Tujuh PNS Kementerian Keuangan terbukti menerima suap CPNS hingga Rp30 triliun setahun dengan tarif beragam untuk berbagai jabatan. Kasus ini merupakan bentuk korupsi dan pelanggaran etika yang perlu dihentikan agar tidak berkelanjutan.
1, be&gg, tio kharisma yunanto, prof hapzi ali ethical issues in financial management, universitas mercu buana, 2018
1. Tio Kharisma Yunanto
55117120109
Forum & Quiz Minggu Ke 7
18 Oktober 2018
Forum Minggu Ke - 7
Berdasarkan landasan teori mengenai etika manajemen keuangan, berikut adalah
contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia dari suatu organisasi perusahaan
maupun intansi pemerintahan yang terbukti melanggar etika serta kode etik dalam laporan
ataupun manajemen keuangan yang ditemui melalui redaksi koran adalah sebagai berikut :
3.1 Tujuh PNS Kementerian Keuangan suap CPNS Rp 30 Triliun
Berdasarkan lampiran, contoh kasus pelanggaran etika yang dikutip melalui redaksi
koran Batam pos adalah keterbuktian pelanggaran adanya praktek suap-menyuap yang
dilakukan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) mencapai Rp 30 Triliun dalam setahun. Para CPNS harus membayar besar untuk
menduduki posisi maupun jabatan yang lebih tinggi dengan cara singkat untuk mendapatkannya.
Tidak hanya itu bahkan PNS Kementerian Keuangan itu memasang tarif suap sesuai
dengan jabatan PNS yang diinginkan.
TARIF SUAP CPNS/JABATAN PNS
1. CPNS Rp 150 juta-Rp 200 juta
2. 2. Kadis/Ka BUMD Rp 300 juta-Rp 400 juta
3. Sekda Rp 700 juta
Sungguh sangat mencengagkan yang terjadi, lalu yang patut dijadikan pertanyaan, kemanakah
aliran uang suap itu? Apakah untuk kesejahteraan serta pembagunan rakyat di negeri ini atau
uang suap itu hanya untuk keuntungan pribadi. Namun berdasarkan keterangan uang suap masuk
ke kepala daerah (Gubernur/Wako/Bupati).
Dalam kasus pelanggaran ini termasuk bentuk korupsi suatu tindakan penyimpangan
dan penyalahgunaan dana suap-menyuap yang termasuk suatu tindak pidana atas nama pejabat
maupun pegawai negeri hanya untuk memperkaya diri. Mereka yang sebagai Pegawai Negeri
dan pejabat negara yang seharusnya memberi contoh justru melanggar kode etik yang dapat
mencoreng citra sebagai Pegawai Negeri Sipil di mata masyarakat itu sendiri. Ini perlu ada
tindak lanjut serta pengawasan yang lebih maksimal dari kemenkeu dan KPK itu sendiri agar
kasus ini tidak berkelanjutan dan terus-menerus terjadi di Indonesia apabila tidak ada inisiatif
untuk memberantas kasus ini yang dari ke tahun semakin meningkat dan pelaku-pelaku
pelanggaran semakin licik dan pintar seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sebagai
CPNS (korban dari suap) pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika dimintai uang untuk memperoleh
jabatan tersebut karena itulah ketentuan, dan tanggungjawabnya agar bisa memperoleh jabatan
yang tinggi dengan menghalalkan berbagai cara agar keinginan serta pekerjaan yang bisa
menjamin kehidupan serta keluarganya dengan melalui proses suap tersebut. Tindakan CPNS
pun tidak baik untuk di contoh karena di dalam bekerja tidak ada sistem suap-menyuap ataupun
sogok-menyogok apabila ingin memperoleh posisi atau jabatan yang tinggi. Dengan didasari
3. kemampuan dan skill yang kita punya siapa pun bisa mencapainya. Dan selalu yakin dan berpikir
positif dengan apa yang kita yakini dan selalu percaya Tuhan YME lah yang menentukan
kehidupan kita. Karena tanpa di dasari keimanan yang kuat untuk mencapai dan melakukan
sesuatu akan sia-sia. Untuk apa kekayaan dan jabatan apabila melakukannya dengan cara yang
kotor dan keji tanpa mendasari keimanan di dalam dirinya.
erdasarkan landasan teori mengenai etika manajemen keuangan, kasus pelanggaran etika yang
terjadi di Indonesia dari suatu organisasi perusahaan maupun intansi pemerintahan yang terbukti
melanggar etika serta kode etik dalam laporan ataupun manajemen keuangan yang ditemui
melalui redaksi koran adalah sebagai berikut :
Tujuh PNS Kementerian Keuangan suap CPNS Rp 30 Triliun
Berdasarkan lampiran, contoh kasus pelanggaran etika yang dikutip melalui redaksi
koran Batam pos adalah keterbuktian pelanggaran adanya praktek suap-menyuap yang
dilakukan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) mencapai Rp 30 Triliun dalam setahun. Para CPNS harus membayar besar untuk
menduduki posisi maupun jabatan yang lebih tinggi dengan cara singkat untuk mendapatkannya.
Tidak hanya itu bahkan PNS Kementerian Keuangan itu memasang tarif suap sesuai
dengan jabatan PNS yang diinginkan.
TARIF SUAP CPNS/JABATAN PNS
1. CPNS Rp 150 juta-Rp 200 juta
2. Kadis/Ka BUMD Rp 300 juta-Rp 400 juta
3. Sekda Rp 700 juta
4. Sungguh sangat mencengagkan yang terjadi, lalu yang patut dijadikan pertanyaan, kemanakah
aliran uang suap itu? Apakah untuk kesejahteraan serta pembagunan rakyat di negeri ini atau
uang suap itu hanya untuk keuntungan pribadi. Namun berdasarkan keterangan uang suap masuk
ke kepala daerah (Gubernur/Wako/Bupati).
Dalam kasus pelanggaran ini termasuk bentuk korupsi suatu tindakan penyimpangan
dan penyalahgunaan dana suap-menyuap yang termasuk suatu tindak pidana atas nama pejabat
maupun pegawai negeri hanya untuk memperkaya diri. Mereka yang sebagai Pegawai Negeri
dan pejabat negara yang seharusnya memberi contoh justru melanggar kode etik yang dapat
mencoreng citra sebagai Pegawai Negeri Sipil di mata masyarakat itu sendiri. Ini perlu ada
tindak lanjut serta pengawasan yang lebih maksimal dari kemenkeu dan KPK itu sendiri agar
kasus ini tidak berkelanjutan dan terus-menerus terjadi di Indonesia apabila tidak ada inisiatif
untuk memberantas kasus ini yang dari ke tahun semakin meningkat dan pelaku-pelaku
pelanggaran semakin licik dan pintar seiring kemajuan teknologi yang semakin canggih. Sebagai
CPNS (korban dari suap) pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika dimintai uang untuk memperoleh
jabatan tersebut karena itulah ketentuan, dan tanggungjawabnya agar bisa memperoleh jabatan
yang tinggi dengan menghalalkan berbagai cara agar keinginan serta pekerjaan yang bisa
menjamin kehidupan serta keluarganya dengan melalui proses suap tersebut. Tindakan CPNS
pun tidak baik untuk di contoh karena di dalam bekerja tidak ada sistem suap-menyuap ataupun
sogok-menyogok apabila ingin memperoleh posisi atau jabatan yang tinggi. Dengan didasari
kemampuan dan skill yang kita punya siapa pun bisa mencapainya. Dan selalu yakin dan berpikir
positif dengan apa yang kita yakini dan selalu percaya Tuhan YME lah yang menentukan
kehidupan kita. Karena tanpa di dasari keimanan yang kuat untuk mencapai dan melakukan
5. sesuatu akan sia-sia. Untuk apa kekayaan dan jabatan apabila melakukannya dengan cara yang
kotor dan keji tanpa mendasari keimanan di dalam dirinya.