Downloaded 24 times
More Related Content
Apa Itu TIPIKOR
- 1.
- 2. PENGERTIAN KORUPSI Dr AndiHamzah, SH, : Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk ALN Kramer ST : Menerjemahkannya sebagai busuk, rusak atau dapat disuapi Tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara serta pelaksanaan pembangunan nasional Menurut UU No 31 Thn 1999 dan UU No 20 Thn 2001, Tindak Pidana Korupsi itu dapat di lihat dari 2 (dua) segi, yaitu Korupsi Aktif dan Korupsi Pasif
- 3. Tindak Pidana Korupsisebagai Tindak Pidana Khusus Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khsusus yang diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus, yaitu UU No. 31 Thn 1999 kemudian diubah menjadi UU No 20 Thn 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ciri-ciri hukum pidana khusus, antara lain: 1. Memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana khusus 2. Mengatur tidak saja hukum pidana materil tetapi juga sekaligus hukum pidana formil. 3. Terdapat penyimpangan asas.
- 4. Contohnya perbedaan padaKUHP sebagai sumber hukum materiil pada tindak pidana umum dengan UU tindak pidana korupsi pada tindak pidana khusus: No Perbedaan KUHP UU Tindak pidana korupsi 1 Penyadapan Tidak dibolehkan Dibolehkan dilakukan penyadapan 2 Aparat penegak hukum Polisi sebagai penyidik dan penyelidik Penyidik dan penyelidik selain polisi juga bisa jaksa penuntut umum dan penyidik KPK 3 Sistem peradilannya Bersifat konvensional Secara ad hoc 4 Hukuman Pokok - Pidana Mati - Pidana penjara - Kurungan; dan - Denda. - Pidana mati; - Pidana penjara - Hukuman denda 5 Hukuman Percobaan, pembantuan Percobaan, pembantuan tindak pidana hukumannya dikurangi 1/3 dari ancaman hukuman. Percobaan, pembantuan tindak pidana korupsi dipidana sama dengan pelaku 6. Ancaman pidana Ancaman pidana maksimum Adanya pidana minimum dan maksimum 7 Subjek Hukum Orang perorangan Orang dan Korporasi ( Badan hukum/ bukan badan hukum ).
- 5. Dasar hukum pemberantasan korupsi 1.UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. 3. UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. 6. UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 7. UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). 8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. 9. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK.
- 6. Teknis Pemeriksaan KasusKorupsi Mengembangk an informasi sendiri Memperoleh informasi dari masy Menindakl anjuti hasil temuan dari : • BPKP • Bawasprop • Bawasda • BPK • Inspektur Jenderal Departemen
- 7. Pengumpu lan Data/Infor masi Penyelidi kan Penyidik an Penuntut an Di dalam melakukankegiatan tersebut melalui tahapan :
- 8. Peran kejaksaan dalam PemberantasanKorupsi Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983 TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999
- 9. Lembaga Pemberantas Korupsi Formal(resmi), yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lembaga Non Formal (tidak resmi) 1. ICW 2. MTI 3. TII
- 10. Contoh Kasus Korupsi Padatanggal 26 juli 2013 KPK Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik-53/07/2013 dengan surat itu KPK mulai menyelidiki dugaan adanya praktek korupsi paket E-KTP tahun 2011-2012. 17 April 2014 KPK menemukan adanya Indikasi Korupsi dan Menaikan status kasus ini ke penyidikan. Lalu penyidik melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, mengumpulkan dokumen, serta bukti-bukti elektronik. 21 September 2016 KPK menetapkan Irman Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian dalam Negeri. 21 Maret 2017 Andi Agustinus alias Andi Narogong ditettapkan Tersengaka Ketiga oleh KPK.
- 11. Lanjutan … 1 Maret2017 KPK melimpahkan Berkas dakwan Irman dan Sugiharto ke Pengadilan Tipikor Jakarta. 9 Maret 2017 Irman dan Sugiharto menjalani sidang perdana dan nama Setya Novanto muncul sebagai salah seorang yang ikut serta dalam kasus korupsi ini. 21 Juni 2017 Penyidik melaporkan hasil pengembangan penyidikan pada KPK dengan Nomor penyidikan: LPP15/23/07/2017. 17 July 2017 KPK menetapkan Setya Novanto sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik56/01/07/2017. 18 July 2017 Penyidik KPK memberikan surat Penyidikan kepada Setya Novanto dengan Nomor: B-310/23/07/2017.