SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
Download to read offline
Kebutuhan Reformasi Birokrasi
Instansi
Tim Fasilitator RLA
Kebutuhan Rencana Aksi RB Instansi
Organisasi
Tata laksana
Peraturan per-UU-an
SDM Aparatur
Pengawasan
Akuntabilitas
Pelayanan publik
Mentalitas aparatur
Permasalahan
RB Instansi
Identifikasi
Tetapkan Prioritasi
Area Perubahan
R
E
N
C
A
N
A
A
K
S
I
R
B
I
N
S
T
A
N
S
I
Kerangka Pikir Aksi RB Instansional
Untuk apa instansi kita ada?
Apa kontribusi instansi bagi pembangunan?
Apakah kontribusi instansi sudah sesuai harapan?
Area mana yang masih perlu diperkuat? Apa yang menjadi problem?
Apa yang sudah
dilakukan?
Apa yang perlu
ditingkatkan?
Cek program RB
di instansi
Tetapkan
prioritas aktivitas
Susun rencana aktivitas
yang dapat mendorong
RB instansi
*
Kerangka Pikir Aksi RB Instansional
Identifikasi/evaluasi hasil
penilaian RB instansi
Tentukan area yang masih
bermasalah sebagai prioritas untuk
Aksi RB Instansional
Identifikasi/diagnosis kondisi
organisasi terkait area yang masih
bermasalah  temukan sebabnya
Susun Rencana Aksi RB Instansional
untuk memecahkan masalah
Di area mana yang
nilainya masih
rendah?
Apakah area
tersebut berkaitan
dengan tema?
Alur Aksi RB Instansional
Penyusunan
Rancangan Aksi RB
Instansional
Seminar Rancangan
Aksi RB Instansional
Implementasi
RB Instansional
Penyusunan
pelaporan
pelaksanaan
aksi RB
Instansional
Seminar
(Evaluasi)
Pelaksanaan Aksi
RB Instansional
Pemetaan kebutuhan
RB Instansi : area
perubahan
❶
❷
❸
❹
❺
❻
Komponen Aksi RB Instansional
Latar Belakang: kondisi
saat ini dan kondisi yang
diharapkan
Tujuan dan
Manfaat Aksi RB
Instansional
Ruang Lingkup dan
Target Aksi RB
Instansi
Pelaksanaan dan Capaian Aksi RB
Instansional: Pelaksanaan Aktivitas;
Dinamika Menggalang Dukungan
Stakeholders; Capaian Aksi; Kendala dan
Strategi Mengatasi
Rencana Pemantauan
dan Evaluasi
Simpulan dan Tindak
Lanjut
CARA MENGIDENTIFIKASI
PERMASALAHAN RB TINGKAT
INSTANSIONAL SESUAI TEMA
SESI 1
Struktur Masalah – Contoh
• Jika seorang pemimpin hanya
mengambil keputusan
berdasarkan events/symptoms
(misal menasihati/memarahi
pegawai/menjatuhkan hukuman
disiplin), maka permasalahan
serupa akan cenderung terulang di
masa depan atau dapat
memperburuk situasi organisasi
karena pegawai mengalami
kelelahan fisik dan mental
(burnout).
• Jika pemimpin mengidentifikasi
masalah lebih jauh, maka dapat
dipikirkan alternatif-alternatif
solusi lainnya, misal:
– Penerapan flexible office hours
– Penyediaan transportasi, perumahan,
dan/atau pendidikan anak
– Pengurangan fasilitas kantor (AC, lampu)
setelah jam kerja
• Events: Banyak pegawai seringkali
terlambat masuk kantor
• Trends:
• Pegawai yang sering terlambat
justru pegawai yang cenderung
bekerja hingga larut malam
• Sebagian lainnya adalah pegawai
yang memiliki anak usia TK s.d. SD
• Structure:
• Banyak pimpinan yang senang
memberikan tugas pada sore hari
(pagi-siang lowong)
• Tidak ada fasilitas perumahan,
pendidikan anak, atau
transportasi bagi pegawai
• Mental model:
• Asumsi: pimpinan tidak pernah
salah
Model-model diagnosis masalah
organisasi
• Force field analysis
• Leavitt’s model
• Likert system analysis
• Open systems theory
• Weisbord’s six-box model
• Congruence model for organisation analysis
• McKinsey’s 7Ss framework
• Tichy’s Technical Political Cultural (TPC) framework
• High-performance programming
• Diagnosing individual and group behaviour
• Burke-Litwin model of organisational performance & change
• Falletta’s organisational intelligence model
• Dll.
Contoh Teknik Identifikasi Masalah:
Force Field Analysis• Force Field analysis dilakukan dengan
mengidentifikasi faktor-faktor
pendorong (driving forces) dan faktor-
faktor penghambat (restraining forces)
dari suatu ide perubahan.
• Langkah melakukan Force Field
Analysis:
– Tentukan titik kritis/ide perubahan
– Identifikasi driving forces dan restraining
forces
– Berikan bobot untuk setiap driving force
dan setiap restraining force berdasarkan
kekuatan masing-masing (gunakan skala
1-4 untuk driving forces dan -4 s.d. -1
untuk restraining forces)
– Jumlahkan setiap driving forces. Lakukan
hal serupa untuk restraining forces.
Bandingkan.
– Jika hasil akhirnya bernilai positif (+),
maka ide perubahan dapat terus
dilanjutkan. Jika negatif (-), maka
sebaiknya atasi terlebih dulu restraining
forces yang ada
Contoh Teknik Identifikasi Masalah:
Burke-Litwin Model
• Model ini dibangun dengan
asumsi perubahan
organisasi hanya dapat
dilakukan jika ke-12 faktor
dalam model ini terbangun
sinergis
• Artinya, identifikasi
masalah perlu dilakukan
terhadap 12 faktor ini.
CARA MENETAPKAN AREA
PERUBAHAN
SESI 2
8 Area Perubahan RB
Kerangka Pikir Program RB
Sasaran Reformasi Birokrasi
Sasaran 1: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif
2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan
sinergis
3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara
sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja
4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme
dalam pengadaan barang dan jasa
Arah Kebijakan
Sasaran Reformasi Birokrasi
Sasaran 2: Birokrasi yang Efektif dan Efisien
1. Penguatan agenda reformasi birokrasi nasional dan peningkatan
kualitas implementasinya
2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat
fungsi, dan sinergis
3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan
berbasis e-government
4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis
merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat
5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk
mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan
transformatif
8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi
9. Penerpaan manajemen kearsipan yang andal, komprehensif, dan
terpadu
Arah Kebijakan
Sasaran Reformasi Birokrasi
Sasaran 3: Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik
Berkualitas
A. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan:
1) Implementasi UU Pelayanan Publik
2) Pemanfaatan ICT
3) Integritas dan kualitas SDM pelayanan
4) Budaya pelayanan
5) Quick wins
B. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik:
1) Penguatan monev kinerja
2) Efektivitas pengawasan
3) Sistem pengaduan
4) Penerapan reward and punishment
Arah Kebijakan
Menetapkan Prioritasi Area
Perubahan
Lihat kembali Kerangka Pikir
Aksi RB Instansional…!
Tugas
• Dalam kelompok, lakukan identifikasi dan
pendefinisian masalah, termasuk prioritas area
perubahan untuk Aksi RB Instansional. Saudara
dapat menggunakan matriks berikut sebagai alat
bantu:
Masalah U S G Kaitan
dengan Aksi
RB Nasional
Kaitan dengan
Arah Kebijakan
RB Instansi
Feasibilitas
Sumber
Daya
Total Nilai
Kolom (2) s.d. (6) diisi dengan skor 1 s.d. 5. Semakin tinggi kaitannya dengan
dimensi tersebut, makin besar nilai yang diberikan. Masalah yang memiliki Total
Nilai terbesar menjadi masalah yang diprioritaskan
MENYUSUN RENCANA AKSI RB
INSTANSIONAL SESUAI TEMA
SESI 3
Rencana Aksi RB Instansional
Action planning merupakan proses memfokuskan ide-ide perubahan
melalui penetapan langkah kerja dan distribusi sumber daya yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan perubahan, menghasilkan
Rencana Aksi
Rencana Aksi RB Instansional adalah
dokumen yang menggambarkan
tentang rencana perubahan yang akan
dilaksanakan oleh tim instansi dalam
rangka melakukan perbaikan kinerja
birokrasi
Rencana Aksi RB Instansional
selayaknya merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Roadmap
Reformasi Birokrasi Instansi:
Konkretisasi dari tujuan reformasi
birokrasi instansi
Langkah-langkah Penyusunan
Rencana Aksi RB Instansional
Menyusun Logika Perubahan
Menginterogasi Asumsi Logika Perubahan (Risk
Analysis)
Menyusun Kerangka Pemantauan dan Evaluasi
Rencana Aksi
Menyusun Dokumen Rencana Aksi RB Instansional
Logika Perubahan
• Logika Perubahan (program logic) pada
dasarnya merupakan diagram yang
menggambarkan kerangka pikir sebuah
rencana perubahan melalui pemetaan
hubungan antartingkat perubahan yang
diharapkan terjadi
• Dalam Logika Perubahan, perjalanan
(pathways) menuju perubahan dipetakan
melalui berbagai kemungkinan
• Logika perubahan yang baik adalah yang
dapat memetakan seluruh kemungkinan
pathways to change tanpa adanya
lompatan logika (leap of faith)
Ilustrasi Logika Perubahan
Aktivitas
prasyarat
Aktivitas kunci
Output
Dampak antara
Dampak akhir
proyek bagi
Organisasi
Dampak
strategis
nasional
AP 1 AP 2 AP 3
AK 1 AK 2 AK 3
Output 1 Output 2 Output 3 Output 4
DA 1 DA 2
DAP 1
DSO
Contoh Logika Perubahan
Aktivitas
prasyarat
Aktivitas kunci
Output
Dampak antara
Dampak akhir
proyek
Dampak
strategis
organisasi
Instansi bersih dan akuntabel
Membangun Sistem
Pengendalian Gratifikasi
Kajian jenis dan bentuk
gratifikasi di instansi
Manajemen hubungan
dengan stakeholders utama
UPG terbentuk
Edaran pimpinan
tentang gratifikasi
Pegawai melaporkan
gratifikasi
Potensi korupsi akibat
gratifikasi menurun
Diskusi: Logika Perubahan
Aktivitas
prasyarat
Aktivitas kunci
Output
Dampak antara
Dampak akhir
proyek
Dampak
strategis
organisasi
Sistem merit dalam manajemen SDM
organisasi diterapkan dengan kokoh
Asumsi dan Interogasi Asumsi
• Di balik setiap rencana perubahan, ada asumsi-asumsi yang
melatarbelakangi.
• Identifikasi asumsi-asumsi tersebut, lalu susun rangkaian
pertanyaan untuk mengujinya, karena terkadang asumsi
yang dibangun ternyata invalid padahal sifatnya mendasar
bagi keberhasilan aksi perubahan.
• Interogasi asumsi pada dasarnya merupakan bentuk
analisis risiko keberhasilan/kegagalan aksi yang
direncanakan.
Asumsi kunci Bukti yang
dimiliki untuk
mendukung
asumsi
Kemungkinan
asumsi salah
Dampak asumsi
pada tujuan
Perlu tinjau
kembali?
R S T R S T Bagaimana?
Asumsi dan Interogasi Asumsi
• Susunlah sebuah logika perubahan untuk rencana aksi RB
instansional di kelompok Saudara, lalu dengan
menggunakan tabel di bawah, identifikasi dan interogasilah
asumsi-asumsi yang melatarbelakangi logika perubahan
tersebut.
Asumsi kunci Bukti yang dimiliki
untuk mendukung
asumsi
Kemungkinan
asumsi salah
Dampak asumsi
pada tujuan
Perlu tinjau
kembali?
R S T R S T Bagaimana?
Kerangka Pemantauan dan Evaluasi
Perjelas kembali logika perubahan
Susun rencana evaluasi
Susun rencana pemantauan
Susun rencana pelaporan dan pembelajaran
Rencana Evaluasi (2)
Tentukan:
Bagaimana akan menilai
ketercapaian dari key
evaluation questions yang
diajukan (misal: menyusun
indikator, menggunakan rubric
evaluation, atau kombinasi
keduanya)
Siapa yang
dapat
mengevaluasi
Kapan evaluasi akan
dilakukan (dalam Aksi RB
Instansional, sebaiknya
dilakukan satu kali
sebelum dilaporkan
dalam Seminar Hasil RB
Instansional)
1 2 3
Rencana Pemantauan
• Rencana Pemantuan adalah dokumen yang berguna
memandu dalam pengendalian implementasi Aksi RB
Instansional
• Rencana Pemantauan disusun dengan menentukan
pertanyaan kunci pemantauan (key monitoring questions),
yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diturunkan dari setiap
key evaluation questions berdasarkan Logika Perubahan
yang telah disusun
• Seperti halnya key evaluation questions, key monitoring
questions juga disusun sederhana agar tidak memberikan
beban yang berlebihan dalam pelaksanannya
Contoh Key Evaluation Questions
dan Key Monitoring Questions
• Contoh key evaluation
question:
– Seberapa efektif aksi
“Pembangunan Sistem
Pengendalian Gratifikasi”
dalam menurunkan potensi
korupsi di instansi?
• Contoh key monitoring
questions:
– Apakah UPG telah terbentuk?
– Apakah Edaran Pimpinan
terkait gratifikasi telah terbit?
– Apakah pegawai lebih aktif
melaporkan gratifikasi?
– Apakah pegawai lebih waspada
terhadap gratifikasi?
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Aktivitas
prasyarat
Aktivitas kunci
Output
Dampak antara
Dampak akhir
proyek
Dampak
strategis
organisasi
Instansi bersih dan akuntabel
Membangun Sistem
Pengendalian Gratifikasi
Kajian jenis dan bentuk
gratifikasi di instansi
Manajemen hubungan
dengan stakeholders utama
UPG terbentuk
Edaran pimpinan
tentang gratifikasi
Pegawai melaporkan
gratifikasi
Potensi korupsi akibat
gratifikasi menurun
Komponen Rencana Aksi RB
Instansional
• Judul Aksi RB Instansional
– Judul sebaiknya mencerminkan area perubahan, ruang lingkup, dan isi
aksi perubahan yang akan dilakukan
• Pendahuluan
– Menjelaskan isu atau situasi problematik dan inti permasalahan
(diperoleh dari hasil diagnosis masalah dan kebutuhan RB) dan kaitannya
dengan RB instansi dan RB Nasional
• Kerangka Perubahan
– Menjelaskan Logika Perubahan, ruang lingkup Aksi Perubahan, Analisis
Stakeholders, Analisis Risiko
• Detail Aksi
– Memuat Tahapan Pelaksanaan; Pembagian Kerja; Rencana Pemantauan,
dan Rencana Evaluasi
• Penutup

More Related Content

What's hot

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)Rusman R. Manik
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Dadang Solihin
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Kurniawan Saputra
 
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan ivPaparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan ivErwan Wahyu Hidayat
 
rancangan akper.pptx
rancangan akper.pptxrancangan akper.pptx
rancangan akper.pptxSyahrirChalir
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxbertobodje
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1temanna #LABEDDU
 
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...Tri Widodo W. UTOMO
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfstevianisari
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okihoyin rizmu
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikfswardhana134680
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Dadang Solihin
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDadang Solihin
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamhoyin rizmu
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahDadang Solihin
 
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Johan
 

What's hot (20)

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
Paradigma Baru Sistem Perencanaan Pembangunan
 
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
Panel 1.1 - Presentasi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi (Eryanto Nu...
 
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan ivPaparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
Paparan seminar rpp diklatpim iii angkatan iv
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
rancangan akper.pptx
rancangan akper.pptxrancangan akper.pptx
rancangan akper.pptx
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
 
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...Peningkatan Kompetensi SDM   Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Dalam Rangka Pembangunan Sistem Adminis...
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 
Seminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publikSeminar isu isu pelayanan publik
Seminar isu isu pelayanan publik
 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasi...
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan DaerahOptimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah
 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMNDokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyelarasan RPJMD-RPJMN
 
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alamMerancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
Merancang aksi perubahan pkp kota pagar alam
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahReview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
Faktor faktor yang Memengaruhi Disiplin Kerja dan Dampaknya Terhadap Kinerja ...
 

Similar to Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalMassaputro Delly TP
 
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaReformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaBazari Azhar Azizi
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
 
COACHING RB dan agen perubahan (1).pdf
COACHING RB dan agen perubahan (1).pdfCOACHING RB dan agen perubahan (1).pdf
COACHING RB dan agen perubahan (1).pdfIneJuniwati
 
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdfAbizianMuah
 
SDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptxSDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptxjoko161349
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdfNezarAbdillah
 
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)Kanaidi ken
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaTri Widodo W. UTOMO
 
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKPenyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKDadang Solihin
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IValiyudhi_h
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Mulyadi Yusuf
 
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007Tri Widodo W. UTOMO
 
Audit sumber daya manusia
Audit sumber daya manusiaAudit sumber daya manusia
Audit sumber daya manusiavellfire
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)ahmadzihar
 
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran AwalRancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran AwalTri Widodo W. UTOMO
 
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRPengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRDadang Solihin
 

Similar to Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI) (20)

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
 
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaReformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
COACHING RB dan agen perubahan (1).pdf
COACHING RB dan agen perubahan (1).pdfCOACHING RB dan agen perubahan (1).pdf
COACHING RB dan agen perubahan (1).pdf
 
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
1460695063-PMPRB - Teknis.pdf
 
SDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptxSDM hr managing governance magemener.pptx
SDM hr managing governance magemener.pptx
 
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf3. BAHAN TAYANG RB.pdf
3. BAHAN TAYANG RB.pdf
 
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
Ruang Lingkup Pengukuran Kinerja dalam Perusahaan (BALANCED SCORECARD)
 
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi PemdaReformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemda
 
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIKPenyusunan  Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
 
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb Paper mssp   analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenpan rb
 
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
Evaluasi OPD Berdasar PP No. 41 2007
 
Roadmap RB Kota Padang
Roadmap RB Kota PadangRoadmap RB Kota Padang
Roadmap RB Kota Padang
 
Audit sumber daya manusia
Audit sumber daya manusiaAudit sumber daya manusia
Audit sumber daya manusia
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
Tugas framework, ahmad zihar,11150059,7 h (msdm)
 
Framework
FrameworkFramework
Framework
 
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran AwalRancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
Rancangan Penguatan LAN Bidang Kajian Kebijakan: Sebuah Pemikiran Awal
 
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPRPengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
Pengintegrasian BSC di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
 

More from Massaputro Delly TP

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Massaputro Delly TP
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Massaputro Delly TP
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Massaputro Delly TP
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)Massaputro Delly TP
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)Massaputro Delly TP
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Massaputro Delly TP
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...Massaputro Delly TP
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)Massaputro Delly TP
 
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)Massaputro Delly TP
 

More from Massaputro Delly TP (20)

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
 
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
12 Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & Dr. Satriawan)
 
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
11 Inovasi Untuk Membangun WoG (Dr. Tri Widodo WU, SH, MA)
 

Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)

  • 2. Kebutuhan Rencana Aksi RB Instansi Organisasi Tata laksana Peraturan per-UU-an SDM Aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Mentalitas aparatur Permasalahan RB Instansi Identifikasi Tetapkan Prioritasi Area Perubahan R E N C A N A A K S I R B I N S T A N S I
  • 3. Kerangka Pikir Aksi RB Instansional Untuk apa instansi kita ada? Apa kontribusi instansi bagi pembangunan? Apakah kontribusi instansi sudah sesuai harapan? Area mana yang masih perlu diperkuat? Apa yang menjadi problem? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang perlu ditingkatkan? Cek program RB di instansi Tetapkan prioritas aktivitas Susun rencana aktivitas yang dapat mendorong RB instansi *
  • 4. Kerangka Pikir Aksi RB Instansional Identifikasi/evaluasi hasil penilaian RB instansi Tentukan area yang masih bermasalah sebagai prioritas untuk Aksi RB Instansional Identifikasi/diagnosis kondisi organisasi terkait area yang masih bermasalah  temukan sebabnya Susun Rencana Aksi RB Instansional untuk memecahkan masalah Di area mana yang nilainya masih rendah? Apakah area tersebut berkaitan dengan tema?
  • 5. Alur Aksi RB Instansional Penyusunan Rancangan Aksi RB Instansional Seminar Rancangan Aksi RB Instansional Implementasi RB Instansional Penyusunan pelaporan pelaksanaan aksi RB Instansional Seminar (Evaluasi) Pelaksanaan Aksi RB Instansional Pemetaan kebutuhan RB Instansi : area perubahan ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻
  • 6. Komponen Aksi RB Instansional Latar Belakang: kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan Tujuan dan Manfaat Aksi RB Instansional Ruang Lingkup dan Target Aksi RB Instansi Pelaksanaan dan Capaian Aksi RB Instansional: Pelaksanaan Aktivitas; Dinamika Menggalang Dukungan Stakeholders; Capaian Aksi; Kendala dan Strategi Mengatasi Rencana Pemantauan dan Evaluasi Simpulan dan Tindak Lanjut
  • 7. CARA MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN RB TINGKAT INSTANSIONAL SESUAI TEMA SESI 1
  • 8. Struktur Masalah – Contoh • Jika seorang pemimpin hanya mengambil keputusan berdasarkan events/symptoms (misal menasihati/memarahi pegawai/menjatuhkan hukuman disiplin), maka permasalahan serupa akan cenderung terulang di masa depan atau dapat memperburuk situasi organisasi karena pegawai mengalami kelelahan fisik dan mental (burnout). • Jika pemimpin mengidentifikasi masalah lebih jauh, maka dapat dipikirkan alternatif-alternatif solusi lainnya, misal: – Penerapan flexible office hours – Penyediaan transportasi, perumahan, dan/atau pendidikan anak – Pengurangan fasilitas kantor (AC, lampu) setelah jam kerja • Events: Banyak pegawai seringkali terlambat masuk kantor • Trends: • Pegawai yang sering terlambat justru pegawai yang cenderung bekerja hingga larut malam • Sebagian lainnya adalah pegawai yang memiliki anak usia TK s.d. SD • Structure: • Banyak pimpinan yang senang memberikan tugas pada sore hari (pagi-siang lowong) • Tidak ada fasilitas perumahan, pendidikan anak, atau transportasi bagi pegawai • Mental model: • Asumsi: pimpinan tidak pernah salah
  • 9. Model-model diagnosis masalah organisasi • Force field analysis • Leavitt’s model • Likert system analysis • Open systems theory • Weisbord’s six-box model • Congruence model for organisation analysis • McKinsey’s 7Ss framework • Tichy’s Technical Political Cultural (TPC) framework • High-performance programming • Diagnosing individual and group behaviour • Burke-Litwin model of organisational performance & change • Falletta’s organisational intelligence model • Dll.
  • 10. Contoh Teknik Identifikasi Masalah: Force Field Analysis• Force Field analysis dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendorong (driving forces) dan faktor- faktor penghambat (restraining forces) dari suatu ide perubahan. • Langkah melakukan Force Field Analysis: – Tentukan titik kritis/ide perubahan – Identifikasi driving forces dan restraining forces – Berikan bobot untuk setiap driving force dan setiap restraining force berdasarkan kekuatan masing-masing (gunakan skala 1-4 untuk driving forces dan -4 s.d. -1 untuk restraining forces) – Jumlahkan setiap driving forces. Lakukan hal serupa untuk restraining forces. Bandingkan. – Jika hasil akhirnya bernilai positif (+), maka ide perubahan dapat terus dilanjutkan. Jika negatif (-), maka sebaiknya atasi terlebih dulu restraining forces yang ada
  • 11. Contoh Teknik Identifikasi Masalah: Burke-Litwin Model • Model ini dibangun dengan asumsi perubahan organisasi hanya dapat dilakukan jika ke-12 faktor dalam model ini terbangun sinergis • Artinya, identifikasi masalah perlu dilakukan terhadap 12 faktor ini.
  • 15. Sasaran Reformasi Birokrasi Sasaran 1: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 1. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif 2. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis 3. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja 4. Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa Arah Kebijakan
  • 16. Sasaran Reformasi Birokrasi Sasaran 2: Birokrasi yang Efektif dan Efisien 1. Penguatan agenda reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kualitas implementasinya 2. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis 3. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government 4. Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat 5. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik 7. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif 8. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi 9. Penerpaan manajemen kearsipan yang andal, komprehensif, dan terpadu Arah Kebijakan
  • 17. Sasaran Reformasi Birokrasi Sasaran 3: Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas A. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan: 1) Implementasi UU Pelayanan Publik 2) Pemanfaatan ICT 3) Integritas dan kualitas SDM pelayanan 4) Budaya pelayanan 5) Quick wins B. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik: 1) Penguatan monev kinerja 2) Efektivitas pengawasan 3) Sistem pengaduan 4) Penerapan reward and punishment Arah Kebijakan
  • 18. Menetapkan Prioritasi Area Perubahan Lihat kembali Kerangka Pikir Aksi RB Instansional…!
  • 19. Tugas • Dalam kelompok, lakukan identifikasi dan pendefinisian masalah, termasuk prioritas area perubahan untuk Aksi RB Instansional. Saudara dapat menggunakan matriks berikut sebagai alat bantu: Masalah U S G Kaitan dengan Aksi RB Nasional Kaitan dengan Arah Kebijakan RB Instansi Feasibilitas Sumber Daya Total Nilai Kolom (2) s.d. (6) diisi dengan skor 1 s.d. 5. Semakin tinggi kaitannya dengan dimensi tersebut, makin besar nilai yang diberikan. Masalah yang memiliki Total Nilai terbesar menjadi masalah yang diprioritaskan
  • 20. MENYUSUN RENCANA AKSI RB INSTANSIONAL SESUAI TEMA SESI 3
  • 21. Rencana Aksi RB Instansional Action planning merupakan proses memfokuskan ide-ide perubahan melalui penetapan langkah kerja dan distribusi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perubahan, menghasilkan Rencana Aksi Rencana Aksi RB Instansional adalah dokumen yang menggambarkan tentang rencana perubahan yang akan dilaksanakan oleh tim instansi dalam rangka melakukan perbaikan kinerja birokrasi Rencana Aksi RB Instansional selayaknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Roadmap Reformasi Birokrasi Instansi: Konkretisasi dari tujuan reformasi birokrasi instansi
  • 22. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Aksi RB Instansional Menyusun Logika Perubahan Menginterogasi Asumsi Logika Perubahan (Risk Analysis) Menyusun Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Menyusun Dokumen Rencana Aksi RB Instansional
  • 23. Logika Perubahan • Logika Perubahan (program logic) pada dasarnya merupakan diagram yang menggambarkan kerangka pikir sebuah rencana perubahan melalui pemetaan hubungan antartingkat perubahan yang diharapkan terjadi • Dalam Logika Perubahan, perjalanan (pathways) menuju perubahan dipetakan melalui berbagai kemungkinan • Logika perubahan yang baik adalah yang dapat memetakan seluruh kemungkinan pathways to change tanpa adanya lompatan logika (leap of faith)
  • 24. Ilustrasi Logika Perubahan Aktivitas prasyarat Aktivitas kunci Output Dampak antara Dampak akhir proyek bagi Organisasi Dampak strategis nasional AP 1 AP 2 AP 3 AK 1 AK 2 AK 3 Output 1 Output 2 Output 3 Output 4 DA 1 DA 2 DAP 1 DSO
  • 25. Contoh Logika Perubahan Aktivitas prasyarat Aktivitas kunci Output Dampak antara Dampak akhir proyek Dampak strategis organisasi Instansi bersih dan akuntabel Membangun Sistem Pengendalian Gratifikasi Kajian jenis dan bentuk gratifikasi di instansi Manajemen hubungan dengan stakeholders utama UPG terbentuk Edaran pimpinan tentang gratifikasi Pegawai melaporkan gratifikasi Potensi korupsi akibat gratifikasi menurun
  • 26. Diskusi: Logika Perubahan Aktivitas prasyarat Aktivitas kunci Output Dampak antara Dampak akhir proyek Dampak strategis organisasi Sistem merit dalam manajemen SDM organisasi diterapkan dengan kokoh
  • 27. Asumsi dan Interogasi Asumsi • Di balik setiap rencana perubahan, ada asumsi-asumsi yang melatarbelakangi. • Identifikasi asumsi-asumsi tersebut, lalu susun rangkaian pertanyaan untuk mengujinya, karena terkadang asumsi yang dibangun ternyata invalid padahal sifatnya mendasar bagi keberhasilan aksi perubahan. • Interogasi asumsi pada dasarnya merupakan bentuk analisis risiko keberhasilan/kegagalan aksi yang direncanakan. Asumsi kunci Bukti yang dimiliki untuk mendukung asumsi Kemungkinan asumsi salah Dampak asumsi pada tujuan Perlu tinjau kembali? R S T R S T Bagaimana?
  • 28. Asumsi dan Interogasi Asumsi • Susunlah sebuah logika perubahan untuk rencana aksi RB instansional di kelompok Saudara, lalu dengan menggunakan tabel di bawah, identifikasi dan interogasilah asumsi-asumsi yang melatarbelakangi logika perubahan tersebut. Asumsi kunci Bukti yang dimiliki untuk mendukung asumsi Kemungkinan asumsi salah Dampak asumsi pada tujuan Perlu tinjau kembali? R S T R S T Bagaimana?
  • 29. Kerangka Pemantauan dan Evaluasi Perjelas kembali logika perubahan Susun rencana evaluasi Susun rencana pemantauan Susun rencana pelaporan dan pembelajaran
  • 30. Rencana Evaluasi (2) Tentukan: Bagaimana akan menilai ketercapaian dari key evaluation questions yang diajukan (misal: menyusun indikator, menggunakan rubric evaluation, atau kombinasi keduanya) Siapa yang dapat mengevaluasi Kapan evaluasi akan dilakukan (dalam Aksi RB Instansional, sebaiknya dilakukan satu kali sebelum dilaporkan dalam Seminar Hasil RB Instansional) 1 2 3
  • 31. Rencana Pemantauan • Rencana Pemantuan adalah dokumen yang berguna memandu dalam pengendalian implementasi Aksi RB Instansional • Rencana Pemantauan disusun dengan menentukan pertanyaan kunci pemantauan (key monitoring questions), yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diturunkan dari setiap key evaluation questions berdasarkan Logika Perubahan yang telah disusun • Seperti halnya key evaluation questions, key monitoring questions juga disusun sederhana agar tidak memberikan beban yang berlebihan dalam pelaksanannya
  • 32. Contoh Key Evaluation Questions dan Key Monitoring Questions • Contoh key evaluation question: – Seberapa efektif aksi “Pembangunan Sistem Pengendalian Gratifikasi” dalam menurunkan potensi korupsi di instansi? • Contoh key monitoring questions: – Apakah UPG telah terbentuk? – Apakah Edaran Pimpinan terkait gratifikasi telah terbit? – Apakah pegawai lebih aktif melaporkan gratifikasi? – Apakah pegawai lebih waspada terhadap gratifikasi? PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Aktivitas prasyarat Aktivitas kunci Output Dampak antara Dampak akhir proyek Dampak strategis organisasi Instansi bersih dan akuntabel Membangun Sistem Pengendalian Gratifikasi Kajian jenis dan bentuk gratifikasi di instansi Manajemen hubungan dengan stakeholders utama UPG terbentuk Edaran pimpinan tentang gratifikasi Pegawai melaporkan gratifikasi Potensi korupsi akibat gratifikasi menurun
  • 33. Komponen Rencana Aksi RB Instansional • Judul Aksi RB Instansional – Judul sebaiknya mencerminkan area perubahan, ruang lingkup, dan isi aksi perubahan yang akan dilakukan • Pendahuluan – Menjelaskan isu atau situasi problematik dan inti permasalahan (diperoleh dari hasil diagnosis masalah dan kebutuhan RB) dan kaitannya dengan RB instansi dan RB Nasional • Kerangka Perubahan – Menjelaskan Logika Perubahan, ruang lingkup Aksi Perubahan, Analisis Stakeholders, Analisis Risiko • Detail Aksi – Memuat Tahapan Pelaksanaan; Pembagian Kerja; Rencana Pemantauan, dan Rencana Evaluasi • Penutup