korupsi adalah,,,,,,

1. Karangan Korupsi
Dewasa ini, Negara kita banyak menghadapi berbagai persoalan internal Negara yang
bisa membuat pemerintah jungkir-balik untuk mengatasinya. Salah satunya adalah
masalah korupsi yang makin menjamur di Indonesia. Dan ditambah lagi yang membuat
kita shok itu koruptor tersebut adalah para pejabat yang sekian lama telah mengabdi
kepda bangsa kita. Rupanya mereka masih belum bisa menempatkan diri sebagai apa
mereka di Negara ini. Mereka telah kita percaya untuk memajukan dan mensejahterakan
kehidupan kita para rakyat,ehh tapi justru membuat kita semakin terpuruk dalam
gerbang kemiskinan yang tak kunjung berhenti jika mereka terus seperti itu.
Masalah pejabat yang seperti anak kecil itu masih ditambah lagi dengan
masalah aparatur keamanan Negara yang bertugas mengawasi praktek-praktek seperti
praktek korupsi ini. Mereka terkesan kurang serius dan kurang ketat dalam bertugas,
buktinya semakin lama praktek korupsi makin merajalela di kalangan pejabat tingkat
tinggi maupun pejabat tingkat rendah. Bahkan tidak jarang ada yang justru membantu
melancarkan aksi tersebut, dengan imbalan uang alias suap. Siapa yang tidak mau
uang? Namun kita juga harus melihat situasi dan kondisi atas dasar apa kita
mendapatkan uang itu. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau perlu langsung copot
aparatur keamanan Negara yang berlaku menyeleweng.
Masalah korupsi yang telah masuk dalam kategori yang cukup rumit untuk
dipecahkan atau diselesaikan ini juga dapat mengalihkan perhatian pemerintah terhadap
masalah-masalah lain. Percaya tidak percaya, kenyataan yang berbicara. Salah satu hal
penting yang justru terabaikan akibat adanya masalah korupsi ini adalah masalah
pembangunan. Karena bisa kita lihat bahwa Negara kita adalah Negara yang sedang
berkembang, jadi masih perlu adanya banyak pembangunan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk memajukan Negara. Namun jika pemerintah justru mengatasi
masalah korupsi seperti ini, kapan Negara kita akan maju? Kapan pembangunan akan
berjalan lancer tanpa adanya perhatian dan usaha dari pemerintah?
Oleh karena hal itu, maka ujung-ujungnya pembangunan akan tersendat
ditengah jalan. Setuju atau tidak, tapi itulah yang terjadi di Negara kita sekarang.
Pembangunan yang telah kita rencanakan sejak lama , hanya tinggal mewujudkan
rencana tersebut dalam kehidupan bernegara tiba-tiba berhenti ditengah jalan akibat
masalah korupsi yang terus saja muncul dan makin sulit diselesaikan. Pembangunan
yang tidak sempurna malah akan membawa Negara kita menuju gerbang kemiskinan.
Segala yang telah direncanakan harus berantakan karena ulah anggotanya sendiri.
Bukankah sudah merupakan bukti bahwa korupsi sangat meresahkan Negara dan para
warganya?
Nah, sekarang kita menemukan lagi sebuah masalah yang membuktikan bahwa
korupsi harus diberantas karena sangat menghambat pembangunan. Yaitu jika modal
yang akan digunakan untuk membangun bangsa jatuh ke tangan orang yang salah dan
hanya dimanfaatkan secara individu untuk memperkaya diri maka darimana kita akan
mendapatkan lagi uang untuk pembangunan? Maka otomatis pembangunan yang telah
kita rencanakan akan berhenti sampai disini saja tanpa menemui garis finishnya. Modal
juga merupakan unsure utama untuk mendukung pembangunan di sebuah Negara. Maka
jika tidak ada modal, pembangunan juga tidak akan berjalan lancer.
Dan cara yang paling utama untuk melancarkan pembangunan di Negara kita
adalah dengan cara memberantas korupsi yang kini sedang menjamur. Cara ini sangat
efektif kita gunakan untuk mewujudkan renc ana pembangunan yang sempat terhenti.
Karena dengan tidak menjamurnya lagi para koruptor di Negara kita, pemerintah dapat
berkonsentrasi pada pembangunan dan persediaan modal untuk pembangunan tidak
akan terusik sedikitpun. Sehingga pembangunan akan berjalan dengan lancer. Karena
saat ini masalah terbesar yang sedang kita hadapi adalah masalah korupsi. Jika korupsi
tak ditemukan lagi didalam masyarakat kita maka pemerintah akan dengan leluasa
untuk mengatur pembangunan Negara.

2. Korupsi semakin marak akhir-akhir ini,dan pemerintah sampai saat inibelum bisa mengatasinya.
Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya pejabat-pejabat yang terjerat kasus korupsi.Haltersebut
mengakibatkan negara kita mengalamikerugian yang tidak sedikit. Seharusnya di negara yang kaya seperti
Indonesia ini,pendidikan sembilan tahun bisa gratis, tapimengapa malah bertambah mahal?? Dan juga sering
kita temukan banyakterdapat dana-dana yang tidak tepat sasaran.Kepedulian pemerintah sepertinya sangat
rendah dalam segipendidikan.Ini terlihat dari anggaran negara untukpendidikan.Haltersebut bila
dibandingkan dengan anggaran malaysia yang 25% dan thailand 30%.dan pada kenyataanya korupsi tidak hanya
tren dikalangan pemerintah pusat saja,tapi juga pemerintah daerah, kabupaten & propinsi. Jika demikian, kapan
kita akan terbebas darikorupsi?
Itu y ang slalu menjaditanda tanya besar dikalangan rakyat sepertikita.Tapikita juga harus sadar bahwa
semua juga tergantung pada kita.Kapan kita akan terbebas dari korupsi,jika kita sendiritidakmau berubah
menjadilebih baikdan lebih maju.Setiap harikita membaca dan mendengar hal-hal tentang korupsi. Dan media
juga berlomba-lomba untukmemberitakan pemberitaan terbaru tentang korupsi.Dan banyak yang mengatakan
bahwa korupsi bisa merusakmoralbangsa. Korupsi juga sangat merugikan.Bukan hanya bagi kalangan
masyarakat saja,tapi juga para pemerintah,negara,bahkan para koruptor itu sendiri. Karena meskipun mereka
(para koruptor) kaya raya,tapi mereka juga harus hidup dalam lingkungan yang buruk,dan tidakaman (bagi
mereka).Dan korupsi juga termasuk gejala sosial.dan sesungguhnya para pemerintah harus sadar, bahwa
seharusnya mereka menjadi contoh yang baikbagimasyarakat.Bukan malah sebaliknya.Dan mereka juga harus
memikirkan kerugian negara.
Dengan tanpa kesadaran dari mereka, kita tidak akan bisa bernafas lega. Karena masyarakat perlu buktibukan
janji.Korupsi tidakakan pernah selesai,jika pemerintah hanya melontarkan janji dengan tanpa adanya bukti.
Dan tanpa adanya kesadaran dari mereka bahwa mereka telah mengemban amanat yang sangat besar dari
negara.dan seharusnya pemerintah tidak hanya mengumbar janji semata.Dengan tanpa adanya bukti,negara
tidak akan berubah menjadi lebih maju.dan pemerintah juga harus lebih memperhatikan pendidikan,agar
pendidikan lebih maju. Mengadilidengan tuntas atas tindak korupsi yang terjadi.dan menghukumnya dengan
hukuman yang setimpal.
Berita tentang korupsi mungkin sudah sering kita dengar sehari-haridi surat kabar, televisi, radio, dan media
publikasi lain. Maraknya kasus korupsidi Indonesia karena belum adanya tindakan atau hukuman tegas dari pemerintah yang
dapat membuat para koruptor tidak lagi melakukan korupsi. Korupsitidak hanya terjadi di kursipemerintahan saja, melainkan
hampir di seluruh aspekkehidupan masyarakat.
Korupsisendirimenurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelew enganatau penggelapan (uang negara,
perusahaan dan sebagainya) untukkeuntungan pribadi atau orang lain. Korupsiberasaldaribahasa Belanda koruptie, yang
berartikebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, penyuapan, penggelapan, kerakusan, amoralitas dan segala
penyimpangan dari kebenaran. Pengertian tentang korupsi sangatlah banyak, mulai daripara ahli filosofi sampai tertulis di
dalam UUD Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999.
Para pelaku korupsi bukanlah orang-orang bodoh. Mereka adalah orang-orang berpendidikan yang dengan sengaja
memanfaatkan jabatan dan ilmunya untuk mendapatkan keuntungan besar untuk dirinya sendiri.
Banyak alasan dan sebab mengapa mereka melakukan korupsi. Nafsu untuk hidup mew ah dengan cepat, jiw a
Pancasila yang belum mantap di setiap w arga negara, pengawasan yang belummemadai, mental dan rasa keagamaan yang
rendah, gaji atau pendapat yang rendah, dorongan keluarga, rasa malu yang rendah dan kesadaran hukum yang masih
rendah.
Salah satu korupsi yang sangat parah adalah di dunia pendidikan. Banyak bangunan gedung sekolah yang sudah
tidak layakhuni masih dipakai untuk sekolah. Atap, dinding, kursi, bahkan meja pun banyakyang sudah tidak layak pakai.
Contohnya keadaan sekolah dasar yang tidak jauh dariibu kota Jakarta. Bangunan gedung sekolah yang hampir rubuh masih
ada.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 bahw a negara memprioritaskan angggaran pendidikan
sekurang-kurangnya 20% dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan kenaikan anggaran ini seharusnya juga diikuti
dengan programyang tepat pula. Perluasaan akses dan pemerataan mutu pendidikan di level pendidikan dasar perlu
diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak cukup hanya mengejar mutu di levelnasional dengan menggenjot target
minimum untuk lulus ujian, membangun sekolah unggul dan mengandalkan sejumlah murid berprestasidiajang nasional
maupun internasional. Sekolah unggul dan sisw a berprestasihanyalah dititik-titik tertentu saja, namun kenyataannya di
sebagian besar daerah, khususnya kaw asan miskin dan terpencil, mutu pendidikan sangat rendah.

3. Dalam Pasal 31, antara lain disebutkan bahw a setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah w ajib membiayainya. Selain itu, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untukkemajuan peradaban. Sederhananya, anakIndonesia tidak boleh lagi terhambat
menempuh pendidikan dasar. Namun apa yang terjadi kenyataannya, masih banyakanak yang tidak dapat mengenyam
bangku pendidikan karena masalah biaya.
Lalu bagaimana dengan bangunan gedung pendidikan di daerah miskin dan terpencil? Kemana larinya dana
pendidikan itu? Bukankah gedung pendidikan juga merupakan hal yang fital di dunia pendidikan. Oleh karena itu perlunya
peninjauan kembali tentang keadaan lapangan pendidikan di Indonesia untuk para pemerintah.

4. Korupsi bukan barang baru di Indonesia. Sejak zaman VOC sampai bubarnya VOC karena korupsi, korupsi sudah
lama dikenal. Upeti dizman kerajaan dimasa lalu adalah sa;ah satu bentuk korupsi.
Korupsi merupakan budaya peninggalan masa lalu. Ini merupakan suatu budaya yang sulit dirubah karena melekat pada diri
manusia itu sendiri yang merupakan moralitas atau akhlak.Untuk merubah itu semua perlu dicari sebab-sebab dan bagaimana
untuk mengatasinya. Penyebab utama adanya korupsi adalah berasal dari masing-masing individu dan untuk mengatasinya
harus dimulai dari penyusunan akhlak yang baik dalam diri manusia itu sendiri selain upaya-upaya lain yang bersifat eksternal
berupa pencegahan-pencegahan melalui penegakan hukum itu sendiri.
Masalah korupsi ini bukanlagi sebagai masalahbarudalampersoalanhukumdanekonomi bagi
suatunegara karenamasalahkorupsi telahadasejakribuantahunyang lalu, baikdi negaramaju
maupundi negara berkembangtermasukIndonesia.Bahkanperkembanganmasalahkorupsi di
Indonesiasaatini sudahdemikianparahnyadanmenjadi masalahyangsangatluarbiasakarena
sudahmeningkatdanmenyebarke seluruhlapisanmasyarakat.Menyadari kompleksnya
permasalahankorupsi di tengah-tengahkrisismultimedimensial sertaancamannyatayangpasti
akan terjadi yaitudampakdari kejahatanini.Makatindakpidanakorupsi dapatdikategorikan
sebagai permasalahannasional yangharusdihadapi secarasungguh-sungguhmelalui keseimbangan
langkah-langkahyangtegasdanjelasdenganmelibatkanseluruhpotensi yangadadi dalam
masyarakatkhususnyapemerintahdanaparatpenegakhukum.MeningkatnyaTindakPidana
Korupsi yangterkendali akanmembawabencana,tidakhanyabagi perekonomiannasional
melainkanjugabagi kehidupanberbangsadanbernegara.Hasil survei Transvaransi Internasional
Indonesia(TII) menunjukanbahwaIndonesiamerupakannegarapalingkorupnomor6(enam) dari
133 negara.Di UniversitasSumateraUtara kawasanAsia,BangladeshdanMyanmarlebihkorup
dibandingkanIndonesia.Nilai IndeksPersepsiKorupsi (IPK),ternyataIndonesialebihrendahdari
pada negaraPapua Nugini,Vietnam,Philipina,MalaysiadanSingapura.Sedangkanpadatingkat
dunia,negara-negarayangber-IPKlebihburukdari Indonesiamerupakannegarayangsedang
mengalami konflik.1Masalahkorupsi terkaitdengankompleksitasmasalah,antaralainmasalah
moral/sikapmental,masalahpolahidupkebutuhansertakebudayaandanlingkungansosial,
masalahkebutuhan/tuntutanekonomi dankesejahteraansosial-ekonomi,masalahstruktur/sistem
ekonomi,masalahsistem/budayapolitik,masalahmekanisme pembangunandanlemahnya
birokrasi/proseduradministrasi (termasuksistempengawasan) di bidangkeuangandanpelayanan
publik”.2Korupsi jugamenjadi pintumasukberkembangsuburnyaterorismedankekerasanoleh
sebabkesenjangansosial danketidakadilanmasihberlanjutatauberlangsungsementarasebagian
kecil masyarakatdapathiduplebihbaik,lebihsejahtera,mewahdi tengahkemiskinandan
keterbatasanmasyarakatpadaumumnya.Munculnyaaksi-aksiterrordisebabkanolehmenganganya
kesenjangandanketidakadilandalammasyarakat.Hal yangseringkurangdisadari olehpelaku-
pelakukorupsi,tindakpidanakorupsi merupakankejahatankompleksdanberimplikasisosial kepada
orang lain1 Evi Hartanti,TindakPidanaKorupsi,SinarGrafika,Jakarta,2005, hal.2 2 Barda Nawawi
Arif,KapitaSelektaHukumPidana,PenerbitAlumni Bandung,2003, hal.85-86 UniversitasSumatera
Utara karenamenyangkuthakoranglainuntukmemperolehkesejahteraanyangsama.Bahkan
korupsi dapatdisebutsebagai dosasosial dimanasebuahdosaataukejahatanyangdilakukandan
berdampakbagi banyakorang,nilai kedosaanjauhlebihbesarketimbangdosayangsifatnya
personal.3DiberlakukannyaUndang-undangNo.31 Tahun 1999 jo.Undang-undangNo.20 Tahun
2001 dimaksudkanuntukmenanggulangi danmemberantaskorupsi.Politikkriminal merupakan
strategi penanggulangankorupsi yangmelekatpadaUndangundangtersebut.Mengapadimensi
politikkriminal tidakberfungsi,hal ini terkaitdengansistempenegakkanhukumdi negaraIndonesia
yang tidakegaliter.Sistempenegakkanhukumyangberlakudapatmenempatkankoruptortingkat

5. tinggi diatashukum.Sistempenegakkanhukumyangtidakkondusifbagi iklimdemokrasiini
diperparahdenganadanyalembagapengampunanbagi konglomeratkoruphanyadengan
pertimbanganselera,bukandenganpertimbanganhukum.4Budayahukumelitpenguasatidak
menghargai kedaulatanhukum,tetapi lebihmementingkanstatussosial si koruptordenganmelihat
kekuasaanpolitikataukekuatanekonominya.Praktikpenegakanhukumseperti inibertentangan
dengankaidahprasyaratbernegarahukum.Membiarkanparakoruptormenjarahkekayaanatau
assetnegaraberarti menjadi bagiandari pengkhianatnegara.Budayaantikorupsi harusdimobilisasi
melalui gerakanhukumdangerakansosial politiksecarasimultan.Gerakanini harusdimotori
integritasmoral moral parapersonal dankeandalan3 PaulusMujiran,RepublikParaMaling,
Yogyakarta,PustakaPelajar,2004, hal.2 4 Evi Hartanti,Opcit,hal.4 UniversitasSumateraUtara
jaringaninstitusional.Dengandemikian,arustersebutpadagilirannyasecarasignifikanmampu
membuatteloransi nol terhadapfenomenakorupsi.Dampakyangditimbulkankorupsiini dapat
menyentuhberbagai bidangkehidupan.Korupsi merupakanhal yangseriuskarenatindakpidanaini
dapat membahayakanstabilitasdankeamananmasyarakat,merusaknilai-nilai demokrasi dan
moralitassertamembahayakanpembangunansosialekonomi karenakeuangannegarasecara
otomatisakanmengalami kerugian.Salahsatucarayang dapatdipergunakanuntukmengembalikan
kerugiannegaratersebutadalahdenganmemberikanpidanatambahanberupapembayaranuang
pengganti.Upayaini telahmemberikanhasil yaituberupapemasukanke kasnegaradari hasil
pembayaranuangpengganti dari beberapaterpidanayangtelahditetapkanjumlahpembayaran
uang penggantinyaolehpengadilan.Uangpengganti sebagai pidanatambahandalamperkara
korupsi harusdipahami sebagai bagiandari upayapemidanaanterhadapmerekayangmelanggar
hukum.Dalamhal ini hukumyang dilanggaradalahtindakpidanakorupsi.Namunpengembalian
kerugiankeuangannegaraini tidak hanyamelaluijaluratauupayapemidanaansaja.Melainkan
dapat jugadilakukanmelalui upayaHukumPerdatasepertiyangdiaturdalamPasal 34 Undang-
undangNo.31 Tahun1999 jo.Undang-undangNo.20 Tahun 2001. Dimana dalamhal si terdakwa
dalamkasuskorupsi meninggal duniapadasaatdilakukanpemeriksaandi sidangdi pengadilan,
sedangkansecaranyatatelahada kerugiannegara.Maka yang dituntutuntukUniversitasSumatera
Utara melakukanpembayarankerugiannegaratersebutadalahahli warisnya.Dimanahal tersebut
dilakukangugatanperdataolehJaksaPengacaraNegara