Dokumen tersebut membahas peran dan fungsi advokat di Indonesia. Advokat adalah profesi hukum independen yang berperan sebagai penegak hukum dan keadilan. Tugas advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, membuat draf hukum, memberikan pendapat hukum, dan mewakili klien di pengadilan. Advokat berperan penting dalam membela hak-hak sipil masyarakat.

1. PERAN DAN FUNGSI
ADVOKAT

2. PENGERTIAN ADVOKAT
• Advokat adalah profesi penegak hukum yang tidak terikat kepada negara dan
bersifat independen. Advokat juga termasuk salah salah satu bagian dari catur
wangsa penegak hukum di Indonesia, adapun 4 (empat) profesi penegak hukum
yang termasuk kategori catur wangsa, yaitu jaksa, hakim, polisi dan advokat.
• Penggunaan istilah advokat tersebut secara khusus digunakan ketika persidangan
dengan menyesuaikan lingkup hukum yang sedang tangani oleh advokat, misalnya
penyebutan kuasa hukum digunakan dalam lingkup peradilan perdata, penasihat
hukum digunakan dalam lingkup peradilan pidana, konsultan hukum digunakan
ketika advokat berkedudukan sebagai konsultan hukum. begitupun seterusnya.

3. KEDUDUKAN ADVOKAT DI
INDONESIA
• Kedudukan advokat di Indonesia adalah sebagai penegak hukum dan keadilan,
berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Advokat disebutkan dengan tegas,
bahwa advokat bersetatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang
dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. KATEGORI ADVOKAT
• Pro justisia murni :Polisi, kejaksaan (jaksa penuntut umum), Hakim.
• pro Justisia tidak murni : adalah lembaga peradilan semu (quasi Administratie rechpraak)
• non pro justisia (dalam lingkungan pemerintahan): lingkungan jabatan administrasi negara
yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, seperti jabatan keimigrasian, bea cukai,
perpajakan, dan lain-lain.
• non pro justisia ( diluar lingkungan pemerintahan) : adalah badan-badan yang
dislenggarakan oleh masyarakat seperti advokat, notaris, mediasi, arbitrase, dan lembaga
lainnya yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat perdamaian.

5. JASA HUKUM ADVOKAT
• Didalam pasal 1 Undang-undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,
menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum
kepada klien yang membutuhkan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
kemudian dalam ayar 2 dijelaskan bahwa, jasa hukum adalah jasa yang diberikan
advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan
kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain
untuk kepentingan hukum klien

6. KONSULTAN HUKUM
• Jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum atau saran-saran hukum (Legal
Advis). pada prosesnya mulanya klien datang ke kantor advokat untuk konsultasi
hukum, klien mengemukakan peristiwa hukum atau permasalahan hukum yang
sedang dihadapi, dan meminta pendapat kepada Advokat dan saran-saran untuk
memecahkannya. dalam hal ini peran advokat hanya bersifat pasif dan hanya
diminta memberikan pendapat hukum dan sekaligus nasihat-nasihat, strategi, dan
tahap-tahap penyelesaian perkaranya. dalam hal ini klien yang bersifat aktif
dilapangan untuk menyelesaikan masalahnya. konsultasi hukum dapat dilakukan
secara vis to vis (secara langsung), dapat juga melalui media pesan online seperti
Whatsapp, telegram, signal, palapa, dan sebagainya.

7. MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM
• Adakalanya Klien hanya meminta pendapat hukum atau fatwa hukum terhadap
suatu peristiwa yang belum ada dasar atau tidak jelas hukumnya. Perbedaan
pendapat hukum dan konsultasi hukum, konsultasi hukum cakupannya adalah
memberikan saran-saran hukum yang sudah jelas dasar hukumnya dan proses
penyelesaian perkaranya sedangkan legal opinion adalah memberikan fatwa hukum
(pendapat) terhadap suatu peristiwa yang belum jelas dasar hukumnya. Pendapat
hukum juga diperlukan ketika hendak memahami dan menerapkan suatu teks
hukum berupa peraturan perundang-undangan.

8. MEMBUAT DRAF HUKUM (LEGAL
DRAFTING)
• Seorang advokat adalah ahli hukum, sehingga memiliki kompetensi dalam
menyusun draf dan melaksanakannya. kemampuan sebagai legal drafter inilah yang
sering diminta jasanya untuk menyusun draf peraturan perundang-undangan yang
akan diusulkan ke badan legislatif ataupun peraturan organisasi misalnya Anggaran
Dasar/ Anggaran Rumah Tangga agar tidak bertentangan dengan Undang-undang
yang lebih tinggi.

9. SEKIAN DAN TERIMAKASIH
• Selengkapnya dapat mengunjungi https://selancarinfo.my.id/
• Sumber referensi
Nur Khoirin, Peran dan Fungsi Advokat dan lembaga bantuan hukum (Semarang
bascoom multimedia grafika, Cetakan pertama 2015)