1. Dokumen tersebut membahas tentang fungsi dan perbedaan hukum pidana dengan hukum lainnya serta asas-asas yang melandasi hukum pidana di Indonesia.

1. 1
Fungsi Hukum Pidana
Umum: mengatur hidup masyarakat/
menyelenggarakan ketertipan dlm
masyarakat
Khusus: melindungi kepentingan hukum
terhadap perbuatan yang memperkosanya
dengan sangsi yang berupa pidana yang
sifatnya lebih tajam jika dibandingkan
dengan sangsi yang terdapat pada cabang
hukum lainnya ULTIMUM REMIDIUM

2. 2
Perbedaan Hukum Pidana DenganPerbedaan Hukum Pidana Dengan
Hukum LainnyaHukum Lainnya
1.1. Hkm pidana merupakan hukumHkm pidana merupakan hukum
publik perorangan dgn negarapublik perorangan dgn negara
2.2. Sangsi a. paling TajamSangsi a. paling Tajam
Pedang bermata duaPedang bermata dua
b. pengaruh Preventifb. pengaruh Preventif

3. 3
1. Pidana Pokok
a. Pidana Mati (dood straaf) seumur hidup
b. Pidana Penjara (gevangenis straaf)
c. Pidana Kurungan (hechtenis) wkt tertentu
d. Pidana Denda (geld boete)
e. Pidana Tutupan UU Nomor 20 Tahun 1946
2. Pidana Tambahan
a. Pencabutan Hak2 tertentu corpora delictie
b. Perampasan barang2 tertentu
c. Pengumuman Putusan Hakim instrumen delictie
Jenis-Jenis Pidana Menurut
Pasal 10 KUHP

4. 4
PEMBAGIAN HUKUM PIDANA, dpt
dibagi dan dibedakan atas dasar:
 Cara perumusannya: Hukum Pidana Materiil dan
Pidana Formil
 Hukum Pidana Objektif (ius poenale: aspek
larangan berbuat) & Subjektif (ius poeniendi: hak
& kewenangan negara)
 Subjek hukumnya: Hkm Pdn Umum (ius
commune) & Hkm Pdn Khusus (ius speciale)
 Sumbernya: Hkm Pdn Umum & Hkm Pdn Khusus
 Wilayah berlakunya: Hkm Pdn umum & Hkm
Pdn Lokal
 Bentuknya: Hkm Pdn Tertulis & Hkm Pdn tdk
tertulis

5. 5
Sejarah Hukum Pidana
Indonesia
Wetboek van Strafrecht Nederlansch (3 maret 1881,
berlaku mulai 1 September 1886)
Asas konkordasi: hukum yang berlaku di negara
penjajah diberlakukan di negara yang di jajah
Wetboek Van Strafrecht
Voor Nederlansch Indie
(1 Januari 1918)
UU no 1 thn 1946
(Peraturan Hkm Pidana)
Kwasi dualisme
UU No 73
tahun 1958

6. 6
Sejarah Asas Legalitas
Zaman Romawi sampai zaman Louis XVI di Perancis, kesalahan
seseorang ditentukan oleh raja (criminal Extra ordinaria)
reaksi
• Montesqueau : L’esprit des Lois (1748)
• J.J. Rousseau : Du Contract Social (1762)
• Von Feuerbach: Lehrbuch des peinlichen Recht (1801)
“nullum delictum nulla poena siena praevia lege poenali”
Revolusi Perancis (1789-1795)
Pasal 8 Declaration des droits de L’homme et du citoyen
(1789)
hasil
Pasal 4 Code Penal Perancis, (1810)

7. Asas Legalitas (principle of legality)
nullumdelictum nullapoena sina praevia lege psl 1 ayat1
Inti dari asas Legalitas:
1. Ketentuan Pidana Hrs Tertulis, konsekwensinya:
a. perbuatan yang tidak dicantumkan sbg tindak pidana dalam UU tdk dpt
dipidana
7
b. tidak boleh ada penafsiran analogi
“memberi penafsiran pada sesuatu peraturan hukum dengan memberi kias pada
kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan azas hukumnya sehingga
suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk kedalamnya dianggap sesuai
dengan bunyi peraturan tersebut”
: untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan
sewenang2 dari penguasa (ada perlindungan HAM)
Contoh penafsiran secara analogi menurut Wirjono Prodjodikoro:
psl 365 ayat 2 sub 1: melarang pencurian dalam
kereta api/trem yang sedang berjalan
Beberapa pakar hukum yang memperbolehkan:
Tavarne, Pompe, Jonkers, di Indonesia Wirjono Prodjodikoro

8. 8
Kenapa tidak boleh ada penafsiran secara ANALOGI?
Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan
sewenang2 penguasa
Manfaat penafsiran analogi dalam upaya mencapai keadilan dapat
mengisi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan
Yang diperbolehkan: Penafsiran EKSTENSIF
EKSTENSIF
Penafsiran yang masih berpegang
pada bunyi peraturan
ANALOGI
Penafsiran yang tidak berpegang pada
bunyi peraturan, melainkan pd inti atau
rasio dari peraturan
Contoh penafsiran ekstensif
Dalam HR belanda thn 1921, benda dalam psl 362 KUHP
selain benda nyata ada benda tidak nyata (aliran listrik).
Sehingga mengalirkan aliran listrik dapat dikenai ketentuan
362 KUHP

9. 9
2. Ketentuan Hkm Pdn tdk boleh
berlaku surut (retro aktif)
Dapat disimpangi (psl 1 ayat 2 KUHP):
1.Sesudah terdakwa melakukan tindak
pidana ada perubahan dalam perundang
undangan;
2.Perubahan itu terjadi setelah perbuat
dilakukan; dan
3.3.Peraturan yang baru lebih menguntungkanPeraturan yang baru lebih menguntungkan
atau meringankan bagi pelaku perbuatanatau meringankan bagi pelaku perbuatan
ituitu

10. 1010
TENTANG ARTI LEBIHTENTANG ARTI LEBIH
MENGUNTUNGKAN TERDAKWAMENGUNTUNGKAN TERDAKWA
 LEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UULEBIH RINGAN ANCAMAN PIDANANYA DALAM RUMUSAN UU
 LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10LEBIH RINGAN DALAM ARTI JENIS PIDANANYA (PASAL 10
KUHP)KUHP)
 LEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGILEBIH RINGAN TENGGANG DALUWARSANYA BAGI
PENUNTUTAN PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGANPENUNTUTAN PIDANA (PASAL 78 KUHP) DAN PENGULANGAN
TINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP)TINDAK PIDANA (EX. PASAL 157 (2) KUHP)
 LEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUKLEBIH RINGAN DALAM HAL PENGADUAN UNTUK
PENUNTUTAN PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIKPENUNTUTAN PIDANANYA (EX. DELIK BIASA MENJADI DELIK
ADUAN)ADUAN)
 LEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATANLEBIH RINGAN ARTI TIDAK DAPAT DIPIDANANYA PERBUATAN
(TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA)(TINDAK PIDANA MENJADI BUKAN TINDAK PIDANA)
 LEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYALEBIH RINGAN ARTI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANANYA
 LEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANALEBIH RINGAN DALAM ARTI TIDAK DAPAT DITUNTUT PIDANA
 LEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYALEBIH RINGAN ARTI SISTEM PENJATUHAN PIDANANYA
MENJADI PIDANA DENGAN BERSYARAT (PASAL 14A KUHP)MENJADI PIDANA DENGAN BERSYARAT (PASAL 14A KUHP)

11. 1111
Perbuatan yang dianggap “jahat”
menurut hukum adat?
Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt.
1951
jika ada suatu perbuatan pidana yang oleh masyarakat
setempat dianggap sebagai delik dan dasar hukum tertulis tidak
ada, maka hakim dapat menjatuhkan pidana penjara 3 bulan
Contoh: Lokika Sanggraha (BALI) mengenai delik Kesusilaan
“seorang laki2 menyetubuhi seorang gadis dgn janji setelah hamil akan
dinikahi, tetapi janji tsb tidak dipenuhi”
-Putusan Pengadilan Negeri Denpasar no: 79/Tol.Pid/1983/PN DPS
-Putusan Pengadilan Negeri Klungkung no: 1/PD/S/1988/PN KLK
-Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar no: 22/Pid.s/1988/PT.DPS
RUU KUHP Nasional:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tentang asas
legalitas formil) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang
menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana
walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.”

12. 12
 Asas teritolialitet: Aturan pidana dalam UU Indonesia
berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak
pidana di wilayah Indonesia (Pasal 2 KUHP)
ASAS BERLAKUNYA
HUKUM PIDANA MENURUT TEMPAT
Wilayah Indonesia: TAP MPR No.IV/MPR/1973 ttg GBHN,
huruf E mengenai Wawasan Nusantara
“wilayah Indonesia sebagai suatu kesatuan yang meliputi tanah
(darat), air (laut) dan udara secara tidak terpisahkan”
Sejauh mana wilayahnya?
Sejauh Indonesia dapat menjaga keamanan dan mengawasinya
Prinsip batas Laut, UU No.4/Prp thn 1960 (ttg Perairan Indonesia)
Batas Teritorial Indonesai 12 mil diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik terluar dari pulau2 NKRI

13. 1313
Asas TERITORIALITETAsas TERITORIALITET
diperluas psl 3 KUHPdiperluas psl 3 KUHP
Kendaraan air/
kapal Indonesia
Pesawat Udara Indonesia
psl 95 KUHP Psl 95 a KUHP

14. 1414
 ASAS PERSONALITET (NASIONAL AKTIF)ASAS PERSONALITET (NASIONAL AKTIF)
““BERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM ATAU ORANGNYABERGANTUNG ATAU MENGIKUTI SUBYEK HUKUM ATAU ORANGNYA
YAKNIYAKNI WARGA NEGARAWARGA NEGARA DI MANAPUN KEBERADAANNYADI MANAPUN KEBERADAANNYA””
Hanya diterapkan pd TP yang diatur psl 5:Hanya diterapkan pd TP yang diatur psl 5:
 Bab I buku II:Bab I buku II:
kejahatan2 yg membahayakan kepentingan hukumkejahatan2 yg membahayakan kepentingan hukum mengenai keamanan &mengenai keamanan &
keselamatan Negarakeselamatan Negara
 Bab II buku II:Bab II buku II:
thd kewibawaan/martabat presiden & wakilnyathd kewibawaan/martabat presiden & wakilnya
 Psl 160 & 161 KUHP:Psl 160 & 161 KUHP:
thd ketertipan umumthd ketertipan umum
 Psl 240 KUHP:Psl 240 KUHP:
Hak & kewajiban WN dlm usaha pembelaan & pertahanan negaraHak & kewajiban WN dlm usaha pembelaan & pertahanan negara
 Psl 279 KUHP:Psl 279 KUHP:
mengenai asal-usul pernikahanmengenai asal-usul pernikahan
 Psl 450 & 451 KUHP:Psl 450 & 451 KUHP:
terhadap keamanan pelayaranterhadap keamanan pelayaran

15. 1515
 asas Perlindungan (Nasional Pasif)asas Perlindungan (Nasional Pasif)
Asas berlakunya hukum pidana berdasarkanAsas berlakunya hukum pidana berdasarkan
kepentingan hukum yang dilindungi dari suatukepentingan hukum yang dilindungi dari suatu
negara yang dilanggar di luar Indonesianegara yang dilanggar di luar Indonesia
Setiap orang (WNI/WNA) yang diluar wilayah Indonesia melakukan
TP yang disebut dalam pasal 4:
a. Kejahatan terhadap keamanan negara (104, 106, 107, 108, 111 bis
ke-1 dan 127)
b. Kejahatan penyerangan (aanranding) terhadap presiden dan atau
wakil presiden (131)
c. Kejahatan yang mengenai mata uang dan uang kertas, secara
konkret dapat disebutkan adalah kejahatan-kejahatan mengenai
pemalsuan mata uang (Bab X buku II KUHP)
d. Kejahatan mengenai materai dan merek (bab XI buku II KUHP)
e. Kejahatan pemalsuan surat utang atau serifikat utang atas
tanggungan Indonesia, kejahatan pemalsuan ini masuk dlm psl 264

16. 1616
f. Beberapa kejahatan pelayaran, yakni:
1) Pembajakan laut (438)
2) Pembajakan laut, pembajakan tepi laut, pembajakan sungai,
pembajakan pantai yang mengakibatkan matinya orang (444)
3) Memperlengkapi dengan biaya sendiri dengan maksud
melakukan pembajakan laut (445)
4) Turut menyewa kapal dan lain2 yang diketahui akan melakukan
pembajakan laut, pembajakan tepi laut, pembajakan pantai dan
pembajakan sungai (446)
5) Kejahatan menyerahkan kendaraan air kepada pembajak laut
(447)
6) Termasuk pula kejahatan-kejahatan yang membahayakan
penerbangan dan sarana penerbangan (pasal 479 huruf j, I, m, n,
dan huruf o)
Diperluas: psl 3 UU No.7 (drt) thn 1955 ttg TP EKONOMI
“barang siapa turut melakukan suatu tindak pidana ekonomi yang
dilakukan didalam daerah hukum RI, dapat dihukum pidana begitu
juga ia turut melakukan TP Ekonomi di luar Negeri”

17. 1717
 Asas UniversalAsas Universal
Berlakunya hukum pidana berdasarkanBerlakunya hukum pidana berdasarkan
kepentingan hukum Internasionalkepentingan hukum Internasional
Berlaku terhadap setiap orang (WNI/WNA) yang melakukan
TP baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah
Indonesia melakukan TP yang disebut dalam:
psl 4 angka 2 dan 3: kejahatan mengenai mata uang
psl 4 angka 4: kejahatan-kejahatan mengenai pembajakan

18. 1818
PERKECUALIAN TERHADAP ASAS ASASPERKECUALIAN TERHADAP ASAS ASAS
BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUTBERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT
TEMPATTEMPAT
 DISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS HUKUMDISAMPING BERLAKUNYA ASAS-ASAS HUKUM
PIDANA MENURUT TEMPAT, TERDAPAT SUATUPIDANA MENURUT TEMPAT, TERDAPAT SUATU
KESEPAKATAN DALAM HUKUMKESEPAKATAN DALAM HUKUM
INTERNASIONAL YG MEMBERIKANINTERNASIONAL YG MEMBERIKAN
PERKECUALIAN TERHADAP ASAS-ASASPERKECUALIAN TERHADAP ASAS-ASAS
BERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUTBERLAKUNYA HUKUM PIDANA MENURUT
TEMPAT.TEMPAT.
 PENGECUALIAN TERSEBUT DINAMAKAN HAKPENGECUALIAN TERSEBUT DINAMAKAN HAK
EXTERITORIALITET.EXTERITORIALITET.

19. 1919
Terhadap golongan yang mempunyaiTerhadap golongan yang mempunyai
hakhak exteritorialitetexteritorialitet::
1.1. Utusan atau wakil diplomatik negaraUtusan atau wakil diplomatik negara
asing yang berada di Indonesia.asing yang berada di Indonesia.
2.2. Kepala negara asing yang berada diKepala negara asing yang berada di
Indonesia dengan persetujuanIndonesia dengan persetujuan
pemerintahpemerintah
3.3. Anak buah kapal perang asing yangAnak buah kapal perang asing yang
berada di Indonesia dengan persetujuanberada di Indonesia dengan persetujuan
pemerintahpemerintah
4.4. Angkatan perang asing yang berada diAngkatan perang asing yang berada di
Indonesia dengan persetujuanIndonesia dengan persetujuan
pemerintahpemerintah
5.5. Perwakilan badan2 InternasionalPerwakilan badan2 Internasional

20. 2020
EKSTRADISI ( PENYERAHAN )EKSTRADISI ( PENYERAHAN )
 PENYERAHAN SESEORANG YANG MELAKUKANPENYERAHAN SESEORANG YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA OLEH SUATU NEGARA PDTINDAK PIDANA OLEH SUATU NEGARA PD
NEGARA LAIN.NEGARA LAIN.
 UU NO 1 TAHUN 1979 : “PENYERAHAN OLEH SUATUUU NO 1 TAHUN 1979 : “PENYERAHAN OLEH SUATU
NEGARA KEPADA NEGARA YANG MEMINTANEGARA KEPADA NEGARA YANG MEMINTA
PENYERAHAN SESEORANG YANG DISANGKA /PENYERAHAN SESEORANG YANG DISANGKA /
DIPIDANA KARENA MELAKUKAN KEJAHATAN DIDIPIDANA KARENA MELAKUKAN KEJAHATAN DI
LUAR WILAYAH NEGARA YANG MENYERAHKANLUAR WILAYAH NEGARA YANG MENYERAHKAN
DAN DI DALAM YURISDIKSI NEGARA YANGDAN DI DALAM YURISDIKSI NEGARA YANG
MEMINTA PENYERAHAN TERSEBUT KARENAMEMINTA PENYERAHAN TERSEBUT KARENA
BERWENANG UNTUK MENGADILI DANBERWENANG UNTUK MENGADILI DAN
MEMIDANANYA”MEMIDANANYA”

21. 2121
MAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISIMAKSUD DAN TUJUAN EKSTRADISI
 UNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU KEJAHATANUNTUK MENJAMIN AGAR PELAKU KEJAHATAN
TIDAK DAPAT MENGHINDARKAN DIRI DARITIDAK DAPAT MENGHINDARKAN DIRI DARI
PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT DARIPENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN AKIBAT DARI
PERBUATANNYA.PERBUATANNYA.
 SERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN TEMPATSERINGKALI NEGARA YANG DIJADIKAN TEMPAT
PERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK KEJAHATANPERSEMBUNYIAN PELAKU TINDAK KEJAHATAN
TIDAK DAPAT MENUNTUT DAN MENJATUHKANTIDAK DAPAT MENUNTUT DAN MENJATUHKAN
PIDANA KEPADANYA KARENA ADANYAPIDANA KEPADANYA KARENA ADANYA
BEBERAPA KEKOSONGAN HUKUM.BEBERAPA KEKOSONGAN HUKUM.

22. 2222
ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :ASAS ASAS DALAM EKSTRADISI :
a.a. ASAS KEJAHATAN RANGKAPASAS KEJAHATAN RANGKAP (DOUBLE CRIMINALITY(DOUBLE CRIMINALITY))
: PERBUATAN YANG DILAKUKAN PELAKU DIANGGAP: PERBUATAN YANG DILAKUKAN PELAKU DIANGGAP
SUATU KEJAHATAN BAGI NEGARA YANG MEMINTASUATU KEJAHATAN BAGI NEGARA YANG MEMINTA
MAUPUN NEGARA YANG DIMINTA.MAUPUN NEGARA YANG DIMINTA.
b.b. ASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANGASAS PENOLAKAN : BILA PERBUATAN YANG
DILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN AKTIVITASDILAKUKAN OLEH PELAKU MERUPAKAN AKTIVITAS
POLITIK, MAKA NEGARA YG DIMINTA BERHAKPOLITIK, MAKA NEGARA YG DIMINTA BERHAK
UNTUK MENOLAK;UNTUK MENOLAK;
c.c. ASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG DIMINTAASAS PERLINDUNGAN : NEGARA YANG DIMINTA
MEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK MENYERAHKANMEMPUNYAI HAK UNTUK TIDAK MENYERAHKAN
WARGA NEGARANYA SENDIRI.WARGA NEGARANYA SENDIRI.

23. 2323
NEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILINEGARA YANG PALING LAYAK MENGADILI
 DALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG PALINGDALAM HAL EKSTRADISI NEGARA YANG PALING
LAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA YANGLAYAK MENGADILI ADALAH NEGARA YANG
MENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN.MENJADI TEMPAT DILAKUKANNYA KEJAHATAN.
 SELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT MEMPUNYAISELAIN KARENA NEGARA TERSEBUT MEMPUNYAI
KEPENTINGAN TERBESAR, JUGA DISEBABKANKEPENTINGAN TERBESAR, JUGA DISEBABKAN
PENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN OLEH NEGARAPENUNTUTAN DAN PEMIDANAAN OLEH NEGARA
TEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN AKAN PALINGTEMPAT TERJADINYA KEJAHATAN AKAN PALING
MEMUNGKINKAN, SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUMMEMUNGKINKAN, SEBAB DIDUKUNG OLEH HUKUM
YANG MAMPU MENJANGKAU PERBUATAN PELAKUYANG MAMPU MENJANGKAU PERBUATAN PELAKU

24. 2424
PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIAPERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA
INDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIANINDONESIA TELAH MEMBUAT PERJANJIAN
EKSTRADISI DENGANEKSTRADISI DENGAN
BEBERAPA NEGARA ASEAN :BEBERAPA NEGARA ASEAN :
 MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1974MALAYSIA : UNDANG UNDANG NO 9 TAHUN 1974
 PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 1976PHILIPINA : UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 1976
 THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 1978THAILAND : UNDANG UNDANG NO 2 TAHUN 1978
 AUSTRALIA: UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1994AUSTRALIA: UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1994

25. 2525
LOCUS DELICTIELOCUS DELICTIE
 LOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYALOCUS DELICTIE ADALAH TEMPAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA.
 MENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM PIDANAMENETAPKAN APAKAH KETENTUAN HUKUM PIDANA
INDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN KOMPETENSIINDONESIA DAPAT DIBERLAKUKAN DAN KOMPETENSI
PENGADILAN GUNA MENGADILI PELAKUPENGADILAN GUNA MENGADILI PELAKU
(KOMPETENSI RELATIF)(KOMPETENSI RELATIF)
 UNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI DIKENALUNTUK MENENTUKAN LOCUS DELICTIE INI DIKENAL
TIGA TEORI, YAITU :TIGA TEORI, YAITU :
1.1. TEORI PERBUATAN MATERIIL;TEORI PERBUATAN MATERIIL;
2.2. TEORI INSTRUMEN;TEORI INSTRUMEN;
3.3. TEORI AKIBATTEORI AKIBAT

26. 2626
1.1. TEORI PERBUATAN MATERIILTEORI PERBUATAN MATERIIL
 MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAKMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA TINDAK
PIDANA BERDASARKAN PERBUATANPIDANA BERDASARKAN PERBUATAN
JASMANIAH YANG DIWUJUDKAN OLEH PELAKUJASMANIAH YANG DIWUJUDKAN OLEH PELAKU
TINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA.
 MISALNYA KASUS PENCURIAN SEBAGAIMANAMISALNYA KASUS PENCURIAN SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM PASAL 362 KUHP DIMANADIATUR DALAM PASAL 362 KUHP DIMANA
WAKTU DAN TEMPAT PENCURIAN ADALAHWAKTU DAN TEMPAT PENCURIAN ADALAH
WAKTU DAN TEMPAT DIMANA PETINDAKWAKTU DAN TEMPAT DIMANA PETINDAK
MELAKUKAN DAN MENYELESAIKANMELAKUKAN DAN MENYELESAIKAN
PERBUATAN MENGAMBILPERBUATAN MENGAMBIL

27. 2727
2.2. TEORI INSTRUMENTEORI INSTRUMEN
 MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYAMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA BERDASARKANTINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPATTEMPAT
DIMANA ALAT DIGUNAKAN DAN BEKERJADIMANA ALAT DIGUNAKAN DAN BEKERJA
EFEKTIFEFEKTIF DALAM HAL TERWUJUDNYADALAM HAL TERWUJUDNYA
TINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA.
 Ex. Pembunuhan dengan pistol dimanaEx. Pembunuhan dengan pistol dimana
korban ditembak di kota Malang, tpkorban ditembak di kota Malang, tp
kemudian korban meninggalnya di kotakemudian korban meninggalnya di kota
BatuBatu

28. 2828
3.3. TEORI AKIBATTEORI AKIBAT
 MENENTUKAN TEMPAT TERJADINYAMENENTUKAN TEMPAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPATTINDAK PIDANA BERDASARKAN TEMPAT
TERJADINYA AKIBAT DARI TINDAK PIDANATERJADINYA AKIBAT DARI TINDAK PIDANA
YANG DILAKUKANYANG DILAKUKAN..
 EX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DIEX. TEMPAT PENCULIKAN ANAK DI
KOTA MALANG, KEMUDIAN ANAK YANGKOTA MALANG, KEMUDIAN ANAK YANG
DICULIK DISEKAP DI PASURUAN,DICULIK DISEKAP DI PASURUAN,
KARENA TIDAK KUAT MENAHANKARENA TIDAK KUAT MENAHAN
PENDERITAAN, ANAK TERSEBUTPENDERITAAN, ANAK TERSEBUT
AKHIRNYA MATI DI PASURUANAKHIRNYA MATI DI PASURUAN

29. 2929
TEMPUS DELICTIETEMPUS DELICTIE
 YAITU WAKTU SAAT TERJADINYAYAITU WAKTU SAAT TERJADINYA
TINDAK PIDANA.TINDAK PIDANA.
 TEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI ARTITEMPUS DELICTIE MEMPUNYAI ARTI
PENTING KARENA TERKAIT DENGANPENTING KARENA TERKAIT DENGAN
MASA DALUWARSA BERLAKUNYAMASA DALUWARSA BERLAKUNYA
TINDAK PIDANA, DAN MENENTUKANTINDAK PIDANA, DAN MENENTUKAN
BATAS USIA DALAM PENUNTUTAN.BATAS USIA DALAM PENUNTUTAN.