Analisis Kasus Penistaan Agama oleh Basuki Cahaya Purnama

1. MAKALAH
ANALISIS DAN TINJAUAN HUKUM KASUS PENISTAAN
AGAMA DENGAN BERBAGAI ANALISA DARI BUKU
PENGANTAR ILMU HUKUM
Disusun oleh:
NAMA NPM
1. Rengganis Nur Hutami 16.0201.0071
2. Verent Nadya Chrismonita 16.0201.0074
3. Hilmi Taufiqurrohman 16.0201.0076
4. Lita Hardiwati Hartini 16.0201.0078
5. Totok Priyo Husodo 16.0201.0079
6. Annisa Nurdayanti 16.0201.0083
7. Dian Ayu Meika Putri 16.0201.0089
8. Muchamad Chanafi 16.0201.0091
9. Akhmad Fatomi 16.0201.0092
10. Muhammad Lutfi K 16.0201.0097
11. Ahmad Ghozali 16.0201.0119
Prodi/Kelas : Ilmu Hukum/B/Semester 1
Fakultas : Hukum
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
MAGELANG
2016

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kunjungan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok pada
tanggal 27 September 2016 ke Kepuluan Seribu dalam rangka sosialisasi program
pengembangan perikanan untuk peningkatkan taraf hidup warga berbuntut panjang
dengan munculnya video yang dianggap melakukan penistaan terhadap agama Islam.
Reaksi umat dan tokoh agama luar biasa sehingga MUI mengeluarkan fatwa
bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan menghina ulama . Akhirnya Ahok
sendiri minta maaf kepada umat Islam dan dua organisasi massa Islam di Indonesia
Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah yang juga komponen MUI, juga telah menerima
permintaan maaf Ahok. MUI juga menghimbau pemerintah untuk tetap menjalankan
prosedur hukum terhadap Ahok untuk menjamin rasa keadilan dimasyarakat. Akan
tetapi reaksi pemerintah dan penegak hukum dirasa lamban maka komponen umat
Islam melakukan Aksi Damai Bela Al-Qura'n pada 14/11/2016 (Aksi Damai
411) dengan penggalangan secara viral melalui media sosial dan telah berhasil
mengumpulkan jutaan umat Islam.
Pemerintah sudah memprediksi bahwa Aksi 411 ini akan sangat besar yang
diantasipasi oleh pemerintah dengan menyiapkan pengamanan dan pengerahan
puluhan ribu anggota kepolisian yang di back up oleh TNI serta Presiden Joko Widodo
“menemui” pimpinan Gerindra Prabowo Subianto untuk mendinginkan
suasana politik agar demo tidak anarkis. Dengan latar belakang yang kami paparkan
diatas, maka dari itu kami akan menganalisis kasus penistaan agama oleh Gubernur
DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang melatarbelakangi kasus penistaan agama yang telah dilakukan oelh
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama?
2. Bagaimana menganalisis Kasus Penistaan Agama dari beberapa 11 metode yang
berkaitan dengan Pengantar Ilmu Hukum?
C. Tujuan
1. Menganalisis kasus penistaan Agama dari 11 Metode yang bersumber pada Materi
Pengantar Ilmu Hukum sebagai berikut :
a. Menganalisis subyek dan obyek hukum dan ilmu bantu pada kasus itu.
b. Menganalisis bahwa kasus penistaan agama termasuk hukum privat atau hukum
publik, asas hukum, faktor yang mempengaruhi, dan kebutuhan masyarakat.
c. Menjelaskan tinjauan yuridis dari UU, KUHP dan Hukum Islam.
d. Menjelaskan norma apa saja yang berkaitan dengan kasus penistaan agama.
e. Menjelaskan metode apa saja yang berkaitan dengan kasus penistaan agama.
f. Menjabarkan tatanan hukum apa saja yang berkaitan dengan kasus tersebut.

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Subyek dan Obyek Hukum
Subjek hukum ialah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai
hak/kewajiban/kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu. Pada dasarnya subjek hukum dapat
dibedakan atas:
a. Orang
b. Badan hukum
Kami menganalisis, bahwa Gubernur Basuki Cahaya Purnama (Ahok) adalah subjek
hukum dengan kriteria sebagai manusia. Karena Ahok telah memenuhi persyaratan cakap
hukum, sehingga sudah sepantasnya apa yang dilakukannya berkaitan dengan hukum.
Berkaitan dengan kasus Penistaan Agama yang dilakukan oleh Gubernur Cahaya
Purnama/Ahok dengan status tersangka, dapat dikatakan bahwa terdapat badan hukum . Badan
hukum yang kami maksud yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Jadi kami berkesimpulan bahwa
dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Ahok termasuk subyek hukum.
Obyek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat
menjadi objek suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam
bahasa hukum, objek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau
dimiliki subyek hukum. Jadi kami berkesimpulan bahwa obyek hukum dari kasus tersebut yaitu
Agama. Karena permasalahan yang berkaitan tentang agama.
B. Hukum Privat/Hukum Publik, Asas Hukum, Faktor yang Mempengaruhi, dan
Kebutuhan Masyarakat.
 Hukum Publik
Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan
publik, salah satunya yaitu hukum pidana. Mengapa hasil analisis kami yang
menyebutkan bahwa kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Basuki
Cahaya Purnamau termasuk hukum pidana? Karena dalam KUHP sudah ada pasal
yang mengatur tentang penistaan agama, dengan demikian Kasus penistaan agama
termasuk hukum publik, bukan hukum perdata

4.  Asas Hukum
Asas hukum adalah dasar dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum,
dasar dasar umum tersebut merupakan sesuatu yang mengandung nilai nilai etis.
Dari pemaparan istilah diatas, kami menyimpulkan bahwa kasus penistaan agama
dalam penyelesainnya dilakukan oleh hakim termasuk asas sebagai berikut :
a. Audi et alteram partem atau audiatur et altera parts
Bahwa para pihak harus didengar. Contohnya apabila dalam persidangan kasus
penistaan agama sudah dimuali, maka hakim harus mendengar dari kedua belah
pihak yang besengketa bukan hanya dari satu pihak saja.
b. Errare humanum est, turpe in errore perseverare
Membuat kekeliruan itu manusiawi, contohnya kasus penistaan afama yang
dilakukan Gubernur Ahok, Namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus
kekeliruan.
c. Geen straf zonder schuld
Tiada hukuman tanpa kesalahan
d. Etstimonium de auditu
Kesaksian dapat didengar dari orang lain.
e. Unus testis nullus testis
Satu satu saksi bukanlah saksi.
 Faktor yang mempengaruhi
A. Pertama, faktor kebijakan.
Diketahui, Ahok tidak henti-hentinya melakukan penggusuran. "Kebijakan
mengusur ini sangat mungkin berdampak terhadap berkurangnya simpati
masyarakat kepada pasangan tersebut," ujarnya kepada Tribunnews.com, Rabu
(5/10/2016). Apalagi kata dia, survei LSI tersebut dibuat antara tanggal 28
September hingga 2 Oktober 2016. Nah, di Bukit Duri, misalnya, penggusuran juga
dilakukan dalam rentang waktu survei. "Jadi sangat mungkin mereka yang
sebelumnya menginginkan petahana beralih ke pasangan lain sebagai bentuk
penolakan atau protes mereka terhadap aksi penggusuran itu," jelasnya.
B. Kedua, faktor kinerja.
Dalam kurun waktu survei, terjadi banjir di sejumlah wilayah. Peristiwa itu sangat
mungkin dianggap sebagai kegagalan pasangan petahana dalam mengatasi
persoalan banjir. "Mereka yang terdampak banjir boleh jadi berubah pikiran untuk

5. memilih pasangan calon petahana karena menilai kinerja Pemda dalam mengatasi
masalah banjir masih tetap buruk," katanya.
C. Ketiga, faktor personal,
Terutama dari Ahok, sebagian besar publik yang sebelumnya masih berharap Ahok
dapat mengubah sifat ternyata mendapati Ahok tetap bertingkah laku mengundang
kontroversi. "Apalagi dilakukan dengan cara membandingkan antaragama,"
jelasnya.
D. Keempat, faktor pesaing.
Setelah resmi mendaftar, dua pasangan calon kompetitor Ahok-Djarot, yaitu Anies-
Sandi dan Agus-Sylvi cukup gencar turun ke masyarakat. Hal tersebut membuat
dua pasangan calon mendapatkan porsi pemberitaan yang tidak kalah banyaknya
dari petahana. "Nah, saya kira ini jadi faktor yang paling besar mempengaruhi
beralihnya dukungan responden survei dari Ahok-Djarot kepada Anies-Sandi dan
Agus-Sylvi," katanya.
C. Hukum menurut UU dan KUHP
 Tentang kasus Ahok ini disangka melanggar delik penghinaan terhadap agama
dalam Pasal 156-a kitab undang-undang hukum pidana juncto pasal 28ayat 2
undang-undang nomer 11tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
( ITE )
 Dalampasal 156-a KUHP berbunyi : dipidana dengan pidana penjara Selama-
lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan
perasaan Atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat
permusuhan,penyalahgunaan,penodaan terhadap suatu agama yang dianut di
indonesia.
 Dan lain halnya dalam pasal 28ayat2 UU ITE berbunyi : "setiap orang dengan
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian/permusuhan individu kelompok masyarakat
tertentu berdasarkan suku,agama,ras dan antar golongan
 Dan adapun dalam UU PNPS no 1tahun 1965 pasal 1 disebutkan bahwa setiap
orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan menganjurkan /
mengusahakan dukungan umumdari untuk melakukan penafsiran tentang

6. sesuatu agama yang dianut di indonesia / melakukan kegiatan-kegiatan
keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu sendiri.
D. Macam Norma Yang Berkaitan dengan Kasus Penistaan Agama
 Norma Agama
Tentang kasus penistaan agama ini maka disimpulkan Ahok melanggar norma
agama karena ucapannya yang mengindikasikan tidak adanya toleransi
beragama
 Norma Kesusilaan
Disimpulkan bahwa Ahok membuat Umat Islam marah karena tidak sesuai hati
nurani dan kodrat manusia
 Norma Kesopanan
Mengucapkan dengan lantangn didepan Umum dan dihadapan masyarakat
tanpa melihat norma kesopananan yang berlaku di masyarakat.
 Norma Hukum
Sangat berhubungan karena melanggar Hukum, yang dilihat dari KUHP,UU
dan Hukum Islam.
E. Metode yang Berkaitan dengan Kasus Penistaan Agama
 IDEALIS yaitu untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai
tertentu, untuk memahami arti keadilan. Dengan demikian kasus Penistaan
agama yang dilanggar oleh Gubernur Basuki Cahaya Purna a termasuk metode
Idealis karena dala kasus tersebut masih ada uji hukum yang diharapkan
mewujudkan nilai nilai yang berlaku di masyarakat dan juga memahami arti
keadilan.
F. Penjabaran Tatanan Hukum
 Analisis kasus ahok
Ahok pada suatu waktu disebuah tempat di jakarta diduga telah
melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana material yakni penistaan
agama. Hal tersebut sesuai dengan pasal 156a KUHP
Mengapa pasal 156a KUHP bukan pasal 156, dalam pasal 156 lebih
menitikberatkan pada golongan yang luas semisal agama, suku bahkan bangsa.
Jika dikaitkan denga pernyataan ahok berarti agama islam. Sedangkan dalam
pasal 156a terfokus pada suatu agama yang sah di Indonesia.

7. Jika ditinjau dari penyataan Ahok dapat disimpulkan bahwa
menyinggung salah satu agama, yang dipertegas dengan penyebutan surat Al
Maidah ayat 51. Jadi begini, itu kan ada dua perbuatan, perbuatan yanng paling
menyakitkan ialah kitab sucinya dikatakan dibohongi pakai al maidah, yang
paling menyinggung ialah penggunaan kata Al Maidah.
Dengan demikian tatanan hukum ahok didalam peradilan yaitu
a. Pembacaan dakwaan
b. Eksepsi
c. Jawaban eksepsi JPU
d. Putusan Sela
e. Saksi dari JPU
f. Pemeriksaan terdakwa
g. Saksi dari terdakwa
h. Requiautir dari JPU
i. Pledoi
j. Repik JPU
k. Duplik
l. Vonis dari MH
G. Ilmu Bantu
a. Ilmu Digital Forensik
Ilmu ini sangat berpengaruh, dalam artian ilmu ini sebagai bukti bahwa adannya
bukti bahwa Gubernur Basuki Cahaya Purnama melakukan pelanggaran
penistaan agama yang terbukti dalam video yang disebarkan lewat sosial media.
b. Ilmu Bahasa
c. Ilmu Filsafat
d. Ilmu Hukum Agama

8. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari hasil analisi yang kami paparkan diatas bahwa Kasus penistaan agama yang
dilanggar oleh Gubernur Basuki Cahaya Purnama melanggar :
 Pasal 156-a kitab undang-undang hukum pidana juncto pasal 28ayat 2 undang-
undang nomer 11tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ( ITE )
 UU PNPS no 1tahun 1965 pasal 1 disebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan
sengaja dimuka umum menceritakan menganjurkan / mengusahakan dukungan
umumdari untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di
indonesia / melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan
keagamaan dari agama itu sendiri.
 Hukum islam yang berlaku di masyarakat
 Norma agama, kesopanan, kesusilaan dan norma hukum
 Termasuk bagian dari hukum publik
B. SARAN
Dengan hasil analisis yang kami sebutkan diatas mengindikasikan bahwa masih banyak
yang harus dibahas di dalam Kasus Penistaan Agama yang dilanggar Oleh Gubernur
Basuki Cahaya Purnama. Dengan adanya makalah ini diharapkan Badan Hukum untuk
segera melakukan tindakan dan penyelesaian agar kasus ini segera terselesaikan.