Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

6,026 views

Published on

Capacity Building DPRD Kabupaten Sumedang di Grand Royal Panghegar Hotel-Bandung, 19 Oktober 2013

0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
557
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. Materi • • • Reformasi Perencanaan berdasarkan UU 25/2004 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Review RPJMD Kabupaten Sumedang dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL Dokumen DAERAH Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional) UU (Ps. 13 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) Perda (Ps. 13 Ayat 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) Per Pres (Ps. 19 Ayat 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah) Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3) Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2) Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres (Ps. 26 Ayat 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL) Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. 1/2 Apa itu RPJMD • • RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada: 1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. 2/2 Apa itu RPJMD RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. Substansi RPJMD • RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. Step by Step Penyusunan RPJMD 5 3 1 Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD Persiapan Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD 2 4 6 dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. 1 Tahap Persiapan 1. Orientasi Perencanaan Daerah 2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD 3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD 4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih 5. Orientasi Renstra SKPD 6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD 7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD 8. Identifikasi Stakeholder 9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik 10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen RPJMD 11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD 12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD 13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. 2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD 1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan 2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan 3. Kajian terhadap RPJMD 4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah 6. Kajian RTRW-D 7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional 8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat 9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD 10. FGDs untuk setiap Topik 11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs 12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah Tupoksi SKPD Perumusan Visi dan Misi RPJMD Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan) Pembahasan Forum SKPD Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD Musrenbang RPJMD Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. 4 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD 1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah 2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD 3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD 4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD 1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten 2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten 3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD 4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD 5. Penetapan Ranperda menjadi Perda 6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan 7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Langkah Penyusunan RPJMD (1) Indikator Bappeda menyusun Rancangan Awal RPJMD a) b) c) d) Visi,Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Visi, Misi, Program Kepala Daerah Terpilih (2) (3) SKPD Menyusun Renstra SKPD Program SKPD (4) e) Program SKPD Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD a) b) c) d) e) Visi, Misi Kepala Daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Daerah Program SKPD (5) Bappeda menyelenggarakan MUSRENBANG RPJMD Penetapan RPJMD (7) (6) dadang-solihin.blogspot.com Digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD 23
  23. 23. 1/3 Evaluasi Kualitas RPJMD 1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah 2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah 3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: . . .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Evaluasi Kualitas RPJMD 4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan: 2/3 .  Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)  Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats) 5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah. 6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah. dadang-solihin.blogspot.com . . 25
  25. 25. Evaluasi Kualitas RPJMD 7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah 8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan kendala fiskal daerah 9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional 10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD 11. Kualitas RPJMD sudah SMART dadang-solihin.blogspot.com 3/3 . . . . . 26
  26. 26. dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Sistematika RPJMD Sistematika sesuai Kebijakan Sistematika RPJMD Sumedang BAB I PENDAHULUAN BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Bab I Pendahuluan Bagian 1.5 Tentang Maksud dan Tujuan RPJMD • Pada bagian ini hanya mencantumkan tentang penjabaran visi misi kepala daerah terpilih, sebagai acuan penyusunan RKPD dan sebagai bahan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan di Kab. Sumedang. • Hal yang belum ada adalah: RPJMD merupakan alat yang akan digunakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta alat pengawasan bagi DPRD terhadap pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan. dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah • • • Sub bab pada bab II sudah sesuai dengan kebijakan. Pada Bab ini data yang digunakan pada umumnya data 2010 dan 2011, sebaiknya data terakhir yang digunakan adalah data 2012. Beberapa contoh penggunaan data 2011 dalam RPJMD adalah data pertumbuhan ekonomi, data PDRB, data pendidikan, IPM, Penduduk Miskin dsb dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Bab III Gambaran Pengelolaan Keuda serta Kerangka Pendanaan No Uraian 1 Pendapatan Daerah 2 Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) 3 Sisa lebih riil perhitungan anggaran 4 Total Penerimaan Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 1,838,702,954,999 2,006,764,506,231 2,191,405,110,227 2,380,853,097,293 2,573,731,137,369 - - - - - 2,263,671,549.84 2,263,671,549.84 2,263,671,549.84 2,263,671,549.84 2,263,671,549.84 1,840,966,626,548.58 2,009,028,177,781.09 2,193,668,781,776.93 2,383,116,768,842.56 2,575,994,808,919.26 Dikurangi : 5 Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama 6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 1,014,698,840,734.00 1,123,068,676,924.00 1,243,012,411,620.00 1,375,766,137,181.00 1,522,697,960,631.00 826,267,785,814.58 885,959,500,857.09 950,656,370,156.93 1,007,350,631,661.56 1,053,296,848,288.26 • Pendapatan daerah dari tahun ke tahun di proyeksikan meningkat. • Berdasarkan proyeksi tersebut diatas maka diketahui bahwa belanja pengeluaran pembiayaan yang wajib dan prioritas lebih besar dibandingkan dengan kapasitas riil kemampuan keuangan untuk membiayai BELANJA LANGSUNG (Pembangunan). • Ini artinya dari tahun ke tahun porsi belanja tidak langsung (rutin) dibandingkan dengan belanja langsung (pembangunan) masih lebih besar di Kab. Sumedang. dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Tabel 3.16 vs Indikasi Rencana Pendanaan Tabel 8.1 Kapasitas Riil Tabel 3.16 2014 2015 2016 2017 2018 826,267,785,814.58 885,959,500,857.09 950,656,370,156.93 1,007,350,631,661.56 1,053,296,848,288.26 2014 2015 2016 703.298.289.942 696.459.797.237 569.940.120.706 2017 2018 766.812.969.879 676.045.593.784 Indikasi Rencana Pendanaan Tabel 8.1 • Berdasarkan perbandingan Bab III dan Bab VIII maka terdapat ketidaksesuaian antara proyeksi kapasitas kemampuan keuangan dengan rencana pendanaan pembangunan. • Proyeksi kapasitas riil terus meningkat dr tahun 2014 sd 2018, sementara rencana pendanaan naik turun setiap tahunnya bahkan tahun 2018 semakin mengecil (???). • Rekomendasi: sebaiknya indikasi rencana pendanaan disesuaikan dengan kapasitas riil dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. 1/2 Bab IV Analisis Isu-isu Strategis • • • Isu strategis harus lebih spesifik yang mencerminkan issu yang akan ditangani selama 5 tahun di Kab. Sumedang. Isu Strategis adalah – Isu paling pokok – Tidak hanya masalah tapi juga harus aktual dan mendesak – Jika isu tersebut ditangani akan memiliki dampak positif terhadap isu lainnya Terutama yang berkaitan dengan: 1. Ekonomi: • Pertumbuhan dan pengembangan daya saing daerah • Hambatan-hambatan dalam investasi penanaman modal • Ekonomi biaya tinggi dadang-solihin.blogspot.com 33
  33. 33. 2/2 Bab IV Analisis Isu-isu Strategis 2. Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang: • Konflik-konflik pemanfaatan ruang daerah dan perkembangan ruang terbangun • Kerusakan Sumber Daya Alam • Degradasi kelestarian lingkungan dan bencana alam 3. Perlindungan Sosial: • Tantangan ketenagakerjaan dan pengangguran • Konflik-konflik sosial 4. Pelayanan Umum • Pelayanan Publik • Hambatan Penyelenggaraan otonomi daerah • Pemekaran wilayah dadang-solihin.blogspot.com 34
  34. 34. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran • • • Bagian ini mencakup visi, misi,tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kerangka penulisan sudah sesuai. Visi dan misi kepala daerah terpilih yang dimasukkan pada bab ini tidak boleh berbeda dengan visi misi yang telah disampaikan di depan DPRD oleh calon kepala daerah terpilih. (perlu dicek apakah sudah sesuai dengan bahan pidato calon saat penyampaikan visi misi di DPRD) dadang-solihin.blogspot.com 35
  35. 35. Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 1. 2. 3. Pragraf awal pada bab VI kalimatnya sudah sesuai yaitu “Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran setiap misi dalam rangka mewujudkan visi” Pada strategi umum bagian I. Kalimatnya: “Misi pertama meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi. Untuk mencapai misi tersebut terdapat beberapa strategi yang dilakukan antara lain melalui:” Penjelasan: Penjelasan secara teoritis tentang strategi dan arah arah kebijakan pada bagian 1 diatas sudah sesuai, namun tidak konsisten dengan bagian 2 dimana terdapat kata “mencapai misi”. Perlu kami jelaskan bahwa misi itu “tidak untuk dicapai” tetapi “untuk dilaksanakan”, sehingga semua kalimat tentang pencapaian misi harus diganti dengan “pelaksanaan misi” atau “pencapaian tujuan dan sasaran”. dadang-solihin.blogspot.com 36
  36. 36. Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah • • • • • Pada RPJMD Kab.Sumedang, program bab VII sama dengan program yang ada di Bab VIII. Pada bab VII dan VIII, yang membedakan bukan hanya “tidak adanya anggaran program pada Bab VII dan ada anggaran program pada Bab VIII”. Jumlah program di Bab VII lebih sedikit dibanding Bab VIII (krn pada Bab VII hanya yang prioritas) tetapi semua program yang ada di Bab VII juga ada di Bab VIII. Program strategis dan program unggulan Bab VIII seharusnya menjadi isi Bab VIII. Bab VIII isinya adalah program berdasarkan urusan sebagaimana tabel 8.1 dadang-solihin.blogspot.com 37
  37. 37. Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Pendanaan • Pada bagian ini, program berdasarkan urusan belum dilengkapi dengan indikator outcome (hasil), jika indikator hasil dan targetnya belum ada maka setiap akhir tahun, capaian program tidak bisa diukur. • Jika tidak ada indikator outcome maka DPRD tidak dapat melakukan pengawasan outcome/hasil pembangunan. • Pada bab VII (tabel 7.1) memang terdapat indikator program tetapi tidak ada nama programnya, sebaiknya indikator program ada pada Bab VIII. dadang-solihin.blogspot.com 38
  38. 38. Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah • Pada penjelasan pragraf 1 dan 2 Bab IX, isinya menjelaskan tentang pencapaian misi. Perlu dijelaskan bahwa misi itu “dilaksanakan” bukan “dicapai”, yang dicapai adalah tujuan dan sasaran. Maka untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan indikator sasaran (impact) bukan indikator misi. • Tabel 9.1 sebaiknya pengkategorisasiannya didasarkan pada kategorisasi pencapaian sasaran, contoh: Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Indikator Sasaran IPM Kondisi 2013 Target 2014 Target 2015 Target 2016 Target 2017 Target 2018 67 68 70 71 72 74 dadang-solihin.blogspot.com 39
  39. 39. • • Kalaupun akan mencantumkan kategorisasi indikator berdasarkan aspek pembangunan seperti yang sudah ada pada tabel 9.1 disarankan tabel 9.1 menjadi tabel 9.2. Untuk tabel 9.1 diisi indikator dari sasaran yang ada pada Bab V. Dengan adanya indikator sasaran maka DPRD dapat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya yaitu pengawasan kebijakan, dalam hal ini pengawasan terkait dengan ketercapaian hasil dan dampak pembangunan yang ada pada bab VIII dan IX RPJMD. dadang-solihin.blogspot.com 40
  40. 40. dadang-solihin.blogspot.com 41

×