Masukan saran sidang kelompok bid pemerintahan - 16 april 2018-fd

1. TANGGAPAN, MASUKAN dan SARAN
TERHADAP PROGRAM DAN KEGIATAN
BIDANG PEMERINTAHAN
Sidang Kelompok, Ruang Pola Bappeda DKI Jakarta
16 APRIL 2018
Narasumber :
Dr. Frans Dione, M.Si

2. Tanggapan, Masukan dan Saran Secara Umum
 Penyusunan Program dan Kegiatan itu merupakan proses
teknokratis artinya mengandalkan segenap pengetahuan, keahlian
dan ketrampilan yang dimiliki.
 Proses ini sesuai dengan peran “Badan” sebagai organisasi Pemda
yang didisain berfungsi sebagai lembaga teknokratis sesuai
bidangnya masing-masing. Misalnya Bappeda di bidang
perencanaan, BPSDM di bidang pengembangan SDM dan lain-lain.
 Proses teknokratis secara deduktif akan bertemu dengan proses
induktif, apabila penyusunan program dan kegiatan berfokus upaya
untuk menyelesaikan masalah. Untuk menentukan kegiatan prioritas
maka harus benar-benar dipahami apa yang menjadi akar masalah
(root of problem) pada bidang tersebut. Pilihan kegiatan yang
dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah maka harus dapat
menyelesaikan apa yang menjadi akar masalahnya.

3. KDH
Wa. KDH
Badan2,
Inspektorat Setda
Dinas
DESAIN ORGANISASI PEMDA
HENRY MINTZBERG (1979)
Proses teknokratis

4. Tanggapan, Masukan dan Saran Secara Umum
 Penyusunan program dan kegiatan yang baik harus
memperhatikan ketercapaian indikator kinerja utama pada
masing-masing OPD atau SKPD, oleh karena penetapan kegiatan
pada suatu unit kerja (Bagian atau Bidang) harus memperhatikan
azas hirarki secara vertikal. Apakah kegiatan yang direncanakan
mendukung pencapaian indikator kinerja unit di atasnya dan
apakah kegiatan yang direncanakan didukung oleh oleh kegiatan
dibawahnya, sejalan atau tidak. Disamping itu secara horizontal
harus diperhatikan bahwa kegiatan setiap Bidang (atau bagian)
saling berkomplementer (saling melengkapi).
 Dalam proses perencanaan harus diperhatikan suatu program
atau kegiatan yang ditetapkan tidak hanya mencapai outcomes
yang terukur tetapi bila perlu harus mencapai benefit (manfaat)
tertentu yang dirasakan oleh masyarakat (publik).

5. Nilai-nilai
Indikator
Kinerja
Indikator
Kinerja
RENSTRA
RENJA
VISI
MISI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Kebijakan
KOMPONEN RENSTRA

6. VISI
MISI
Tujuan
Sasaran
Program
Kegiatan
Kebijakan
WHAT HOW
SALING HUBUNGAN KOMPONEN RENSTRA

7. Tanggapan, Masukan dan Saran Secara Umum
 Secara umum mencermati kegiatan yang direncanakan dan besaran alokasi
anggaran yang ditetapkan pada masing-masing OPD masih terdapat kesenjangan
anggaran, dimana kegiatan yang seharusnya prioritas memiliki alokasi anggaran
yang kecil dan sebaliknya kegiatan yang sebenarnya belum urgent dialokasikan
dengan anggaran yang sukup besar. Hal ini juga mengindikasikan bahwa skala
prioritas pada masing-masing OPD masih belum jelas.
 Dalam merencanakan kegiatan perlu pula diperhatikan aspek Koordinasi
Integrasi dan Sinkronisasi (KIS) antar unit kerja dalam satu OPD dan antar OPD.
Misal antara Setwan dan BPSDM dalam hal mengidentifikasi kebutuhan akan
diklat atau bimtek bagi anggota DPRD dan staf Setwan. Contoh lain antara
Bappeda dengan Inspektorat dalam hal menyusun road map pencapaian standar
LAKIP AA dan atau pencapaian akuntabilitas keuangan WTP.
 Satu hal yang penting bahwa tercapainya suatu program atau kegiatan bukan
hanya persoalan institusionalisasi tetapi juga persoalan internalisasi, oleh sebab
itu pada saat implementasi kegiatan kompetensi dan ketersediaan sumber daya
yang ada harus diperhatikan, sehingga dengan demikian kinerja yang diharapkan
dapat terwujud.

8. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan BPSDM
 Perencanaan kegiatan pengembangan SDM
harusnya berangkat dari analisis kebutuhan
organisasi dan pemetaan kompetensi, secara spesifik
kemudian dilakukan analisis kebutuhan akan diklat.
 Belum begitu jelas ruang lingkup dan sasaran
kegiatan diklat peningkatan kompetensi sosial
kultural, sebaiknya diperjelas pada KAK-nya.

9. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan BAPPEDA
 Peran strategis perencana adalah bagaimana mengoordinasikan, mengintegrasikan
dan menyinkronisasikan kegiatan antara unit kerja dan OPD, oleh karenanya
Bappeda harus memiliki tools atau intrumen-nya, seandainya intrumennya sudah
ada, misal SIMPEDA (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Daerah) maka
seharusnya sudah dapat digunakan pada saat usulan kegiatan.
 Paling tidak untuk mencapai koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana
disebutkan di atas Bappeda cq Bidang pada Bappeda sudah dapat bekerja dalam
tabel, matrik atau diagram yang mengompilasi program dan kegiatan usulan setiap
OPD. Idealnya perencana jangan melihat usulan masing-masing OPD secara parsial
tapi terintegrasi.
 Untuk menilai dan mencermati perencanaan kegiatan pada masing-masing OPD
sebaiknya pada tahap pengusulan setiap kegiatan sudah ada Kerangka Acuan Kerja-
nya (KAK) atau Term off Reference (TOR). KAK yang baik paling tidak memuat
latar belakang atau argumen mengapa sebuah kegiatan diusulkan, maksud dan
tujuan kegiatan tersebut, ruang lingkup dan keluaran (outputs dan outcomes)
kegiatan tersebut. Sistem e-proposal yang sudah diinisiasi oleh Bappeda DKI
Jakarta harusnya sudah direvitalisasi dan diaktifkan.

10. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan BKD
 Setiap kegiatan yang direncanakan seharusnya
memiliki logika argumen yang jelas, sebagaimana
disebutkan dalam visi misi gubernur terpilih bahwa
tugas birokrasi antara lain adalah menyelesaikan
berbagai persoalan kota dan warga.
 Dalam penyusunan program dan kegiatan BKD perlu
berkoordinasi dan duduk bersama dengan BPSDM,
hal ini untuk menghindari overlapping dalam
perencanaan program dan kegiatan. Hal ini
dikarenakan obyek kerja antara BKD dan BPSDM
beririsan.

11. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan BKD
 Arah pengembangan aparatur sipil negara ke depan
adalah mengembangkan jabatan fungsional, oleh karena
itu kegiatan peningkatan kompetensi jafung terutama
jafung tertentu harusnya mendapat prioritas dan alokasi
anggaran yang memadai. Oleh karena itu kegiatan
“Pembinaan dan Pengembangan Jafung seharusnya
mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar”.
 Usulan prioritas BKD 2019 seharusnya menghasilkan
kegiatan yang mengalir dan dengan urutan yang jelas.
Usulan kegiatan “Review kesesuaian nilai-nilai budaya
kerja …” dengan “sosialisasi nilai-nilai budaya kerja”
berpotensi overlap, sebaiknya review dituntaskan dulu
baru dilakukan sosialisasi, jadi dilakukan seri bukan
paralel.

12. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan Sekretariat DPRD
 Usulan kegiatan peningkatan kapasitas memiliki anggaran yang cukup
besar, sehingga perlu dirancang dengan baik agar kegiatan tersebut
benar-benar effektif dan tepat sasaran. Model peningkatan kapasitas
sebaiknya model tematik per fungsi alat kelangkapan DPRD.
Disamping itu hal yang penting bukan hanya menyangkut kualitas dan
jumlah anggaran tetapi juga pilihan substansi materi peningkatan
kapasitas.
 Pos lain yang memiliki anggaran cukup besar adalah biaya perjalanan
dinas, apabila perjalanan dinas dirancang semacam “studi banding”
maka perlu dilakukan upaya effisiensi, sebab inti dari studi banding
adalah melakukan komparasi, mencontoh dan mengambil pelajaran
penting dari apa yang dilakukan pihak lain (lesson learned),
pertanyaan terbesarnya adalah apakah hal tersebut selalu harus
dilakukan dengan pola kunjungan secara fisik, sementara di era
sekarang pengetahuan tersebut bisa diperoleh melalui media internet.

13. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan Sekretariat DPRD
 Dalam rangka menyusun program dan kegiatan intinya kita bekerja
pada 3 kategori nilai yaitu menambah atribut (level 1), memperbaiki
perilaku (level 2) dan meningkatkan believe atau trust (level 3).
Perencana harus memilih menyusun kegiatan pada ranah yang mana?
Tentu yang ideal paling tidak adalah pada level 2 dan 3. Oleh karena itu
kegiatan yang masih berorientasi menambah atribut saja seperti
“Pengadaan Plakat/Penghargaan” di era saat ini sudah kurang tepat,
apalagi alokasi anggarannya pun cukup besar, sementara outputnya
hanya level 1.

14. Believe
Perilaku
Atribut
Memilih program dan kegiatan pada dasarnya memilih
level pada tingkat tingkat mana nilai akan kita rubah.
Masing-masing level merupakan ranah dimana kegiatan
kita tetapkan!

15. Tanggapan, Masukan dan Saran terhadap
program dan kegiatan Inspektorat Daerah
 Upaya untuk mencapai predikat opini WTP atas LKPD
harus memiliki road map (peta jalan) yang jelas, oleh
karena itu harus jelas posisi rencana tahun 2019 dalam
kerangka road map tersebut. Pilihan atau usulan
kegiatan pada tahun 2019 seharusnya merupakan sub
kegiatan dari road map tersebut. Dengan kata lain
merupakan sekuel dari road map tersebut.
 Sama halnya dengan upaya mencapai opini WTP maka
mencapai predikat AA dalam implementasi SAKIP juga
harus berangkat dari road map yang jelas. Perlu juga
dipetakan pada bagian mana dari implemtasi SAKIP
yang masih rendah atau nilainya minim, usulan program
dan kegiatan seharusnya merupakan upaya prioritas
memperbaiki hal tersebut.

16. PERLU PEMETAAN KOMPONEN YANG NILAINYA MASIH RENDAH!
KOMPONEN BOBOT KOMPONEN
1. Perencanaan
Kinerja
30% - Pemenuhan RPJMD/Renstra, Kualitas RPMJD, Implementasi
RPJMD/Renstra dalam tataran Perencanaan Strategis
- Pemenuhan Perencanaan Kinerja, Kualitas Perencanaan
Kinerja, Implementasi Perencanaan Kinerja dalam tataran
Perencanaan Kinerja Tahunan
2. Pengukuran
Kinerja
25% Pemenuhan Pengukuran, Kualitas Pengukuran, Implementasi
Pengukuran
3. Pelaporan Kinerja 15% Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan
Informasi Kinerja
4. Evaluasi Internal 10% Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Hasil
Evaluasi
5. Pencapaian
Sasaran/ Kinerja
Organisasi
20% Kinerja yang dilaporkan (Output dan Outcome), dan Kinerja
lainnya
TOTAL 100%