I. PRA(SEBELUM) HUKUM ACARA PERDATA PERCERAIAN 1. membuat surat Gugatan  Isi gugatan: a. Identitas para pihak b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan). c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)  Tuntutan tambahan supaya: a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara. b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya dilawan atau dimintakan banding (uitvoobaar bij voorad). c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir (kealpaan) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250 BW) d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama ia tidka memenuhi putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. I. PRA(SEBELUM) HUKUM ACARA PERDATA PERCERAIAN
1. membuat surat Gugatan
 Isi gugatan:
a. Identitas para pihak
b. Fundamentum petendi / posita (uraian kejadian/peristiwa/duduknya perkara dan
hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan).
c. Petitum (tuntutan: pokok, tambahan)
 Tuntutan tambahan supaya:
a. Agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
b. Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun putusannya
dilawan atau dimintakan banding (uitvoobaar bij voorad).
c. Agar tergugat dihukum membayar bunga moratoir (kealpaan) apabila tuntutan
yang dimintakan oleh penggugat berupa pembayaran sejumlah uang tertentu.
Bunga ini dibebankan sebagai ganti kerugian karena terlambat memenuhi isi
perjanjian dan diperhitungkan sejak diajukan gugatan ke pengadilan (pasal 1250
BW)
d. Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) apabila hukuman
itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa pihak
yang dikalahkan dihukum untuk membayar uang paksa selama ia tidka memenuhi
putusan sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.
CONTOH GUGATAN PERCERAIAN

2. Surat gugatan perceraian
Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Agama Bantul
Jalan. Urip Somoharjo No. 8
Bantul Yogyakarta.
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini Saya,
Nama : Danang Nugroho
Agama : Islam
Umur : 27 Tahun
Tempat & tanggal lahir : Bantul, 1 januari 1981
Pekerjaan : Karyawan PT. Nusa Indah
Alamat : Jalan Jendral Sudirman No. 1 Bantul Yogyakarta
Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap :
Nama : Lila Nopitasari
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Tempat & tgl lahir : Bantul, 1 oktober 1984
Pekerjaan : Pelukis
Alamat : Jalan Wirobrajan NO.23 Yogyakarta.
 Adapun alasan penggugat mengajukan gugatan cerai talak kepada tergugat adalah
sebagai berikut :

3. 1. bahwa pengugat dan tergugat telah melakukan perkawinan di kantor urusan
Agama Kasihan Bantul Yogyakarta pada tanggal 1 Desember 2001 dengan akta
perkawinan nomor 280/65/X/KPP
2. bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah
Kontrakan yang sengaja penggugat dan tergugat kontrak di jalan..Pawirotaman
No. 12 Bantul Yogyakarta selama 2 tahun 7 bulan dan selama tersebut telah
melakukan hubungan selayaknya suami dan istri dan belum di karunia anak.
3. bahwa semula rumah tangga pengugat dan tergugat rukun dan damai serta
harmonis akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga pengugat dan tergugat
mulai goyah dan mengalami keretakan setelah terjadi perselisihan dan
pertengkaran pada tanggal 2 Oktober 2007 di rumah kontrakan.
4. bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena tergugat pada tanggal 18
September 2007 telah tertangkap basah melkaukan perselingkuhan dengan
mantan pacar tergugat di SMA.
5. bahwa pengugat telah memergoki surat cinta dan foto-foto mesra antara tergugat
dan mantan pacarnya.
6. bahwa tergugat pada saat ditanyai oleh pengugat tentang perihal foto tersebut,
tergugat malah marah-marah dan tidak terkendali de rumah kontrakan pengugat
dan tergugat.
7. sejak kejadian tersebut tergugat meningalkan rumah yaitu tanggal 4 Oktober
sampai 10 Oktober 2007 tanpa pamit dengan pengugat yang pada waktu itu
sedang bekerja di kantor.
8. pengugat sedah berusaha mencari kerumah orang tua tergugat dan teman-teman
dari tergugat namun juga tidak ketemu, dan akhirnya pada tanggal 11 Oktober
2007 tergugat kembali ke kontrakan. Pada saat itu pengugat mencoba menanyai
kemana pergi tergugat dan mengapa tidak berpamitan , malahan tergugat marah-
marah dengan alasan yang tidak jelas.
9. sebagai seorang pelukis tergugat sering pulang malam dengan alasan mengurusi
pameran lukisannya dan ketika tanggal 16 Oktober 2007 tergugat pulang kerja
dalam keadaan mabok berat, hal ini tidak disukai oleh pengugat.

4. 10. tergugat bersifat egois dan temperamental yaitu ketika tanggal 4 November 2007
pengugat menasehati tergugat , tergugat secara langsung mendorong dan
melempar asbak sehingga mengenai wajah dari pengugat.
11. bahwa atas keadaan tersebut saat ini antara pengugat dan tergugat telah pisah
ranjang selama 11 bulan 10 hari. Pengugat tetap berada di rumah Kontralan jalan
pawirotaman NO. 12 Bantul Yogyakarta dan tergugat telah kembali ke rumah
orang tuanya.
12. pengugat sudah berusaha mengajak pulang ke rumah kontrakan tetapi selalu di
tolak oleh pihak tergugat, pengugat juga mengupayakan dan bekerjasama dengan
orang tua tergugat dan pengugat agar tergugat mau kembali ke rumah kontrakan,
namun hakim ini selalu gagal, dan tergugat malah semakin bebas berpacaran
dengan mantan pacarnya.
13. bahwa atas sikap tersebut menyebabkan pengugat sudah merasa tidak sanggup
lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat dan bermaksud ingin
mengakhiri dengan perceraian.
14. bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas pengugat mohon kepada
Pengadilan Agama Kabupaten Bantul untuk menyidangkan perkara ini dan
selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
a. mengabulkan gugatan pengugat untuk cerai talak kepada tergugat.
b. Menyatakan perkawinan antara pengugat dan tergugat yang dilangsungkan
di kantor urusan agama Kasihan Bantul pada tanggal 1 Desember 2001
putus atau pecah karena perceraian
c. Menghukum tergugat dengan membayar biaya perkara.
Atas perhatian dari ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bantul saya mengucapkan
banyak terimakasih. Bantul, 27 Oktober 2008
Hormat saya
Danang Nugroho
II. PERAN KITA DALAM PERSIDANGAN/ PADA SAAT
PERSIDANGAN

5. 1. Apabila anda menjadi hakim maka :
• Ketua Sidang dapat memerintahkan saksi untuk didengar keterangannya dalam
persidangan atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.
• Menasehati dengan dalil2 agar perceraian tidak terjadi
• Ketua Sidang dapat meminta bantuan polisi untuk membawa saksi ke
persidangan, dalam hal saksi tidak datang tanpa alasan yang dipertanggung
jawabkan, dan majelis mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa
saksi sengaja tidak datang serta majelis tidak dapat mengambil putusan tanpa
keterangan dari saksi dimaksud.
• Ketua Sidang menanyakan kepada saksi nama lengkap, tempat lahir, umur atau
tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan,
derajat hubungan keluarga, dan hubungan kerja dengan penggugat atau tergugat.
• Ketua Sidang menunjuk ahli alih bahasa dalam hal pemohon banding atau
penggugat atau saksi tidak paham bahasa Indonesia.
• jawabannya kemudian segala pertanyaan dan jawaban harus dibacakan.
2. Apa bila anda menjadi saksi maka:
• Saksi yang diperintahkan oleh ketua Sidang untuk didengar keterangannya, wajib
datang sendiri di persidangan (tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada
pihak lain)
• Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji
menurut agama atau kepercayaannya.
3. Apabila menjadi panitera
• Dari beberapa uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang panitera
atau panitera pengganti dalam persidangan mempunyai beberapa kewajiban yang
telah ditentukan undang-undang, di mana kewajibannya tersebut akan sangat
membantu dalam proses pembuktian sehingga dapat membantu hakim dalam
mendapatkan keyakinan. Yaitu:

6. 1. membuat berita acara persidangan berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam
persidangan.
2. membuat catatan khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.
 Tugas Panitera/Panitera Pengganti adalah:
a. Menyelenggarakan administrasi negara
b. Membuat berita acara (proces verbal) sidang pemeriksaan di persidangan dan
menandatanganinya bersama dengan ketua sidang (psl 186 hir).
c. Melaksanakan putusan pengadilan
d. Membuat salinan putusan
e. Wajib menghadiri sidang-sidang
f. Mengumpulkan, memelihara dan menyimpan semua argumentasi yang
dilimpahkan oleh para pihak dimuka sidang.
g. Membuat acara pemeriksaan sidang-sidang
 PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA
Pembuktian dalam persidangan perkara perdata dilakukan oleh para pihak (Penggugat
dan Tergugat). Asas pembagian beban pembuktian ini tercantum dalam pasal 163 HIR
(ps. 283 Rbg, 1865 BW), yang berbunyi : “Barangsiapa yang mengaku
mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya
itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa
itu”. Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat dapat
dibebani dengan pembuktian. Terutama Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang
diajukannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat
tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan Tergugat, demikian pula sebaliknya
Tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh
Penggugat. Kalau Penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia
harus dikalahkan, sedangkan kalau Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia
harus pula dikalahkan.

7.  Adapun jenis alat bukti dalam acara perdata disebutkan dalam pasal 164 HIR,
yaitu :
1. Alat bukti tertulis .Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu surat yang
merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta sendiri dibagi
lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan.
2. Pembuktian dengan saksi Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada
hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan
secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salahsatu pihak dalam perkara, yang
dipanggil di persidangan. Jadi keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang
peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang
diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.
3. Persangkaan-persangkaan
Pada hakekatnya yang dimaksu persangkaan tidak lain adalah alat bukti yang bersifat
tidak langsung. Misalnya saja
pembuktian daripada ketidakhadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu
dengan pembuktian kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain.
4. Pengakuan Pengakuan dapat diberikan dimuka hakim di persidangan atau diluar
persidangan. Pengakuan dimuka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak,
baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salahsatu pihak dalam perkara
di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa,
hak atau hubungan hokum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan
pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan merupakan keterangan
sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan pihak lawan.
5. Sumpah
Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau
diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat

8. mahakuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji
yang tidak benar akan dihukum olehNya. Jadi hakekatnya sumpah merupakan tindakan
yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. HIR menyebutkan 3 macam
sumpah sebagai alat bukti yaitu : Sumpah pelengkap (suppletoir), sumpah pemutus yang
bersifat menentukan (decicoir) dan sumpah penaksiran (aestimator). Tampaknya
ketentuan dalam pasal 164 HIR bersifat limitatif, akan tetapi diluar pasal 164 HIR
tersebut terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian
mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Adapun alat bukti diluar
pasal 164 HIR tersebut adalah :
6. Pemeriksaan Setempat (Descente)
Pada asasnya persidangan pengadilan berlangsung di gedung pengadilan. Kalau yang
akan diperiksa oleh Hakim itu barang tetap, maka sukarlah untuk mengajukan barang
tetap itu di persidangan di gedung persidangan. Kalau Hakim ingin memperoleh
kepastian dan tidak hanya menggantungkan kepada keterangan saksi atau surat, maka
persidangan harus dipindahkan ke tempat barang tetap tersebut untuk melakukan
pemeriksaan setempat. Ketentuannya kita jumpai dalam pasal 153 HIR, yang menentukan
bahwa bila Ketua menganggap perlu dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris
dari majelis, yang dengan bantuan Panitera pengadilan akan melihat keadaan setempat
dan melakukan pemeriksaan, yang dapat memberi keterangan kepada hakim. Di dalam
praktek pemeriksaan setempat ini dilakukan sendiri oleh Hakim Ketua Persidangan
karena jabatannya.
7. Keterangn Ahli (Expertise)

9. Keterangan ahli ini diatur dalam pasal 154 HIR, yang menentukan bahwa apabila
pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas
permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat
seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya. Pengangkatan ini
berlaku selama pemeriksaan berlangsung
III. PASCA PERCERAIAN
D. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Perceraian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan putusnya suatu
perkawinan dengan putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu
berdasarkan alasan-alasan yang sah yang disebut dalam undang-undang ini. Dalam hal suami
istri tidak dapat hidup bersama lagi, Pasal 233 KUHPerdata, memberi kemungkinan kepada
mereka untuk menuntut perpisahan meja dan ranjang (echscheiding van tavel en bed).
Penuntutan perpisahan meja dan ranjang ini dapat juga dilakukan atas sepakat suami istri
dengan syarat bahwa perkawinannya telah berlangsung selama dua tahun (Pasal 236
KUHPerdata), sedang kata sepakat suami istri untuk bercerai dilarang (Pasal 208
KUHPerdata). Cara ini baik, karena kesempatan untuk berdamai kembali selalu masih
terbuka dan kedua belah pihak msaih terikat oleh perkawinan. Keadaan ini hampir sama
dengan thalaq yang dapat dicabut kembali (thalaq raj’i) dalam Hukum Islam, karena ada
kemungkinan rujuk selama masih dalam ‘iddah dan perkawinan belum putus sebelum habis
‘iddah.
Perpisahan meja dan ranjang ini mempunyai akibat bahwa suami istri dibebaskan dari
kewajiban untuk bertempat tinggal bersama sedang perkawinan antara suami istri tidak
dibubarkan (Pasal 242 KUHPerdata). Kecuali itu mengakibatkan juga perpisahan harta
kekayaan antara suami dan istri (Pasal 243 KUHPerdata), karenanya pengusahaan suami atas
harta kekayaan istri dipertangguhkan dan istri berkuasa mengurus sendiri harta kekayaannya,
karena ia telah mempunyai kebebasannya terhadap harta kekayaannya (Pasal 244
KUHPerdata). Apabila perpisahan meja dan ranjang ini sudah berlangsung lima tahun, maka
menurut Pasal 200 KUHPerdata salah satu pihak boleh memohon kepada Hakim supaya

10. perkawinan itu diputus dengan perceraian. Menurut Pasal 201 KUHPerdata permohonan
tersebut harus ditolak apabila pihak yang lain tidak menghadap di muka sidang meskipun
sudah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali dalam tiga bulan. Setelah terjadinya perceraian
menurut Pasal 225 KUHPerdata, apabila pihak suami atau istri atas kemenangan siapa
perceraian itu dinyatakan, tidak mempunyai penghasilan yang cukup guna membelanjai
nafkahnya, maka Pengadilan Negeri boleh menentukan sejumlah uang tunjangan untuk itu
dari harta kekayaan pihak lain.
Terhadap anak-anak yang belum dewasa, menurut Pasal 229 KUHPerdata, oleh
Pengadilan harus ditentukan sekali, kepada siapa dari bekas suami dan bekas istri anak-anak
itu harus turut. Apabila yang diserahi anak itu tidak mampu memikul biaya pemeliharaan dan
pendidikan anak, maka menurut Pasal 230
KUHPerdata, Hakim dapat menentukan sejumlah uang yang harus diberikan oleh
pihak lain untuk turut membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tadi. Dalam
hal kekuasaan orangtua terhadap anak setelah terjadinya perceraian dalam Pasal 300
KUHPerdata disebutkan bahwa kecuali jika terjadi pelepasan dan atau berlaku ketentuan-
ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, si ayah sendiri yang melakukan kekuasaan itu.
Selanjutnya ditentukan bahwa bila si ayah dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan
kekuasaan orangtua, kekuasaan itu dilakukan oleh si ibu, kecuali dalam hal adanya pisah
meja dan ranjang. Pada ayat (2) disebutkan pula bila si ibu ini juga tidak dapat atau tidak
berwenang, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang wali sesuai dengan Pasal 359.
Ketentuan Pasal 300 KUHPerdata tersebut diatas dimaksudkan karena ada kekhawatiran
bahwa tidak ada persesuian antara ayah dan ibu dalam hal kekuasaan orangtua, sehingga
pihak ketiga, hakimlah yang harus turut campur.