SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
MATERI KEWIRAUSAHAAN DESA
DAN
PENGEMBANGAN BUM Desa
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
Tahun Anggaran 2023
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
DATA DIRI
Octa.bangle
Oktavianto Arief A, S.IP.,M.Si
2000 sd 2004 : S1 ILMU PEMERINTAHAN (UNIV. MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)
2005 sd 2007 : S2 ILMU POLITIK ( UNIVERSITAS INDONESIA)
PENDIDIKAN :
081314679797
JABATAN :
2015 sd 2019 : KABID PARIWISATA (DISPAR LEBAK)
2019 sd 2021 : SEKERTARIS DINAS TENAGAKERJA KAB. LEBAK
2021 sd 2023 : SEKBAN BAPENDA KAB. LEBAK
2023 sd Sekarang : KADIS PMD LEBAK
USAHA YG DI GELUTI :
KELUARGA :
ISTRI : 1
ANAK : 4
2009 sd Sekarang : Agen Ice Cream
2019 sd Sekarang : Owner Bangle KOPI
2008 sd Sekarang : Penjual Kopi (kopi local Lebak) dan Gula Aren (Gula semut)
OUT LINE…!!!
01 KEWIRAUSAHAAN,
02 BUMDesa
03
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
KEWIRAUSAHAAN
SECARA HARFIAH.
WIRA.  BERANI
USAHA  DAYA UPAYA.
Entrepreneur (Wirausaha/ pengusaha):
Seseorang yang melakukan kegiatan atau
aktivitas wirausaha yang dicirikan sebagai
orang yang berbakat dalam mengatur dan
mengelola suatu bisnis yang sedang
dijalankan..
Entrepreneurship (kewirausahaan) :
Suatu proses penerapan kreativitas
dan inovasi untuk memecahkan dan
mencari peluang dari masalah yang
dihadapi oleh setiap orang dalam
kehidupan sehari-hari..
ENTREPRENEUR MINDSET
Action Oriented
Mengejar peluang
dengan disiplin tinggi
Selalu mencari
peluang-peluang baru
Fokus pada eksekusi
Memfokuskan energi
setiap orang pada
bisnis yang digeluti
Berfikir simple
Hanya mengambil
peluang yang terbaik
Pendapat saya tentang Kewirausahaan, bisa berupa singkatan dari :
K
H
S
A
R
N
A
A
E
W
I
A
U
REATIF
NERJIK
AWASAN LUAS
NOVATIF
ENCANA BISNIS
GRESIF
LET
UPEL
NTUSIAS
EMAT
MBISI
SA (HARAPAN)
EGOSIATIF
Kompetensi dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam
berwirausaha:
04
03
02
01
Knowing your business &knowing the
basic business management
Memiliki kemampuan mengelola keuangan, waktu, dan
people (sdm)
05
Memiliki strategi bersaing
Mampu bernegosiasi dan berbicara di depan umum
Kemampuan membangun jaringan bisnis dan memiliki kemampuan pemasaran
USAHA ITU BUTUH APA?
45%
KEMAMPUAN
KONSEPTOR.
30%
KEMAMPUAN
PROVOKATOR.
NEGOSIATOR.
EKSEKUTOR.
10%
KEMAMPUAN
15%
KEMAMPUAN
BUMDes ?
 Aturan nya Bagaimana?
 Sejarahnya Bagaimana?
 Contoh Suksesnya siapa?
 Prosesnya Bagaimana?
SEJARAH BUMDes
Sejarah awal mula perintisan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) merupakan suatu wujud amanah
UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan harapan yaitu
mengembangkan dan melestarikan aset agar
kemandirian perekonomian di kawasan
perdesaan tercapai.
Tujuan dari didirikan BUMDes adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan pendapatan desa.
2. Memaksimalkan perekonomian desa.
3. Memaksimalkan pengolahan potensi sumber daya alam
demi pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Sebagai cara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
dikawasan perdesaan
11
11
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
PP 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU
No 6/2014 Tentang Desa
UU 11 Tahun 2020
Desa dapat menrikan Badan usaha Milik Desa yang
disebut BUM Desa
Bab X Pasal 87
Desa dapat mendirikan BUM Desa. Pendirian BUM Desa dilakukan
melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi
Pemerintahan Desa
Pasal 132
Mengubah ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 6 Tahun 2014 (Pengertian BUM
Desa), dan mengubah ketntuan Pasal 87 UU 6 Tahun 2014 (BUM Desa dapat
membentuk unit usaha berbadan hukum)
Latar Belakang dan Dasar Hukum
PP 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik
Desa
Pengaturan Ketentuan BUM Desa sebagai penjabaran
perubahan dalam UU Cipta Kerja
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
(KEWIRAUSAHAAN SOSIAL)
BUM Desa sebagai pilar kegiatan ekonomi
di Desa memiliki fungsi sebagai :
 Lembaga sosial (social institution)
berpihak kepada kepentingan
masyarakat melalui kontribusinya dalam
penyediaan pelayanan sosial.
 Lembaga komersial (commercial
institution)
bertujuan mencari keuntungan melalui
penawaran sumberdaya lokal (barang
dan jasa) ke pasar berdasarkan prinsip
P O W E R P O I N T T E M P L A T E
WhirlWind | Email : example@example.com | Web : www.example.com
This is a sample text, Insert your desired text here this is a sample text.
12
13
• Apabila setiap Desa membentuk BUM Desa dan mendapatkan keuntungan 500 Juta – 1 Milyar
maka kebutuhan sarana dan prasarana desa dapat terpenuhi dalam kurun waktu yang singkat.
Secara akumulatif mewujudkan Nawacita ke-3 /membangun Indonesia dari pinggiran.
• Kemajuan BUM Desa mengurangi ketergantungan anggaran terhadap Pemerintah dan Pemerintah
Daerah. Hal ini berarti menciptakan kemandirian Desa.
BUM DESA MEMBANTU MEWUJUDKAN NAWACITA KE 3
DEFINISI BUM DESA DALAM PP 11 TAHUN 2021 TENTANG BUM
DESA
P O W E R P O I N T T E M P L A T E
WhirlWind | Email : example@example.com | Web : www.example.com
This is a sample text, Insert your desired text here this is a sample text.
15
melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta
pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi
Desa
melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui pensediaan barang
danlatau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa,
dan mengelolalumbung pangan Desa
Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan
pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-hesarnya
manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa;
Pernanfaatan Aset Desa gLlna menciptakan nilai tan:bah atas
Aset Desa; dan
mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.
Tujuan Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
BUM Desa didirikan berdasarkan pada kebutuhan dan kesamaan
potensi, kegiatan usaha, atau kedeketan wilayah dan tidak terikat
pada batas wilayah administrative
Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan desa lain
secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya
BUM Desa di Desa masing-masing
MUSDES DALAM RANGKA
PEMBENTUKAN BUM Desa
Agenda
Sosialisasi
tentang BUM
Desa
Menjajaki
peluang
pendirian BUM
Desa
Menjajaki
pilihan Unit
Usaha
Membentuk
Tim
Pengkajian
Unit Usaha
Aspek
Kelayakan Unit
Usaha
Aspek Pasar
dan
Pemasaran
Aspek Teknis
dan Teknologi
Aspek
Manajemen
dan SDM
Aspek
Keuangan
Aspek Sosial-
Budaya,
Ekonomi
Politik dan
Lingkungan
Aspek Hukum
SOTK BUM DESA SESUAI PP 11 TAHUN 2021
TENTANG BUM DESA
Klasifikasi jenis usaha BUMDes
Tipe Deskripsi Contoh
Serving BUMDes menjalankan ”bisnis sosial” yang
melayani warga, yakni dapat melakukan
pelayanan publik kepada masyarakat.
 Usaha air minum desa, usaha listrik desa
(desa mandiri energi).
Banking BUMDes menjalankan ”bisnis uang”, yang
dapat memenuhi kebutuhan keuangan
masyarakat desa dengan bunga yang lebih
rendah daripada bunga uang yang
didapatkan masyarakat desa dari para
rentenir desa atau bank-bank konvensional
 Bank desa atau lembaga perkreditan desa
atau lembaga keuangan mikro desa
Brokering BUMDes dapat menjadi “lembaga
perantara” yang menghubungkan
komoditas pertanian dengan pasar atau
agar para petani tidak kesulitan menjual
produk mereka ke pasar. Atau BUMDes
menjual jasa pelayanan kepada warga dan
usaha-usaha masyarakat.
 Jasa pembayaran listrik
 Desa mendirikan pasar desa untuk
memasarkan produk-produk yang dihasilkan
masyarakat.
 BUMDes membangun jaringan dengan
swasta atau pasar yang lebih luas guna
memasarkan produk-produk lokal.
Holding BUMDes sebagai ”usaha bersama”, atau
sebagai induk dari unit-unit usaha yang
ada di desa, dimana masing-masing unit
yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan
ditata sinerginya oleh BUMDes agar
tumbuh usaha bersama.
 Kapal desa yang berskala besar untuk
mengorganisir dan mewadahi nelayan-
nelayan kecil.
 ”Desa wisata” yang mengorganisir berbagai
jenis usaha dari kelompok masyarakat:
makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian,
penginapan, dll.
Sumber: Mengambil Pelajaran Berharga dari Kesuksesan dan Kegagalan BUMDes, Sutoro Eko, 2011
Anggaran Dasar dan Perubahannya dibahas dan ditetapkan
dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa
Anggaran Rumah Tangga dibahas dan disepakati dalam rapat
bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM
Desa Bersama sebagairnana
paling sedikit mernuat:
a) nama;
b) tempat kedudukar;
c) maksud dan tujuan
pendirian;
d) modal;
e) jenis usaha di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan
f) nama dan jumlah penasihat, pelaksana
operasional, dan pengawas;
g) hak. kewajiban, tugas, tanggung jawab
dan wewenang serta tata cara
pengangkatan, penggantian, dan
pemberhentian penasihat, pelaksana-
operasional, dan/atau pengawas; dan
h) ketentuan pokok penggunaan dan
perrrbagian dan/atau pelaksanaan dan
pemanfaatan hasil usaha.
AD/ART
 Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama disampaikan
kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
 Hasil telaahan rancangan rencana program keda BUM Desa/ BUM Desa Bersama
diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana
program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.
 Pelaksana operasional tidak Menyusun rancangan rencana program kerja BUM
Desa/BUM Desa bersama), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa
bersama tahun sebelumnya.
RENCANA PROGRAM
KERJA
Seluruh atau sebagian besar kepemilikan
modal BUM Desa/ BUM Desa bersama
dimiliki oleh Desa atau bersama Desa-
Desa.
1. Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber
dari:
a. penyertaan modal;
b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
c. hasil usaha;
d. pinjaman; dan/atau
e. sumber lain yang sah.
2. Perkembangan dan keberadaan Aset BUM
Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara
berkala dalam laporan keuangan.
Penyertaan modal desa berupa:
a. uang;
b. Barang selain tanah dan bangunan.
Aset Desa berupa tanah dan bangunan tetap dapat
dikelola/dimanfaatkan BUM Desa dengan skema kerja
sama usaha
BUM Desa/BUM Desa bersama dapat
melakukan pinjaman sesuai ketentuan
dengan syarat :
a. pinjaman digunakan untuk
pengembangan usaha dan/atau
pembentukan Unit Usaha;
b. jangka waktu kewajiban pembayaran
kembali pokok pinjarnan, bunga, dan
biaya lain dalam
kurun waktu yang tidak melebihi sisa
rnasa jabatan direktur;
c. memiliki laporan keuangan yang sehat
paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
dan
KEPEMILIKAN ASET
KEPEMILIKAN
ASET
ALUR PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA
Pengembangan Usaha
BUM Desa
Pengembangan Unit Usaha
Kedudukan badan hukum unit usaha terpisah dari
BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Unit usaha yang memiliki fungsi strategis &
berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan
kesejahteraan umum maka sebagian besar
modalnya harus dimiliki BUM Desa/BUM Desa
Bersama
BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki
modal di luar unit usahanya
Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam
dan diambil manfaatnya pada saat penutupan unit
usaha tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rutgi,
pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang
menjadi tanggung jawab hukum unit usaha
a. pengelolaan sumber daya dan
potensi baik alam, ekonomi,
budaya, scsial, religi,
pengeLahrlan,
b. keterampilan, dan
tata cara hidup
berbasis kearifan
lokal di
masyarakat;
Kedudukan Unit Usaha
Modal Unit
Usaha
Tentang Aset
Modal
Jenis Pengembangan Unit
Usaha
c. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
d. jaringan distribusi dan perdagangan;
e. layanan jasa keuangan;
f. pelayanan umum, prioritas kebutuhan dasar, termasuk pangan,
elektrifikasi,
Pengadaan Barang dan Jasa
Dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip :
Profesionalitas
Pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa pada
BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau
oleh masyarakat Desa.
Transparansi Efisiensi
Akuntabilitas
Kerja Sama
harus saling menguntungkan dan melindungi kepcntingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang
bekerja sama, terdiri atas :
Stakeholder • Pemerintah Pusat
• Pemerintah Daerah
• Pemerintah Desa
• Dunia Usaha atau koperasi
• Lembaga nonpemerintah
• Lembaga pendidikan
• Lembaga sosial budaya
• BUM Desa/BUM Desa bersama lain
02
Kerja Sama Non
Usaha
Seperti : transfer
teknologi, ilmu
pengetahuan, seni
dan kebudayaan dan
peningkatan
kapasitas sumber
daya
01
Kerja Sama
Usaha
• Seperti : kerja
sama dengan
pemerintah desa
dalam bidang
pemanfaatan aset
Desa
• Dilarang
menjaminkan atas
aset Desa yang
dikerjasamakan
Pengembang
an Perangkat
Kebijakan
Pengembang
an Teknologi
dan Sistem
Informasi
Pengembanga
n Kerjasama
jejaring
Kerjasama
dan
Kolaborasi
Sinergis
Penyediaan
dan
Pengembanga
n Sarana dan
Prasarana
Peningkatan
Kapasitas
SDM
BUM
DESA
MITRA STRATEGIS PENGELOLAAN BUMDESA
Pembagian Hasil Usaha
Pembagian hasil Usaha BUM
Desa/BUM Desa bersama yang
diserahkan kepada Desa menjadi
pendapatan Desa yang prioritas
penggunaannya dapat ditetapkan
secara khusus dan disepakati dalam
Musyawarah Desa/ Musyawarah
antar Desa.
HASIL USAHA
UNTUK PADesa
Ketentuan mengenai pembagian
hasil usaha BUIVI Desa/BUM Desa
bersama kepada masing-masing
penyerta modal diatur dalam
Anggaran Dasar BUM Desa/BUM
Desa bersarna
HASIL USAHA
UNTUK
PENYERTA
MODAL
Penghentian Kegiatan Usaha
Aktivasi
a. Penghentian kegiatan usaha
tidak berakibat pada
penghapusan entitas BUM
Desa sebagai badan hukum
b. BUM Desa dapat
dioperasionalisasikan kembali
melalui :
• Penyertaan modal baru;
• Penataan organisasi;
• Pembentukan usaha baru;
• Tindakan lain sesuai dengan
ketentuan
Dalam rangka penyelesaian seluruh
kewajiban dan pembagian harta atau
kekayaan hasil penghentian kegiatan
usaha BUM Desa/BUM Desa bersama
ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah
Desa
Penghentian kegiatan Usaha
BUM Desa/BUM Desa bersama
merupakan penghentian seluruh
kegiatan operasional BUM
Desa/BUM Desa bcrsama
termasuk seluruh Usaha BUM
Desa/BUM Desa bersama yang
dimiliki karena keadaan tertentu
yang diputuskan melalui
Musyawarah Desa/Musyawarah
Antar Desa dan ditetapkan dalam
Sebab penghentian kegiatan
usaha :
a. Mengalami kerugian terus
menerus
b. Mencemarkan lingkungan
c. Dinyatakan pailit; dan
d. Sebab lain yang sah
1. Desa Pujonkidul mulai dirintis untuk menjadi destinasi
wisata mulai Tahun 2012.
2. Jenis wisata yang ditawarkan seperti petik sayur,
outbound, camping, hiking, menaiki kuda, off road, wisata
air terjun, belajar membuat biogas, mengolah susu atau
beternak, serta wisata kuliner di tengah sawah luas.
3. Hal ini menjadikan Desa Pujonkidul meraih penghargaan
sebagai Desa wisata Agro Tingkat Nasional Tahun 2017.
4. Di Tahun 2017, pengunjung Desa Wisata ini tercatat
hingga 241 ribu pengunjung, dan sebanyak 76 ribu
pengunjung hingga di pertengahan Tahun 2018.
5. Desa wisata Pujonkidul dikelola langsung oleh
masyarakat melalui BUM Desa Sumber Sejahtera
Pujonkidul.
6. Wisata Pujonkidul juga telah menyerap 250 tenaga kerja
di unit Wisata Café Sawah dengan upah @Rp. 1,3
juta/bulan (30% pekerja diantaranya berasal dari
keluarga miskin)
Pendapatan Asli Desa (per Juni 2018) BUM Desa
Unit Wisata: Rp 650.000.000
CONTOH BUM DESA BERKEMBANG
DESA PUJONKIDUL – KABUPATEN MALANG
Hippam
Agen 46 BNI
(Keuangan)
Café Sawah
Pengolahan
Sampah Terpadu
Parkir dan
Voucher
Toko Desa
Pertanian
7 (tujuh) Unit Usaha yang mendukung Pelayanan, Pengelolaan
Potensi Ekonomi Desa Wisata Pujonkidul
31
1. Modal Awal dari Dana Desa 180 Juta diinvestasikan
untuk Internet Desa, menghasilkan keuntungan sebesar
80 Juta dan di belikan tanah seluas 1000 M2 untuk
mendirikan tepat penggilingan padi yang dikelola oleh
BUMDes Bersama Ciwet.
2. Kelompok Tani berada didalam naungan BUMDesa Maju
Bersama;
3. Hasil Tani dipasarkan oleh BUMDesa Bersama Ciwet ke
Mitra Usaha;
4. Tempat penggilingan padi yang dikelola oleh BUMDesa
Bersama Ciwet berdiri di atas tanah milik BUMDesa
Maju Bersama
Kelompok
Masyarakat
BUMDesa
Bersama Ciwet
Mitra Usaha
Pendampingan dan
Pelatihan Kelompok Tani
Suplai
Pekerja
Aset Tanah
Jual Beras
Omset Laba Kotor
/tahun: Rp
150.000.000
Keuntungan bersih
/tahun: Rp
30.000.000
CONTOH BUM DESA BERKEMBANG
DESA MEKARMAYA – KABUPATEN KARAWANG
32
THANK YOU
Insert the Subtitle of Your Presentation

More Related Content

Similar to draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx

Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM DesaBuku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM DesaBobby Denil Lesmana
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptdpmdbusel
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesEka Saputra
 
MATERI SOSIALISASI BADAN HUKUM BUMDESMA.pptx
MATERI SOSIALISASI BADAN HUKUM BUMDESMA.pptxMATERI SOSIALISASI BADAN HUKUM BUMDESMA.pptx
MATERI SOSIALISASI BADAN HUKUM BUMDESMA.pptxyuliaernawati2
 
ANUAL REPORT BUMDES WANASIDA
ANUAL REPORT BUMDES WANASIDAANUAL REPORT BUMDES WANASIDA
ANUAL REPORT BUMDES WANASIDAPemdes Wonoyoso
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESATeguh Kristyanto
 
03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docx03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docxAhmadRidho37
 
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover optBuku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover optwedusputih
 
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptxIfan22
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...KPDT
 
Proposal Pengembangan BUM Desa BersamaGeoDipa.docx
Proposal Pengembangan BUM Desa BersamaGeoDipa.docxProposal Pengembangan BUM Desa BersamaGeoDipa.docx
Proposal Pengembangan BUM Desa BersamaGeoDipa.docxHeriHermawan66
 
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxBumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxSyahyuti Si-Buyuang
 
Tahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianTahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianwedi2
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraGedhe Foundation
 

Similar to draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx (20)

Mengali Potensi Desa Barambai
Mengali Potensi Desa BarambaiMengali Potensi Desa Barambai
Mengali Potensi Desa Barambai
 
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM DesaBuku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
Buku Seri Rancang Bangun Bisnis BUM Desa
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDesMenggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
Menggerakkan ekonomi desa Melalui BUMDes
 
MATERI SOSIALISASI BADAN HUKUM BUMDESMA.pptx
MATERI SOSIALISASI BADAN HUKUM BUMDESMA.pptxMATERI SOSIALISASI BADAN HUKUM BUMDESMA.pptx
MATERI SOSIALISASI BADAN HUKUM BUMDESMA.pptx
 
ANUAL REPORT BUMDES WANASIDA
ANUAL REPORT BUMDES WANASIDAANUAL REPORT BUMDES WANASIDA
ANUAL REPORT BUMDES WANASIDA
 
Laporan Kegiatan
Laporan KegiatanLaporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docx03 Contoh LPJ BUMDes.docx
03 Contoh LPJ BUMDes.docx
 
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover optBuku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
Buku saku-dana-desa-ttd-menteri-final-cover opt
 
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
04.-paparan-kemendes-eppy-lugiarti.pptx
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
Peran bumdes
 
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan Pengembangan Ekonomi Lokal Mela...
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Proposal Pengembangan BUM Desa BersamaGeoDipa.docx
Proposal Pengembangan BUM Desa BersamaGeoDipa.docxProposal Pengembangan BUM Desa BersamaGeoDipa.docx
Proposal Pengembangan BUM Desa BersamaGeoDipa.docx
 
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptxBumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx
 
BUMDes
BUMDesBUMDes
BUMDes
 
Tahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianTahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirian
 
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesraPaparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
Paparan harmonisasi kebijakan peningkatan kesra
 

Recently uploaded

04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau tripletMelianaJayasaputra
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxBambang440423
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxherisriwahyuni
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASKurniawan Dirham
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 

Recently uploaded (20)

04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
04-Gemelli.- kehamilan ganda- duo atau triplet
 
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptxJurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
Jurnal Dwi mingguan modul 1.2-gurupenggerak.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docxModul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
Modul Ajar Bahasa Indonesia - Menulis Puisi Spontanitas - Fase D.docx
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATASMATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
MATERI EKOSISTEM UNTUK SEKOLAH MENENGAH ATAS
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 

draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx

  • 1. MATERI KEWIRAUSAHAAN DESA DAN PENGEMBANGAN BUM Desa Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
  • 2. DATA DIRI Octa.bangle Oktavianto Arief A, S.IP.,M.Si 2000 sd 2004 : S1 ILMU PEMERINTAHAN (UNIV. MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA) 2005 sd 2007 : S2 ILMU POLITIK ( UNIVERSITAS INDONESIA) PENDIDIKAN : 081314679797 JABATAN : 2015 sd 2019 : KABID PARIWISATA (DISPAR LEBAK) 2019 sd 2021 : SEKERTARIS DINAS TENAGAKERJA KAB. LEBAK 2021 sd 2023 : SEKBAN BAPENDA KAB. LEBAK 2023 sd Sekarang : KADIS PMD LEBAK USAHA YG DI GELUTI : KELUARGA : ISTRI : 1 ANAK : 4 2009 sd Sekarang : Agen Ice Cream 2019 sd Sekarang : Owner Bangle KOPI 2008 sd Sekarang : Penjual Kopi (kopi local Lebak) dan Gula Aren (Gula semut)
  • 3. OUT LINE…!!! 01 KEWIRAUSAHAAN, 02 BUMDesa 03 LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
  • 4. KEWIRAUSAHAAN SECARA HARFIAH. WIRA.  BERANI USAHA  DAYA UPAYA. Entrepreneur (Wirausaha/ pengusaha): Seseorang yang melakukan kegiatan atau aktivitas wirausaha yang dicirikan sebagai orang yang berbakat dalam mengatur dan mengelola suatu bisnis yang sedang dijalankan.. Entrepreneurship (kewirausahaan) : Suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan dan mencari peluang dari masalah yang dihadapi oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari..
  • 5. ENTREPRENEUR MINDSET Action Oriented Mengejar peluang dengan disiplin tinggi Selalu mencari peluang-peluang baru Fokus pada eksekusi Memfokuskan energi setiap orang pada bisnis yang digeluti Berfikir simple Hanya mengambil peluang yang terbaik
  • 6. Pendapat saya tentang Kewirausahaan, bisa berupa singkatan dari : K H S A R N A A E W I A U REATIF NERJIK AWASAN LUAS NOVATIF ENCANA BISNIS GRESIF LET UPEL NTUSIAS EMAT MBISI SA (HARAPAN) EGOSIATIF
  • 7. Kompetensi dan ketrampilan yang dibutuhkan dalam berwirausaha: 04 03 02 01 Knowing your business &knowing the basic business management Memiliki kemampuan mengelola keuangan, waktu, dan people (sdm) 05 Memiliki strategi bersaing Mampu bernegosiasi dan berbicara di depan umum Kemampuan membangun jaringan bisnis dan memiliki kemampuan pemasaran
  • 8. USAHA ITU BUTUH APA? 45% KEMAMPUAN KONSEPTOR. 30% KEMAMPUAN PROVOKATOR. NEGOSIATOR. EKSEKUTOR. 10% KEMAMPUAN 15% KEMAMPUAN
  • 9. BUMDes ?  Aturan nya Bagaimana?  Sejarahnya Bagaimana?  Contoh Suksesnya siapa?  Prosesnya Bagaimana?
  • 10. SEJARAH BUMDes Sejarah awal mula perintisan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu wujud amanah UU Desa No. 6 Tahun 2014 dengan harapan yaitu mengembangkan dan melestarikan aset agar kemandirian perekonomian di kawasan perdesaan tercapai. Tujuan dari didirikan BUMDes adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan pendapatan desa. 2. Memaksimalkan perekonomian desa. 3. Memaksimalkan pengolahan potensi sumber daya alam demi pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. 4. Sebagai cara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dikawasan perdesaan
  • 11. 11 11 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP 43/2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6/2014 Tentang Desa UU 11 Tahun 2020 Desa dapat menrikan Badan usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa Bab X Pasal 87 Desa dapat mendirikan BUM Desa. Pendirian BUM Desa dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa Pasal 132 Mengubah ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 6 Tahun 2014 (Pengertian BUM Desa), dan mengubah ketntuan Pasal 87 UU 6 Tahun 2014 (BUM Desa dapat membentuk unit usaha berbadan hukum) Latar Belakang dan Dasar Hukum PP 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pengaturan Ketentuan BUM Desa sebagai penjabaran perubahan dalam UU Cipta Kerja SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (KEWIRAUSAHAAN SOSIAL) BUM Desa sebagai pilar kegiatan ekonomi di Desa memiliki fungsi sebagai :  Lembaga sosial (social institution) berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.  Lembaga komersial (commercial institution) bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar berdasarkan prinsip
  • 12. P O W E R P O I N T T E M P L A T E WhirlWind | Email : example@example.com | Web : www.example.com This is a sample text, Insert your desired text here this is a sample text. 12
  • 13. 13 • Apabila setiap Desa membentuk BUM Desa dan mendapatkan keuntungan 500 Juta – 1 Milyar maka kebutuhan sarana dan prasarana desa dapat terpenuhi dalam kurun waktu yang singkat. Secara akumulatif mewujudkan Nawacita ke-3 /membangun Indonesia dari pinggiran. • Kemajuan BUM Desa mengurangi ketergantungan anggaran terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti menciptakan kemandirian Desa. BUM DESA MEMBANTU MEWUJUDKAN NAWACITA KE 3
  • 14. DEFINISI BUM DESA DALAM PP 11 TAHUN 2021 TENTANG BUM DESA
  • 15. P O W E R P O I N T T E M P L A T E WhirlWind | Email : example@example.com | Web : www.example.com This is a sample text, Insert your desired text here this is a sample text. 15 melakukan kegiatan ursaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan procluktivitas perekonomian, dan potensi Desa melakukan kegiatan pelayanan urnum melalui pensediaan barang danlatau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelolalumbung pangan Desa Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mcngembangkan sebesar-hesarnya manfaat atas surnber daya ekonomi masyarakat Desa; Pernanfaatan Aset Desa gLlna menciptakan nilai tan:bah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Tujuan Pendirian BUM Desa
  • 16. Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama
  • 17. BUM Desa didirikan berdasarkan pada kebutuhan dan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedeketan wilayah dan tidak terikat pada batas wilayah administrative Pendirian BUM Desa Bersama dilakukan Desa dengan desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing
  • 18. MUSDES DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BUM Desa Agenda Sosialisasi tentang BUM Desa Menjajaki peluang pendirian BUM Desa Menjajaki pilihan Unit Usaha Membentuk Tim Pengkajian Unit Usaha Aspek Kelayakan Unit Usaha Aspek Pasar dan Pemasaran Aspek Teknis dan Teknologi Aspek Manajemen dan SDM Aspek Keuangan Aspek Sosial- Budaya, Ekonomi Politik dan Lingkungan Aspek Hukum SOTK BUM DESA SESUAI PP 11 TAHUN 2021 TENTANG BUM DESA
  • 19. Klasifikasi jenis usaha BUMDes Tipe Deskripsi Contoh Serving BUMDes menjalankan ”bisnis sosial” yang melayani warga, yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.  Usaha air minum desa, usaha listrik desa (desa mandiri energi). Banking BUMDes menjalankan ”bisnis uang”, yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada bunga uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional  Bank desa atau lembaga perkreditan desa atau lembaga keuangan mikro desa Brokering BUMDes dapat menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar. Atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat.  Jasa pembayaran listrik  Desa mendirikan pasar desa untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat.  BUMDes membangun jaringan dengan swasta atau pasar yang lebih luas guna memasarkan produk-produk lokal. Holding BUMDes sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh usaha bersama.  Kapal desa yang berskala besar untuk mengorganisir dan mewadahi nelayan- nelayan kecil.  ”Desa wisata” yang mengorganisir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat: makanan, kerajinan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dll. Sumber: Mengambil Pelajaran Berharga dari Kesuksesan dan Kegagalan BUMDes, Sutoro Eko, 2011
  • 20. Anggaran Dasar dan Perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa Anggaran Rumah Tangga dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional dan pengawas Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagairnana paling sedikit mernuat: a) nama; b) tempat kedudukar; c) maksud dan tujuan pendirian; d) modal; e) jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan f) nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas; g) hak. kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana- operasional, dan/atau pengawas; dan h) ketentuan pokok penggunaan dan perrrbagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha. AD/ART
  • 21.  Rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.  Hasil telaahan rancangan rencana program keda BUM Desa/ BUM Desa Bersama diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama.  Pelaksana operasional tidak Menyusun rancangan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama), berlaku rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama tahun sebelumnya. RENCANA PROGRAM KERJA
  • 22. Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama dimiliki oleh Desa atau bersama Desa- Desa. 1. Aset BUM Desa/BUM Desa bersama bersumber dari: a. penyertaan modal; b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah; c. hasil usaha; d. pinjaman; dan/atau e. sumber lain yang sah. 2. Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa/BUM Desa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan. Penyertaan modal desa berupa: a. uang; b. Barang selain tanah dan bangunan. Aset Desa berupa tanah dan bangunan tetap dapat dikelola/dimanfaatkan BUM Desa dengan skema kerja sama usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan pinjaman sesuai ketentuan dengan syarat : a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha; b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjarnan, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa rnasa jabatan direktur; c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan KEPEMILIKAN ASET KEPEMILIKAN ASET
  • 23. ALUR PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUM DESA
  • 25. Pengembangan Unit Usaha Kedudukan badan hukum unit usaha terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Unit usaha yang memiliki fungsi strategis & berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum maka sebagian besar modalnya harus dimiliki BUM Desa/BUM Desa Bersama BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki modal di luar unit usahanya Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam dan diambil manfaatnya pada saat penutupan unit usaha tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rutgi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum unit usaha a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, scsial, religi, pengeLahrlan, b. keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat; Kedudukan Unit Usaha Modal Unit Usaha Tentang Aset Modal Jenis Pengembangan Unit Usaha c. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; d. jaringan distribusi dan perdagangan; e. layanan jasa keuangan; f. pelayanan umum, prioritas kebutuhan dasar, termasuk pangan, elektrifikasi,
  • 26. Pengadaan Barang dan Jasa Dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip : Profesionalitas Pelaksanaan Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUM Desa/BUM Desa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa. Transparansi Efisiensi Akuntabilitas
  • 27. Kerja Sama harus saling menguntungkan dan melindungi kepcntingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama, terdiri atas : Stakeholder • Pemerintah Pusat • Pemerintah Daerah • Pemerintah Desa • Dunia Usaha atau koperasi • Lembaga nonpemerintah • Lembaga pendidikan • Lembaga sosial budaya • BUM Desa/BUM Desa bersama lain 02 Kerja Sama Non Usaha Seperti : transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan dan peningkatan kapasitas sumber daya 01 Kerja Sama Usaha • Seperti : kerja sama dengan pemerintah desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa • Dilarang menjaminkan atas aset Desa yang dikerjasamakan
  • 28. Pengembang an Perangkat Kebijakan Pengembang an Teknologi dan Sistem Informasi Pengembanga n Kerjasama jejaring Kerjasama dan Kolaborasi Sinergis Penyediaan dan Pengembanga n Sarana dan Prasarana Peningkatan Kapasitas SDM BUM DESA MITRA STRATEGIS PENGELOLAAN BUMDESA
  • 29. Pembagian Hasil Usaha Pembagian hasil Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang diserahkan kepada Desa menjadi pendapatan Desa yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah antar Desa. HASIL USAHA UNTUK PADesa Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUIVI Desa/BUM Desa bersama kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersarna HASIL USAHA UNTUK PENYERTA MODAL
  • 30. Penghentian Kegiatan Usaha Aktivasi a. Penghentian kegiatan usaha tidak berakibat pada penghapusan entitas BUM Desa sebagai badan hukum b. BUM Desa dapat dioperasionalisasikan kembali melalui : • Penyertaan modal baru; • Penataan organisasi; • Pembentukan usaha baru; • Tindakan lain sesuai dengan ketentuan Dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama ditunjuk penyelesai melalui Musyawarah Desa Penghentian kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa/BUM Desa bcrsama termasuk seluruh Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan dalam Sebab penghentian kegiatan usaha : a. Mengalami kerugian terus menerus b. Mencemarkan lingkungan c. Dinyatakan pailit; dan d. Sebab lain yang sah
  • 31. 1. Desa Pujonkidul mulai dirintis untuk menjadi destinasi wisata mulai Tahun 2012. 2. Jenis wisata yang ditawarkan seperti petik sayur, outbound, camping, hiking, menaiki kuda, off road, wisata air terjun, belajar membuat biogas, mengolah susu atau beternak, serta wisata kuliner di tengah sawah luas. 3. Hal ini menjadikan Desa Pujonkidul meraih penghargaan sebagai Desa wisata Agro Tingkat Nasional Tahun 2017. 4. Di Tahun 2017, pengunjung Desa Wisata ini tercatat hingga 241 ribu pengunjung, dan sebanyak 76 ribu pengunjung hingga di pertengahan Tahun 2018. 5. Desa wisata Pujonkidul dikelola langsung oleh masyarakat melalui BUM Desa Sumber Sejahtera Pujonkidul. 6. Wisata Pujonkidul juga telah menyerap 250 tenaga kerja di unit Wisata Café Sawah dengan upah @Rp. 1,3 juta/bulan (30% pekerja diantaranya berasal dari keluarga miskin) Pendapatan Asli Desa (per Juni 2018) BUM Desa Unit Wisata: Rp 650.000.000 CONTOH BUM DESA BERKEMBANG DESA PUJONKIDUL – KABUPATEN MALANG Hippam Agen 46 BNI (Keuangan) Café Sawah Pengolahan Sampah Terpadu Parkir dan Voucher Toko Desa Pertanian 7 (tujuh) Unit Usaha yang mendukung Pelayanan, Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa Wisata Pujonkidul 31
  • 32. 1. Modal Awal dari Dana Desa 180 Juta diinvestasikan untuk Internet Desa, menghasilkan keuntungan sebesar 80 Juta dan di belikan tanah seluas 1000 M2 untuk mendirikan tepat penggilingan padi yang dikelola oleh BUMDes Bersama Ciwet. 2. Kelompok Tani berada didalam naungan BUMDesa Maju Bersama; 3. Hasil Tani dipasarkan oleh BUMDesa Bersama Ciwet ke Mitra Usaha; 4. Tempat penggilingan padi yang dikelola oleh BUMDesa Bersama Ciwet berdiri di atas tanah milik BUMDesa Maju Bersama Kelompok Masyarakat BUMDesa Bersama Ciwet Mitra Usaha Pendampingan dan Pelatihan Kelompok Tani Suplai Pekerja Aset Tanah Jual Beras Omset Laba Kotor /tahun: Rp 150.000.000 Keuntungan bersih /tahun: Rp 30.000.000 CONTOH BUM DESA BERKEMBANG DESA MEKARMAYA – KABUPATEN KARAWANG 32
  • 33. THANK YOU Insert the Subtitle of Your Presentation

Editor's Notes

  1. https://unsplash.com/photos/IoCWq07GaG4
  2. https://unsplash.com/photos/IoCWq07GaG4