Pidana khusus diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP karena mencakup delik-delik dan ancaman pidana yang belum diatur dalam KUHP. Ruang lingkup pidana khusus meliputi tindak pidana korupsi, pencucian uang, informasi dan transaksi elektronik, narkotika, psikotropika, dan terorisme, yang masing-masing diatur lebih lanjut dalam undang-undang tersendiri.

1. MOOTING CLASS
ALSA LC UNSOED
ADHFANIA FEO KINAN K
E1A116088

2. PENGERTIAN PIDANA KHUSUS
Pidana Khusus tidak lepas dai per
UUan diuar KUHP karena KUHP
perupakan induk dari Pidana Khusus
ini

3. LATAR BELAKANG HUKUM PIDANA
KHUSUS
1. Adanya delik-delik pidana yang terjadi dalam
kehidupan yang belum diatur dalam KUHP
2. Adanya ancaman pidana yang relatif ringan
terhadap suatu delik pidana, sedangkan delik
pidana ini sampe saat ini memilikin sisi negativ
yang berdampk pada kehidupan masyarakat
atau bernegara

4. RUANG LINGKUP PIDANA KHUSUS
Menurut Ruslan Hukum Pidana Khusus itu terbagi menjadi beberapa
bagian lainnya yaitu :
- tindak pidana korupsi
- tindak pidana pencucian uang
-tindak pidana informasi dan transaksi elektronik
-tindak pidana narkotika
-tindak pidana psikotropika
-tindak pidana terorisme

5. A. Tindak Pidana Korupsi
 Tindak pidana korupsi sendiri diratur dalam Undang-Undang no. 31 tahun 1999 j0
Undang-Undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi
(UU Tipikor)
 Pengertian korupsi itu sendiri adalah : setiap orang yang melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 22 UU Tipikor)
 Subyek hukum tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 1,2,3 UU tipikor antara
lain :
 - korporasi
 - pegawai negeri meliputi :
1. Pegawai negeri diatur sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang
kepegawaian
2. Pegawai negeri sebagaimana diatur dalam KUHP
3. Orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang-orang yang menerima gaji atau upah orporasi dari keuangan negara atau
daerah
5. Orang-orang yang menerima gaji atau upa dari koorporasi lain yang
menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

6. B. Tindak Pidana Pencucian Uang
 Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang no. 8 tahun 2010
tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang
 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang tersendiri adalah : segala perbuatan yang
memenuhi unsur-unus tindak pidana sesuai ketentuan dalam UU pencucian uang.
 Subyek hukum tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU
pencucian uang yaitu :
Orang perseorangan
korporasi
 Menurut Geery A Perguson pencucian uang ada 3 tahapan yaitu :
1. Placement
2. Layering
3. Intergration

7. C. Tindak Pidana Transaksi dan Informasi Elektronik
 Tindak pidana ITE diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang
iNformasi dan transaksi elektronik (UU ITE)
 Pengertian dari informasi elektronik itu sendiri diatur dalam pasal 1 angka 1 adalah
: satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan
suara, gambar, peta, rancanga, foto elektronik dan lainnya
 Subyek hukum dalam TP ITE adalah :
Orang
Korporasi

8. D. Tindak Pidana Narokotika
 tindak pidana narkptika diatu dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tetang
narkotika (UU Narkotika)
 Pengertian narkotika itu sendiri yang dijelaskan dipasal 1 angka 1 UU narkotika
adalah sebagai berikut : zat atau yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun
semisintetis, yang dapat mempuat perubahan kesadaran, hilangnya rasa sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dibandingkan dalam beberapa golongan.
 Pengguaan narkotika legal itu telah melalui proses perijinan karena adanya
kepentingan kesehatan dan itu sudah melalui beberapa anjuran dari dokter sendiri

9. E. Tindak Pidana Psiktropika
 tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang no. 5 tahun 1997
 Pengertian psiikotropika sendiri yang telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU
psikotopika adalah : psiko tropika adalah obat baik alamiah maupun sisntetis bkan
narkotika yang bersifat prikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf
pusat yang menyebabkan perubahan khas pada perubahan mental dan perilaku
 Tindak pidana psikotropika merupakan suatu tindak kejahatan yang dampaknya
sangat berbahaya. Psikotropika sudah menjadi barang yang biasa dalam
masyarakat. Hampir semua kalangan menyalahgunakan psikotropika berbagai
golongan

10. F. Tindak Pidana Terorisme
 Tindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang no. 15 tahun 2003 tentang
peraturan pengganti undag-undang No. 1 tahun 2002 tentang pemberatasan
tindak pidanan terorisme menjadi UU teririme.
 Kejahatan terorisme sendiri merupakan kejahatan luar biasa hal ini dilakukan
karena terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional,
produk rekayasa mereka pun tergolong dengan kemampuan inteektualnya,
teroganisir dn didukung dengan dana yang tidak seikit.
 Subyek hukum tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam UU terorisme
adalah :
Orang
Koorporasi

11. TERIMAKASIH
ALSA,
Always Be One