Dokumen tersebut membahas berbagai sumber hukum perdata Indonesia yang mengatur tentang perikatan yang timbul dari undang-undang, termasuk perjanjian, perbuatan melawan hukum, perbuatan menurut hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran tanpa hutang. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian dan unsur-unsur dari setiap sumber hukum perikatan tersebut serta hak dan kewajiban para pihak yang terkait.

2. PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG
Sumber Hukum Perikatan
(Pasal 1233 KUH Perdata)
Perjanjian
(Pasal 1313 KUH Perdata)
Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)
(Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata)
Perbuatan Menurut Hukum
(Pasal 1354 s/d 1364 KUH Perdata)
Undang-undang & Perbuatan Manusia
(Pasal 1353 KUH Perdata)
Undang-undang
(Pasal 104 & 625 KUH Perdata),
ttng Alimentasi. Hak & Kewajiban Bertetangga
Undang-undang
(Pasal 1352 KUH Perdata)
Wakil Tanpa Kuasa (zaakwaarneming)
(Pasal 1354 s/d 1358 KUH Perdata)
Pembayaran Tanpa Hutang (onverschulddigde betaling)
(Pasal 1359 s/d 1364 KUH Perdata)

4. Wakil Tanpa Kuasa (Zaakwarneming)
Pasal 1354 s/d 1358 KUH Perdata
Istilah Zaakwarneming
Wakil Tanpa Kuasa
Perwakilan Sukarela
Penyelenggaraan Kepentingan
Pemberian Kuasa
Timbul Pertanyaan “Apa perbedaannya”
?

5. Perbedaan Antara Perwakilan Sukarela
dengan Pemberian Kuasa :
Perwakilan Sukarela
 Tidak mengenal upah /
sukarela
(Psl. 1358 KUHPer)
 Tidak berhenti
sekalipun orang yang
diwakili meninggal
dunia (Psl. 1355
KUHPer)
 Perikatan timbul
karena undang-undang
Pemberian Kuasa
 Mengenal upah
karena diperjanjikan
 Perikatan berhenti
jika pemberi kuasa
meninggal dunia
 Perikatan timbul
karena perjanjian

6. Perwakilan sukarela adalah suatu perbuatan dimana
seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan
maksud mengurus kepentingan orang lain dengan
sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari yang
diwakilinya / diurus kepentingannya
Pengertian
Pasal 1354 KUH Perdata :
“Jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat
perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau
tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam
mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan
urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya
dapat mengerjakan sendiri urusan itu
Perwakilan sukarela
Perbuatan Nyata
Perbuatan Hukum
Tidak cakap atau Tidak wenang
Tidak dilarang undang-undang

7. Syarat Perwakilan Sukarela :
 Yang diurus adalah kepentingan orang lain.
 Seorang wakil sukarela harus mengurus
kepentingan orang yang diwakilinya secara
sukarela. Artinya, ia melakukan itu atas inisiatif
sendiri bukan berdasarkan kewajiban yang
ditimbulkan oleh undang-undang atau perjanjian.
 Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan
menghendaki dalam mengurus kepentingan orang
lain.
 Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa yang
membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai
wakil sukarela.

8. Hak dan Kewajiban Para Pihak
Kewajiban
 Wakil Sukarela berkewajiban
mengerjakan segala sesuatu
yang termasuk urusan
diwakilinya itu (sebagai bapak-
rumah yang baik) Psl. 1356
 Yang diwakilkan wajib
memenuhi perikatan-perikatan
yang dibuat oleh wakil sukarela
atas namanya (Psl. 1357)
 Yang diwakilkan wajib
mengganti segala pengeluaran
Wakil Sukarela untuk urusan
itu (Psl. 1357)
Hak
 Yang diwakilkan berhak
diselesaikan segala urusannya dan
meminta pertanggung jawabannya
serta berhak atas keringanan
pembayaran ganti kerugian atau
pengeluaran itu, yang disebabkan
oleh kesalahan atau kelalaian pihak
yang mengurus kepentingan itu
 Wakil Sukarela berhak atas segala
perikatan yang dibuatnya secara
pribadi
 Wakil Sukarela berhak memperoleh
penggantian atas segala
pengeluaran yang perlu dan berhak
menahan benda-benda yang
diurusnya sampai ganti rugi atau
pengeluaran itu dilunasi

9. Pembayaran Tanpa Hutang (onverschulddigde betaling)
Pasal 1359 s/d 1364 KUH Perdata
Pengertian
Pembayaran Tanpa Hutang adalah setiap pembayaran yang
ditujukan untuk melunasi suatu hutang tetapi ternyata tidak
ada hutang
Pasal 1359 KUH Perdata :
“Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang,
apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat
dituntut kembali
Seseorang yang membayar tanpa adanya utang, berhak
menuntut kembali apa yang telah dibayarkan (conditio
indebiti). Dan yang menerima berkewajiban untuk
mengembalikan

10. Hak untuk menuntut kepada kreditur hilang, jika surat
pengakuan utang telah dimusnahkan setelah terjadinya
pembayaran. Sekalipun demikian orang yang telah membayar
berhak untuk menuntut pengembaliannya dari orang yang
sebenarnya berutang (Pasal 1361 KUH Perdata).
Pasal 1362 KUH Perdata bahwa barang siapa dengan itikad
buruk menerima sesuatu pembayaran yang bukan haknya
diwajibkan mengembalikannya berikut bunga dan hasil-hasil
terhitung mulai hari pembayaran. Selain itu, harus pula
membayar ganti rugi jika nilai barangnya menjadi berkurang.
Jika barangnya musnah di luar kesalahannya ia harus
mengganti harga barangnya beserta biaya, kerugian dan
bunga kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya
tetap akan musnah sekalipun berada pada pihak yang berhak
Contohnya : pembayaran pajak yang kemudian ternyata tidak
ada pajak, maka bisa dilakukan meminta kembali pembayaran
tersebut

11. Pasal 1363 KUH Perdata barang siapa dengan itikad baik
menerima pembayaran yang tidak terutang dan telah menjual
barang tersebut maka ia hanya wajib membayar kembali
harganya, jika ia dengan itikad baik menghadiahkan
barangnya kepada orang lain maka ia tidak wajib
mengembalikan apapun
Pasal 1364 KUH Perdata orang yang dikembalikan barangnya,
wajib mengganti segala pengeluaran yang diperlukan untuk
keselamatan barang tersebut, bahkan terhadap orang yang
beritikad buruk sekalipun.
Jika pengeluaran tersebut belum diganti, maka ia bisa
menahan barang tersebut sampai segala pengeluarannya
diganti.

12. Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)
Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata
Pasal 1365 KUH Perdata :
“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian
pada orang lain, mewajibkan orang yang karena
kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian
tersebut”
Unsur-unsur perbuatan melawan hukum :
(1) Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
(2) Harus ada kesalahan
(3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan.
(4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

13. Perbuatan Melawan Hukum
I. Terhadap Perorangan
A. Kerugian Fisik atau Jasmani
Kerugian fisik atau jasmani, contohnya : cacad tubuh,
luka, memar, dll. Apabila seseorang mengalami luka
atau cacat pada salah satu anggota badan disebabkan
karena kesengajaan atau kurang hati-hati pihak lain,
undang-undang memberikan hak kepada korban untuk
memperoleh penggantian biaya pengobatan, maupun
ganti kerugian karena luka atau cacat tersebut
Perbuatan
Melawan Hukum
Terhadap
Perorangan
Dari Badan
Hukum
Kerugian Fisik atau Jasmani
Kerugian Nama Baik (Martabat)
- Dilakukan oleh Orgaan Badan Hkm
- Oleh seorang wakil badan hukum
yang mempunyai hubungan kerja
dengan badan hukum
- orgaan yang mempunyai hubungan
kerja dengan badan hukum

14. II. Dari Badan Hukum
A. Dilakukan oleh Orgaan Badan Hkm
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orgaan
badan hukum, pertanggungjawabnya didasarkan pada
Pasal 1365 KUH Perdata.
B. Kerugian Nama Baik (Martabat)
Timbul akibat perbuatan tidak menyenangkan.
Contohnya ; penghinaan, pencemaran nama baik, dll.
Tidak termasuk memfitnah, karena memfitnah masuk
kedalam pidana bukan perdata. Memfitnah melanggar
ketentuan pasal 314 KUHP dan perkara ini harus
diperiksa dan diputus oleh hakim pidana (Pasal 1373
KUH Perdata)
orgaan adalah perwakilan yang mempunyai fungsi
essensiil dalam struktur badan hukum dan
kedudukannya diatur dalam anggaran dasar atau
peraturan-peraturan. Contohnya ; Orgaan PT adalah
pengurus (direksi), komisaris, rapat para pemegang
saham

15. B. Dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang
mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum
Jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah
orang yang mempunyai hubungan kerja dengan badan
hukum, maka pertanggungjawaban badan hukum
didasarkan kepada Pasal 1367 KUH Perdata.
C. Dilakukan oleh orgaan yang mempunyai hubungan
kerja dengan badan hukum
Jika yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah
orgaan juga mempunyai hubungan kerja dengan badan
hukum, maka pertanggungjawaban badan hukum dapat
didasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata atau Pasal
1367 KUH Perdata

16. “ Terima Kasih “