Kuliah ke 8

2,613 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,613
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
118
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuliah ke 8

  1. 1. 29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />1<br />Kuliah ke-8<br />KonsepdanTeori<br />SistemPerencanaanPendidikan<br />(BagianKeempat: Aplikasi)<br />Dr. H. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd.<br />(Lektor Kepala, Administrasi Pendidikan FIP-UPI)<br />Materi Perkuliahan Perencanaan Pendidikan<br />“Program S2 Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh NAD”<br />(Semester Ganjil Tahun Ajaran 2010/2011)<br />
  2. 2. Rencana Pembangunan di Daerah<br />Perencanaan pembangunan daerah disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan prinsip kooepratif, komprehensif, konkit dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah terdiri dari:<br />1) rencana pembangunan jangka panjang;<br />2) rencana pembangunan jangka menengah;<br />3) rencana pembangunan tahunan.<br />29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />2<br />
  3. 3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang<br />Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) disusun oleh pemerintah daerah dalam bentuk RPJP Daerah, sebagai dokumen perencanaan pembangunan di daerah untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, kebijakan dan arah pembangunan di daerah yang mengacu pada RPJP nasional. Rancangan awal RPJP Daerah disiapkan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) yang kemudian dibahas dalam suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Musrenbang dilaksanakan dalam rangka menggali aspirasi (kebutuhan, keinginan dan harapan) masyarakat tentang pembangunan yang perlu dilakukan. Pesertanya mencakup seluruh unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan berbagai komunitas masyarakat (LSM, asosiasi profesi, pemuka agama/adat, perguruan tinggi dan kalangan dunia usaha). Keputusan dari musrenbang inilah akan ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda) dalam bentuk RPJP Daerah.<br />29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />3<br />
  4. 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah<br />Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah daerah lazim disebut rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk periode 5 tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah (bupati/walikota) yang disusun berdasarkan pada pedoman RPJP Daerah dan RPJM Nasional.* RPJM Daerah harus memuat unsur-unsur pokok yaitu arah kebijakan keuangan daerah, stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat prediktif-indikatif. RPJM Daerah dapat dianggap sebagai rencana stratejik daerah (Renstrada).**<br />* UU.No.25/2004 pasal 5 (2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.<br />**Penjelasan pasal 5 (2) UU.No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.<br />29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />4<br />
  5. 5. Rancangan awal RPJM daerah disusun oleh Kepala Bappeda yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, program perioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.<br />Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan oleh Bappeda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan rancangan Renstra SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan yang memuat unsur-unsur visi, misi, tujuan, strategi, kebijkan, program dan kegiatan pembangunan. Rancangan Renstra-SKPD ini menjadi bahan masukan bagi Bappeda untuk menyusun rancangan RPJM Daerah yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang RPJM Daerah. Musrenbang RPJM Daerah harus sudah dilaksanakan dalam kurun waktu dua bulan setelah bupati/walikota dilantik. Sebulan kemudian, hasil musrenbang ini, harus sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota tentang RPJM Daerah, yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan Renstra SKPD pada masing-masing SKPD yang ditetapkan oleh masing-masing Kepala SKPD.<br />29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />5<br />
  6. 6. Rencana Pembangunan Tahunan<br />Rencana pembanguna tahunan daerah lazim disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, perioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD dijabarkan dari RPJMD oleh setiap SKPD dalam bentuk usulan atau rancangan Renja SKPD. Kemudian Bappeda mengkoordinasikan setiap Renja SKPD tersebut dalam musrenbang yang diselenggarakan bapeda dengan dihadiri oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil musrenbang ini, Bappeda menyusun rancangan ahir RKPD yang kemudian ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota. RKPD inilah akan menjadi bahan rujukan dalam penyusunan RAPBD.<br />29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />6<br />
  7. 7. 29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />7<br /><ul><li>Secara umum sistem perencanaan pembangunan bidang pendidikan di Kab/Kota belum dapat sepenuhnya efektif, karena walaupun sudah komprehensif, integratif, partisipatif, dan berbasis kewilayahan dengan format model Master Plan, namun prosesnya baru sampai pada tahap legislasi, lagipula belum didukung oleh perangkat sistem implementasi, pengendalian dan evaluasi rencana yang memadai.
  8. 8. Kekuatan utama pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Bandung ialah ketersediaannya sistem perencanaan pembangunan yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan program-program yang berkelanjutan menuju Tahun 2025. Namun sistem tersebut masih memerlukan dukungan peningkatan profesionalisme para perencana pendidikan.
  9. 9. Mendisain sistem perencanaan pendidikan tingkat kabupaten/kota menuju tahun 2025 yang efektif, sebaiknyadiproses denganpendekatanperencanaanstrategis berbasis pada potensi wilayah secara kooperatif, integratif, komprehensif, konkrit, akuntabel, berkelanjutan, dengandukungansarana dan prasarana, serta pembiayaan yang memadai.</li></li></ul><li>29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2010<br />8<br />Potret Sistem Perencanaan Pendidikan Tahunan di Kab/Kota<br /><ul><li>Peraturan Perundangan dan Peraturan Lain yang Bersifat Umum/ Paradigmatis (Desentralisasi, Good Governance) & Regulatif
  10. 10. Otonomi Manajemen
  11. 11. Standarisasi Mutu</li></ul>RPJP<br />Rencana Strategis Pendidikan <br />RPJM<br />Nasional<br /><ul><li>Perda Propinsi yang Bersifat Umum (Non Spasial)/ & Regulatif
  12. 12. Pengelmbangan Kawasan
  13. 13. Pengembangan Sosial
  14. 14. SPM pada semua sektor
  15. 15. Koordinasi Lintas kab.</li></ul>RPJP Da Prov.<br />Rencana Strategis Pendidikan Tingkat Provinsi Jawa Barat<br />Regional<br />RPJM Da Prop<br />Rencana Strategis Pendidikan Wilayah Kabupaten Bandung<br /><ul><li>Perda Kabupaten yang Bersifat Umum (Non pasial)/ & Regulatif
  16. 16. Master Plan Pendidikan
  17. 17. Budget Mapping
  18. 18. Renstra Disdik 2008-2025
  19. 19. Renstra Dewan Pend.
  20. 20. Renstra Satuan Pend.</li></ul>RPJM Da Kab/Kota<br />RPJP Da Kab/Kota<br />Lokal / Kabupaten<br />Pemerataan & Akses<br />Mutu & Dayasaing<br />Tatakelola<br />
  21. 21. 29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2010<br />9<br />Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)<br />Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan <br />Daerah<br />DokumenRancangan<br />RKPD<br />FORUM<br />SKPD/Gabungan SKPD<br />DOKUMEN RANCANGAN AWAL RKPD<br />PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG RKPD<br />DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RKPD<br />Proses Musrenbang Perencanaan Pembangunan Tingkat Kab/Kota<br />PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD<br />MUSRENBANG TINGKAT KABUPATEN<br />Kesepakatan MUSRENBANG<br />Kabupaten/Kota<br />EvaliasiKinerjaPelaksanaanRencanaKeja (Renja) SKPD<br />Penyusunan Rancangan Akhir RKPD<br />MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN<br />PenyusunanRancanganRenja SKPD<br />PENETAPAN RKPD<br />Dokumen Rancangan Renja SKPD<br />Dokumen Prioritas Pembangunan di Kecamatan<br />
  22. 22. 29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/S3/UPI/2010<br />10<br /><ul><li>Visi, Misi dan Komitmen Nasional, Regional & Global Tentang Pembangunan Manusia
  23. 23. Kebijakan & Perundangan Nasional
  24. 24. Renstra Diknas & Provinsi
  25. 25. Perda & Perbup
  26. 26. RTRW & RPJP Kabupaten/Kota</li></ul>RUMUSAN<br />RENCANA PENDIDIKAN <br />Pemerataan; Mutu, Relevansi & Daya Saing; Tatakelola, Akuntabilitas & Pencitraaan Publik<br />PENDEKATAN & METODOLOGI<br /><ul><li>Strategis
  27. 27. Basis Masyarakat & Kewilayahan</li></ul>Tuntutan Pembaharuan Sistem Manajemen Pendidikan<br />Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah<br />dan Pendidikan Tinggi pada Jalur Formal, Non Formal dan Informal<br />Kebijakan Lokal, Kurikulum, Tenaga Kependidikan, Sarana-Prasarana dan ICT, Pembiayaan, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pendidikan<br />Target 2010: <br />Kapasitas dan Modernisasi<br />Tahap<br />REVIEW & REVISI RENCANA<br />Problema <br />Pemerataan, <br />Mutu, Relevansi, <br />Daya Saing, Tatakelola, Akuntabilitas & Pencitraan Publik<br />Target 2015:<br />Penguatan <br />Pelayanan<br />PROSES PERUMUSAN<br />Tahap<br />Pra Rencana (Persiapan)<br />Target 2020:<br />Daya saing Regional<br />Existing Condition<br />Pendidikan di Daerah<br /><ul><li>Orang Tua Murid
  28. 28. Organisasi Profesi
  29. 29. Dewan/Komite Pendidikan
  30. 30. Dunia Usaha
  31. 31. LSM Kependidikan
  32. 32. Perguruan Tinggi </li></ul>KOMUNITAS <br />MASYARAKAT<br />PROSES IMPLEMENTASI<br />KOMUNITAS<br />PEMERINTAH DAERAH<br />Tahap Perumusan Program<br /><ul><li>Karakteristik Satuan Pendidikan
  33. 33. Infrastruktur & Sarana Fisik
  34. 34. Lingkungan Sosekbud & Politik</li></ul>Target 2025:<br />Daya saing <br />Internasional<br />Tahap <br />Pengendalian & Evaluasi Rencana<br />FORUM DISKUSI<br />PERENCANA PENDIDIKAN<br />Tahap <br />Pelaksanaan Program<br />Tahap <br />Legislasi, Sosialisasi & Uji Publik <br />Dinas <br />Pendidikan<br />BAWASDA<br />DPRD<br />BAPPEDA<br />Instansi Terkait<br />Disain Sistem Perencanaan Pendidikan Tingkat Kab/Kota Menuju Tahun 2025<br />
  35. 35. Anggaran Berbasis Kinerja<br />Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistimatis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.<br />29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />11<br />
  36. 36. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan.<br />Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Aktivitas tersebut disusun sebagai cara untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, integrasi dari rencana kerja tahunan (Renja SKPD ) yang merupakan rencana operasional dari Renstra dan anggaran tahunan merupakan komponen dari anggaran berbasis kinerja. <br />29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />12<br />
  37. 37. Elemen-elemen yang penting untuk diperhatikan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah:<br />1) Tujuan yang disepakati dan ukuran pencapaiannya.<br />2) Pengumpulan informasi yang sistimatis atas realisasi pencapaian kinerja dapat diandalkan dan konsisten, sehingga dapat diperbandingkan antara biaya dengan prestasinya.<br />Penyediaan informasi secara terus menerus sehingga dapat digunakan dalam manajemen perencanaan, pemrograman, penganggaran dan evaluasi. Kondisi yang harus disiapkan sebagai faktor pemicu keberhasilan implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:<br />1) Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.<br />2) Fokus penyempurnaan administrasi secara terus menerus.<br />3) Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).<br />4) Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) yang jelas.<br />5) Keinginan yang kuat untuk berhasil.<br />29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />13<br />
  38. 38. 29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />14<br />MASTER PLAN Menuju Tahun 2025<br />Umpan Balik Kinerja <br />RENSTRA<br />2010-2015<br />Permintaan Anggaran Tahunan<br />Kelayakan Anggaran Tahunan<br />Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT)<br />Rincian Program Operasional Tahunan<br />PERSETUJUAN <br />Target Kinerja<br />Laporan Kinerja (LAKIP)<br />Laporan Kinerja Keuangan<br />(LPJ Keuangan)<br />CAPAIAN <br />KINERJA<br />Siklus Perencanaan dengan Anggaran<br />
  39. 39. 29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />15<br />Apa yang digunakan dalam bekerja<br />INPUT<br />Sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output<br />KEGIATAN<br />Kegiayan menggunakan input untuk menghasilkan output yang diinginkan<br />Apa yang dikerjakan<br />Apa yang dihasilkan (barang/jasa)<br />KELUARAN (Output)<br />Produk (barang/jasa) ahir yang dihasilkan<br />HASIL (Outcomes)<br />Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu sebagai hasil dari output<br />Apa yang ingin dicapai<br />Apa yang ingin diubah<br />DAMPAK (Impact)<br />Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcomes<br />Keterkaitan Program dengan Manajemen Kinerja<br />
  40. 40. 29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />16<br />PROSES PENYUSUNAN PROGRAM<br />Langkah ke-2:<br />Identifikasi Kinerja dan Indikator Kinerja (Impact)<br />Langkah ke-1:<br />Identifikasi Visi, Misi & Sasaran Strategis <br />Langkah ke-3:<br />Penyusunan Indikator Kinerja Program (Outcomes)<br />Tupoksi Eselon Strategis<br />Langkah ke-4:<br />Perumusan Nama Program<br />TAHAP PENYUSUNAN<br />KEGIATAN<br />Langkah ke-5:<br />Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)<br />Tupoksi Eselon Pelaksana<br />Langkah ke-6:<br />Perumusan Nama Kegiatan<br />TAHAP<br />REKAPITULASI<br />Langkah ke-7:<br />Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Unit Kerja<br />Proses Penyusunan Program<br />
  41. 41. 29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />17<br />RENCANA DAN PROGRAM KERJA LEMBAGA<br />Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan & Belanja <br />Rencana Kerja & Anggaran Setiap Unit Kerja <br />(RKA-Unit Kerja)<br />Prioritas & Plafon Anggaran Sementara<br />Rancangan Peraturan Tentang Anggaran Pendapatan & Belanja <br />PERATURAN <br />LEMBAGA<br />Siklus Perencanaan Anggaran <br />
  42. 42. Menata sistem perencanaan dan pengembangan kelembagaan berbasis kinerja, merupakan perwujudan sistem public financial management, yaitu: <br />Medium term fiscal framework, dengan menyusun prakiraan resource envelope untuk menjaga fiscal sustainability yang dilaksanakan secara aggregate fiscal disciplin; <br />Allocative efficiency dengan menerapkan medium term expenditure framework melalui penerapan forward estimates, performance based budgeting, dan unified budget; <br />Technical and operational efficiency. <br />Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja manajemen kelembagaan pada semua tingkat manajemen, sebaiknya menggunakan pendekatan terpadu antara pendekatan berbasis policy planningdan pendekatan berbasis pada prinsip akuntabilitas organizational performance. <br />29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />18<br />Penutup<br />
  43. 43. 29/09/2010<br />Yoyon Bahtiar Irianto/UPI/2010<br />19<br />Tugas-tugas!<br />Lengkapipengetahuanandadenganmempelajarireferensi:<br />Irianto, YoyonBahtiar. (2009). “PerencanaanPendidikan Tingkat Kabupaten/Kota: StudiEvaluatiftentangSistemPerencanaan Pembangunan PendidikandiKabupaten Bandung Menuju 2025”, Disertasi, Bandung: SPS-UPI.<br />-------- (2010). “MenataSistemPerencanaanBerbasisKinerja”, KertasKerja, PemilihanDirekturDirektoratPerencanaandanPengembanganantarwaktu UPI, UPI Bandung, 16 Agustus 2010. <br />PP.No.21/2004 tentangPenyusunanRencanaKerjadanAnggaranKementerian/Lembaga.<br />PP.No.6/2005 tentang Status Universitas Pendidikan Indonesia Menjadi BHMN.<br />PP.No.39/2006 tentangTata Cara PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan.<br />PP.No.40/2006 tentangTata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional.<br />

×