Dokumen tersebut membahas pentingnya membangun budaya anti korupsi. Korupsi dapat merusak sistem pemerintahan dan ekonomi, serta mengurangi kepercayaan masyarakat. Faktor-faktor penyebab korupsi antara lain keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Pemerintah perlu mewajibkan pendidikan anti korupsi di sekolah dan melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tercipt
1. Nama : Elvia Hakim, SKM
Instansi : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Membangun Budaya Anti Korupsi
Hari Anti Kororupsi Internasional diperingati tiap tanggal 9 Desember. Hal ini dilakukan untuk
memperjuangkan dan meningkatkan kesadaran akan korupsi . Korupsi dapat menimbulkan
dampak rusaknya sistem tatanan masyarakat, ekonomi biaya tinggi, sulitnya melakukan
efisiensi dan munculnya berbagai masalah social di masyarakat.
Korusi selain meningkatkan ketamakan dan kerakusan terhadap penguasaan aset dan
kekayaan, juga akan menyebabkan hilangnya sensitivitas dan kepedulian terhadap sesame.
Rasa saling percaya yang merupakan salah satu modal sosial yang utama akan hilang.
Akibainya muncul fenomena distrust society, yaitu masyarakat yang kehilangan rasa percaya,
baik antar sesame individu, maupun terhadap institusi Negara. Perasaan aman akan berganti
dengan perasasaan tidak aman.
Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan
pemerintahan. Korupsi menimbulkan distori (kekacauan) di dalam sektor public dengan
mengalihkan Investasi public ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah yang
tersedia lebih banyak.
Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne (Gone Theory), bahwa faktor- factor yang
menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :
1. Greeds (Keserakahan)
2. Opportunities (kesemoatan)
3. Needs (kebutuhan)
4. Exposures (pengungkapan)
Faktor-faktor Greeds dan Neeeds berkaitan denagan individu pelaku (actor) korupsi, yaitu
individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan
korupsi. Sedangkan faktor-faktor Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban
perbuatan korupsi (victim) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya
dirugikan.
Seyogyanya pemerintah mewajibkan pemerintah mewajibkan Pendidikan Anti Korupsi untuk
dimasukkan ke dalam kurikulum. Adapun metode pengajaran yang sebaiknya dilakukan untuk
pendidikan anti korupsi, selain materi di kelas yaitu praktek langsung di lapangan, misalnya
2. dengan melakukan kunjungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau dengan
melakukan sosialisi.
Mudah- mudahan melalui peran keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam mengenalkan
budaya anti korupsi secara dini, dapat mewujudkan generasi tidak korup dimasa akan dating.
Sehingga di masa depan, hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata di sekuruh
penjuru nusantara yang pada akhirnya berdampak kepada tingkat kesejahteraan masyarakat
yang meningkat.