sosialisasi spip

3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN :
•PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN
AKUNTABLE
•PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
Amanat :
•UU No 1 Tahun 2004 dan PP No 8 Tahun 2006
SPIP
•VISI – MISI PRESIDEN
•Mengutamakan hard control
•Soft control tidak tersentuh (integritas, komitmen,
kepemimpinan, nilai etika)
• KKN

4. 4
1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan Melekat, Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994
tentang petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan
Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004:
Unsur-unsur Waskat adalah :
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

5. 28 AGUSTUS 2008

6. Apa sebenarnya SPI dan SPIP?
SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP
60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)
SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

7. 7
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan
APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang
memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja,
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden
selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem
Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

8. 8

9. 9
NO URAIAN WASKAT SPIP
1 Definisi Alat Proses
2 Sifat Statis Dinamis
3 Framework 8 unsur Sisdalmen 5 komponen
4 Tanggungjawab
Pelaksanaan
Atasan Langsung Seluruh pegawai dalam
organisasi
5 Keberadaan Berdiri Sendiri Terintegrasi
6 Penekanan Pengawasan Atasan
Langsung
Pengawasan Fungsional
• Lingkungan Pengendalian
• Penilaian Risiko

10. 10
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
KEGIATAN PENGENDALIAN
PENILAIAN RISIKO
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
U
N
I
T
A
U
N
I
T
B
K
E
G
I
A
T
A
N
1
K
E
G
I
A
T
A
N
2

11. SPIP
Pemantauan
Pengendalian
Intern
Informasi &
Komunikasi
Kegiatan
Pengendalian
Penilaian Risiko
Lingkungan
Pengendalian
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 4
Ps. 13
Ps. 18
Ps. 41
Ps. 43

12. SPIP
Lingkungan
Pengendalian
Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM
Pendelegasian Wewenang dan
Tanggung Jawab yang Tepat
Struktur Organisasi yang Sesuai
Kebutuhan
Kepemimpinan yang Kondusif
Komitmen terhadap Kompetensi
Penegakan Integritas dan Etika
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik

13. SPIP Penilaian Risiko
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko

14. SPIP
Kegiatan
Pengendalian
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem
Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran
Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian
Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat
Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber
Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumentasi atas Sistem
Pengendalian Intern

15. SPIP Informasi &
Komunikasi
Sarana Komunikasi
Manajemen Sistem Informasi

16. SPIP Pemantauan
Pengendalian Intern
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut

17. 17

18. KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
18
PEMERINTAH PUSAT (K/L)
DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
PEMERINTAH DAERAH
DUKUNG AKUNT. PRESIDEN
RAKYAT
P O A C
Strong Internal Control
(Risk Management & Good Governance)
RPJM
RKP/D
AKUNTABILITAS PRESIDEN NKRI
RESPONSIBILITAS
President’s Accountability Systems (PASs)

19. PRESIDEN
MENTERI
GUB BUP/W.KOTA
1. Pengamanan Aset
2. Ketaatan Operasi
3. Keandalan Lap Keu
4. Efektif & Efisien
FRAMEWORK
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP
19
12
3

20. S
S
S
A
M
S
PRESIDEN NKRI
KONFIGURASI DOMAIN PENGAWASAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Siapa
KATEGORI
RUANG
LINGKUP
TUJUAN
KOMPE-
TENSI
(KSA)
KSA: Knowledge, Skill, Attitude
S
S
S
+ M
+M
+M
(PASs)
SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Melakukan
+ A
+ A
+A
Apa (Obyek)
Bupati
Wkota
M: Menteri; G: Gubernur
BUN
BUN: Bendahara Umum Negara
M& G
B P K P
> 75% 25%
Akuntansi
Mgmn
Berjen-
jang
Akunta-
bilitas
Bupati/
Wkota
Akunta-
bilitas
Akunta-
bilitas
Menteri &
Gubernur
Presiden
STRA-
TAKTIS
TEGIS
TEKNIS
NASIO-
NAL
Kasus besar
(Big Fish)
K/L
Prov
Kasus regional
fungsi pengawasan
fungsi pengawasan
fungsi pengawasan
Pem
Kab/kota
Kasus-kasus
Sektoral
daerah
AKUNTABILITASPENGELOLAANKEUANGANNEGARA
LaporanKeuangandanKinerja
Back Up
- Teknis
- SDM
Itjen/Irtama
/Inspekt
Inspektorat
Bawasda
COSO
SISDAL RISIKO
1
Sistem
Ruang
Lingkup
Sistem Pengend . Intern (K3I)
Aparat
Was
Kewenangan
Lapis
Kemampuan
KetKet
Moni-
toring
RECEIVING Dis -
patchin g
Con-
trolling
Nasional
Presiden X BPKP
Reviu LKPP,
Diklat ,
Pendmpngan ,
Audit, Eval ,
Invest, Tuj Ttt .
Strategik
/Nasional
X
X
Irjen /
Irtama
Reviu
Tupoksi
Dept/
LPND
(TAKTIS)
X
X
Bawasda Reviu
Tupoksi
Pemda
(TEKNIS)
Sistem
Ruang
Lingkup
Sistem Pengend . Intern (K3I)
Aparat
Was
Kewenangan
Lapis
Kemampuan
KetKet
Moni-
toring
RECEIVING Dis -
patchin g
Con-
trolling
Nasional
Presiden X BPKP
Reviu LKPP,
Diklat ,
Pendmpngan ,
Audit, Eval ,
Invest, Tuj Ttt .
Strategik
/Nasional
X
X
Irjen /
Irtama
Reviu
Tupoksi
Dept/
LPND
(TAKTIS)
X
X
Bawasda Reviu
Tupoksi
Pemda
(TEKNIS)
M: Menteri G: Gubernur
U: UPT B/W: Bupati/Walikota
Pulahta Info Display
F
e
e
d
b
a
c
k
GM
B/ W
> 75%25%
Disiplin
ilmu lain
Spesifik
COSO: Committee of Sponsoring Organization ttg Int Control
PASs : President’s Accountability Systems
(C3I)
C3I : Command, Control, Communication & Information System
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
SIM PIP
&
&
SIM PIP : Sistem Inf Manajemen Pengend. Intern Pemerintah

21. input proses output outcome
PRESIDENT’S ACCOUNTABILITY SYSTEMS (PASs)
EXPERTISE
CAPACITY
BUILDING
CURRENT
ISSUES
CLEARING
HOUSE
AKUNTABILITAS
PEMERINTAH
CHECK &
BALANCE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DOMAIN BPKP
(4Cs)
PSL 59 PSL 49

22. Non Justicia
(Professional Judgment)
Pro Justicia
(Bukti Material TPK)
BPK
BPKP
& APIP
KPK, POLRI, kEJAGUNG
AUDIT:
Keuangan
Kinerja
Tuj.tertentu
OPERASIONAL
AUDIT
(TEMUAN MGMN)
PENYIDIKAN
AUDIT INVESTIGASI
(PENYELIDIKAN)
GELAR KASUS / PERKARA
(CLEARING HOUSE)

23. 23
Data warehouse yang
komprehensif & historis
Mengkolaborasikan informasi
Yang tersebar di masing-masing
Instansi (dep/lemb/pemda/BUMN/D/L)
Untuk kepentingan analisis
dan penelitian
Pengetahuan-pengetahuan
terdokumentasi secara
komprehensif dan uptodate
Perencanaan kegiatan
berdasarkan analisa
Resiko dan Prioritas
Presiden memperoleh informasi
dan pengetahuan yang Credible
Sehingga dapat mengambil
keputusan yang tepat
Sumber Data/Informasi
Integration of Information (PASs)
ManagementDecision Making
Collaborative
Analysis & Research
Knowledge Creation
Intelligence-based
Planning
Lembaga PemdaKemen-
terian
PRESIDEN
BUMN/D/L LAINNYA
23

24. NO FASE KEBUTUHAN KEGIATAN PRODUK TIME FRAME
1 Knowing • Pemahaman,
• Penyamaan persepsi
Penelitian, Kajian,
Benchmarking,
Sosialisasi, Diklat
Laporan
pelaksanaan
Waktu yang
dibutuhkan
bergantung
pada besarnya
dukungan
pimpinan dan
organisasi
tersebut.
2 Mapping Kondisi, Tujuan, Gap Diagnostic assessment IC Map
3 Norming Membangun fondasi /
infrastruktur sistem
•Kebijakan s.d. SOP: Draft
Pedoman Umum dan Draft
Pedoman Teknis (Limited
Hearing,Public Hearing,
Pilotting)
•Pembuatan Modul Diklat
•Pengembangan
Kompetensi: Diklat,
•Pedoman Umum
•Pedoman Teknis
•Modul Diklat
•Aturan-aturan
intern
•Lap pelaks.
•Satgas-satgas
dan produknya
4 Forming Membangun unsur-unsur SPI •Implementasi
•Internalisasi
Laporan tahapan
pengembangan
SPI BPKP
5 Performing Pemanfaatan SPI
(memetik kegunaan)
•Monitoring
•Evaluasi
Laporan Hasil
Evaluasi
TAHAPAN PENGEMBANGAN SPIP