASSING
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
36
Formulir 4
SATUAN KERJA:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
UNIT KERJA
PENEMPATAN
KETERANGAN
NO NAMA JABATAN ABK EKSISTING
USUL
KEBUTUHAN
NAMA
PEGAWAI
NIP GOL
USUL KEBUTUHAN INPASSING
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
37
Formulir 4
SATUAN KERJA: Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Analis Kepegawaian
Madya
1 0 2 1. A
2. B
1. 19xxxxxxxxxxxxxxxx
2. 19xxxxxxxxxxxxxxxx
1. IV/a
2. IV/a
1. S-1 Hukum
2. S-2 Kesehatan
Masyarakat
Direktorat Sumber
Daya Manusia dan
Pendidikan
KETERANGAN
NAMA
PEGAWAI
NIP GOL
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
UNIT KERJA
PENEMPATAN
NO NAMA JABATAN ABK EKSISTING
USUL
KEBUTUHAN
“
Formulir 4 merupakan Usul Kebutuhan Inpassing Jabfung tiap Satker di lingkungan Kementerian
Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb:
1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan.
2. Kolom 2, diisi nama jabatan, nomenklatur jabatan harus sesuai dengan PMK 556/2017 untuk
Kantor Pusat dan PMK yang sdh divalidasi Biro Hukor untuk UPT.
3. Kolom 3, diisi ABK, hasil perhitungan kebutuhan pegawai yang telah divalidasi oleh Biro Hukor.
4. Kolom 4, diisi eksisting pegawai pada masing-masing jabatan, jumlah pegawai yang menduduki
jabatan tersebut dan pada unit penempatan yang sama.
5. Kolom 5, diisi usul kebutuhan, jumlah yang diusulkan berdasarkan kebutuhan untuk satu
jabatan.
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 4
38
“
6. Kolom 6, diisi nama pegawai, penulisan nama pegawai tanpa gelar.
7. Kolom 7, diisi NIP, 18 digit nomor induk pegawai.
8. Kolom 8, diisi golongan ruang, I/a s/d IV/e.
9. Kolom 9, diisi kualifikasi pendidikan, jenjang kualifikasi pendidikan ditulis sbb: D-III/ D-IV/ S-1/
S-2/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Spesialis; pendidikan terakhir yang ditempuh PNS dan lulus.
10. Kolom 10, diisi unit kerja penempatan, satuan kerja terkecil (bisa eselon 4, eselon 5 atau non-
struktural).
11. Kolom 11, diisi keterangan, penjelasan secukupnya untuk melengkapi kolom sebelumnya.
Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 4
39
PEMENUHAN PEGAWAI
DENGAN PNS DAN PPPK
Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja
Pegawai Negeri Sipil
(PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
(PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK)
Menduduki jabatan pemerintahan
Mengisi seluruh jabatan ASN






Menduduki jabatan pemerintahan
Jabatan ASN yang dapat diisi: JF &
JPT Madya dan Utama tertentu
Diangkat dengan perjanjian kerja
sesuai kebutuhan instansi
Memiliki NIP secara Nasional
Melaksanakan tugas pemerintahan
Usia paling rendah 20 thn dan paling
tinggi setahun sebelum batas usia
jabatan
Masa kerja paling singkat 1 tahun
Gaji berdasarkan perundang-undangan
Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM,
BanHK


Berstatus pegawai tetap
Memiliki NIP secara Nasional

Melaksanakan tugas
Usia paling rendah
tinggi 35 thn
pemerintahan
18 thn dan paling



Gaji berdasarkan perundang-undangan

 Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes,
JKK, JKM, BanHK 


40
PENATAAN
PEGAWAI DI
INTERNAL
SATKER
PNS yg tidak sesuai jabatan dgn
kualifikasi pendidikan segera dialihkan
jabatannya sesuai pd peta jabatan
Melakukan inventarisasi data pegawai
(berdasarkan kualifikasi, tingkat
pendidikan, dan pengalaman kerja)
PNS yg telah memenuhi syarat utk diangkat sbg jabfung,
diusulkan pengangkatan ke dlm jabfung melalui
pengangkatan pertama, alih jabatan atau inpassing
PNS dgn jabatan di luar peta jabatan agar
dialihkan jabatannya atau redistribusi ke satker
lain yg membutuhkan
PNS yg jumlahnya berlebih segera
dilakukan redistribusi
41

More Related Content

Similar to Kelas_1.pptx

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013delpielunk
 
Perencanaan-Anggaran-Pendirian-Klinik.pdf
Perencanaan-Anggaran-Pendirian-Klinik.pdfPerencanaan-Anggaran-Pendirian-Klinik.pdf
Perencanaan-Anggaran-Pendirian-Klinik.pdfRianDamayanti2
 
Perjanjian Kinerja RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018
Perjanjian Kinerja RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018Perjanjian Kinerja RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018
Perjanjian Kinerja RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018Armin Kobain
 
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs Dickdick Maulana
 
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptxMPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptxagus997845
 
Kebijakan Pengendalian Penyakit Infeksi di fasyankes
Kebijakan Pengendalian Penyakit Infeksi di fasyankesKebijakan Pengendalian Penyakit Infeksi di fasyankes
Kebijakan Pengendalian Penyakit Infeksi di fasyankesmariska62
 
Edit Outline presentasi puskesmas Baros.pptx
Edit Outline presentasi puskesmas Baros.pptxEdit Outline presentasi puskesmas Baros.pptx
Edit Outline presentasi puskesmas Baros.pptxRujukaneventkhususDi
 
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rsKepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rsHairullah Gazali
 
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdfDirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdfpaongananjames
 
V2_SOSIALISASI JUKNIS_291022.pptx
V2_SOSIALISASI JUKNIS_291022.pptxV2_SOSIALISASI JUKNIS_291022.pptx
V2_SOSIALISASI JUKNIS_291022.pptxadesusanti7
 
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-dHerlovina Megasari
 
resume tesis.pdf
resume tesis.pdfresume tesis.pdf
resume tesis.pdfIlmiAdifa
 
Inovasi Layanan Kesehatan Polri.docx
Inovasi Layanan Kesehatan Polri.docxInovasi Layanan Kesehatan Polri.docx
Inovasi Layanan Kesehatan Polri.docxcipta73
 
3.1 JUKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MABA TA 2017 2018.pdf
3.1 JUKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MABA TA 2017 2018.pdf3.1 JUKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MABA TA 2017 2018.pdf
3.1 JUKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MABA TA 2017 2018.pdfyunikeMKes
 
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptxLAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptxtaufikrohman33
 

Similar to Kelas_1.pptx (20)

Lampiran_SE_Angkatan_XXIII.doc
Lampiran_SE_Angkatan_XXIII.docLampiran_SE_Angkatan_XXIII.doc
Lampiran_SE_Angkatan_XXIII.doc
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja 2013
 
Perencanaan-Anggaran-Pendirian-Klinik.pdf
Perencanaan-Anggaran-Pendirian-Klinik.pdfPerencanaan-Anggaran-Pendirian-Klinik.pdf
Perencanaan-Anggaran-Pendirian-Klinik.pdf
 
Perjanjian Kinerja RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018
Perjanjian Kinerja RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018Perjanjian Kinerja RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018
Perjanjian Kinerja RSUD dr. ABDUL AZIZ Tahun 2018
 
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
 
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptxMPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
MPI 1 Regulasi JF TGM ed 2021-edit fix ok yes.pptx
 
TOR Pengadaan SIM-RS
TOR Pengadaan SIM-RSTOR Pengadaan SIM-RS
TOR Pengadaan SIM-RS
 
Kebijakan Pengendalian Penyakit Infeksi di fasyankes
Kebijakan Pengendalian Penyakit Infeksi di fasyankesKebijakan Pengendalian Penyakit Infeksi di fasyankes
Kebijakan Pengendalian Penyakit Infeksi di fasyankes
 
Edit Outline presentasi puskesmas Baros.pptx
Edit Outline presentasi puskesmas Baros.pptxEdit Outline presentasi puskesmas Baros.pptx
Edit Outline presentasi puskesmas Baros.pptx
 
Strategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerangStrategy pembenahan sakip tangerang
Strategy pembenahan sakip tangerang
 
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rsKepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
 
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdfDirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
Dirjen Nakes_RAKONAS 2022.pdf
 
V2_SOSIALISASI JUKNIS_291022.pptx
V2_SOSIALISASI JUKNIS_291022.pptxV2_SOSIALISASI JUKNIS_291022.pptx
V2_SOSIALISASI JUKNIS_291022.pptx
 
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
366768822 kebijakan-remunerasi-blu-rumah-sakit-d
 
resume tesis.pdf
resume tesis.pdfresume tesis.pdf
resume tesis.pdf
 
Inovasi Layanan Kesehatan Polri.docx
Inovasi Layanan Kesehatan Polri.docxInovasi Layanan Kesehatan Polri.docx
Inovasi Layanan Kesehatan Polri.docx
 
3.1 JUKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MABA TA 2017 2018.pdf
3.1 JUKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MABA TA 2017 2018.pdf3.1 JUKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MABA TA 2017 2018.pdf
3.1 JUKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN MABA TA 2017 2018.pdf
 
Renja rumah sakit tahun 2019
Renja rumah sakit tahun 2019Renja rumah sakit tahun 2019
Renja rumah sakit tahun 2019
 
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptxLAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
LAPORAN KEGIATAN KOMITE KEPERAWATAN (10 MEI 2019).pptx
 
PPT RAP Elfrida Sriyanti S.pptx
PPT RAP Elfrida Sriyanti S.pptxPPT RAP Elfrida Sriyanti S.pptx
PPT RAP Elfrida Sriyanti S.pptx
 

Recently uploaded

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMMahmadzaini10748
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medanalimenyut76
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (12)

Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
03_pengelolaan kinerja guru semester 1 di PMM
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di MedanToko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
Toko Obat Kuat Di Medan 081227526446 Jual Viagra Asli Di Medan
 
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptxTugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
Tugas dan kewenangan PKA dan PPK dalam PBJ .pptx
 

Kelas_1.pptx

  • 1. PEMENUHAN KEBUTUHAN ASN KEMENKES TAHUN 2019 Disampaikan pada: Pertemuan Rapat Koordinasi Pembinaan Administrasi Kepegawaian, Ropeg - Kemenkes Yogyakarta, 25 April 2019 oleh : Kepala Bagian Pengadaan Pegawai – Biro Kepegawaian
  • 2. UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 56, PP 11 Tahun 2017 dan PP 49 tahun 2018 “Setiap Instansi Pemerintah WAJIB menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dan PPPK BERDASARKAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA” “ Dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci tiap tahun berdasarkan prioritas kebutuhan, memperhitungkan dinamika organisasi, peta jabatan dan kegiatan yg mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah” “Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS” PEMENUHAN KEBUTUHAN ASN 2
  • 3. KEBIJAKAN NASIONAL Anjab, ABK, Peta Jabatan, dan kebutuhan yg ditetapkan PPK Minus Growth JF dan Jab Teknis yg mendukung core business Nawacita Jabatan terkait pengelolaan keuangan negara dari lulusan PKN STAN KEBIJAKAN KEMENKES Jabatan mendukung Core Business JF Kesehatan untuk mendukung Nawacita Penguatan Sistem Rujukan Peningkatan Kompetensi Pendidik di Poltekkes PenguatanP enelitian Penguatan cegah tangkal penyakit Menunjang WTP Penguatan Pengelolaan BLU PEMENUHAN ASN TAHUN 2015-2019 3
  • 4. FORMASI ASN MEMPERTIMBANGKAN 4 Susunan organisasi dan tata kerja; Jenis dan sifat urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab instansi; Jumlah dan komposisi PNS yang ada (Bezetting) menurut jabatan; Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki Batas Usia Pensiun; Rasio antara jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Administrator dan Pengawas dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; Rasio belanja pegawai.
  • 6. 6 Fokus Perbaikan Manajemen ASN di Era Industri 4.0 Peren canaan Perekrutan dan Seleksi Pengem bangan Kompe tensi Penilaian Kinerja dan Peng hargaan Promosi, Rotasi dan Karir Purna bakti
  • 7. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 12 PejabatPimpinan Tinggi Pratama 199 50.314 119.852 (Per Feb 2019) 1.938 PEMETAAN KEBUTUHAN PEGAWAI KEMENKES M O R A T O R I U M M O R A T O R I U M M O R A T O R I U M Alokasi Formasi Pemenuhan SIMKA Feb 2019 1.487 Pejabat Administrasi 2037 JabPelaksana 22401 JabFungsional 25665
  • 8. KONDISI TENAGA NON PNS DI KEMENKES • Rumah Sakit vertikal • Poltekkes • Balai Besar • Jumlah Tenaga Tetap BLU : 8.456 • Rumah Sakit Vertikal • Poltekkes • Balai Besar • Jumlah Tenaga Kontrak BLU : 4.394 • Terdiri dari pengemudi, pramubakti, petugas keamanan dan petugas kebersihan • Jumlah Tenaga PPNPN : 5.298 TETAP BLU KONTRAK BLU PPNPN *Jumlah Tenaga Non PNS Per Maret 2019 : 18.148 8
  • 9. 10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF KESEHATAN JENJANG AHLI No Jabatan Jumlah ABK Eksisting +/- 1 Perawat 8998 3464 5534 2 Dokter Pendidik Klinis 5760 1141 4619 3 Dokter 4672 1374 3298 4 Epidemiolog Kesehatan 937 142 795 5 Apoteker 933 285 648 6 Pranata Laboratorium Kesehatan 779 282 497 7 Sanitarian 669 171 498 8 Administrator Kesehatan 654 9 645 9 Nutrisionis 588 277 311 10 Entomolog Kesehatan 473 44 429 9
  • 10. 10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF KESEHATAN JENJANG TERAMPIL ABK Eksisting +/- 1 Perawat 15454 8309 7145 2 Asisten Apoteker 2460 690 1770 3 Pranata Laboratorium Kesehatan 2287 816 1471 4 Perekam Medis 1929 616 1313 5 Bidan 1076 490 586 6 Sanitarian 985 174 811 7 Radiografer 825 318 507 8 Teknisi Elektromedis 734 195 539 9 Epidemiolog Kesehatan 694 67 627 10 Entomolog Kesehatan 549 21 528 Jumlah No Jabatan 10
  • 11. 10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF NON KESEHATAN JENJANG AHLI No Jabatan Jumlah ABK Eksisting +/- 1 Dosen 5678 3488 2190 2 Pranata Lab Pendidikan 1147 33 1114 3 Auditor 798 219 579 4 Perencana 741 12 729 5 Analis Kepegawaian 672 62 610 6 Peneliti 660 383 277 7 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 645 67 578 8 Arsiparis 555 8 547 9 Pranata Komputer 513 31 482 10 Analis Kebijakan 364 1 363 11
  • 12. 10 BESAR KEBUTUHAN TERHADAP ABK JF NON KESEHATAN JENJANG TERAMPIL ABK Eksisting +/- 1 Pranata Lab Pendidikan 1256 19 1237 2 Arsiparis 1242 37 1205 3 Analis Kepegawaian 885 52 833 4 Pranata Komputer 720 22 698 5 Pranata Hubungan Masyarakat 460 33 427 6 Pustakawan 282 36 246 7 Teknisi Litkayasa 241 95 146 8 Auditor 60 4 56 9 Pekerja Sosial 58 21 37 10 Statistisi 1 0 1 Jumlah No Jabatan 12
  • 13. EVALUASI ANJAB DAN ABK EVALUASI PETA JABATAN DAN KEBUTUHAN PENATAAN NON-PNS PENINGKATAN KOMPETENSI Upaya yang perlu dilakukan PENGANGKATAN DALAM JABATAN REDISTRIBUSI Penataan Pegawai e-Formasi SOTK Perubahan kelembagaan 13
  • 14. STRATEGI PEMENUHAN DOKTER SPESIALIS DAN DOSEN 323 15 92 197 12 60 189 8 59 11 4 1 8 4 1 Dokter Ahli Pertama (Dokter Spesialis) Dokter Gigi Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis) Dosen (Asisten Ahli) FORMASI REALISASI SK CPNS MENGUNDURKAN DIRI TIDAK BERSEDIA MENJADI CPNS 55.11% 26.67% 63.04% Dokter Ahli Pertama (Dokter Spesialis) Dokter Gigi Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis) Dosen (Asisten Ahli) % PEMENUHAN FORMASI 228 20 144 106 10 133 89 9 131 18 1 2 17 1 2 Dokter Ahli Pertama (Dokter Spesialis) Dokter Gigi Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis) Dosen (Asisten Ahli) FORMASI REALISASI SK CPNS MENGUNDURKAN DIRI TIDAK BERSEDIA MENJADI CPNS 31.14% 40.00% 89.58% Dokter Ahli Pertama (Dokter Spesialis) Dokter Gigi Ahli Pertama (Dokter Gigi Spesialis) Dosen (Asisten Ahli) % PEMENUHAN FORMASI FORMASI TAHUN 2017 - SATKER FORMASI TAHUN 2018 - PENGELOMPOKAN
  • 16.
  • 17. “ Untuk Formulir 1 telah diisi dengan data sebagai berikut: 1. Susunan jabatan dan ABK berdasarkan peta jabatan terakhir yang telah diverifikasi oleh Biro Hukum dan Organisasi – Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. 2. Data Keberadaan Pegawai (PNS, CPNS STAN, CPNS Umum) berdasarkan SIMKA per bulan Februari 2019 3. Data BUP berdasarkan SIMKA per bulan Februari 2019. 4. Formasi Inpassing berdasarkan KepmenPAN-RB Nomor 719 Tahun 2018. 5. Data Non-PNS merupakan eksisting tahun 2019 (per Februari 2019) yang telah dilaporkan. 6. Kekurangan pegawai berdasarkan Anjab dan ABK selama 5 tahun, yang dirinci per tahun. 7. Usul kebutuhan ASN tahun 2019 (CPNS dan PPPK) diisi sesuai dengan jumlah BUP ditambah 30%, yang dirinci menjadi: CPNS dan PPPK, kecuali bagi satuan kerja yang tidak memiliki BUP maka dapat mengusulkan maksimal 2 orang. Untuk jumlah BUP paling banyak 2 dapat mengusulkan maksimal BUP+2 orang. 17 Petunjuk Umum…(1)
  • 18. “ 8. Jabatan PPPK meliputi jabatan fungsional kecuali jabatan di bidang rahasia negara, hankam, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan SDA, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. 9. Usul Inpassing Tahun 2019 harus memperhatikan kebutuhan, peta jabatan, dan PNS yang akan KP reguler atau KP fungsional satu jenjang di bawahnya. 10.Untuk kolom 1 – 29 pada Formulir 1 tidak boleh dirubah, kecuali terdapat beberapa data yang kurang tepat dengan disertai penjelasan. Apabila terdapat perubahan maka: a) penambahan jabatan di luar jabatan yang tersedia agar ditambahkan pada baris paling bawah dan kolom diberi warna merah; dan b) perubahan angka agar kolom diberi warna merah. 18 Petunjuk Umum…(2)
  • 19. BEZETTING DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 19 Formulir 1 PNS (data feb 19) CPNS STAN (THN 2018) CPNS UMUM (THN 2018) Utama Madya Muda Pertama Penyelia Mahir Terampil 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CPNS 2019 PPPK 2019 INPASSIN G 2019 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 NO UNIT UTAMA SATUAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA ABK KEBERADAAN TOTAL (4+5+6) FORMASI INPASSING 2018 JF Ahli JF Terampil JP Non PNS (data feb 19) BUP Kekurangan (3-7-8+BUP per thn) Usul Kebutuhan ASN 2019
  • 20. 20 Formulir 1 CONTOH BEZETTING DI RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA TAHUN 2019 PNS (data feb 19) CPNS STAN (THN 2018) CPNS UMUM (THN 2018) Utama Madya Muda Pertama Penyelia Mahir Terampil 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CPNS 2019 PPPK 2019 INPASSIN G 2019 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta 3,929 1,812 2 100 1,914 25 13 181 137 67 0 199 97 773 0 92 89 70 79 56 95 2,107 2,196 2,266 2,345 2,401 2,496 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Administrator Kesehatan Pertama 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Data dan Informasi 21 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 1 0 0 0 0 4 5 5 5 5 5 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Kebijakan Barang Milik Negara 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Kepegawaian 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 -3 -3 -2 -2 -2 -2 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Kepegawaian Ahli 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Kepegawaian Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Kepegawaian Mahir 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 5 5 5 6 6 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Kepegawaian Muda 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Kepegawaian Penyelia 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Kepegawaian Pertama 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Kepegawaian Terampil 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Analis Keuangan 55 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 51 51 51 51 52 53 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Apoteker 0 6 0 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 -21 -21 -21 -21 -21 -21 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Apoteker Madya 13 4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 9 9 10 10 10 12 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Apoteker Muda 9 9 0 0 9 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Apoteker Pertama 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Apoteker Utama 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Arsiparis 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Arsiparis Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Arsiparis Mahir 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Arsiparis Muda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Arsiparis Penyelia 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Arsiparis Pertama 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta Arsiparis Terampil 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 1 ABK DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN 2 KEBERADAAN Kekurangan (3-7-8+BUP per thn) FORMASI INPASSING 2018 Usul Kebutuhan ASN 2019 TOTAL (4+5+6) JF Ahli JF Terampil JP Non PNS (data feb 19) BUP NO UNIT UTAMA SATUAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA
  • 21. “ Formulir 1 merupakan Bezetting Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb: 1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan. 2. Kolom 2, diisi unit utama, satuan kerja, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. 3. Kolom 3, diisi data jumlah Analisis Beban Kerja (ABK) yg telah direview terakhir oleh Biro Hukum dan Organisasi - Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. 4. Kolom 4, diisi data jumlah PNS (per bulan Februari 2019). 5. Kolom 5, diisi data jumlah CPNS STAN yang diangkat tahun 2018. 6. Kolom 6, diisi data jumlah CPNS Umum yang diangkat tahun 2018. 7. Kolom 7, jumlah total PNS (kolom 4), CPNS STAN (kolom 5), dan CPNS Umum (kolom 6). Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1 21
  • 22. “ 8. Kolom 8, diisi data formasi inpassing tahun 2018. 9. Kolom 9 – 12, diisi data jumlah Jabatan Fungsional sesuai jenjang keahlian. 10. Kolom 13 – 15, diisi data jumlah Jabatan Fungsional sesuai jenjang keterampilan. 11. Kolom 16, diisi data jumlah Jabatan Pelaksana. 12. Kolom 17, diisi data jumlah Non-PNS (per bulan Februari 2019). 13. Kolom 18, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2019. 14. Kolom 19, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2020. 15. Kolom 20, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2021. 16. Kolom 21, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2022. Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1 22
  • 23. “ 17. Kolom 22, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2023. 18. Kolom 23, diisi data jumlah pegawai yang akan pensiun (BUP) tahun 2024. 19. Kolom 24, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2019 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 18). 20. Kolom 25, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2020 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 19). 21. Kolom 26, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2021 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 20). 22. Kolom 27, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2022 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 21). Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1 23
  • 24. “ 23. Kolom 28, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2023 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 22). 24. Kolom 29, diisi data jumlah kekurangan pegawai tahun 2024 (kolom 3 - kolom 7 -kolom 8 + kolom 23). 25. Kolom 30, diisi data jumlah usulan CPNS 2019 (rincian sesuai Formulir 2). 26. Kolom 31, diisi data jumlah usulan PPPK 2019 (rincian sesuai Formulir 3) hanya untuk jabatan fungsional. 27. Kolom 32, diisi data jumlah usulan Inpassing 2019 (rincian sesuai Formulir 4). Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 1 24
  • 25. REVISI USUL KEBUTUHAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 25 Formulir 2 SATUAN KERJA: 1 2 3 4 5 6 1 2 3 NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN USUL KEBUTUHAN UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN JUMLAH
  • 26. REVISI USUL KEBUTUHAN CPNS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 26 Formulir 2 SATUAN KERJA: Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta 1 2 3 4 5 6 1 Dokter Gigi Pertama Spesialis Bedah Mulut 2 KSM Bedah Mulut 2 Asisten Apoteker Terampil D-III Farmasi 1 Instalasi Farmasi 3 Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama Spesialis Anestesi 1 Departemen Medik Anestesiologi dan Terapi Intensif 4 Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil D-III Analis Kesehatan 1 Unit Pelayanan Rawat Jalan Terpadu 5 Nutrisionis Pertama D-IV/S-1 Gizi 1 Instalasi Gizi 6 Analis Keuangan S-1 Akuntansi 1 Subbagian Keuangan 7 Analis Data dan Informasi S-1 Statistik 1 Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit 8 KETERANGAN JUMLAH NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN USUL KEBUTUHAN UNIT KERJA PENEMPATAN
  • 27. “ Formulir 2 merupakan Revisi Usul Kebutuhan CPNS tiap Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb: 1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan. 2. Kolom 2, diisi nama jabatan, nomenklatur jabatan harus sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2017 dan ada di peta jabatan (Permenkes Nomor 556 Tahun 2017 untuk Kantor Pusat dan Permenkes yang sudah divalidasi Biro Hukor untuk UPT); usul kebutuhan CPNS dapat mengisi Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Terampil, serta Jabatan Pelaksana yang tidak memiliki jenjang jabatan fungsional dan sangat dibutuhkan. Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 2 27
  • 28. “ 3. Kolom 3, diisi kualifikasi pendidikan, jenjang kualifikasi pendidikan ditulis sbb: a) D-III/ D-IV/ S-1/ S-2/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Spesialis/Ners/Apoteker; b) Nomenklatur kualifikasi pendidikan dapat di cek pada: https://banpt.or.id/ direktori/prodi/pencarian_prodi; c) Untuk kualifikasi pendidikan yang berasal dari peminatan tertentu maka dituliskan dalam kurung setelah pendidikan utamanya, misal S-1 Kesehatan Masyarakat (peminatan epidemiologi). d) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang membutuhkan basic pendidikan tertentu dapat dituliskan dengan menambahkan (basic ...) setelah pendidikan magisternya, misal S-2 Kesehatan Masyarakat (basic S-1 Keperawatan/Ners); dan e) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang basic pendidikannya tidak linear dengan pendidikan magisternya, harus dapat memastikan ada lulusannya. Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 2 28
  • 29. “ 4. Kolom 4, diisi jumlah usul kebutuhan CPNS, jumlah yang diusulkan berdasarkan kebutuhan untuk satu jabatan. 5. Kolom 5, diisi unit kerja penempatan, satuan kerja terkecil (bisa eselon 4, eselon 5 atau non-struktural). 6. Kolom 6, diisi keterangan, melengkapi kolom 2, 3, 4, dan 5. Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 2 29
  • 30. USUL KEBUTUHAN PPPK KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 30 Formulir 3 SATUAN KERJA: 1 2 3 4 5 7 2 … dst 6 NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN USUL KEBUTUHAN UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN RENCANA MASA KERJA
  • 31. USUL KEBUTUHAN PPPK KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 31 Formulir 3 SATUAN KERJA: Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta 1 2 3 4 5 7 1 Analis Kepegawaian Madya S-2 Manajemen 1 Bagian….. 3 tahun - Pengalaman kerja di bidang pengelolaan / manajemen SDM minimal 5 tahun - Pengalaman melakukan assessment pegawai 2 … dst RENCANA MASA KERJA NO NAMA JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN USUL KEBUTUHAN UNIT KERJA PENEMPATAN 6 KETERANGAN
  • 32. “ Formulir 3 merupakan Usul Kebutuhan PPPK tiap Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb: 1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan. 2. Kolom 2, diisi nama jabatan, nomenklatur jabatan harus sesuai dengan Permenkes Nomor 556 Tahun 2017 untuk Kantor Pusat dan Permenkes yang sudah divalidasi Biro Hukor untuk UPT; PPPK hanya dapat mengisi Jabatan Fungsional (baik jenjang Keterampilan maupun Keahlian). Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3 32
  • 33. “ 3. Kolom 3, diisi kualifikasi pendidikan, jenjang kualifikasi pendidikan ditulis sbb: a) D-III/ D-IV/ S-1/ S-2/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Spesialis/Ners/Apoteker; b) Nomenklatur kualifikasi pendidikan dapat di cek pada: https://banpt.or.id/ direktori/prodi/pencarian_prodi; c) Untuk kualifikasi pendidikan yang berasal dari peminatan tertentu maka dituliskan dalam kurung setelah pendidikan utamanya, misal S-1 Kesehatan Masyarakat (peminatan epidemiologi). d) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang membutuhkan basic pendidikan tertentu dapat dituliskan dengan menambahkan (basic ...) setelah pendidikan magisternya, misal S-2 Kesehatan Masyarakat (basic S-1 Keperawatan/Ners); dan e) Untuk jabatan asisten ahli (dosen) yang basic pendidikannya tidak linear dengan pendidikan magisternya, harus dapat memastikan ada lulusannya. Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3 33
  • 34. “ 4. Kolom 4, diisi jumlah usul kebutuhan PPPK berdasarkan kebutuhan untuk satu jabatan. 5. Kolom 5, diisi unit kerja penempatan, satuan kerja terkecil (bisa eselon 4, eselon 5 atau non- struktural). 6. Kolom 6, diisi lama rencana penempatan, minimal 1 tahun, dan dapat di tetapkan lebih dari 1 tahun sesuai kebutuhan satker. 7. Kolom 7, diisi keterangan tentang kualifikasi/keahlian khusus seperti pengalaman, sertifikat khusus, atau kriteria lain yang dibutuhkan (melengkapi kolom 2, 3, 4, dan 5). Persyaratan pengalaman minimal untuk jabatan dimaksud sebagai berikut: a) Jenjang fungsional Pertama/Terampil minimal pengalaman 2 (dua) tahun; b) Jenjang fungsional Muda/Mahir minimal pengalaman 4 (empat) tahun; c) Jenjang fungsional Madya/Penyelia minimal pengalaman 6 (enam) tahun; dan d) Jenjang fungsional Utama minimal pengalaman 8 (delapan) tahun. Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3 34
  • 35. “ Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 3 35 JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI OLEH PPPK SESUAI DENGAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG DAPAT DIISI OLEH PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NO JABATAN FUNGSIONAL NO JABATAN FUNGSIONAL 1 Administrator Kesehatan 25 Peneliti 2 Analis Kebijakan 26 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 3 Analis Kepegawaian 27 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 4 Apoteker 28 Perawat 5 Arsiparis 29 Perawat Gigi 6 Dokter 30 Perekam Medis 7 Dokter Gigi 31 Perencana 8 Asisten Apoteker 32 Pranata Hubungan Masyarakat 9 Asisten Penata Anestesi 33 Pranata Komputer 10 Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur 34 Pranata Laboratorium Kesehatan 11 Auditor Kepegawaian 35 Pranata Laboratorium Pendidikan 12 Bidan 36 Psikolog Klinis 13 Dokter Pendidik Klinis 37 Pustakawan 14 Dosen 38 Radiografer 15 Entomolog Kesehatan 39 Refraksionis Optisien 16 Epidemiolog Kesehatan 40 Sanitarian 17 Fisikawan Medis 41 Statistisi 18 Fisioterapis 42 Teknisi Elektromedis 19 Nutrisionis 43 Teknisi Gigi 20 Okupasi Terapis 44 Teknisi Penelitian dan Perekayasaan 21 Ortotis Prostetis 45 Teknisi Transfusi Darah 22 Pekerja Sosial 46 Terapis Wicara 23 Pembimbing Kesehatan Kerja 47 Widyaiswara 24 Penata Anestesi
  • 36. USUL KEBUTUHAN INPASSING KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 36 Formulir 4 SATUAN KERJA: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN KETERANGAN NO NAMA JABATAN ABK EKSISTING USUL KEBUTUHAN NAMA PEGAWAI NIP GOL
  • 37. USUL KEBUTUHAN INPASSING KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 37 Formulir 4 SATUAN KERJA: Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Analis Kepegawaian Madya 1 0 2 1. A 2. B 1. 19xxxxxxxxxxxxxxxx 2. 19xxxxxxxxxxxxxxxx 1. IV/a 2. IV/a 1. S-1 Hukum 2. S-2 Kesehatan Masyarakat Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan KETERANGAN NAMA PEGAWAI NIP GOL KUALIFIKASI PENDIDIKAN UNIT KERJA PENEMPATAN NO NAMA JABATAN ABK EKSISTING USUL KEBUTUHAN
  • 38. “ Formulir 4 merupakan Usul Kebutuhan Inpassing Jabfung tiap Satker di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dg petunjuk pengisian sbb: 1. Kolom 1, diisi nomor sesuai urutan. 2. Kolom 2, diisi nama jabatan, nomenklatur jabatan harus sesuai dengan PMK 556/2017 untuk Kantor Pusat dan PMK yang sdh divalidasi Biro Hukor untuk UPT. 3. Kolom 3, diisi ABK, hasil perhitungan kebutuhan pegawai yang telah divalidasi oleh Biro Hukor. 4. Kolom 4, diisi eksisting pegawai pada masing-masing jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan tersebut dan pada unit penempatan yang sama. 5. Kolom 5, diisi usul kebutuhan, jumlah yang diusulkan berdasarkan kebutuhan untuk satu jabatan. Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 4 38
  • 39. “ 6. Kolom 6, diisi nama pegawai, penulisan nama pegawai tanpa gelar. 7. Kolom 7, diisi NIP, 18 digit nomor induk pegawai. 8. Kolom 8, diisi golongan ruang, I/a s/d IV/e. 9. Kolom 9, diisi kualifikasi pendidikan, jenjang kualifikasi pendidikan ditulis sbb: D-III/ D-IV/ S-1/ S-2/ Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Spesialis; pendidikan terakhir yang ditempuh PNS dan lulus. 10. Kolom 10, diisi unit kerja penempatan, satuan kerja terkecil (bisa eselon 4, eselon 5 atau non- struktural). 11. Kolom 11, diisi keterangan, penjelasan secukupnya untuk melengkapi kolom sebelumnya. Petunjuk Khusus Pengisian Formulir 4 39
  • 40. PEMENUHAN PEGAWAI DENGAN PNS DAN PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pegawai Negeri Sipil (PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS) (PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK) Menduduki jabatan pemerintahan Mengisi seluruh jabatan ASN       Menduduki jabatan pemerintahan Jabatan ASN yang dapat diisi: JF & JPT Madya dan Utama tertentu Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi Memiliki NIP secara Nasional Melaksanakan tugas pemerintahan Usia paling rendah 20 thn dan paling tinggi setahun sebelum batas usia jabatan Masa kerja paling singkat 1 tahun Gaji berdasarkan perundang-undangan Perlindungan: JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK   Berstatus pegawai tetap Memiliki NIP secara Nasional  Melaksanakan tugas Usia paling rendah tinggi 35 thn pemerintahan 18 thn dan paling    Gaji berdasarkan perundang-undangan   Perlindungan: Pensiun, JHT, JamKes, JKK, JKM, BanHK    40
  • 41. PENATAAN PEGAWAI DI INTERNAL SATKER PNS yg tidak sesuai jabatan dgn kualifikasi pendidikan segera dialihkan jabatannya sesuai pd peta jabatan Melakukan inventarisasi data pegawai (berdasarkan kualifikasi, tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja) PNS yg telah memenuhi syarat utk diangkat sbg jabfung, diusulkan pengangkatan ke dlm jabfung melalui pengangkatan pertama, alih jabatan atau inpassing PNS dgn jabatan di luar peta jabatan agar dialihkan jabatannya atau redistribusi ke satker lain yg membutuhkan PNS yg jumlahnya berlebih segera dilakukan redistribusi 41

Editor's Notes

  1. ABK sesuai Kepmenkes 556 thn 2018 tentang Peta Jabatan Kantor Pusat di lingkungan Kemenkes, ditambah dengan peta jabatan satker yang saat ini sedang berproses di Biro Hukor, per tanggal 14 Februari 2018 dibutuhkan sebanyak 119.852 orang pegawai. Eksisting sudah termasuk CPNS hasil seleksi tahun 2018 (TMT Februari 2019), sebanyak 50.314 orang pegawai (terdiri dari: pejabat pimpinan madya 12, pejabat pimpinan tinggi pratama 199, pejabat administrator 497, pengawas 1.540, JF utama 312, JF madya 3.909, JF muda 5.932, JF pertama 2.683, JF penyelia 5.415, JF mahir 4.759, JF terampil 2.655, dan Jabatan Pelaksana 22.401 pegawai). BUP yaitu Jumlah PNS yg pensiun, yang menjadi bahan pertimbangan oleh KemenPAN-RB untuk menentukan alokasi formasi kebutuhan ASN, dari data SIMKA tanggal 14 Februari 2019, BUP pada tahun 2019 sebanyak 1.487 pegawai. Kekurangan pegawai yaitu jumlah ABK dikurangi Eksisting ditambah BUP tahun berjalan, dimana tahun 2019 kekurangannya sebanyak 70.991 pegawai. Usul Kebutuhan yang datanya dibuat setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan ASN di masing-masing satker, mulai tahun 2019 selain PNS ada pula P3K yang dibuat dalam satu usul kebutuhan, dari JF, JP dan lulusan STAN dibutuhkan sebanyak 1.938 pegawai Pemenuhan Alokasi CPNS yaitu persentase jumlah kelulusan pegawai dari formasi umum dibagi jumlah formasi yang ada, selama 5 tahun terakhir: 2012  73,80 % 2013  86,14 % 2014  84,11 % 2017  84,90 % 2018  89,79 % Catatan: Sejak 2014 seleksi CPNS diadakan secara serentak dengan metode CAT
  2. Dari 10 besar kebutuhan thd ABK Jabfung Kesehatan pada Jenjang Ahli, kekurangan pegawai dapat dirinci: No. Jabatan Kekurangan Jenjang Ahli Pertama Muda Madya Utama Jumlah Perawat 3.058 1.416 561 499 5.534 Dokter Pendidik Klinis 1.417 1.220 1.076 906 4.619 Dokter 1.556 800 519 423 3.298 Epidemiolog Kesehatan 511 221 63 - 795 Apoteker 348 130 94 76 648 Pranata Lab. Kesehatan 352 122 23 - 497 Sanitarian 353 135 10 - 498 Administrator Kesehatan 569 74 2 - 645 Nutrisionis 199 81 31 - 311 Entomolog Kesehatan 262 141 26 - 429
  3. Dari 10 besar kebutuhan thd ABK Jabfung Kesehatan pada Jenjang Terampil, kekurangan pegawai dapat dirinci: No. Jabatan Kekurangan Jenjang Terampil Terampil Mahir Penyelia Jumlah Perawat 4.625 1.601 919 7.145 Asisten Apoteker 1.072 399 299 1.770 Peranata Lab. Kesehatan 898 323 250 1.471 Perekam Medis 889 331 93 1.313 Bidan 387 61 138 586 Sanitarian 412 215 184 811 Radiografer 300 109 98 507 Teknisi Elektromedis 271 162 106 539 Epidemiolog Kesehatan 327 182 118 627 Entomolog Kesehatan 263 148 117 528
  4. Dari 10 besar kebutuhan thd ABK Jabfung Non-Kesehatan pada Jenjang Ahli, kekurangan pegawai dapat dirinci: No. Jabatan Kekurangan Jenjang Ahli Pertama Muda Madya Utama Jumlah Dosen 1.550 483 154 3 2.190 Pranata Lab. Pendidikan 864 250 - - 1.114 Auditor 378 146 44 11 579 Perencana 573 154 2 - 729 Analis Kepegawaian 398 176 36 - 610 Peneliti 99 58 103 17 277 Pengelola PBJ 421 133 24 - 578 Arsiparis 312 161 73 - 547 Pranata Komputer 382 86 14 - 482 Analis Kebijakan 278 78 7 0 363
  5. Dari 10 besar kebutuhan thd ABK Jabfung Non-Kesehatan pada Jenjang Terampil, kekurangan pegawai dapat dirinci: No. Jabatan Kekurangan Jenjang Terampil Terampil Mahir Penyelia Jumlah Pranata Lab. Pendidikan 780 457 0 1.237 Arsiparis 585 454 166 1.205 Analis Kepegawaian 438 281 114 833 Pranata Komputer 362 250 86 698 Pranata Humas 217 162 48 427 Pustakawan 159 75 12 246 Teknisi Litkayasa 59 31 56 146 Auditor 22 13 21 56 Pekerja Sosial 14 19 4 37 Statistisi 0 1 0 1
  6. REALISASI/KELULUSAN AKHIR = SK CPNS + PESERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI PERSENTASE PEMENUHAN FORMASI : JUMLAH PENGANGKATAN CPNS (SK) DIKURANGI JUMLAH CPNS MENGUNDURKAN DIRI KEMUDIAN DIBAGI JUMLAH FORMASI