Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak 2015 hingga 2022, total dana desa yang dialokasikan mencapai Rp 468 triliun atau meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengkoordinasikan penyaluran dan penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyar

1. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk 1
Jakarta, 30 Maret 2023
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Monitoring Nasional Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023
disampaikan dalam
Workshop Nasional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa
Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana

2. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Arahan Presiden dan Perkembangan Dana Desa
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
“Dalam sejarah negara ini berdiri, desa diberi anggaran
sampai Rp.468 Triliun itu belum pernah. Oleh sebab itu,
hati-hati dalam mengelola/memanage duit yang sangat
besar sekali ini”
Pesan Presiden RI dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional Asosiasi
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tahun 2022,
Istora Senayan, Provinsi DKI Jakarta, 29 Maret 2022
20,76
46,98
60 60
70
71,19 72
68
17,17
46,67
59,76 59,86
69,81 71,10 71,85
67,91
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pagu Dana Desa Realisasi
 Total Dana Desa dari tahun 2015 – 2022 sebesar Rp. 468 Triliun
 Dana Desa tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 20,76 Triliun dan tahun 2022
Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 68 Triliun atau meningkat lebih dari 3,3 kali
lipat dibandingkan tahun 2015
 Rata-rata Dana Desa per Desa meningkat 3,2 kali lipat dari Rp. 280,27 juta per
desa tahun 2015 menjadi Rp. 907,15 juta per desa di tahun 2022

3. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
MANDAT UU 6/2014
KOORDINASI
KONSOLIDASI
Pendapatan Desa diatur dalam UU 6/2014
tentang Desa, salah satunya dari alokasi
APBN (Dana Desa), sebagai bentuk
komitmen negara dalam mengefektifkan
program yang berbasis Desa secara merata
dan berkeadilan
Pengelolaan Dana yang cukup besar
memerlukan pengawasan kolaboratif
terhadap pengelolaan keuangan,
pembangunan, dan aset desa sehingga
pemanfaatan dapat sesuai kebutuhan
desa
Pandemi Covid menjadi momentum untuk
mengintegrasikan, mengkonsolidasikan
program penanggulangan kemiskinan
dengan program peningkatan ekonomi
desa.
Target Penggunaan Dana Desa 2023 Sebesar 70 T disinkronisasikan dengan Prioritas Nasional,
utamanya untuk:
Program perlinsos dan kemiskinan
ekstrem BLT Desa maksimal 25%
Dukungan program sektor
prioritas di desa (Stunting, BUM Desa, dlsb)
Mendukung ketahanan
pangan dan hewani 20%
Dana Operasional Pemerintah
Desa maksimal 3%
Meningkatkan
kualitas hidup
manusia
Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat Desa
Mengurangi
kemiskinan di
Desa

4. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7 Sumber Keuangan Desa
adalah Dana yang bersumber dari APBN yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD
kabupaten/kota. pemberdayaan masyarakat
Dana Desa
PERENCANAAN PENGANGGARAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN
PELAPORAN
PERTANGGUNG
JAWABAN
Siklus Pengelolaan
Keuangan Desa
PENGAWASAN
Peningkatan Kualitas
Belanja Desa
Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan
kemasyarakatan, kemampuan
lembaga kemasyarakatan di desa
dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan
sesuai dengan kebutuhan dan
potensinya

5. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Sinergitas Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenko PMK
Malaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, dan
pengendalian kebijakan Penyaluran dan
Penggunaan Dana Desa
Kemendagri
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan
Keuangan Desa berdasar Permendagri 20/2018
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Kemenkeu
Pembinaan Pengelolaan DD dan Penetapan
Rincian DD yang berasal dari APBN
Kemendesa PDTT
Fokus Kebijakan Prioritas Penggunaan DD melalui
Permendesa PDTT setiap tahun
BPKP
Mengawal Pemerintah Desa untuk
melaksanakan Siklus Pengelolaan Keuangan
Desa secara Akuntabel
 Data dan informasi yang tepat, cepat dan akurat sangat diperlukan
dalam proses koordinasi, pengambilan keputusan atau penyusunan
rekomendasi kebijakan.
 Kebijakan Pemerintah harus selalu didasari oleh data yang valid
dan presisi serta berbasis fakta. Perbedaan data lintas
kementerian/lembaga bisa menghasilkan kebijakan yang tidak tepat.
 Diperlukan kesamaan pemahaman hingga tingkat Desa "pentingnya
membangun desa berbasis data“ dan penguatan kapasitas SDM
pengelola dan pengguna data.
 Diperlukan sistem/mekanisme berjenjang pelaporan penggunaan
APBDes termasuk dana desa agar koordinasi program kegiatan dan
pembinaan dapat lebih efektif
 Perlunya Satu Data Desa, untuk:
1. Mengetahui capaian target RPJMN 2020-2024.
2. Mengetahui profil dan potensi Desa dan program sampai ke Desa.
3. Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
4. Inventarisasi aset desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,
5. Integrasi spasial pembangunan wilayah
Sinergitas Data Desa Untuk Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

6. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Dasbor Desa Media Monitoring Penyaluran Dan
Penggunaan Dana Desa Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Dasbor Desa sebagai media/platform bersama untuk
menyediakan dukungan data dan informasi tentang penyaluran
dan penggunaan dana Desa yang sangat dibutuhkan oleh
berbagai K/L terkait dengan pembangunan desa untuk dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sumber data:
• OM-SPAN Kementerian Keuangan,
• SISKEUDES Kementerian DalamNegeri, BPKP
• MonevDD,KemendesaPDTT.
MoU dan PKS ditandatangani oleh Kemenko PMK, BPKP,TNP2K,
KemenKeu, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT.

7. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
Evaluasi dan Langkah Strategis Pelaksanaan
Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 Keterlambatan penyusunan APBDes dikarenakan informasi Pagu
Dana Desa yang di dapatkan baru pada akhir tahun
 Permasalahan internal Penyelenggaraan pemerintahan Desa (Efek
Politik di tingkat Desa);
 Penyaluran Dana Desa Reguler dan BLT Desa tidak bisa simultan
(menunggu salah satu dicairkan)
 Kehati-hatian pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi Desa yang
sedang terjadi permasalahan hukum.
 Pengajuan BLT DD di beberapa Desa masih menunggu proses
penyesuaian Peraturan Kepala Desa terkait perubahan data Keluarga
Penerima Manfaat (terjadi tumpang tindih dengan penerima
Bantuan Sosial dari Kemensos).
 Beberapa desa sudah mengajukan dokumen pengajuan Salur DD
(Proses Verifikasi di tingkat Kabupaten) akan tetapi terkendala
keterbatasan SDM pengampu.
 Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan K/L di pusat
setiap bulan
 Pemantauan pelaksanaan kebijakan dana desa di lapangan Bersama
dengan Pemprov, Kab, dan Desa dalam inventarisasi masalah di
lapangan dan mendorong penyerapan DD
 Mendorong Pemda Prov, Kab/Kota membentuk Tim BinWas
(Pembinaan dan Pengawasan) penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 Dukungan Pemerintah Daerah dan Koordinasi Lintas OPD untuk
memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan
dana desa dalam percepatan target RPJMN 2020-2024.
 Mendorong Kepatuhan Pemda melaksanakan Permendagri no. 20
tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa  Laporan
Konsolidasi Pelaksanaan APBDes paling lambat minggu ke-2 Agustus
Evaluasi Langkah Strategis

8. Kemenkopmk.go.id
@kemenko_pmk kemenkopmk
kemenkopmkri @kemenkopmk
T E R I M A K A S I H