2.
Selama 2013, dinamika politik dan
hukum di Indonesia semakin buruk dan
semakin jauh dari harapan.
3.
Perilaku para politisi tidak akan berubah. Politisi
masih pragmatis, mementingkan uang, jabatan,
kekuasaan, bukan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Reformasi hanya melahirkan gonjang ganjing
politik. Politisi dan elit sibuk bermanuver dan
melakukan intrik untuk meraih kekuasaannya.
4.
Pemerintah hanya pandai merangkai kata dalam
menyampaikan pidatonya. Politik pencitraaan.
Presiden cepat merespon masalah yang berkenaan
dengan dirinya. Misalnya soal Bunda Putri,
Sengman, dan sebagainya.
Tetapi diam dan lambat merespon masalah besar.
Misalnya, isu papua merdeka, isu penyadapan, dan
lain-lain.
5.
DPR sibuk menghitung penghasilan bulanannya.
Misalnya dana aspirasi, dana pulsa, dan sebagainya.
DPR kurang memperhatikan aspriasi rakyat dalam
pembuatan undang-undang. Sebab ada tawar
menawar kekuasaan, transaksi politik uang, dan
sebaganya.
Contoh, UU Minyak dan Gas, UU Mineral dan Tambang,
dan lain-lain.
6.
Tahun 2013 menjadi tahun penting menjelang
Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.
Syahwat partai politik tak bisa ditahan untuk
mengumpulkan uang dengan segala cara agar dapat
berkuasa di jalan demokrasi. Akibatnya, satu persatu
wakil rakyat (DPR) menjadi pesakitan (tersangka)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
7.
Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan
menilai faktor utama korupsi para kepala daerah
karena tingginya biaya politik pilkada. Menurutnya,
dalam politik tidak ada yang gratis.
Itulah mengapa, politik dinasti muncul di daerah.
Begitu salah satu bagian dinasti meraih kursi,
singgasana itu akan terus dipertahankan pada
dinastinya.
Djohermansyah
menyebut
„cacat
bawaan demokrasi‟.
8.
Demokrasi pangkal korupsi karena sistem demokrasi
membentuk sistem politik yang sangat mahal. Untuk
mengembalikan modal politik ini terjadilah transaksi jual beli
kekuasaan dengan suap menyuap dan korupsi.
Menurut Mendagri, tiap minggu ada tersangka baru. Dari
155 kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi, 74
orang di antaranya adalah gubernur. Dari berbagai survey
DPR pun kerap kali mendapat gelar “lembaga terkorup !” .
Belum lagi konflik semakin marak akibat perhelatan
demokrasi pilkada. Apakah sistem seperti ini kita percaya
dan kita pertahankan?
9.
Hampir semua lini terlibat korupsi. Tak terkecuali,
para pejabat tinggi. Wakil Presiden Boediono diperiksa
KPK karena diduga bertanggung jawab atas
pengucuran dana bagi Bank Century, Rp 6.7 triliun.
Demikian pula Istana disebut-sebut terlibat dalam
berbagai tindak korupsi dalam kasus impor daging
sapi dan Hambalang.
10.
Bintang iklan: “Katakan tidak pada korupsi!” telah
ditetapkan menjadi pesakitan (tersangka) oleh KPK.
Andi Alfian Mallarangeng (Pengurus Partai Demokrat)
menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga dan Anas
Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) samasama terlibat korupsi Wisma Atlet di Hambalang.
11.
Atut Choisiyah Gubernur Banten (Bendahara Golkar)
menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar
untuk kasus Pilkada Kabupaten Lebak.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq
ditangkap KPK karena terlibat dalam pengaturan
impor daging sapi dan tindak pidana pencucian
uang. Di persidangan, Lutfi dinyatakan bersalah dan
divonis 16 tahun penjara dan hartanya disita.
12.
Rupanya, korupsi ini sudah menjadi penyakit akut
dan menjangkiti semua lini. Kepala SKK Migas Rudi
Rubiandini tertangkap tangan menerima suap di
rumahnya, Agustus 2013. Uang itu dari perusahaan
migas yang ingin memenangi tender.
Dari hasil penyidikan KPK ditemukan ribuan dollar AS
di ruang kerja Sekjen ESDM. Akibatnya sudah
beberapa kali Menteri ESDM diperiksa KPK.
13.
Celakanya, al-Qur‟an pun di korupsi.
Zulkarnaen Djabar (Anggota DPR) berkolaborasi
dengan pejabat Ahmad Jauhari (Oknum Pejabat
Kementerian Agama).
KPK menetapkan mereka sebagai tersangka kasus
korupsi proyek pengadaan Al Quran.
14.
Hukum yang berlaku di Indonesia masih
memakai peninggalan penjajah Belanda.
Aparat penegak hukum bekerja semata-mata
demi kepentingan
Tidak ada nilai spiritual sehingga
mudah memperdagangkan hukum.
sangat
15.
Selama tahun 2013, penegakan hukum tidak
berubah. Penegakan hukum berpihak kepada
orang yang kuat.
Penegakan hukum masih tajam ke bawah dan
tumpul ke atas.
Berbagai kasus terkesan tebang pilih sehingga
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap proses hukum. Misalnya, kasus Bank
Century, Hambalang, dan lain-lain.
16.
Penegak hukum pun korupsi. Irjen Pol Joko
Susilo ditahan oleh KPK karena ia didakwa
korupsi simulator SIM.
Di persidangan Joko Susilo divonis 10 tahun
penjara.
18.
Secara politik, AS dan Eropa, menjajakan sistem
demokrasi yang dikatakan sebagai sistem politik
yang akan membawa pada kehidupan yang lebih
baik, sejahtera, dan modern.
Pertanyaannya, benarkah?
19.
Kenyataannya, demokrasi yang bertumpu pada
ideliberalisme (kebebasan) ini telah menciptakan
berbagai bencana yang menimpa umat manusia di
seluruh dunia.
Ide ini telah mengakibatkan berbagai krisis global
serta
memerosotkan
harkat
dan
martabat
masyarakat di dunia.
20.
Kerusakan yang ditimbulkan oleh ide liberalisme di
negeri-negeri Muslim karena :
Kebebasan beragama. Dalam demokrasi seseorang
bebas untuk beragama, tidak beragama atau
berpindah-pindah agama.
21.
Kebebasan berpendapat. Dalam demokrasi, setiap
individu berhak berpendapat apapun, tidak peduli
pendapat itu sesuai atau tidak dengan ajaran agama.
Contoh, kenaikan BBM beberapa waktu lalu
ditentang oleh hampir seluruh rakyat di negeri ini,
namun tetap saja disetujui oleh anggota DPR.
22.
Kebebasan kepemilikan. Kebebasan ini memberikan
hak kepada siapapun untuk memiliki harta dan
mengembangkannya.
Hal ini menjadi jalan bagi para kapitalis yang
berkolaborasi dengan penguasa untuk menjarah
kekayaan alam milik rakyat Indonesia.
23.
Kebebasan bertingkah laku. Kebebasan berperilaku
ini telah menyuburkan berbagai penyakit sosial.
Akibatnya suburnya praktik seks bebas, perzinaan,
tayangan tv dan surat kabar berbau porno, kontes
Miss World di Bali, dan lain-lain.
Semua itu merusak akhlak masyarakat, namun
pemerintah tidak berdaya mencegahnya karena
alasan kebebasan bertingkah laku
24.
Pemerintah gagal menyejahterakan rakyat. Demokrasi
tidak lama lagi dicampakkan rakyat.
Sebab, untuk apa demokrasi jika rakyat kelaparan,
susah cari nafkah, susah cari kerja, berobat mahal,
sekolah mahal, harga sembako naik, koruptor divonis
ringan, kekayaan alam dijarah asing, dan sebagainya.
25.
Demokrasi berdasarkan kehendak rakyat, tetapi
kenyataannya Barat tidak pernah membiarkan negara
yang mayoritas beragama Islam menerapkan syariat
Islam. Meski dibolehkan selubung Islam, namun
penguasanya harus berkompromi dengan Barat.
Hingga kini, cengkeraman Barat tampak
Mesir, Suriah, dan lain-lain, termasuk Indonesia.
di
26.
Persoalan negara-negara mayoritas beragama Islam
bukan hanya soal pemimpin, tetapi sistem
kapitalisme sekuler. Tanpa perubahan sistem,
Indonesia tetap dipimpin Amerika Serikat dengan
topeng demokrasi.
Takdir
sejarah
harus
dijalani
negara-negara
mayoritas beragama Islam. Rezim diktator jatuh,
diganti oleh rezim baru yang masih pro Amerika
Serikat. Menerapkan sistem yang sama, sehingga
persoalan yang sama akan muncul.
27.
Hanya saja, negara-negara mayoritas beragama Islam
tidak boleh putus asa. Umat Islam harus bersatu dan
berjuang bersama untuk menegakkan institusi
permersatu umat Islam seluruh dunia.
Dengan izin dan pertolongan Allah, umat Islam yakin
terjadi perubahan yang kedua yang lebih dahsyat,
yakni tegaknya Khilafah Islam yang akan menjalankan
pemerintahan berdasarkan ‟ala minhaj nubuwah.
28.
Persoalan politik, hukum dan lain-lain yang membelit
negeri ini seharusnya segera diakhiri.
Saatnya buang sistem sekuler dan terapkan sistem
berasal dari Allah SWT, yakni syariat Islam dan
Khilafah Islam. Hanya syariat Islam dan Khilafah Islam
akan bisa menyelesaikan berbagai masalah seluruh
mat Islam dan mensejahterakan seluruh umat Islam.
Insya Allah, Aamiin yaa Rabbal „alamiin …
