Dokumen tersebut merangkum peraturan perundang-undangan Indonesia terkait pemberantasan korupsi, mulai dari Ketetapan MPR 2001 hingga Inpres 2004. Beberapa poin penting yang diatur antara lain pembentukan KPK sebagai lembaga khusus untuk memberantas korupsi berdasarkan UU 1999 dan perluasan cakupan UU pemberantasan korupsi melalui perubahan UU 2001.
2. 1. VIII/MPR/2001 Tahun 2001
Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan
dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. UU NO.3 TAHUN 1971
UU NO.3 TAHUN 1971 Tanggal 29 maret 1971, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Pasal-pasal yang terkandung dalam UU No.3 tahun 1971 ada 37 pasal.
3. UU NO.11 TAHUN 1980
Tentang tindak pidana suap hak keuangan/administrasif pemimpin dan anggota lembaga tinggi
negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi
negara.
4. UU NO.28 TAHUN 1999
Tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
RESUME TENTANG UNDANG UNDANG ANTI KORUPSI
3. 5. UU NO.31 TAHUN 1999
Tentang pembarantasan tindak pidana korupsi terdapat dua alasan di
undangkannya.
6. UU NO.20 TAHUN 2001
Undang-undang tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang
pembarantasan tindak pidana korupsi
7. UU NO.30 TAHUN 2002
Mengatur tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi KPK
sebagai suatu komisi yang memiliki tugas dan kewenangan dibidang
pemberantasan tindak pidana. Korupsi, dilandasi pembentukannya oleh UU ini,
hal ini tidak lepas dari amanat UU No.31 tahun 1999 yang menghendaki
dibuatnya satu komisi khusus untuk memberantas korupsi.
8. INPRES NO.2 TAHUN 2004
mengatur tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun
2014.
Pasal pasal yang terdapat dalam tapmpr yang mengatur tentang kebijakan
pencegahan
yaitu:
4. Rekomendasi Arah kebijakan ini di maksudkan untuk
mempercepat dan lebih efektifitas pemberantasan
korupsi,kolusi,dan nepotisme sebagaimana
diamanatkan dalam ketetapan majelis
permusyarawatan republic Indonesia nomor
XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang
bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme serta
sebagai per undang-undangan yang terakit.
Pasal 1
5. Pasal 2
Arah kebijakan pemberantasan korupsi,kolusi dan
nepotisme adalah mempercepat proses hukum
terhadap aparatur pemerintah terutama aparat
penegak hukum dan penyelenggara negara yang di
duga praktek korupsi,kolusi,dan nepotisme serta
dapat di lakukan tindakan administratif untuk
memperlancar proses hukum.
6. Pasal 3
Rekomendasi ara kebijakan ini di tunjukan kepada
presiden republic Indonesia dan lembaga-lembaga
tinggi negara lainnya untuk di laksanakan sesuai dengan
peran tugas dan fungsi masing-masing dan dilaporkan
pelaksanaan pada sidang tahun majelis
permusyarawatan rakyat republik Indonesia
