SINERGITAS UKM BUMDES NEW
Disampaikan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah
Materi :
1. PERBANDINGAN PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
2. OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021 DARI SISI PENGELUARAN
3. DATA UMKM DI JAWA TENGAH HASIL SENSUS EKONOMI BPS
4. PERMASALAHAN SEBAGAI DAMPAK PANDEMI
5. RATIO KEWIRAUSAHAAN
6. Keterhubungan usaha mikro kecil
Terhubung dg ekosistem digital
baru 13% (media sosial
Terintegrasi dan e-com)
7. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR KOPERASI
8. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR UMKM
9. KONDISI LAPANGAN KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH SELAMA PPKM DARURAT
10. UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
11. PP 7/2021 - KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOP & UMKM
12. PENGEMBANGAN KOMODITAS BERBASIS SENTRA/KLASTER
13. LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PENDEKATAN SENTRA/KLASTER
14. KONSEP FACTORY SHARING UNTUK BEBERAPA JENIS KLASTER
15. KOLABORASI PIHAK TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA
16. ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI
17. PILIHAN KOPERASI SEBAGAI ENTITAS USAHA
18. RELASI BUMDES DENGAN KOPERASI
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
SINERGITAS UKM BUMDES NEW
1. DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI JAWA TENGAH
SINERGITAS KOPERASI, UMKM, DENGAN BUMDES
DALAM MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN DESA
2. PERBANDINGAN PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
99%
57%
97%
20%
14%
Proporsi Unit Usaha
*Kontribusi PDB
Proporsi Kredit
Kontribusi Tenaga
Kerja
Kontribusi Ekspor
99%
44%
72%
39%
41%
Australi
a
99
%
56%
68%
29%
5%
Korea
Selatan
99
%
48%
88%
81%
38%
98%
39%
48%
51%
18%
Indonesia Singapura Malaysia
Thailand
99%
45%
86%
50%
29%
Jepan
g
98
%
53%
70%
66%
25%
Selandia
Baru
97
%
27%
30%
60%
20%
Swedi
a
99
%
61%
65%
40%
35%
Amerika
Serikat
99%
44%
47%
17%
32%
Sumber: Kementerian
PPN/ Bappenas, 2020
3
Proporsi Unit Usaha
*Kontribusi PDB
Proporsi Kredit
Kontribusi Tenaga
Kerja
Kontribusi Ekspor
*Kontribusi PDB
berdasarkan harga konstan.
3. OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021 DARI SISI PENGELUARAN
LAPANGAN USAHA
2019 2020p 2021p
I II III IV TOTAL I II IIIp IVp TOTALp TOTALp
KONSUMSI RUMAH TANGGA 4.79 5.16 4.18 4.36 4.62 3.46 -4.16 -0.62
KONSUMSI LNPRT 13.85 3.64 8.23 8.15 10.90 -1.88 -5.41 -1.63
KONSUMSI PEMERINTAH 4.57 6.28 7.75 0.10 3.98 1.92 -9.14 -1.06
PMTB 6.92 4.17 5.54 2.98 4.85 0.16 -12.85 -10.78
EKSPOR LUAR NEGERI 3.75 2.23 17.87 -0.62 4.92 4.25 -9.44 -17.69
IMPOR LUAR NEGERI 6.13 1.24 -19.14 -10.10 -9.33 -7.11 -33.28 -16.25
NET EKSPOR ANTARDAERAH 3.89 5.12 -39.41 -0.14 -11.75 -10.73 -41.64 -23.90
PDRB 5.13 5.52 5.64 5.34 5.41 2.61 -5.92 -3.93
KONSUMSI DIPRAKIRAKAN MENINGKAT DI
2021 SEJALAN PERBAIKAN PENDAPATAN
DAN EKSPEKTASI MASYARAKAT
PERBAIKAN KINERJA EKSPOR TURUT
MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI
JAWA TENGAH 2021
PEMULIHAN INVESTASI JAWA TENGAH
DIPERKIRAKAN BERLANJUT HINGGA 2021
Didukung oleh perbaikan sisi pendapatan yang
bersumber dari keberlanjutan stimulus fiskal
serta ditopang oleh kenaikan UMK 2021
Pemulihan konsumsi didukung optimisme
konsumen yang membaik dan ekspektasi
masyarakat membaik seiring optimisme
ketersediaan vaksin di 2021.
Investasi Jawa Tengah berpotensi meningkat seiring
membaiknya indeks ekspektasi kegiatan usaha
Daya saing investasi Jawa Tengah bersumber dari
Tenaga Kerja kompetitif dari Kawasan industri di
berbagai daerah
Perbaikan kinerja investasi turut ditopang oleh
berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur
yang sempat tertunda di Tahun 2020 lalu
Perbaikan perekonomian global diperkirakan
berlanjut ke negara tujuan ekspor Jawa Tengah
Perkiraan volume perdagangan dunia dan harga
komoditas global yang membaik mengindikasikan
prospek peningkatan permintaan global
Optimisme tersebut sejalan dengan karakteristik
komoditas ekspor Jawa Tengah
4. DATA UMKM DI JAWA TENGAH HASIL SENSUS EKONOMI BPS
Sumber : Hasil Susenas BPS Tahun 2016
3.358
USAHA BESAR
39.125
USAHA MENENGAH
354.884
USAHA KECIL
3.776.843
USAHA MIKRO
Jumlah Usaha di Jawa Tengah berdasar
Hasil SUSENAS BPS Tahun 2016 adalah
4.174.210 UNIT
5. PERMASALAHAN SEBAGAI DAMPAK PANDEMI
PERMASALAHAN PEMASARAN (49,84%)
KONSUMEN:
a. TURUNNYA DAYA BELI
b. MASYARAKAT MENAHAN DIRI UNTUK BERBELANJA
PRODUSEN:
a. TERHAMBATNYA PEMASARAN KONVENSIONAL
b. TERBATASNYA KESEMPATAN PROMOSI/PAMERAN OFFLINE
c. KEMAMPUAN PELAKU KRIYA BERADAPTASI (PENGGUNAAN TEKNOLOGI,
INOVASI PRODUK, PENGUASAAN BAHASA UNTUK NEGOSIASI).
d. PERMASALAHAN DISTRIBUSI (BAHAN BAKU DAN PENGIRIMAN PRODUK TERHAMBAT)
e. KAPASITAS, KUALITAS DAN KONTINUITAS -->
6. RATIO KEWIRAUSAHAAN
Rasio entrepreneur dalam negeri
3,1
% dari total populasi
penduduk, atau sekitar 8,06 juta
orang.
Padahal, untuk menjadi negara
maju, dibutuhkan lebih dari
14
% jumlah pelaku
entrepreneur dari total populasi
penduduknya.
Rasio entrepreneur Indonesia (
3
,
1
%
)juga masih di bawah negara tetangga, seperti
Singapura yang saat ini sudah mencapai angka 7%,dan Malaysia yang berada di level 5%
7. Keterhubungan usaha mikro kecil
Terhubung dg ekosistem digital
baru 13% (media sosial
Terintegrasi dan e-com)
11. KONDISI LAPANGAN KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH SELAMA PPKM DARURAT Data per 13 Juli 2021
SISTEM PENDATAAN
• Pengisian secara mandiri oleh Gerakan Koperasi dan UMKM
• Pengisian oleh PPKL, Konsultan, Pendamping Pasca Pelatihan
• Pengisian oleh Dinas Koperasi Prov/Kab/Kota
HASIL
WAKTU PELAKSANAAN
5 – 13 JULI 2021
METODE PENDATAAN
SECARA DARING
(GOOGLE FORM)
RESPONDEN
24 KOPERASI
69 UMKM
SE-JATENG
Produksi
15%
Pemasaran
55%
Pembiayaan
23%
Lain - lain
7%
No Permasalahan Jumlah %
1 Pemasaran 58 55,24 %
2 Pembiayaan 24 22,86 %
3 Produksi 16 15,24 %
4 Lain - lain 7 6,67 %
CATATAN :
• Terdapat KUMKM yang mengajukan permasalahan lebih dari satu
• Koperasi/UMKM yang mampu melakukan pemasaran secara digital pada
umumnya tidak menghadapi penurunan omzet akibat PPKM Darurat
• Loyalitas serta militansi anggota Koperasi mampu menjaga keberlangsungan
usaha Koperasi selama PPKM Darurat
• Beberapa kebijakan lokal (pemadaman lampu jalan, penyekatan jalan) turut
menyulitkan KUMKM dalam melakukan distribusi barang/penjualan
13. USULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BAGI KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH
KEMITRAAN DENGAN OPERATOR SELULER
UNTUK MENYEDIAKAN PAKET DATA
KHUSUS BAGI UMKM
PENYIAPAN KOPERASI DAN UMKM
DALAM PEMASARAN MELALUI MEDIA
SOSIAL
PENYIAPAN KOPERASI DAN UMKM
DALAM MENGGUNAKAN TOKO DIGITAL
BAGI UMKM FASHION DAN PRODUK SIAP
SAJI
KEMITRAAN DENGAN JASA EKSPEDISI
DALAM PEMASARAN UMKM FASHION
DAN PRODUK SIAP SAJI
KEMITRAAN DENGAN GO-FOOD & GRAB-
FOOD UNTUK MEMPERLUAS PEMASARAN
BAGI UMKM KULINER
MENDORONG PENINGKATAN PERAN
KOPERASI DAN UMKM DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
MENGUPDATE BASIS DATA CALON
PENERIMA PROGRAM BPUM UNTUK
MEMPERLUAS SASARAN UMKM
PENERIMA DI JAWA TENGAH
MEMPERCEPAT PROGRAM VAKSINASI
BAGI KOPERASI DAN UMKM DI JAWA
TENGAH
14. 9 KEMUDAHAN BAGI UMK
Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberi kemudahan berusaha,
pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Pemerintah pusat &daerah bisa
memberi insentif &kemudahan
berusaha bagi usaha menengah
&besar yang bermitra dengan
UMK
Kemudahan Pembiayaan &
Insentif Fiskal
• Penyederhanaan administrasi
perpajakan
• Pengajuan izin usaha tanpa biaya
• Insentif pajak penghasilan
• Insentif kepabeanan bagi UMK
ekspor
Pemerintah
Prioritaskan
Penggunaan DAK bagi
pengembangan UMK
Bantuan dan
Perlindungan
hukum Produk UMK
diprioritaskan dalam
pengadaan jasa
pemerintah
• Minimal 40% untuk
produk UMK
Kemitraan UMK
Rest area, stasiun &terminal
(angkutan, pelabuhan,
bandara) untuk promosi
&penjualan produk UMK
dengan pola kemitraan
Kemudahan untuk
Koperasi
• Pembentukan koperasi
primer minimal 9 orang
• Rapat anggota tahunan
bisa diwakilkan
• Koperasi bisa usaha
syariah
Pengelolaan terpadu UMK
• Sinergi pemerintah pusat,
daerah & stakeholder
• Pendampingan berupa
dukungan manajemen, SDM,
anggaran &sarana-prasarana
• Pemberian fasilitas: lokasi,
sertifikasi, promosi, pemasaran
Izin Tunggal bagi UMK
• Pemberian nomor induk
berusaha (NIB) melalui
Perizinan Berusaha secara
elektronik
• NIB berlaku untuk semua
kegiatan usaha: izin usaha, izin
edar, standar nasional
Indonesia (SNI) &sertifikasi
produk halal
UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
15. 10 Bab 16 Bagian 143 Pasal
KOPERASI
4 Bab 11 Bagian 59 Pasal
Bab III :
1. Kemudahan usaha mikro dan usaha kecil.
2. Pelaksanaan pelindungan usaha mikro dan usaha kecil.
3. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
4. Kegiatan pengembangan usaha.
5. Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Bab IV :
1. Pengadaan insentif kemitraan.
2. Pola kemitraan secara umum dan spesifik.
3. Perjanjian kemitraan.
4. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
kemitraan.
5. Pelaksanaan pengawasan kemitraan.
6. Tata cara pengenaan sanksi administratif.
Bab II :
1. Kemudahan penyelenggaraan koperasi.
2. Pelaksanaan usaha bagi koperasi dan koperasi sektor syariah.
3. Pelaksanaan pelindungan terhadap koperasi.
4. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
5. Kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu.
Bab IV :
1. Pengadaan insentif kemitraan.
2. Pola kemitraan secara umum dan spesifik.
3. Perjanjian kemitraan.
4. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
kemitraan.
5. Pelaksanaan pengawasan kemitraan.
6. Tata cara pengenaan sanksi administratif.
PP 7/2021 - KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOP & UMKM
TERDIRI ATAS
UMKM
6 Bab 11 Bagian 105 Pasal
16. DISNAKERTRANS
• PENYIAPAN SDM MELALUI BLK
DINAS PENDIDIKAN
• KEMITRAAN SMK – UKM
• PENGEMBANGAN KURIKULUM
KOORDINASI STAKEHOLDER
DINAS KOPERASI UKM
• SERTIFIKASI PRODUK
• SARPRAS PRODUKSI
• PEMETAAN PASAR POTENSIAL
DISTANBUM
• GOOD AGRICULTURAL PRACTICE
• PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
• REVITALISASI LAHAN
BIRO PEREKONOMIAN
PU BINA MARGA
• INFRASTRUKTURI DASAR
K O M O D I T A S
ASOSIASI
USAHA
DISPERINDAG
• LINK & MATCH INVESTOR
• FAS. PERIJINAN
DPMPTSP
• KELEMBAGAAN
• MANAJEMEN USAHA
• SUMBER DAYA MANUSIA
AKADEMISI
KOPI GULA SEMUT FASHION BATIK
KONSULTAN
PENDAMPING
FURNITURE BERAS
BUMN/SWASTA
OFFTAKER
DINAS LHK
• PENGELOLAAN LIMBAH
• PENGOLAHAN HUTAN SOSIAL
PERBANKAN
1. PENGEMBANGAN KOMODITAS BERBASIS SENTRA/KLASTER
17. LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PENDEKATAN SENTRA/KLASTER
PERENCANAAN KOORDINASI IMPLEMENTASI EVALUASI
Need
Assesment
Validasi Need
Assesment
FGD
Penyusunan
Rencana Aksi
Sosialisasi
Koordinasi
Sinkronisas
i
STAKEHOL
DER
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten Pelaku
Usaha
Factory Sharing
Penyediaan Bahan Baku
Bersama
Pendampingan Produksi
Pendampingan Design
Optimalisasi
Teknologi Produksi
Pemasaran Produk
Evaluasi
Berkala
Insidentil
Penyusun
an
Laporan
18. • GOOD MANUFACTURING
PROCESS
• PENYEDIAAN BAHAN BAKU
• OPTIMALISASI TEKNOLOGI
• DISTRIBUTION CENTRE
• ZERO WASTE
• GREEN PRODUCTION
PRODUKSI
• BUMN/BUMD
• Perusahaan
• Perguruan
Tinggi
• PLUT
• PENDAMPING
• KREDIT KOMERSIAL
• TATACARA PERPAJAKAN
• PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
• SERTIFIKASI HAT
PEMBIAYAAN
• PERBANKAN
• KOPERASI
• FINTECH
• K / L
• PERIZINAN
• SERTIFIKASI
• STANDARISASI
• MANAJEMEN
• BADAN HUKUM
KELEMBAGAAN
• DPMPTSP
• KONSULTAN
• NOTARIS
• K / L
• MANAGERIAL
• VOKASIONAL
• KOMPETENSI
SDM
• RKB / PLUT
• BALATKOP
• HETERO
SPACE
• PT
• PROMOSI
• PAMERAN
• MARKET INTELLIGENCE
• BRANDING
• PACKAGING
PEMASARAN
• RKB / PLUT
• KONSULTAN
DESAIN
• PRAKTISI IT
• Perguruan
Tinggi
UKM UKM
UKM
UKM
UKM
KOPERASI
FACTORY SHARING
KONSEP FACTORY SHARING UNTUK BEBERAPA JENIS KLASTER
19. Petani Anggota
Pemerintah
Target :
Lahan : 800 Ha -> 2.000 Ha
Anggota : 500 petani -> 1.000 petani
Syarat menjadi anggota Koperasi:
1. Komitmen menjadi anggota aktif
2. Mengikuti proses budi daya
- Pengaturan jadwal tanam
- Penyediaan bibit, saprodi & modal kerja
- Tracking produksi & Pemanenan
Menjual GKP dengan harga khusus
Koperasi
Citra Kinaraya
Pabrik
Pendampingan aspek
kelembagaan dan usaha
Lembaga Investor
PT. SPJT
- Membangun Pabrik
- Menyiapkan Perijinan
- Bertindak sebagai operator
Rice Mill Plan
ON FARM OFF FARM
1. Total GKP yang dikirimkan sebagian
dibayar tunai.
2. Sebagian sisanya dikonversi untuk
kepemilikan (pembelian RMU)
3. Dalam jangka waktu 5 Tahun RMU
100% akan dimiliki Koperasi
4. Setelah serah terima kepemilikan,
KSO masih tetap berlangsung
Pasar Beras Dalam
Dan Luar Negeri
Pengolahan Lahan,
Pemanenan,
Kirim GKP,
Penggilingan s/d pecah kulit.
Pecah Kulit s/d pengemasan,
Distribusi,
Penjualan.
KORPORASI PETANI MODEL KOPERASI PADA KOPERASI PRODUSEN CITRA KINARAYA DEMAK
20. KONSEP RUMAH PRODUKSI BERSAMA INDUSTRI FURNITURE SRAGEN
INDIRECT SELLING
MITRA KERJA
SUPPORT SYSTEM
KOLABORASI
PENDAMPINGAN
REGULASI
DUKUNGAN
SARPRAS
21. KOLABORASI PIHAK TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA
• Pembinaan terhadap
anggota/pengrajin
• Penyediaan bahan baku
• Penyediaan layanan
pembiayaan bagi
pengrajin
• Fasilitasi penjualan
bersama secara
langsung kepada pasar
lokal
• Fasilitasi kerjasama
pengrajin dengan
pengusaha
• Fasilitasi kerjasama
pengusaha dengan
pengrajin
• Pendampingan produksi
• Penyediaan informasi
tren dan selera pasar
• Pengembangan jejaring
dengan Usaha Besar,
baik Dalam dan Luar
Negeri
• Penyusunan SOP
• Pembinaan terhadap
Koperasi/ Pengrajin
• Dukungan Regulasi
• Dukungan Sarana
Prasarana Produksi
• Pendampingan
• Standarisasi dan
Sertifikasi Produk
• Kemitraan BUMN/
BUMD
• Penyediaan layanan
sesuai dengan
kebutuhan
• Standarisasi Produk
• Implementasi Good
Manufacturing Practice
• Penyimpanan Bahan
Baku
• Penyediaan Peralatan
dan Sarana produksi
KOLABORATIF INOVATIF KREATIF SUSTAINIBILITAS
KOPERASI ASMINDO PEMERINTAH
RUMAH PRODUKSI
BERSAMA
22. ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI (JENIS USAHA) DALAM FACTORY SHARING
TERINTEGRASI INDUSTRI BATIK / FESYEN LASEM
Perantara
Industri Input
Batik
Industri Jasa Desain
Industri Jasa
Pendidikan – Riset -
Pelatihan
Industri Batik
Industri Jasa
Konveksi
Industri
Fesyen
Konsumen
Konsumen
PEMERINTAH, INISIATOR, LEMBAGA PENDUKUNG
ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI
23. PILIHAN KOPERASI SEBAGAI ENTITAS USAHA
ASPEK KELEMBAGAAN :
1. Diatur dengan UU dan Peraturan pelaksanaannya
2. Kemudahan pendirian Badan Hukum
3. Perangkat Organisasi sederhana (RAT, Pengurus, Pengawas)
4. Prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota
5. Pengelolaan mengutamakan kepentingan anggota
6. Anggota koperasi berperan sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa Usaha
7. Keanggotaan bersifat sukarela
ASPEK KEUANGAN & USAHA :
1. Pengaturan Manajemen operasional secara Intern
2. Pengelolaan keuangan sederhana
3. Cakupan usaha sangat luas sesuai dengan kebutuhan anggota
4. Banyak insentif Pemerintah dalam melakukan usaha basis Koperasi
29. BOOKs GALLERY
TOKO BUKU ONLINE LENGKAP BERKUALITAS https://www.tokopedia.com/booksgalery
• Bagi yang membutuhkan buku-buku terkait pengembangan desa, BOOKs GALLERY menyediakan :
• BUKU MANAJEMEN KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-manajemen-kemitraan-
multistakeholder
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN USAHA KECIL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas-manajemen-usaha-kecil
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
berkualitas-manajemen-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas-
manajemen-badan-usaha-milik-desa
• BUKU MANAJEMEN PELATIHAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA – FC : https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
manajemen-pelatihan-pengurangan-risiko-bencana-fc
• BUKU MEMBANGUN PARIWISATA DARI DESA DESA WISATA WARISAN BUDAYA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
membangun-pariwisata-dari-desa-desa-wisata-warisan-budaya
• BUKU MEDIA MASA DAN PARIWISATA PERDESAAN https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-media-masa-dan-pariwisata-
perdesaan
• BUKU STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA EDUKASI DI KOTA YOGYAKARTA – ORI
https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-strategi-pengembangan-pariwisata-edukasi-di-kota-yogyakarta-ori
• BUKU LITERASI PARIWISATA DARI LOKAL HINGGA GLOBAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-literasi-pariwisata-dari-
lokal-hingga-global
• BUKU AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA – ORIGINAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
agrowisata-sebagai-pariwisata-alternatif-indonesia-original
• Dan masih banyak buku-buku lainnya. Dapatkan semua buku-buku di: https://www.tokopedia.com/booksgalery
29